Salah satu periode penting dalam sejarah pers di Indonesia terletak di dekade 1950-1960. Di masa-masa itu, cuaca politik di republik disesaki dengan jargon-jargon revolusioner. Presiden Soekarno pada tahun 1960an bahkan menginstruksikan agar semua surat kabar untuk berafiliasi secara resmi dengan partai politik, kelompok fungsional, atau organisasi massa. Pers dipaksa untuk menjadi alat revolusi terutama dalam memobilisasi opini publik. Wartawan berada dalam tegangan antara menjadi penyampai informasi dan menjadi penyambung lidah partai politik. Wartawan dan pers yang tidak mau tunduk pada kepentingan rezim harus merasakan ancaman bredel dan penjara.

Namun yang menarik, dalam suasana politik yang keras semacam itu, diskursus ruang publik bisa tumbuh secara relatif sehat. Pers membuka ruang polemik berbagai isu yang merentang dari politik sampai kebudayaan. Keras memang, tapi terlihat media mana yang bisa kita rujuk berdasarkan garis ideologis yang jelas. Suasana yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pers masa industri yang tumbuh selama Orde Baru, bahkan sampai saat ini. Tentu menarik melihat bagaimana pengalaman wartawan saat itu.

Roy Thaniago dan Yovantra Arief mewawancarai Martin Aleida di kantor DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) 21 November 2014 lalu. Martin adalah sastrawan yang sempat menjadi wartawan di Harian Rakjat, harian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Selepas pembantaian massal anggota PKI yang dimulai tahun 1965, ia mengganti namanya dan menjadi wartawan di majalah Tempo. Ia menceritakan banyak hal dari pengalamannya sebagai jurnalis, sampai kondisi wartawan di masa-masa vivere peri coloso tersebut.  


Bagaimana awalnya Anda terjun ke dunia pers?

Saya masuk ke Jakarta awal tahun 1963 dan saya menjadi mahasiswa Akademi Sastra Multatuli, menjadi sekretaris, tetapi saya kira tidak sampai setahun. Kemudian mulai sibuk menjadi wartawan Harian Rakjat. Saya dulu sempat menjadi anggota redaksi Zaman Baru. Tapi kemudian saya terlalu sibuk dan keluar, digantikan oleh Abdul Kohar Ibrahim.

Mengapa Anda memilih bekerja di Harian Rakjat?

Saya butuh pekerjaan waktu itu. Karena tidak mau lagi mengandalkan kiriman dari orang tua, begitu ada tawaran bekerja di Harian Rakjat, ya saya terima. Lumayan, dapat makan siang dan makan malam di kantor. Saya lupa siapa yang mendekati saya – Sutikno atau Tarno namanya. Saya kira dia juga bekerja di Akademi Sastra Multatuli.

Mulanya saya mau ditempatkan memegang rubrik “HR Muda”, rubrik seni dan budaya untuk kalangan remaja.

Pada awalnya Anda ditugaskan sebagai apa?

Korektor, lalu wartawan kota. Kemudian terjadi perubahan besar-besaran di Harian Rakjat karena harus menempatkan koresponden di Moskow, Berlin dan Tokyo. Yang bertugas meliput Bung Karno itu sebenarnya Anwar Dharma. Tetapi, karena Anwar Darma ditugakan menjadi koresponden di Moskow, pada suatu rapat redaksi Njoto menunjuk saya untuk meliput Bung Karno. Pengalaman saya sedikit sekali waktu itu. Usia saya masih 22 tahun. Tapi itu saya jalani.

Bagaimana jenjang karir wartawan pada masa itu?

Sebelum menjadi wartawan, karir seseorang diawali dengan menjadi copy boy dulu. Tugasnya membawa berita dari redaksi ke percetakan. Juga memeriksa isi berita di teleks, lalu mengantarnya pada wartawan yang berhubungan – kalau berita ekonomi diantar ke wartawan ekonomi, politik ke wartawan politik, dst. Setelah itu menjadi korektor selama satu tahun, baru setelah itu menjadi reporter. Setelah beberapa waktu, ada spesialisasi; bisa ke bidang politik, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain.

Salah satu hal yang membuat Njoto tidak disukai oleh banyak orang adalah karena dia memiliki sikap favoritism yang, menurut saya, sebenarnya positif. Dia lebih banyak merekrut orang-orang dari Medan, Sumatra. Alasannya mudah: praktis dan benar. Karena orang orang dari sana menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan orang-orang Yogyakarta atau Surabaya kadang bahasa Indonesia-nya kacau. Untuk kata ‘tentu’ saja, dia bisa menulis ‘temtu’. Kacau balau. Jadi, untuk keperluan praktis dan cepat, Njoto lebih suka merekrut orang-orang dari Sumatra. Terutama yang sudah biasa menulis.

Bukan berarti orang orang dari suku lain tidak dipakai. Tetapi waktu itu ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk merekrut wartawan, sehingga Njoto memilih mengambil orang yang sudah ‘jadi’. Ketika itu, selain Harian Rakjat, PKI juga menerbitkan Kebudayaan Baru. Koran itu dibentuk untuk mewadahi friksi di dalam Partai, salah satunya disebabkan ketika Konferensi Sastra dan Seni Nasional (KSSR).[1] Umurnya hanya beberapa bulan, karena tak lama kemudian tragedi 1965 meletus. Selain itu, PKI juga menyiapkan majalah yang mirip dengan Intisari, saya terlibat di situ, tapi tidak jadi terbit.

Njoto itu mengawali karirnya sebagai apa?

Dia korektor. Korektor yang menangani alur berita dunia.

Apa jenis jurnalisme yang populer di Harian Rakjat?

Straight News. Sama saja dengan sekarang, kecuali dalam bersikap tentang apa yang harus ditulis. Teknis penulisan sama saja. Kecuali dalam penulisan feature. Coba lihat setiap hari Selasa, kalau tidak salah, ada rubrik “Catatan Seorang Publisis” yang ditulis oleh Njoto dengan nama Iramani. Itu pendekatannya sangat literer. Tidak kalah dari feature di Majalah Tempo. 

Salah satu kekhasan Harian Rakjat adalah penerjemahan laporan feature dan laporan daerah ke dalam bentuk komik. Saya pernah melakukan liputan peristiwa Indramayu, tentang kasus pembunuhan tuan tanah oleh petani. Laporan itu dipindahkan dalam komik berseri. Kalau tidak salah itu tahun 1964.

Sehatkah iklim bisnis media pada era itu?

Cukup sehat. Pada waktu itu Harian Rakjat distribusinya sampai ke kota-kota kecil, meski di Tanjung Balai, kampung halaman saya, itu terlambat satu hari. Untuk percetakannya, dapat hibah dari Jerman Timur, kalau tidak salah. Kantornya di Pintu Air, Pasar Baru. Tapi sekarang sudah dijadikan komplek perumahan oleh Orde Baru.

Oplahnya kalau tidak salah hampir 100 ribu. Pelanggannya kebanyakan dari anggota dan simpatisan PKI. Ada juga iklan, tetapi tidak terlalu banyak dan tidak memberi kontribusi penghasilan yang signifigkan, karena iklan di Harian Rakjat pada waktu itu rata-rata seputar penerbitan.

Saya tidak tahu bagaimana persisnya mekanisme pembiayaan di Harian Rakyat, apakah ada subsidi dari Partai. Tapi paling tidak wartawan-wartawannya tidak mati. Artinya, kami bisa makan 3 kali sehari.

Ada dapur umum. Kalau masuk siang, di kantor dapat makan siang. Kalau masuk malam dapat makan malam. Orang-orang percetakan yang harus berhadapan dengan bahan-bahan berbahaya, seperti timah, dapat tunjangan. Begitu juga dengan fotografer yang harus berhadapan dengan bahan kimia berbahaya ketika mencetak foto. Tidak harus dalam bentuk uang. Biasanya dalam bentuk in natura: susu dan bubur kacang hijau.

Menurut saya gajinya cukup. Waktu itu saya masih 22 tahun, jadi belum ada angan-angan untuk beli rumah atau semacamnya. Sebenarnya bisa ditabung, tapi namanya juga anak muda, ada aja maunya. Mau beli buku, mau nonton, mau pacaran (tertawa).

Seperti apa panorama media ketika era itu, apa harian yang besar selain Harian Rakjat?

Tahun 1963 ke atas, beberapa koran, seperti Pedoman, sudah mati. Yang masih ada dan besar itu Suluh Indonesia milik PNI, Bintang Timur milik Partindo, Duta Mayarakat, yang berafiliasi dengan NU, tidak terlalu besar tapi mereka punya basis NU. Kemudian Merdeka, yang berhaluan Soekarnoisme atau Murba.

Dengan diwajibkannya media berafiliasi dengan parpol, apakah demikian juga dengan wartawan?

Wartawan umumya simpatisan parpol yang berafiliasi. Tidak mungkin oposan. Karena akan terlihat ketika dia menulis berita. Tapi tidak harus menjadi anggota Partai. Yang lebih bekerja itu state of mind-nya.

Misalnya begini. Anda tahu Hario Kecik? Dia perwira yang sangat progresif dan mendukung Bung Karno. Kalau dia menulis feature, pasti dimuat. Dia juga jadi sumber berita. Tidak mungkin, misalnya, tokoh SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)—cikal bakal Golkar—jadi sumber berita dalam artian berita positif di Harian Rakjat.

Dalam peristiwa politik besar yang menyita perhatian banyak orang pada waktu itu, misalnya kasus ganyang Malaysia, bagaimana Masing-masing media memberitakannya?

Para wartawan, termasuk TVRI dan Berita Yudha, diundang untuk melihat keadaan di perbatasan. Saya kebetulan meliput juga untuk Harian Rakjat. Semua punya sikap, tetapi tidak ada yang terang-terangan menentang kebijakan Ganyang Malaysia pada waktu itu.

Dalam pemberitaan tidak mungkin bertentangan, meski pun secara politis koran itu berseberangan dengan Soekarno. Kalau ada media yang bersikap abu-abu sedikit, dia bisa dikritik oleh media lain dan dikatakan anti-Revolusi. Media itu bisa diinterogasi dan ditutup pemerintah, atau paling tidak artikelnya diberangus. Sama seperti majalah sastra yang memuat Manifes Kebudayaan.

Bagaimana mekanisme pemberedelannya, apakah langsung, sama seperti Orde Baru?

Tidak sama. Prosesnya melalui pengadilan.

Adakah kasus peradilan yang pernah dimenangkan oleh media?

Saya lupa apa persis kasusnya, kalau tidak salah atas tuduhan kontra-Revolusi. Dalam pengadilan dihadirkan saksi-saksi dari PWI.

Jadi, pada masa itu, yang menentukan suatu karya jurnalistik dikatakan buruk adalah PWI?

Tidak, bukan PWI. PWI berdiri sendiri sebagai organisasi kewartawanan yang bermain di ranah politik. Dia bisa, misalnya, mengeluarkan pernyataan mendukung larangan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) terkait polemik mengenai tafsir Soekarnoisme. Polemik ini muncul dalam Harian Rakjat dan Merdeka.

Seperti apa polemiknya?

Polemik itu berpusat pada pertanyaan “Sukarnoisme itu apa?” Karena ada orang-orang yang sebetulnya anti-Bung Karno, terutama Anti-PKI, tidak suka dengan Soekarnoisme dalam penafsiran orang-orang Kiri. Di pihak Harian Rakjat, yang menulis itu adalah Njoto. Di pihak Merdeka kalau tidak salah BM Diah. Menurut saya, tidak ada polemik sebesar ini sampai sekarang. Sekarang umumnya polemik 2-3 hari selesai, ditutup. Kalau dulu bisa sampai berbuku-buku.

Apa perbedaan pandangan antara kedua koran itu?

Anda jangan tanya saya. Yang paling penting adalah, akhirnya Bung karno mengatakan bahwa Sukarnoisme yang benar adalah yang ditulis oleh Njoto. BPS sendiri akhirnya dibubarkan.

Karena Harian Rakjat adalah koran PKI, apakah mungkin ada otokritik terhadap Partai atau petinggi Partai di dalamnya?

Tidak. Ketika misalnya Harian Rakjat berpolemik dengan Merdeka terkait Soekarnoisme, maka orang yang benci Njoto menggunakan itu sebagai alat untuk menjatuhkan Njoto. Misalnya, “Harian Rakjat ‘kan Koran resmi dari PKI, kenapa yang dibela adalah Soekarnoisme, bukan Marxisme?”

Tetapi polemik itu hanya digunakan sebagai alat dari orang orang yang terlibat di dalam friksi di dalam PKI, katakanlah orang yang tidak suka Njoto. Bukan otokritik terbuka. Itu tidak mungkin terjadi.

Ketika afiliasi dengan parpol menjadi sebuah keharusan, lalu seperti apa kaidah jurnalistik yang berlaku, adakah perbedaan dengan kaidah jurnalistik hari ini?

Sangat. Tentu saja, karena dulu itu kita bersikap. Ini ditulis, dan ini tidak. Patokannya adalah apakah berita tersebut menguntungkan gerakan. Dan dulu itu sah-sah saja.

Bahkan ketika seorang tokoh yang bersebrangan diberitakan buruk dan ia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan?

Iya. Sama sekali tidak dimuat.

Bagaimana mekanisme kontrol untuk menjaga agar tidak muncul berita yang salah atau mengada-ada?

Ada mekanisme rapat sidang redaksi. Di situ ditentukan sikap dalam merespon suatu peristiwa. Itu yang di ikuti oleh pemegang rubliknya.

Apa patokan kerja jurnalis di lapangan?

Kerangka "5W 1H" tetap dipakai. Itu universal. Cuma, apa yang ditulis, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi sikap. Jadi benar-benar berpihak. Sebetulnya semua orang ‘kan berpihak.

Kalau ada berita yang salah secara fakta dan bukan karena keberpihakan, bagaimana cara orang mengecek keberimbangannya?

Proporsi berita di koran pada masa itu lebih banyak didominasi oleh pidato-pidato, peristiwa-peristiwa politik. Peristiwa kriminal, misalnya, jarang dimuat. Jarang menjadi konsumsi publik. Dalam hal itu positif, kalau Anda beranggapan kalau ekspos besar-besaran tentang peristiwa kriminal berdampak buruk terhadap pembaca.

Menurut saya, hampir semua berita kriminal pada masa itu ditulis secara proporsasional. Yang sempat ramai itu kasus Kusni Kasdud merampok Museum Nasional, tapi tidak diekpos secara berlebihan.

Bagaimana koran pada masa itu mendidik profesionalisme wartawan?

Ada kelas pendidikan, tetapi lebih mengarah ke pendidikan politik untuk wartawan. Tidak spesifik mengarah ke jurnalistik. Ada kelompok-kelompoknya, ada "geng"-nya. Geng komunis, geng nasionalis, atau geng agamis. Itu diorganisir oleh PWI. Di luar itu lebih bersifat pendidikan partai.

Jadi pada masa itu, apa peran PWI untuk wartawan?

PWI lebih berperan secara politis. Kalau sekarang, PWI banyak bergerak di bidang jurnalistik praktis dan pendidikan jurnalistik. Pada era itu, kurang. Kalau pun ada kegiatan, hanya semacam ceramah politik yang diberikan oleh tokoh tokoh agama, komunis dan nasionalis. Masalah teknis dulu kurang diperhatikan. Makanya terkadang Bung Karno sering marah jika menemukan bahasa inggris dan bahasa Latin yang salah ketik di koran.

Menurut Anda mana yang lebih baik, jurnalisme Orde Lama sebelum ada konsensus kerja jurnalistik, atau sekarang setelah ada kode etik yang mengatur kerja jurnalistik. Apa kelebihan dan kekurangannya?

Jika jurnalis diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, itu juga tidak baik. Motifnya bisa menjadi komersial. Dia bisa menulis berita yang tidak proporsional dengan motif komersial. Tetapi kalau jurnalis diberikan batasan-batasan tertentu, lalu siapa yang membatasi? Saya setuju ada pembatasan kebebasan pers, tetapi persoalannya ada pada siapa yang membatasi.

Dulu memang demokrasi, tapi ada pimpinan. Makanya Demokrasi Terpimpin. Menurut saya, itu bagus. Daripada Anda bilang Anda negara demokratis tapi Undang-Undang Anda tidak demokratis – dengan melarang komunisme, misalnya. Kalau dulu, jelas dikatakan, “Ini Demokrasi Terpimpin.” Ada pimpinan nasional yang mengontrol percaturan demokrasi.

Adakah contoh kebebasan pers sebebas-bebasnya yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat, misalnya karena salah pemberitaan?

Ada. Kasus Cut Zahara Fonna (terjadi pada awal tahun 1970an), perempuan asal Aceh yang tinggal di Gang Kenari. Ia hamil, dan dikabarkan janinnya bisa mengaji. Ini dieksploitasi oleh Pos Kota. Karena ramainya kasus ini, datanglah Hamka. Hamka mengatakan bahwa, kalau Tuhan mengkehendaki, memang bisa terjadi.

Tetapi kemudian terkuak kasus ini bohong. Ternyata Cut Zahara menyimpan kaset recorder di pahanya. Oplah Pos Kota jadi tinggi karena kasus itu. Tetapi ini kesalahan jurnalistik yang fatal sekali. Mempermalukan dan merusak nama baik tokoh sebesar Hamka.

Zaman Bung Karno juga ada orang gila semacam itu. Ada Raja Idrus dan Ratu Markonah yang ketemu Bung Karno dan menipu Bung Karno, tapi itu tidak dieksploitasi besar-besaran. Karena semua dilihat dari segi positivisme politik. Kalau tidak menguntungkan kecenderungan politik koran, tidak diekspos.

Apa pengaruh pelarangan media berafiliasi dengan parpol terhadap kerja jurnalistik pada masa Orde Baru?

Media massa menjadi berorientasi komersial. Majalah Tempo, misalnya. Dia menjadi besar tanpa ada saingan. Tempo bisa tawar menawar dengan kekuasaaan era Soeharto. Diberedel paling sebulan, kemudian bisa terbit lagi.

Apa yang membedakan fenomena afiliasi pers dengan parpol pada masa Orde Lama dengan yang terjadi sekarang?

Kalau dulu ideologi dan prinsip yang diperjuangkan parpol itu jelas. Misalnya PKI yang lewat Harian Rakjat memperjuangkan ideologi komunis, PNI memperjuangkan ideologi nasionalis lewat Suluh Indonesia. Afiliasi media dengan parpol bermakna sebagai alat perjuangan ide.

Sekarang, partai politik ‘kan cuma "geng"-nya orang-orang tertentu saja. Afiliasi media dengan parpol hanya dijadikan alat negosiasi dan kompromi politik. Coba tunjukkan perbedaan ideologi Nasdem dari Golkar. Tidak ada!

Pasca 1965, bagaimana nasib bekas wartawan media PKI?

Saya dulu pernah dilihat ajudan Presiden Soeharto ketika saya sedang jalan kaki di jalan Sabang. Dia tidak berniat jahat. Dia bilang ke wartawan yang sedang "ngepos" di Istana kalau dia melihat saya. Lha, itu dimuat! Dijadikan sebagai bahan untuk memojokkan saya. Terus ditunjuk bahwa saya berkeliaran, mau bikin gerilya politik. Hal seperti itu sudah biasa.

Wartawan-wartawan ex-PKI tidak bisa lagi kerja di media. Kalau mau keja di media harus ganti nama, memakai nama yang tidak diketahui oleh penguasa. Dalam kondisi serba sulit itu, saya mengirim cerpen ke majalah Horison dan dimuat. Itu menjadi seperti paspor saya untuk kembali ke dunia penulisan. Saya melamar ke Ekspres dan diterima Goenawan (Mohamad). Ketika Ekspres bubar dan Goenawan bikin Tempo, saya melamar di situ dan diterima lagi.

Apa beda budaya kerja di Tempo dan di Harian Rakjat?

Secara teknis, jurnalisme Tempo lebih baik dari Harian Rakjat. Unsur tata bahasanya lebih rapi. Organisasinya juga lebih baik. Tempo, karena mesti ada bobot literernya – bukan berarti di Harian Rakjat tidak ada feature literer, itu sudah dimulai dari dulu – ada reporter yang mengerjakan liputan, dan ada penulis yang mengerjakan tulisannya. Dulu disebut penanggung jawab rubrik, tidak tahu sekarang apa namanya. Dari penulis ini baru ke redaktur pelaksana. Kalau di Harian Rakjat, dari reporter langsung ke redaktur pelaksana, lalu langsung ke percetakan.

Dalam hal suasana kerja, sama-sama saja. Sangat egaliter. Dulu, kalau Njoto datang bawa adiknya – dia cantik – wartawan-wartawan bersiul. Kadang-kadang dia bawa isrinya. Memang, dia orang ketiga Partai, kami pasti segan – kami tetap berdiri kalau dia datang. Tetapi dia sangat supel, mudah bergaul. []