Setelah beberapa tahun terbit dan tenggelam, wacana revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran kembali mengemuka pada awal tahun ini. Setidaknya sejak tahun 2023, ada dua draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang disusun DPR yakni Draf November 2023 yang kemudian diperbarui menjadi Draf Maret 2024. Remotivi bersama koalisi masyarakat sipil berpendapat bahwa draf RUU Penyiaran tersebut harus ditolak karena cacat secara prosedur dan substansi.

Secara prosedur, RUU ini disusun secara terburu-buru dan tidak partisipatif. Sebagaimana instrumen regulasi lain yang disusun secara serupa (misal: UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK), substansinya juga sarat kepentingan elite dan berpotensi (lagi-lagi) menjadikan warga korban. Secara substansial, RUU ini mengandung berbagai masalah, mulai dari sensor berlebihan atas konten digital, melegalkan konglomerasi media penyiaran, menyematkan kekuatan yang terlalu besar untuk KPI, mengancam kebebasan pers, mengekang hak sosial-politik-ekonomi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkesenian.

Berikut penjabaran rinci masalah-masalah tersebut:

Penyusunan yang terburu-buru dan tidak partisipatif

Hingga artikel ini ditulis, draf RUU Penyiaran sedang berada di Badan Legislasi (Baleg) untuk diharmonisasi, yang artinya ada dalam tahap penyusunan. DPR menargetkan RUU ini disahkan sebelum masa akhir jabatan DPR periode 2019-2024, dengan kata lain sebelum 30 September 2024.

Masalah pertama adalah target tersebut pastinya terlalu singkat. Dalam proses yang normal, waktu kurang dari 5 bulan tidaklah cukup untuk proses legislasi di tingkat 1 dan 2. Apalagi RUU ini masih dalam tahap penyusunan, yang artinya masih harus melewati serangkaian tahapan seperti pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dalam sebuah diskusi publik, salah satu anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa “pengebutan” ini dilakukan agar RUU Penyiaran tidak menjadi beban bagi DPR periode selanjutnya. Argumen ini tidak masuk akal mengingat kinerja legislatif tidak hanya dinilai dari seberapa banyak produk legislasi yang dihasilkan (kuantitas), melainkan juga apakah produk tersebut dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat (kualitas).

Masalah kedua, informasi mengenai perkembangan proses revisi UU Penyiaran terbaru tidak dimutakhirkan dalam situs resmi DPR, yang artinya tidak transparan. Progres terakhir terkait RUU Penyiaran dipublikasikan di situs DPR pada 2020. Keterangan mengenai progres revisi UU Penyiaran hanya disampaikan secara langsung oleh anggota DPR setelah terlebih dahulu mendapatkan tekanan yang kuat dari masyarakat sipil, misalnya dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sikap ini bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022), yang mengharuskan naskah akademik dan draf RUU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat” (UU 13/2022 Pasal 96 Ayat 4).

Selain terburu-buru dan tidak transparan, proses revisi UU Penyiaran juga mengandung masalah prosedural ketiga yakni tidak partisipatif. Pemangku kepentingan seperti jurnalis, masyarakat sipil, kelompok masyarakat rentan, industri digital, atau pelaku kesenian tidak dilibatkan dalam penyusunannya, padahal RUU ini memiliki dampak yang besar terhadap kelompok-kelompok tersebut. Hal ini lagi-lagi bertentangan dengan semangat meaningful participation UU 13/2022 yang menegaskan hak masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang.

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (UU 13/2022 Pasal 96 Ayat 1).

Mengatur konten digital

Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka konten digital akan diatur, diawasi, dan disensor layaknya konten penyiaran konvensional (TV/Radio). Ini merupakan konsekuensi dari perluasan definisi “penyiaran” yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 RUU Penyiaran Maret 2024. Setidaknya ada dua karakteristik penyiaran yang ditambahkan melalui pasal ini, yakni aktivitas transmisi sinyal yang menggunakan internet atau frekuensi elektromagnetik lainnya, dan transmisi sinyal yang dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali (on-demand). Dua hal ini jelas merupakan karakteristik dari platform digital yang tidak ada dalam definisi penyiaran UU Penyiaran yang sedang berlaku (UU 32/2002).

Tabel 1. Perbandingan Definisi Penyiaran dalam UU Penyiaran Eksisting dan RUU Penyiaran

UU No. 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran eksisting)	Draf RUU Penyiaran Maret 2024
Pasal 1 ayat 2 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.	Pasal 1 ayat 2 Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal Siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.

UU No. 32 Tahun 2002

(UU Penyiaran eksisting)

Draf RUU Penyiaran Maret 2024

Pasal 1 ayat 2

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 1 ayat 2

Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal Siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.

Pertanyaannya lantas, jenis platform digital apa yang hendak diatur melalui RUU ini? Apakah regulasi ini hendak mengatur platform over the top (OTT), user generated content (UGC), atau bahkan keduanya?

Pertanyaan tersebut bisa terjawab jika kita menganalisis intensi peraturan ini. Jika kita tengok naskah akademik RUU Penyiaran, nampaknya aturan ini hendak mengatur kedua jenis platform digital tersebut, baik OTT (Netflix, Prime Video, Disney+, dll.) maupun UGC (YouTube, Spotify, dll.). Intensi ini nampak pada halaman 26 yang menjelaskan bahwa platform digital belum cukup diregulasi layaknya lembaga penyiaran tradisional:

“Ketidakadilan juga terjadi pada pengawasan materi siaran. Penyelenggaraan penyiaran selama ini dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan, wajib memiliki tanda lulus sensor dari LSF, dan pengawasan isi siaran dari KPI dan KPID. Sedangkan penyelenggaraan platform digital penyiaran, untuk kategori audio visual antara lain dilakukan oleh YouTube, Crackle, Netflix, Googleplay, Huluplus, dan Amazon Video, serta kategori audio antara lain dilakukan oleh Spotify, Pandora, Amazon Cloud Player, Deeser, dan iTunes Match, tidak ada panduan produksi siaran yang harus dipatuhi dan tidak ada lembaga pengawas siaran.” (Naskah Akademik RUU Penyiaran hlm. 26)

Niat untuk menjadikan konten digital bagian dari “penyiaran” tidak masuk akal karena platform digital dan lembaga penyiaran konvensional memiliki logika teknologi yang berbeda. Pertama, lembaga penyiaran konvensional memakai frekuensi pemancaran yang sifatnya terbatas, sedangkan platform digital memakai internet yang sifatnya hampir tak terbatas. Kedua, konsumsi konten penyiaran konvensional bersifat “serempak”, sedangkan konsumsi konten pada platform digital umumnya bersifat “on-demand”.

Perbedaan logika teknologi ini mengakibatkan perbedaan dalam besaran agensi yang dimiliki publik dalam memilih atau menyaring tontonan. Dalam penyiaran konvensional, agensi publik jauh lebih kecil karena sifatnya yang “terbatas” dan “serempak”. Walhasil, wajar saja apabila pengaturan penyiaran konvensional lebih ketat dibanding platform digital. Maka dari itu, pendekatan dalam mengatur dua hal dengan logika teknologi berbeda ini tidak bisa disamakan (Juniarto & Heychael, 2021).

Melegalkan konglomerasi media penyiaran

UU Penyiaran yang saat ini berlaku (UU No. 32/2002) secara filosofis hendak mendorong keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten. Keberagaman kepemilikan dapat mencegah media menjadi alat propaganda segelintir pemiliknya, sedangkan keberagaman konten dapat menghalau penyeragaman pikiran.

Oleh karena itu, UU No. 32/2002 membatasi konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan silang serta menerapkan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) sebagai sistem penyiaran nasional. Dengan SSJ, stasiun TV hanya boleh bersiaran di satu wilayah siar (lokal) dan dapat bersiaran di wilayah lain jika membentuk jaringan dengan televisi lokal di daerah tersebut. Kepemilikan jaringan stasiun TV di bawah satu orang atau badan hukum pun dibatasi. Dengan demikian, ini memecah konsentrasi geografis dan ekonomi yang selama ini terpusat di Jakarta dan tangan segelintir konglomerasi media. Dampak yang diharapkan adalah adanya stasiun TV lokal yang berkontribusi pada ekonomi lokal sekaligus memproduksi informasi dan hiburan yang relevan bagi masyarakat dan budaya lokal dengan adanya kuota produksi tayangan lokal.

Namun, draf RUU Penyiaran menghapus pasal terkait konsentrasi kepemilikan dan kewajiban SSJ, sehingga “melegalkan” konglomerasi media serta konsentrasi kepemilikan dan konten. Beberapa pasal yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan dan sistem SSJ yang diubah dan/atau dihapus dalam draf RUU Penyiaran antara lain pasal 5, pasal 18, pasal 20, dan pasal 31.

Tabel 2. Perbandingan Regulasi Pembatasan Kepemilikan dan Sistem SSJ dalam UU Penyiaran Eksisting dan RUU Penyiaran

UU No. 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran eksisting)	Draf RUU Penyiaran Maret 2024
Pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk: menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; memajukan kebudayaan nasional.	Pasal 5 Penyiaran diarahkan demi terwujudnya: kepatuhan hukum; keselarasan dengan agenda dan tujuan pembangunan nasional; Siaran yang informatif, mendidik, dan menghibur; industri Penyiaran yang sehat; inovasi penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan platform teknologi Penyiaran lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan dukungan pengembangan kreativitas dalam penelitian, pendidikan, pemajuan kebudayaan, dan inovatif ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan Penyiaran nasional maupun penyebarluasan informasi kebhinnekaan dan jati diri budaya Indonesia kepada dunia.
Pasal 18 Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.	PASAL 18 DIHAPUS dan ada ketentuan: Ketentuan 17 ayat 2: Perubahan kepemilikan saham dan larangan kepemilikan asing, pemusatan kepemilikan, dan kepemilikan silang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator praktik monopoli (UU Persaingan Usaha 1999, pasal 17(2): a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Pasal 20 Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.	PASAL 20 DIHAPUS
Pasal 31 Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal. Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.	PASAL 31 DIHAPUS dan ada ketentuan: Pasal 20B ayat 2 LPS dapat memancarluaskan Siaran di lebih dari satu Wilayah Siar melalui SSJ.

UU No. 32 Tahun 2002

(UU Penyiaran eksisting)

Draf RUU Penyiaran Maret 2024

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
memajukan kebudayaan nasional.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan demi terwujudnya:

kepatuhan hukum;
keselarasan dengan agenda dan tujuan pembangunan nasional;
Siaran yang informatif, mendidik, dan menghibur;
industri Penyiaran yang sehat;
inovasi penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan platform teknologi Penyiaran lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
dukungan pengembangan kreativitas dalam penelitian, pendidikan, pemajuan kebudayaan, dan inovatif ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan Penyiaran nasional maupun penyebarluasan informasi kebhinnekaan dan jati diri budaya Indonesia kepada dunia.

Pasal 18

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

PASAL 18 DIHAPUS dan ada ketentuan:

Ketentuan 17 ayat 2:

Perubahan kepemilikan saham dan larangan kepemilikan asing, pemusatan kepemilikan, dan kepemilikan silang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator praktik monopoli (UU Persaingan Usaha 1999, pasal 17(2): a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

PASAL 20 DIHAPUS

Pasal 31

Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

PASAL 31 DIHAPUS dan ada ketentuan:

Pasal 20B ayat 2

LPS dapat memancarluaskan Siaran di lebih dari satu Wilayah Siar melalui SSJ.

Membuat KPI jadi “super body”

Selain memperluas kewenangan KPI ke ranah digital, RUU ini juga turut memperbesar kewenangan KPI. Padahal, dalam demokrasi, keberadaan suatu entitas/institusi dengan kewenangan sangat besar harus dicegah. Dengan kata lain, ini memperpanjang daftar masalah yang terdapat dalam RUU ini karena secara terang-terangan berlawanan dengan prinsip demokrasi.

Pertama, wewenang baru yang diberikan kepada KPI adalah memberikan “tanda lulus Kelayakan Isi Siaran” bagi Lembaga Penyiaran, dan kewajiban “verifikasi konten siaran” bagi Penyelenggara Platform Digital Penyiaran. Artinya, KPI memiliki wewenang untuk memeriksa tayangan lembaga penyiaran konvensional sebelum tayang, serta mewajibkan platform digital untuk verifikasi kontennya. Wewenang ini mirip dengan kewenangan yang dimiliki Lembaga Sensor Film (LSF), sehingga berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

“Kewajiban Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C huruf b: (e) melakukan verifikasi Konten Siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS;” (Draf RUU Penyiaran Maret 2024 Pasal 34F).

“(2) Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib menyiarkan Konten Siaran yang sesuai dengan verifikasi Konten Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34F ayat (2) huruf e.” (Draf RUU Penyiaran Maret 2024 Pasal 36)

Kedua, melalui RUU ini KPI memiliki kewenangan untuk menangani sengketa jurnalisme penyiaran. Padahal, jika mengacu pada UU Pers, sengketa jurnalisme merupakan ranah kewenangan Dewan Pers. Dalam UU Penyiaran yang saat ini berlaku (UU 32/2002), disebutkan juga bahwa kegiatan jurnalistik harus tunduk pada kode etik jurnalistik. Sementara itu, dalam RUU ini, muatan jurnalistik harus tunduk pada peraturan KPI (P3-SIS). Artinya, klausul ini juga berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers.

Lebih jauh, aturan ini mengancam independensi pers mengingat KPI adalah lembaga bentukan politik dengan komisioner yang dipilih negara dan DPR, sementara Dewan Pers adalah bentukan komunitas pers sebagai usaha regulasi mandiri pers berdasarkan kode etik jurnalistik.

“Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Draf RUU Penyiaran Maret 2024 Pasal 42 ayat 1)

“Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Draf RUU Penyiaran Maret 2024 Pasal 42 ayat 2)

Ketiga, KPI juga memiliki wewenang baru memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memutus akses publik terhadap konten digital yang dianggap melanggar ketentuan. Kewenangan ini termaktub dalam pasal 36 ayat 3 draf RUU Penyiaran Maret 2024.

“KPI dapat merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap Konten Siaran Penyelenggara Platform Digital yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Draf RUU Penyiaran Maret 2024 Pasal 36A ayat 3)

Mengancam kebebasan pers, hak sosial-politik-ekonomi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkesenian

RUU Penyiaran Maret 2024 mengandung sebuah “pasal sakti” yang membatasi seluruh konten audio dan audio-visual lintas platform teknologi. Ini merupakan pasal yang mengancam kebebasan pers, hak sosial-politik-ekonomi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkesenian. Pasal tersebut adalah pasal 50B ayat 2, yang mengatur mengenai Standar Isi Siaran (SIS).

Pasal 50B ayat 2 (Draf RUU Penyiaran Maret 2024)
Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai: Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian; Isi Siaran dan Konten Siaran terkait rokok; penayangan eksklusif jurnalistik investigasi; penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat; penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan; penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung unsur mistik; penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender; penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran pengobatan supranatural; penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; menyampaikan Isi Siaran dan Konten Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; dan penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pasal 50B ayat 2 (Draf RUU Penyiaran Maret 2024)

Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:

Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian;
Isi Siaran dan Konten Siaran terkait rokok;
penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;
penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat;
penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan;
penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung unsur mistik;
penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;
penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran pengobatan supranatural;
penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;
menyampaikan Isi Siaran dan Konten Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; dan
penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pasal 50B ayat 2 huruf (c) secara terang-terangan memuat larangan mengenai “penayangan eksklusif jurnalisme investigasi”. Pasal ini jelas-jelas merupakan upaya pembungkaman pers dan sarat dengan kepentingan penguasa yang terganggu oleh kerja-kerja jurnalistik kritis.

Selain itu, karena keseluruhan pasal 50B ayat 2 juga berlaku untuk jurnalisme penyiaran, jurnalisme penyiaran konsekuensinya dilarang memuat tayangan yang mengandung poin-poin yang dicantumkan. Misalnya, larangan penayangan liputan jurnalisme penyiaran yang relevan untuk warga, seperti terkait narkoba, perjudian, dan alkohol (butir a), rokok (butir b), LGBT (butir g), atau rekayasa informasi dan hiburan (butir h).

Upaya pembungkaman terhadap pers tidak berhenti di situ. Sebagaimana yang kita tahu, pasal karet UU ITE selama ini tidak bisa menjerat pers karena dilindungi UU Pers. Namun, dengan adanya RUU Penyiaran, jurnalisme penyiaran berpotensi terkena pasal karet yang sama, dengan adanya klausul mengenai larangan penayangan yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik (butir k), serta penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif (butir d).

Selain mengancam kebebasan pers, pasal ini juga berpotensi mengancam hak sosial-ekonomi-politik warga. Ini dapat dilihat misalnya pada butir (g) yang secara eksplisit melarang tayangan terkait kelompok minoritas gender dan seksual. Larangan ini muncul di semua platform dan jenis tayangan.

Terkait dengan pasal berbau diskriminatif, terdapat juga larangan bagi kelompok minoritas gender dan seksual untuk menjadi model iklan (Pasal 46A ayat 2[h]). Tak berhenti sampai di situ, RUU ini juga menentukan salah satu syarat bagi komisioner KPI “sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual” (Pasal 10 poin d).

Pasal-pasal ini jelas merupakan diskriminasi atas hak ekonomi serta menghalangi inisiatif warga yang hendak berkontribusi terhadap pembangunan. Ironisnya, RUU ini juga memuat prinsip bahwa P3-SIS harus melindungi minoritas, misalnya yang tertera pada pasal 50B ayat 1: “SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) paling sedikit memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran dalam rangka: (h) perlindungan terhadap hak anak, remaja, perempuan, dan kelompok masyarakat minoritas”.

Pada akhirnya, pasal ini akan mengancam kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi warga secara umum. Semua produk berbentuk audio dan audio-visual dari pelaku budaya, kesenian, atau konten kreator yang muncul dalam platform-platform digital (ditambah platform penyiaran tradisional seperti TV dan radio) akan diatur oleh KPI, serta harus tunduk pada larangan yang sangat normatif dan tidak peduli konteks, seperti yang tercantum dalam butir a, b, e, f, dan h.

Pasal tersebut juga mengandung aturan karet seperti butir d, i, dan k. Terdapat pula ketentuan agar konten menghormati “kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan” (Pasal 50B ayat 1 huruf g). Ketentuan ini normatif dan abu-abu, berpotensi menjadi dalih untuk membungkam konten audio dan audio-visual yang menimbulkan “keresahan masyarakat” ketimbang melindungi hak ekspresi dan mendorong terbukanya wacana publik.

Selama ini, UU Penyiaran sudah mempersempit ruang berkesenian di kanal publik (TV dan radio) dan UU Perfilman sudah memberlakukan sensor di bioskop. Jika RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, tidak ada lagi ruang alternatif bagi para seniman untuk mendistribusikan karya tanpa kekangan negara.

Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak?