Sambil berlari kecil, dengan keramahan serta senyum dan logat Sundanya yang khas, Ucu Agustin menyapa redaksi Remotivi, Indah Wulandari dan Roy Thaniago yang sedang duduk menunggunya di pojok kantin dalam komplek Teater Utan Kayu, Jakarta Timur, Februari lalu. “Sori ya telat, aku nggak lihat jam,” ujar Ucu yang memang sedang sibuk merencanakan pemutaran filmnya. Mimik Ucu berubah menjadi serius dan geram tiap ditanya mengenai kondisi media Indonesia. “Kita harus merasa berhutang dengan orang-orang yang punya spirit kuat seperti Luviana. Dia agen perubahan sosial di bidang media saat ini.” (baca: Luviana: Jurnalis Harus Sadar Bahwa Mereka Adalah Kelas Buruh)

Hal itulah yang melatarbelakangi alumni Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk membuat film dokumenter terbarunya, Di Balik Frekuensi. Film berdurasi 144 menit, yang baru diputar perdana pada 24 Januari 2013 lalu ini mengisahkan Luviana, seorang jurnalis Metro TV, yang diberhentikan karena mengkritik ruang redaksi Metro TV dan ingin mendirikan serikat pekerja, serta Hari Suwandi dan Harto Wiyono, warga Sidoarjo yang berjalan kaki Sidoarjo-Jakarta, untuk mencari keadilan bagi warga korban lumpur Lapindo, yang ganti ruginya belum juga dibayarkan oleh perusahaan yang juga dimiliki oleh pemilik TV One dan ANTV, Aburizal Bakrie.

Belajar film secara otodidak, Ucu sudah memproduksi 14 film, di mana kebanyakan filmnya mempertanyakan peran negara dan hak-hak publik yang terabaikan oleh negara. Tema-tema filmnya mengekspresikan kegelisahan Ucu sebagai seorang warga. Kali ini, dengan maksud serupa, Di Balik Frekuensi seperti mencoba untuk menempatkan wartawan sebagai subjek atau aktor utama yang punya peranan dalam industri media. Film ini, agaknya, tidak ingin memposisikan mereka sebagai objek semata.


Bagaimana perasaan Anda setelah digelarnya pemutaran di beberapa tempat?

Senang. Tidak menyangka sebenarnya, karena responnya positif banget. Kalaupun ada yang negatif, (kami) langsung dibela oleh para penyuka film atau pembela isunya sendiri. Jadi, kami tidak perlu ribet-ribet untuk menjelaskan. Orang yang sempit (pemikirannya) akan melihat film ini seolah menyerang korporasi (Viva Group, MNC Group, dan Media Group). Padahal, hal-hal tersebut cuma contoh kecil dari persoalan media, terutama media yang menggunakan basis frekuensi sebagai sarana siarnya. Dalam film pun disebutkan, bahwa kisah dalam film hanya sedikit kisah dari cerita tentang kisah di balik frekuensi publik, dan cerita tentang media di Indonesia. Cerita yang lain tentang media kan masih banyak. Cerita yang kami angkat bukan cerita baru. Ini rahasia umum di kalangan media. Kami telah memulai menceritakan ke publik dengan mengungkapnya melalui film dokumenter. Kini, tinggal kita tunggu, siapa lagi yang akan melanjutkan, untuk menceritakan kisah media di Indonesia.

Seperti apa bentuk respon negatif yang dimaksud tadi?

Salah satunya komentar di akun Facebook Di Balik Frekuensi, yang mengomentari tidak adanya nama pemilik grup Tempo (di mana yang ada hanya wajah Goenawan Mohamad) dalam scene dua belas pemilik media di Indonesia, sedangkan yang lain ada. Sebenaranya, hasil riset kami menunjukkan bahwa Tempo dimiliki oleh lima yayasan. Waktu itu kami bingung, karena tetap harus ada wajah yang dimasukkan ke dalam grafis. Data yang kami dapat dari Bloomberg bilang, bahwa pemilik Tempo adalah Goenawan Mohamad dan PT Tempo Inti Media. Tapi, ketika kami konfirmasi ke Federasi  Serikat Pekerja Media Independen, ternyata bukan. Jadi, memang pemiliknya adalah lima yayasan itu. Nah, setiap yayasan punya direktur dan bagiannya sendiri. Saham yang telah dijual ke masyarakat juga banyak banget. Masa mau ditaruh di sana semua? Ini kan hanya peletakan untuk kepentingan grafis. Tidak mungkin kalau disebut satu-satu. Akhirnya, wajah Goenawan Mohamad-lah yang ditampilkan, karena memang dia pendirinya. Tapi apakah dia owner tunggal? Tidak.

Lalu, ada juga yang bertanya, “Film ini pesanan ya?” Saya jawab, iya: pesanan hati nurani saya dan tim Di Balik Frekuensi, juga teman-teman yang ingin melihat media massa di Indonesia lebih baik ke depannya.

Kenapa memilih isu ini untuk diangkat?

Awalnya, film yang mau dibikin adalah tentang pers, jurnalisme, dan bagaimana cara media bekerja. Sangat umum: tentang bagaimana media bekerja di era di mana Internet belum lagi tenar. Kita menyebutnya era media klasik. Nah, hal itu ingin dibandingkan dengan cara kerja media di era new media.

Pada Januari 2008 saya dan sekitar 250 wartawan meliput Soeharto yang terbaring sakit di RSPP (Rumah Sakit Pertamina Pusat). Saya dapat footage sebanyak 78 minidv tape. Saya bawa handycam dan capture bagaimana cara para wartawan tersebut memberitakan peristiwa sakitnya Soeharto. Nah, itu kemudian yang saya masukkan ke dalam proposal Cipta Media Bersama (program hibah yang didanai oleh Ford Foundation).

Rencananya, cerita tentang bagaimana para jurnalis bekerja saat itu akan dibandingkan dengan bagaimana cara jurnalis bekerja pada 2012, (di mana) Facebook dan Twitter sudah menjadi begitu lumrah dan kerap dijadikan sumber berita Dalam perjalanan riset ini, kami bertemu dengan cerita tentang Luviana, tepatnya tanggal 3 Februari 2012, di mana Dewan Pers sedang merilis Pedoman Pemberitaan Media Siber. Cerita pun akhirnya beralih ke Luviana.

“Pers dulu dibungkam, pers sekarang dibeli,” kalimat itu muncul dari teman saya Is Mujiarso (dari detik.com) saat FGD (Focus Group Discussion) pertama. Dan memang itulah yang saya alami dan rasakan selama pembuatan film ini. Sekarang, pemilik media di Indonesia makin sedikit, tetapi medianya semakin banyak. Kalau media cetak kan jelas, dulu pakai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP). Walau sekarang sudah tidak ada, tapi kan ada percetakan. Sedang media portal ada server. Nah kalau frekuensi? Di mana letaknya? Di mana siaran-siaran itu diudarakan? Siapa yang punya udara? Dari pertanyaan-pertanyaan itu kami berangkat. Isu frekuensi ini jarang diangkat. Belum ada, malah.

Kami coba bikin sesuatu yang sifatnya menyediakan alternatif. Dokumenter ini, bahasa heroiknya, narasi tanding lah. Kan ada media arus utamayang sudah dipaparkan ke publik secara massal, dipublikasi masif, dan dikonsumsi banyak orang. Di film ini, kami kasih sudut pandang lain. Ketika TV melalui media audio-visual bilang seperti itu, kami yang juga pakai media audio-visual juga bilang hal yang lain; hal-hal yang tidak ada dan tidak pernah dipertontonkan oleh mereka.

Memang apa yang tidak ada dalam media arus utama, dan apa yang Anda tentang melalui film Anda?

Misalnya, mereka selalu menjejalkan semua informasi hasil pabrikasi mereka ke  penonton. Informasi yang banyak mengandung kepentingan industri, yang menyaru dalam berita, disebar ke masyarakat, sehingga warga tidak pernah akan berhasil menjadi citizen yang aktif dan berdaya. Mereka akan taken for grantedDan hal itu sengaja dibiarkan. Pembodohankan? Nggak dicerdaskan. Misalnya, apakah TV menyediakan berita berimbang? Apakah mereka bersedia masangin, misalnya, cut to cut berita tentang lumpur Sidoarjo dengan angleTV One dan berita lumpur Lapindo dengan angle Metro TV? Kan nggak. Nah, hal-hal itu ada di film kami.

Memangnya seberapa penting isu ini diangkat?

Kalau dibiarkan terus, akan terjadi pemalsuan informasi publik. Begitulah yang terjadi sekarang. Kalau kita tidak bikin narasi alternatif, masyarakat akan rugi. Hanya tahu satu sumber. Makanya, kami ingin film ini ditonton di mana-mana. Mudah-mudahan akan terjadi keberpihakan massa dalam masyarakat. Namun, mereka bebas memilih percaya yang mana. (Tugas) kami membongkar penciptaan opini mainstream lewat citra-citra visual yang terlanjur masuk ke kepala.

Masyarakat Sidoarjo misalnya, mungkin sudah mengerti permasalahan yang terjadi. Begitu pun kelas menengah yang Twitter-an dan mudah mengakses informasi di luar TVmainstream. Tapi, bagaimana bagi mereka yang belum mengerti cara mengakses informasi selain melalui TV?

Kebetulan, film ini di-launching pada saat yang tepat. Yaitu ketika orang-orang sudah mulai muak terhadap apa yang secara vulgar ditampilkan oleh para pemilik media di media mereka masing-masing. Jadi, responnya positif seperti ini.

Jadi cukup parah ya kondisi media kita?

Iya. Tapi saya tidak menyimpulkannya sendiri. Itu kesimpulan dalam film, berdasarkan pengalaman yang saya alami dan lihat. Terserah penonton kemudian menyimpulkannya bagaimana, apakah mereka setuju bahwa kondisi media kita cukup parah atau tidak. Kami hanya meng-capture saja.

Film Di Balik Frekuensi ingin berbicara kepada siapa?

Para jurnalis. Karena, mereka yang bikin berita dan berhadapan langsung dengan para pemilik media. Karena mereka ada di newsroom. Newsroom kan tempat mengalirkan informasi. Kalau mereka dikasih cermin seperti ini, mereka akan berpikir, “Oh iya, kita itu kayak gitu ya?” Harapan film ini adalah membuat teman-teman kita yang bergerak di bidang media berefleksi dan (melakukan) otokritik terhadap apa yang mereka lakukan. Misalnya, waktu film ini diputar di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, para jurnalis itu tertawa dan bilang, “Aduh, kami paham banget apa yang dirasakan jurnalis-jurnalis itu (yang ada dalam film). Tapi, mau gimana lagi?” Ternyata, memang yang dialami Luviana dialami banyak orang.

Selain itu, film ini juga ingin berbicara kepada mahasiswa, yang tentunya di masa depan memegang kekuasaan dan berada dalam arus media. Yang terakhir, tentu saja publik juga harus tahu permasalahan media kita ini.

Anda percaya bahwa jurnalis bisa berbuat sesuatu di lingkungan kerjanya?

Kalau kita berangkat dari hal positif, saya percaya. Meski realitanya tampak seperti film Di Balik Frekuensi ini: media di Indonesia tengah berada dalam keadaan hopeless.

Banyak pembuat film butuh media mainstream untuk mengangkat filmnya. Ini Anda malah “menyerang” media mainstream. Sadar akan risikonya?

Sadar. Makanya kami menyambut baik ide creative common (agar film ini bisa disebar siapa pun secara cuma-cuma). Dari kasus Luviana juga kami jadi tahu istilah “solidaritas hitam”, di mana media tidak saling memberitakan keburukan media lainnya. Lalu siapa yang akan memberitakan film kami? Kami sudah bikin alternatif-alternatif pemutaran, seperti mengundang Jakarta Foreign Correspondence Club. Dengan adanya mereka, biar pun tidak ada media yang memberitakan, tapi ada kelompok wartawan asing yang tahu kondisi media di Indonesia. Tapi, nggak tahunya diberitakan (media mainstream) juga kok.

Sadarkah kalau film ini mungkin mengganggu atau menghambat mereka yang bakal mencalonkan diri menjadi presiden?

Tidak tahu. Tidak dimaksudkan untuk menghasilkan reaksi seperti itu. Niat awal kami positif, kok. Untuk meng-cover cerita perjuangan jurnalis di era konglomerasi media.

Afiliasi partai politik dengan media, menurut Anda, apakah itu sebuah ide yang bisa diterima dengan sejumlah syarat, atau harus ditolak mentah-mentah?

Tolak. Saya ngeri kalau sudah kapital, kuasa, dan media menyatu. Kita akan kembali ke Orde Baru. Itu yang harus kita hindarkan. Kalau, misalnya, (Aburizal) Bakrie yang adalah pengusaha dan punya media jadi penguasa atau jadi presiden, kita akan nonton apa? Belum jadi penguasa saja sudah kayak begitu. Begitu pun Surya Paloh. Saya tidak mau lagi di-bullysecara visual oleh image-image zaman Soeharto, seperti disiarkannya sungkeman keluarga Soeharto tiap lebaran, atau pun kelompencapir. Mungkin memang harus ada gerakan yang menolak itu semua.

Seperti apa industri TV yang sehat dan ideal menurut Anda?

TV di Indonesia kan terbentuk saat Soekarno ingin meliput GANEFO (Games of the New Emerging Forces). Untuk apa? Supaya ada informasi kalau kita menang di GANEFO dan merupakan negara penyelenggara. Hiburan di TV perlu, tapi pendidikan juga harus ada. Jangan cuma menampilkan tayangan yang membuat bodoh dan cuma jadi alat pengeruk duit saja. Saya pikir, potensi positif akan muncul kalau (stasiun televisi) bisa bersinergi dengan pemiliknya, yang punya kesadaran terhadap ruang dan waktu, serta sadar bahwa airtimeharus diisi dengan hal yang baik dan mencerdaskan. (Kalau itu terjadi), maka terjadilah demokratisasi penyiaran.

Dalam bayangan Anda, akan seperti apa keberlangsungan industri TV ke depannya?

Bisa parah banget. Negara selalu abai, masalahnya. Kalau negara tidak berani mengambil terobosan, yang terjadi, seperti dikatakan Yanuar Nugroho, negara akan terbeli. Boro-borobisa berkuasa terhadap televisi, (malah) negara yang akan didikte oleh media dan para pemiliknya. Kita itu kayak pasar bebas, seperti dikompetisikan saja. Kalau kita cerdas, ya kita boleh dan bisa mengayak serta menyaring informasi. Kalau bodoh? Ya terima saja tuhsampah-sampah. Akibatnya, (masyarakat) tidak sehat dan jadi bebal. Tidak ada keberpihakan dan pencerdasan.

Berarti negara mengambil peran penting?

Pasti!

Soal lain, apa tanggapan Anda tentang pendapat yang mengatakan bahwa film ini tidak mengakomodasi suara “seberang”-nya?

Saya tidak sedang membuat produk jurnalistik. Saya tidak harus menggunakan prinsip cover both sides. Kalau mereka ingin membuat film tandingan, sok aja bikin. Saya tidak memiliki kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Saya cuma melihat ada hal yang ingin kita perjuangkan bersama. Di dalam tim film ini, kami berpikir, “Media itu sudah seperti ini loh. Kayaknya kita harus berbuat sesuatu untuk ‘nembak’. Senjata kami hanya kamera. Ya sudah, kami rekam realita yang ada, kami rangkaikan.” Ya, sudah jelas dari awal, bahwa kami di timDi Balik Frekuensi berpihak. Yakni keberpihakan terhadap jurnalis yang mengkritisi dan memperjuangkan (kepatutan) penggunaan frekuensi publik, dan terhadap hak publik akan informasi yang benar.

Anda puas dengan film ini?

Tidak ada yang namanya puas. Kami harus terus belajar. Yang paling penting, selalu memberikan yang terbaik saja. Segala usaha sudah kami lakukan. Terserah hasil akhirnya akan dilihat seperti apa, tapi ini yang terbaik yang bisa kami bikin.

Kalau ada peluang untuk memperbaiki, apa yang ingin diperbaiki?

Tidak ada. Sudah final. Tapi, kalau pun ada kesempatan, saya ingin bikin film behind the sceneBehind the scene yang personal, seperti cerita tentang perjalanan tim selama pembuatan film ini yang menemui para jurnalis yang rata-rata takut berbicara. []