Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi penanda penting perubahan status RRI dan TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Perubahan ini sangat penting karena mengubah secara mendasar fungsi kedua media penyiaran yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya dijadikan sebagai media propaganda oleh negara.

Sayangnya, perubahan yang terjadi baru sebatas perubahan status. Transformasi dalam taraf kelembagaan sama sekali belum tersentuh. Berkali-kali kita mendengar kisruh di tubuh RRI dan TVRI yang disebabkan oleh silang sengkarut manajemen internal. Yang paling mutakhir, anggaran TVRI untuk tahun 2014 dibekukan oleh DPR akibat pemecatan anggota direksi TVRI oleh Dewan Pengawas TVRI. Pemecatan yang dipicu oleh siaran konvensi Partai Demokrat itu berbuntut panjang dan membuat TVRI terancam mati suri.

Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RP LPP) mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI). Harapannya, transformasi perubahan status bisa berjalan dengan optimal sehingga LPP mampu mengembalikan jatidirinya sebagai pilar keempat demokrasi yang berpihak bagi kepentingan publik.

Untuk mengetahui gagasan-gagasan penting yang mendasari usul tentang rancangan undang-undang tersebut, redaktur remotivi.or.id Wisnu Prasetya Utomo danYovantra Arief berkesempatan mewawancarai Masduki, pendiri RP LPP sekaligus koordinator peneliti dan perumus draft RUU RTRI versi Publik. Berikut kutipan wawancaranya.


Kenapa LPP harus punya undang-undang khusus?

Indonesia ini kacau sistem hukumnya. Satu institusi yang bernama RRI atau TVRI bisa dinaungi oleh 5 Undang-Undang. Analoginya kalau keluarga, anda punya satu ibu tapi bapaknya banyak. Untuk mengambil keputusan keluarga tentu akan sulit. Soal kepegawaian di bawah UU Kepegawaian Negara karena PNS, lembaganya berkaitan dengan UU Penyiaran, kontennya di bawah UU Pers. Ketika ada perkara-perkara operasional UU Keuangan Negara.

Untuk sebuah lembaga yang kuat, yang bisa melompat ke depan struktur hukum ini nggak bagus. Dia harus punya satu undang-undang khusus. Pendekatan perubahan dari segi hukum. Itu yang baru muncul. Harus satu suara. Proteksi LPP agar dia bisa menjadi media utama. Namanya terserah. Sementara kita menggunakan UU RTRI. Kita tidak bicara nama, tapi bicara hal besarnya.

Bagaimana pengalaman dari negara lain?

Kita bicara tata kelola penyiaran secara sosiologis, penyiaran itu kan milik publik. Karena milik publik, penyiaran yang melayani publik harusnya diberi tempat paling tinggi terhormat. Misalnya di Inggris, BBC itu unik, dia pake surat dari Ratu, BBR Royal Charter. BBC ditempatkan di tempat mulia. Posisinya medianya juga bagus.

Tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat Thailand. Dia bergerak dari alat propaganda ke pelayanan publik (sebagaimana TVRI dan RRI dari era Orde Baru ke Reformasi).  Indonesia baru bisa melihat pengalaman yang sama itu sekarang. Dalam UU Penyiaran yang bagus baru satu. Bahwa RRI/TVRI statusnya menjadi LPP. Ditempatkan secara mulia statusnya, LPP, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), baru Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Tapi UU ini tidak bisa mengawal bottom up dan top down proses transformasi LPP.

Mengapa UU Penyiaran 32 tahun 2002 belum bisa mengawal transformasi LPP?

Pertama, secara sosiologis masyarakat belum merasa perlu atau meyakini terhadap keberadaan LPP. Yang kedua, orang-orang profesional RRI dan TVRI belum berubah.Mindset-nya belum berubah. Orang-orang ini tahu mestinya LPP bisa berubah, tapi baru sebatas pehamaman saja belum jauh sampai ke tindakan. Mereka tahu standar penulisan berita, tapi karena mindset yang sudah terbentuk lama maka mereka lebih suka meliput dan mengutip pernyataan-pernyataan dari pemerintah ketimbang dari masyarakat sipil.

Saya punya pengalaman di radio swasta. Kalau di swasta lebih mudah, nalar orang bekerja sudah betul. Saya berkerja dan karya saya dinilai oleh pendengar. Kalau karya saya bagus saya tentu akan dipuji oleh bos. Nah ini yang terbalik di RRI dan TVRI : Saya berkarya yang penting bos saya senang dulu. Perkara karya saya disukai pendengar atau tidak itu urusan berikutnya. Nalar dari swasta itu yang bisa diadopsi. Tinggal leadership-nya. Tinggal cari direksi atau pimpinan yang bagus.

Kalau begitu ke depannya LPP hanya peduli pada rating?

Sebetulnya rating itu tetap perlu. Istilah rating saja yang tercemar. Selama ini pelaksana rating hanya satu. Dan cara mengukur ratingnya itu tidak betul, ya rusak dari hulu ke hilir. Orang dengan gampang memilih.

Perlu ada rating alternatif yang secara sampling dan metodologi baik. Sehingga nanti bisa dinilai. Rating yang bagus itu biasanya seimbang. Artinya kalau sebuah acara itu berkualitas, mestinya acara itu mendapat rating yang tinggi. Sebaliknya juga begitu. Saya dengar KPI mau bikin rating alternatif.

Dalam konteks Indonesia UU RTRI ini mendapat perubahan yang lebih cepat itu salah satunya melalui Undang-Undang. Tidak mudah secara cepat membuat masyarakat menonton kembali TVRI dan mendengarkan RRI.

Tidak sekadar menjadi mendorong perubahan status?

Rumusan pasal-pasal mengenai partisipasi masyarakat kita perbanyak. Jadi nanti akan ada mekanisme di mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberi masukan mengenai tayangan-tayangan terbaru.

Sekarang kita tidak tahu yang butuh acara siapa. Besok modelnya akan seperti musyawarah perencanaaan pembangunan (Musrenbang). Tiap LPP daerah wajib mengadakan acara tersebut. Dibuat mekanismenya, dari situ ada kontrak bahwa masyarakat bisa mengusulkan acara-acara dan ada mekanisme apakah ditindaklanjuti usul tersebut atau tidak. Karena sudah mengusulkan tentu masyarakat akan tergerak untuk bertanggungjawab menyaksikan.

Apa cukup mengubah mindset lewat UU?

RUU ini hanya pintu masuk. Salah satu kar masalahnya karena LPP ini menjadi lembaga birokratik kenegaraan yang keuangannya, manajemen penyiaran, birokrasi penyelenggaraan, cara bekerja terpaku pada Undang-Undang. Undang-Undang ini pintu masuk yang mengubah.

Ada pilihan lain memang, misalnya meyakinkan masyarakat. Misalnya seperti pemilu lalu di mana masyarakat mestinya dengan siaran di tv swasta. Mestinya Kemenkominfo masuk. Lama-lama masyarakat akan memilih saluran berita yang lain. Cuma sepertinya (TV yang melanggar peraturan) tidak bakal ditutup kan. Jadi ya usaha kita untuk menyakinkan masyarakat mesti lebih keras lagi. Mendorong orang untuk nonton TVRI.

Berarti tetap butuh APBN?

Memang buah simalakama. Dalam jangka pendek. Idealnya di negara maju itu iuran. APBN di negara maju cuma hibah, paling 10 %. Yang lebih besar iuran seperti kita bayar listrik. Di Inggris diterapkan pemirsa yang membayar televisi. Jadi kuat karena iuran.  Di Indonesia itu sulit diterapkan. Memangnya kita nonton, kok mau iuran?

Maka sementara pakai APBN seperti Australia. Dilemanya, namanya APBN ini intervensi politik. Keputusan anggaran di DPR sama Eksekutif. Jadi kalau jangka pendek kami mengusulkan, bolehlah pakai APBN. Mudah-mudahan tata kelola anggaran nanti bisa diperbaiki.

Kemudian, nanti bayangannya pemilihan Dewan Penyiaran Publik (DPP) tidak melibatkan DPR. Jadi seperti Hakim Agung sekarang. Dilema kita di situ. Kalau sekarang kan DPR semua, sehingga DPR bisa semaunya. Tergantung suka tidak suka. Kalau UU yang kita usulkan, tim independen yang memilih. DPR yang membentuk. Tim independen punya hak sampai mengusulkan nama yang akhirnya ditolak atau diterima oleh DPR.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi asal pecat?

Mari kita dorong RUU ini (agar disahkan) dahulu (tertawa). (Kalau RUU ini disahkan) Nanti akan ada road map, akan ada semacam tim transisi berisi orang yang terbaik. Undang-undang mendorong perubahan itu. Intinya kalau sistemnya sudah bagus, tinggal mencari orang yang bagus. Dan untuk mencari orang yang bagus, jangan lewat DPR.

Bagaimana perbedaan kewenangan dengan DPP sekarang?

Kewenangan DPP akan lebih luas. Perbedaan mencerminkan keberagaman dan partisipasi. Kalau sekarang, karena penyiaran publiknya masih lemah, jadi sulit. Sekarang fungsinya lebih banyak ke dalam, seperti mengangkat direksi dan membuat kebijakan. (Harapannya ke depan) kerja-kerja mereka berwenang sampai perumusan kebjakan dan anggaran. Sehingga direksi lebih mudah bekerja dan terukur.

Kalau DPP hanya di pusat. Ini belum ada di negara lain, paling mirip mungkin dengan di Perancis yang punya perwakilan provinsi. Jadi mencerminkan kepublikannya. Kalau sekarang bisa jadi lebih banyak orang atau perspektif Jakarta ini. Jadi nanti akan ada dari kalangan profesional. Murni orang independen untuk menjaga independensi.

Evaluasi 16 tahun reformasi dengan beberapa status perubahan LPP?

Dari dulu sampai tahun 2002 lebih tepat dikatakan pendulumnya di eksekutif. Perubahan yang radikal ya tahun 2002. Pendulum kendalinya dari pemerintah pindah ke DPR.

Pengalaman di DPR bagaimana? Ada pecat-memecat, ada intervensi politik. LPP ini kalau menggangung di parlemen atau pemerintah, enggak bagus. Sama-sama potensi intervensi politiknya tinggi. Tapi kalau mau memperbaiki dengan advokasi undang-undang ini kan tidak bisa cepat.

Apa rencana RP LPP ke depan selain mendorong rencana  UU RRI dan TVRI?

RP LPP saat ini fokus pada UU RTRI dan kalau ke parlemen, kita akan tandem terus semampu  kita.  Melalui para peneliti, kita masukkan cara-cara  berfikir. Semoga ada yang pas. Selain itu kita akan melobi anggota (pemerintah) yang baru, karena sekarang ini arenanya pasti hukum kalau membahas undang-undang.

Di sisi lain kita akan ada penggalangan kepedulian publik. Mungkin  akan ada pilot project rencananya untuk meng-audit RRI dan TVRI. Jadi audit versi masyarakat itu seperti apa, karena ini UU menyangkut masyarakat.

Maksudnya audit yang bagaimana?

Audit maksudnya mengevaluasi total RRI dan TVRI. Tetapi dengan metodologi yang tidak murni seperti auditor. Karena selama ini auditor itu cuma orang di bidang keuangan. Kita belum ketemu juga seperti apa.

Tetapi nanti coba kita diskusikan.  Nanti kalau ada dukungan sumberdaya kita ambil sampel.  Misalnya 10 RRI 10 TVRI diaudit. Mungkin bisa dengan model kita menempatkan orang di situ selama 1 bulan untuk membuat database dan evaluasi. Nanti dari situ dimunculkan rekomendasi. Dari situ kita bisa tahu persis kondisi lembaga negara itu.

Di luar itu kita harus berkolaborasi  untuk memberi masukan dan mengusulkan pembinaan kementerian. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau parlemen itu naik turun iramanya, dan Insya Allah masih bisa dikawal, tapi kalau Kemenkominfo cenderung gelap.

Maksudnya?

Kalau DPR-nya mungkin lumayan. tapi kalau Kemenkominfo-nya tidak, ya sama saja perjuangan kita tidak selesai-selesai. Apalagi kalau pemilik medianya seperti ini. Tentu kita berharap Kemenkominfo bisa tegas. Misalnya kalau pemilik media jadi politisi. Ya sudah berarti UU Penyiaran harus kita buat rumusan salah satu syaratnya antara lain: pemilik media tidak boleh berpolitik atau menjadi anggota parpol.

Bisakah itu dilakukan?

Ya bisa. Kan undang-undangnya kita yang buat (tertawa). Masalahnya tinggal parlemennya mau atau tidak. Itu saja. Dari situ kita bisa pastikan kalau konten TV swasta tidak dipolitisasi, karena tidak ada politisi di dalmnya . Contoh sudah jelas misalnya  Trans TV dan Trans7, kita tidak perlu teriak-teriak lagi TV ini tidak independen karena pemiliknya bukan politisi. Selesai satu masalah.

Masalah lainnya adalah, meskipun  kedua TV ini  bukan milik politisi tetapi kedua-duanya isi tayangannya tidak karuan, untuk itu perlu ada kita buat satu lagi pasal dalam Undang-Undang yang menguatkan KPI; mengatur kewenangan KPI untuk menindak acara tak bermutu. KPI harus diberi kewenangan lebih hebat lagi. Jangan kewenangannya berjenjang seperti sekarang ini.

Mengapa KPI harus diperkuat?

Ya karena (frekuensi siar televisi) ini kan milik publik. Analoginya seperti ini; beberapa daerah menerapkan sanksi denda 500 ribu rupiah untuk orang yang buang sampah sembarangan di trotoar, karena trotoar itu fasilitas publik.  Kalau ketemu dengan si pembuang sampah, mestinya langsung  didenda tanpa peringatan atau dipanggil-panggil dulu. Harusnya KPI seperti itu, karena ini bermain di ruang publik.

Beda dengan ruang privat. Selama ini kewenangan KPI bergradasi dan membingungkan. Kalau ada acara melanggar, tidak bisa langsung ditindak. Sehingga acara tak bermutu tidak jera. Harusnya KPI diberi kewenangan untuk langsung tangkap tangan kalau ada acara yang melanggar. Kalau begitu mungkin lebih bagus. Remotivi tidak perlu repot teriak-teriak lagi dan bisa lebih mengembangkan media literasi.

Apakah memungkinkan kalau TVRI itu sendiri menjadi basis untuk media literasi?

Sebagai konten mereka bisa dijadikan sampel. Tetapi kalau mereka disuruh bikin program media literasi sepertinya tidak mungkin. Pertama di kepala mereka tidak ada terbayang gagasan seperti itu. Kedua anggaran dana untuk mereka memang kecil dan sistem pengelolaannya tidak beres. Banyak dikelola oleh orang-orang yang tanda tangan tapi tidak kerja. Itu yang nanti akan kita ubah di UU RTRI. Terutama mengenai cara pengelolaan anggarannya sehingga dana yang diterima RRI dan TVRI bisa dikelola dengan lebih baik. Harus ada undang-undang yang lebih tinggi dari SK Menteri untuk memperkuat RRI dan TVRI. []