Ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan mulai 2016 ini, sejumlah kekhawatiran mengemuka. Mulai dari ketidaksiapan tenaga kerja Indonesia dalam bersaing dengan negara tetangga, hingga membuat Indonesia jadi sekadar pasar bagi produk-produk asing.

Kegelisahan juga muncul dalam industri media. Dengan bisnis media yang begitu strategis, media-media di Indonesia (dan otomatis juga para jurnalis) dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan media-media asing yang memiliki modal besar. Hal ini ditandai dengan kecenderungan media-media asing yang masuk ke Indonesia.

Sementara, pada saat yang bersamaan, kebebasan pers di Asia Tenggara bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data yang dikeluarkan Reporters Without Borders, peringkat indeks kebebasan pers negara-negara ASEAN paling tinggi adalah Brunei Darussalam (121), menyusul selanjutnya Thailand (134), Indonesia (138), Kamboja (139), dan Filipina (141). Timor Leste yang sedang dalam proses bergabung dengan ASEAN, mendapat peringkat yang jauh lebih baik yaitu 103.

Seperti apakah dampak kehadiran MEA pada kehidupan media di Asia Tenggara, dengan kondisi indeks kebebasan pers yang rendah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti Remotivi Wisnu Prasetya Utomo mewawancarai Eko Maryadi, ketua Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) periode 2014-2018. Ditemui di Mall Kalibata City (18/1), pria yang akrab disapa Item ini bercerita banyak hal tentang masalah-problem media di Asia Tenggara.


Apa dampak MEA terhadap kondisi wartawan atau media di Asia Tenggara?

Industri media adalah problem tersendiri, terpisah dari MEA, karena industri media itu punya karakteristik dan sejarah pertumbuhan yang berbeda di kawasan Asia Tenggara.

Misalnya berbicara tentang kebebasan pers, yang pertama kali mendapatkannya adalah Filipina. Di dekade 1980an mereka sudah menjatuhkan rezim Marcos yang membawa demokrasi dan kebebasan pers. Tapi kemudian kiblat kebebasan pers itu berpindah ke Indonesia setelah Soeharto jatuh. Thailand juga sebenarnya cukup bebas, sampai tiba-tiba kudeta militer mengambil alih kekuasaan. Kudeta militer ini membuat Thailand terperosok dari negara yang tadinya demokratis menjadi otoriter dan membuat media dikontrol militer.

Secara umum, situasi seperti itu menjadi wajah utama media-media di kawasan Asia Tenggara. Ada atau tidak ada MEA, media sudah menghadapi problemnya sendiri. Problem kebebasan, kekerasan, impunitas oleh aparat negara yang tidak pernah diadili pelakunya sehingga kekerasan dan pembunuhan terjadi lagi berulang-ulang.

Artinya tidak terkait langsung?

Betul. Problem yang dihadapi media di kawasan Asia Tenggara ini terpisah dengan masalah MEA, tidak terkait langsung. Kalau pun ada yang bisa mengaitkan, mungkin berupa ekspansi bisnis. Media di sejumlah kawasan di luar Indonesia masuk ke sini. Seperti Rappler (Filipina), kemudian ada juga CNN.

Saya tidak terlalu khawatir tentang ekspansi bisnis ini. Jumlah media di Indonesia ada lebih dari 3.000. Pangsa pasar media kita juga masih sangat kuat baik TV, media cetak, maupun internet. Akses internet di Indonesia juga naik angkanya dari tahun ke tahun, mulai dari 20% mungkin sekarang sekitar 45%. Itu besar sekali.

Tidak perlu khawatir juga tentang ekspansi atau pertukaran tenaga kerja: wartawan dari Malaysia akan masuk ke Indonesia, wartawan dari Singapura akan masuk ke Indonesia, wartawan dari Filipina akan masuk ke Indonesia. Belum tentu. Di Indonesia ada problem mendasar yang belum selesai: gaji wartawan di sini jauh lebih kecil. Sebagai gambaran, misalnya, gaji wartawan fresh graduate di Indonesia sekitar Rp 2,5 juta, sementara di Singapura gajinya bisa sampai 3.000 dollar Singapura—sekitar Rp 27 juta. Jauh!

Mengapa ekspansi bisnis bukan ancaman?

Kalau mau dilihat, pangsa pasar media yang ceruknya masih besar di Indonesia ini adalah  media berbahasa inggris. Tapi justru media-media dari luar Indonesia tidak mau masuk ke sana. Rappler, misalnya, saya lihat justru masuk ke pasar bahasa Indonesia. Kalau pasarnya bahasa Indonesia, dia akan bertempur melawan media-media besar seperti Kompas, Viva, Detik dan media lain yang berbahasa indonesia.

Dia tidak akan pernah bisa nyalip. Mau taruh investasi triliunan tidak akan bisa nyalip karena pembaca media Indonesia sudah terbiasa baca Kompas, Republika, Antara, atau Detik dan lain-lain. Jadi, singkatnya, saya mau bilang bahwa MEA ini tidak ada kaitannya dengan situasi kebebasan media di ASEAN.

Dari apa yang Anda jelaskan, berarti isu MEA tidak menjadi keresahan bersama di wartawan-wartawan anggota SEAPA?

Bukan begitu. Kita lebih khawatir kalau situasi kebebasan media di negara-negara Asia Tenggara merosot. Thailand, misalnya, sampai sekarang kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Kalau kekuatan militer terus menerus berkuasa, tidak ada pemilu yang bebas di sana, media akan setengah lumpuh karena tidak bisa menjalankan fungsi publiknya sebagai watch dog kekuasaan. Di negara lain seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, banyak wartawan atau blogger yang dipenjara.

Banyak juga kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap wartawan yang tidak pernah diungkap tuntas oleh aparat hukum dan terjadi di Filipina dan di Indonesia. Itu yang mengkhawatirkan kita. Jadi, SEAPA tidak sedang berandai-andai bagaimana kita menghadapi MEA. Yang penting kebebasan pers, kebebasan ekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, bisa jalan bisa berjalan.

Lantas apa yang akan jadi fokus utama SEAPA sampai dengan tahun 2018 di bawah kepemimpinan Anda?

Pertama, meluaskan keanggotaan. Itu penting karena ketika saya masuk, SEAPA itu anggotanya cuma empat negara: Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Sekarang sudah ada 7 negara, ditambah Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Yang masih belum bergabung itu Brunei Darussalam, Singapura, Laos, dan Vietnam. Cita-cita saya adalah masing-masing perwakilan negara ASEAN ini punya wakilnya di SEAPA. Masyarakat sipil itu harusnya selangkah lebih maju daripada pemerintah.

Kedua, saya ingin menjadikan SEAPA sebagai organisasi yang kredibel di wilayah ASEAN.  Maksudnya, ia bisa dipandang dan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dalam pemerintah negara-negara ASEAN. Cuma, memang ada hal yang tidak sinkron. Kantor pusat SEAPA di Bangkok sementara sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Nah, yang berhadapan dengan isu sehari-hari ya pengurus di Bangkok.  Di Jakarta, seperti saya, kawan-kawan di Timor Leste atau Kamboja, santai-santai aja.  Pengurus yang di Bangkok dikejar-kejar, sementara sekretariat ASEAN ada di Indonesia, sehingga koordinasinya jadi susah.

Ketiga, memperbaiki kebebasan pers di seluruh negara anggotanya. SEAPA mesti punya cara dan strategi supaya kebebasan pers bisa terjaga di Indonesia, tidak terlalu turun di Filipina, tidak turun lebih jauh di Thailand, tidak terlalu brutal di Malaysia, Vietnam, dan Laos. Kita lakukan kerja-kerja konkrit melalui program-program yang sudah terstruktur maupun program-program susulan yang diusulkan oleh masyarakat sipil. Karena salah satu tujuan kami adalah memperjuangkan dan memberdayakan masyarakat sipil di kawasan ASEAN.

Beranjak ke problem yang dihadapi wartawan dan media di Asia Tenggara, apa saja?

Salah satu negara dengan problem yang kompleks ada di Filipina. Penguasa-penguasa politik dan penguasa-penguasa wilayah yang namanya tuan tanah, masing-masing punya media. Media mereka juga menjalankan fungsi propaganda, merekrut wartawan, tapi juga mengajari mereka kekerasan. Para politisi busuk dan tuan tanah ini menguasai media dan opini publik. Problem lain yang juga paling jelas adalah lemahnya struktur keamanan dan perlindungan terhadap wartawan.

Bagaimana dengan regulasi yang menyangkut pers di Filipina?

Setahu saya, tidak ada undang-undang pers di Filipina. Dalam konstitusi mereka, ada semacam First Amandement-nya konstitusi Amerika Serikat. Artinya, kebebasan pers diakui oleh negara. Tetapi, Filipina ini kalah dari Indonesia untuk urusan regulasi yang lain, misalnya pembuatan undang-undang FOI, freedom of information. Indonesia sudah punya Komisi Informasi, sudah punya Undang-Undang Informasi Publik, sementara Filipina belum punya.

Kalau di Myanmar, apakah Anda melihat ada kebebasan pers di sana?

Di Myanmar saat ini terjadi stagnasi. Pemerintah dan masyarakat media sudah sepakat untuk membuat dan mengubah undang-undang pers di Myanmar. Tapi pada saat yang bersamaan, kelompok pengusaha menekan. Mereka tidak mau diatur lewat undang-undang pers. Politisi-politisinya juga tidak mau diatur lewat undang-undang pers. Jadi sekarang ini terjadi perang dalam skala kecil antar politisi.

Jadi apa yang terjadi saat ini di Myanmar, menurut saya, adalah kemandekan proses politik termasuk perubahan yang signifikan ke arah kebebasan media. Dari sisi politik tidak maju, secara ekonomi belum berarti, secara bisnis juga belum jalan.

Jika melihat kasus Rohingya, Myanmar punya persoalan dengan etnis. Apakah ini menjadi problem dalam sistem medianya juga?

Myanmar memang punya problem yang sangat besar soal etnis. Di sana ada lebih dari 80 etnis yang berbeda. Jadi, etnis-etnis ini punya kepentingan yang berbeda-beda dan memiliki media masing-masing. Jadi ketika etnis-etnis ini punya media, mereka hanya mengabarkan atau melaporkan kepentingan-kepentingan etnisnya tapi tidak membicarakan kepentingan nasional Myanmar secara umum. Di situ terjadi perang opini.

Saya ingin bilang bahwa perkembangan Myanmar sejauh ini tidak terlalu menggembirakan. Belum ada kabar baik kecuali kemenangan partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Kemenang politik itu pun menjadi tidak terlalu berarti karena rencana Aung San Suu Kyi menjadi presiden diganjal oleh undang-undang yang menetapkan bahwa mereka yang pernah menikah dengan orang asing tidak bisa menjadi pemimpin negara.

Problem lain juga muncul tentang kebebasan. Mereka bertahun-tahun terbiasa direpresi militer, dan sekarang tiba-tiba ada sedikit kebebasan. Ada kebingungan memanfaatkan kebebasan ini.  

Kondisi Myanmar saat ini bisa dibandingkan dengan kondisi di Indonesia di awal-awal reformasi?

Tidak. Beda jauh. Mungkin perbandingannya sama seperti Indonesia baru merdeka tahun 1945 bahkan mungkin sebelumnya.  Rezim militer di sana juga melakukan pelarangan dan pembatasan. Wartawan asing yang mau masuk ke situ, diperketat visa jurnalisnya dan tetep dikontrol. Pada situasi ini, sedikit banyak agak mirip dengan sulitnya wartawan asing mengakses Papua di Indonesia.

Cuma saya kira di situ ada perbedaan motif yang mendasar. Kalau di Myanmar militer yang berkuasa karakternya itu nasionalistik chauvinis. Jadi mereka tidak mau ada pengaruh-pengaruh dari asing, dari Amerika Serikat atau negara barat lain.

Kalau di Papua tidak begitu. Papua itu ditutup dengan sengaja oleh rezim militer yang bahkan ketika pemerintah pusat mau membuka pun susah. Kenapa? Karena ada kepentingan bisnis besar di balik ini. Bukan hanya Freeport, tapi ada juga bisnis yang lain-lain. Sumber daya alamnya luar biasa besar. Jadi ada kekuatan ekonomi dan politik yang sangat kuat di Papua, yang membuat pemerintah pusat juga kesulitan.

Jokowi sudah memberi perintah agar Papua dibuka bagi wartawan asing. Faktanya, kan, satu tahun terakhir ini sudah ada dua orang yang masuk penjara dan akhirnya dideportasi. Itu artinya perintah presiden tidak efektif. Perintah presiden tidak didengar atau dijalankan oleh aparat di sana, termasuk oleh aparat keamanan di Jakarta. Mereka tidak berani.

Kalau di Timor Leste, faktor apa yang membuat indeks kebebasan pers di sana yang jauh lebih bagus dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara?

Faktor pertama, penduduknya sedikit. Faktor kedua, proses mereka sebagai negara bekas jajahan Indonesia menjadi negara yang demokratis itu terjadi secara pelan-pelan, gradual. Itu dibuktikan dengan terjadinya pemilu yang demokratis dan berakhir damai. Tentu ada kelompok yang tidak puas, tetapi tidak sampai kekerasan seperti bakar-bakaran dan bunuh-buhuhan.

Timor Leste kini juga sudah punya undang-undang pers. Undang-undang pers itu sendiri sudah mengalahkan negara-negara seperti Vietnam, Laos, Malaysia, atau Singapura. Negara-negara ini tidak punya undang-undang itu, sementara Timor Leste sudah punya. Saat ini yang jadi perdebatan terakhir itu soal kode etik jurnalistik dan dewan pers di Timor Leste. Jadi, Timor Leste ini mencoba mencontoh apa yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Pers di Leste merupakan kombinasi antara Undang-Undang Pers Indonesia dan Undang-Undang Pers Portugal.

Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan wartawan?

Kalau dari segi kesejahteraan wartawan saya kira mirip-mirip Indonesia. Sebagian pengusaha media di sana juga punya bisnis di Indonesia. Jadi, mereka tahu berapa gaji wartawan. Mereka tidak meniru Singapura atau Australia yang terlalu mahal. Standar kesejahteraan yang digunakan ya seperti di Indonesia. []