Masa abdi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 akan segera berakhir. Proses pemilihan komisioner untuk periode 2013-2016 pun sedang berlangsung. Dari kesembilan komisioner, hanya Yazirwan Uyun dan Mochamad Riyanto yang tidak mendaftarkan diri kembali untuk menjadi komisioner karena sudah pernah menjabat selama dua periode.

Pada ujung periode kerja komisioner KPI, penting bagi publik untuk mengetahui dan mengevaluasi kerja komisi ini. Anggapan yang mengatakan bahwa KPI seperti macan ompong adalah salah satu hal yang sering kita dengar. KPI seringkali dinilai tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk konsisten menindak berbagai pelanggaran yang dilakukan stasiun-stasiun televisi. Apalagi menjelang Pemilu 2014 ini, penyelewengan fungsi media untuk kepentingan politik praktis tentu membutuhkan tindakan tegas KPI.

Pada 30 Mei 2013 lalu, Ketua KPI Mochamad Riyanto menerima Redaktur remotivi.or.id Indah Wulandari di ruang kerjanya di bilangan Gajah Mada, Jakarta Barat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang ini berbagi banyak hal mengenai KPI, mulai dari perlunya peningkatan kewenangan KPI, dana operasional yang belum ideal, hubungan KPI dengan pemerintah dan industri, hingga harapannya pada komisioner KPI periode mendatang. Berikut laporan tersebut.


Banyak pendapat yang mengatakan kalau KPI seperti macan ompong...

Itu tanggapan masyarakat yang semestinya direspon pemangku kepentingan politik. Karena terus terang, kami bukan macan ompong. Kami melakukan tugas kami, namun dalam hal lain kami tidak punya kewenangan lebih. Contohnya soal pencabutan izin (penyiaran stasiun televisi).

Anda mengharapkan KPI diberikan kewenangan lebih?

Kami harus diberikan kewenangan lebih, agar tidak ada ambiguitas kewenangan. Sekarang kan ada 2 otoritas (KPI dan pemerintah). Jadi, ukuran macan ompongnya di mana?

Kedua, kami tidak mau ada kriminalisasi media: kalau ada pelanggaran, dipidanakan. Itu nggak sehat. (Kalau seperti itu) nanti kami seperti Deppen (Departemen Penerangan). Kami mempunyai dua pendekatan modern: menjalankan hukum dengan sanksi denda dan administratif, dan mengedukasi lembaga penyiaran.

Jadi menurut Anda sanksi-sanksi yang ada sekarang tidak efektif?

Bukan nggak efektif. Kecenderungannya kami dipatuhi (oleh stasiun TV). Itu efektif. (Tapi) soal pencabutan izin itu kan fundamental. Punya pengaruh yang kuat, walaupun sanksi itu (bisa ditempatkan) sebagai pisau terakhir dalam tingkat pelanggaran.

Bagaimana hubungan KPI dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)?

Ada tarik menarik kepentingan antara KPI dan pemerintah (Kemenkominfo). Kami pinginnya, pemberi izin (penyiaran) ada pada kami, dan pengaturan frekuensi di tangan pemerintah. Jadi tidak ada double kewenangan. Selama ini hubungan kami berjalan baik. Namun, memang ada beberapa Peraturan Menteri yang dibuat tanpa diskusi dengan kami, seperti Peraturan Menteri No. 22, 29, 36, dan 49. Nah, ini tolong dicatat. Ini kewenangan yang tidak dikoordinasikan. Inilah yang membuat KPI tertekan.

Ada pertemuan rutin dengan Kemenkominfo?

Nggak pernah. Mereka jalan sendiri. Tapi kalau soal pelayanan perizinan, mereka pasti melibatkan kami.

Kalau hubungan KPI dengan Komisi 1 DPR RI?

Bagus. Kami dikoreksi juga kalau ada kekurangan.

Bicara soal internal KPI, seperti apa struktur kepengurusannya?

Setiap komisioner dibantu seorang asisten dan sekretaris. Asisten lebih banyak membantu fungsi dan tugas komisioner, seperti menyiapkan materi untuk komisioner, melaksanakan tugas-tugas investigasi, membantu mengadvokasi, mengasistensi hal-hal yang berkaitan dengan KPI. Sementara sekretaris lebih ke (wilayah) administratif. Misalnya, mengurus surat masuk dan keluar dan hasil keputusan rapat pleno, serta mengarsipkan data-data negara yang masuk ke komisioner.

Selain itu ada bagian supporting dari kesekretariatan dan tenaga ahli (yang siap) kalau dibutuhkan. Misalnya, ada tenaga ahli hukum jika kami ingin konsultasi soal sanksi.

Waktu kerja setiap komisioner seperti apa?

Kalau komisioner rata-rata hadir lebih dari 5 jam (per hari). Tapi nggak ada jam wajib; kerjanya kan di luar. Karena ini ad hoc, kita tidak full time, tapi harus kerja sesuai tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi). Kalau tidak ada acara di luar, harus hadir (di kantor). Sementara staf lainnya mengikuti jam kantor.

Ada pertemuan rutin antarkomisioner?

Ada. Kami mengadakan rapat pleno setiap Selasa. Di luar itu bisa juga (mengadakan rapat) pleno kalau ada yang perlu dibicarakan.

Apa saja yang dibicarakan di rapat pleno?

Soal infrastruktur, isi siaran, kelembagaan, atau merespon dinamika yang ada. Kalau ada (hal-hal lain) yang urgent, bisa (rapat pleno) di luar Selasa.

Contoh hal yang urgent?

Misalnya soal kebijakan pemerintah yang perlu kami respon cepat.

Aduan terhadap isi siaran bukan termasuk hal yang urgensi?

Kami dapat pelaporan dan pengaduan tiap hari (dari bidang isi siaran). Yang sifatnya teguran, secara otomatis sanksinya jalan. Yang sifatnya penghentian atau yang lebih berat berat, kami bahas di pleno setelah dikaji. Tapi, semuanya dilaporkan dalam pleno juga.

Seperti apa mekanisme penanganan aduan?

Pertama, aduan disampaikan ke bidang isi siaran. (Setelah itu) baru ke pleno untuk menentukan tindakan berikutnya: penentuan sanksi, klarifikasi (mediasi), baru hak sanggah.

Bagaimana dinamika yang terjadi dalam rapat pleno?

Inilah yang saya suka dari komposisi (komisioner) yang sekarang. Sangat luar biasa. Kami mendiskusikan setiap permasalahan bersama. Tidak ada faksi dan friksi.

Berapa biaya operasional KPI dalam satu tahun?

APBN untuk KPI Rp 28,6 milyar tiap tahun. Itu kurang. Ini tidak sama setiap tahunnya, tergantung kebutuhan. Tahun ini dipotong Rp 1,4 (milyar) untuk efisiensi BBM.

Digunakan untuk apa saja biaya itu?

Biaya rutin administrasi perkantoran, gaji komisioner yang hanya Rp 10-12 juta tiap bulan, dan biaya program kalau (KPI) diundang ke daerah-daerah.

Agenda apa saja yang dijadwalkan KPI periode 2010-2013 ini?

Pertama, kami mencoba mendesain KPI agar berjalan efektif. Harusnya meningkat, karena pengaduan masyarakat meningkat.

Kedua, kami ingin mengembangkan KPI sebagai pusat riset broadcast. Misalnya, pusat data penyiaran, mulai dari perizinan hingga isi siaran. (Riyanto menunjukkan buku, laporan, dan data-data yang sudah dimiliki KPI) Ini bisa dimulai jadi bahan riset publik walaupun belum detail. Hal ini harus menjadi bagian dari tugas KPI. Bukan hanya satu konsentrasi: memberikan sanksi. Dalam UU (Penyiaran) ada 9 item tugas yang harus dikembangkan, salah satunya membantu infrastruktur penyiaran dan menjaga supaya tidak terjadi monopoli dunia penyiaran.

Soal monopoli dunia penyiaran, apa yang sudah dilakukan KPI?

Banyak. Kami sudah membuat legal opinion dan melakukan kajian dengan Kemenkominfo. Cuma, kewenangan itu kan tidak hanya ada di KPI, tapi juga Kemenkominfo. Kami hanya boleh berpendapat dan punya cara pandang soal ini karena kami sudah dibatasi putusan Mahkamah Konstitusi, (yang mengatakan) bahwa kewenangan KPI hanya ngurusin isi siaran. Itu permasalahannya. Kami tidak bisa menjangkau secara teknis. Tapi kami tidak melakukan pembiaran.

Oke, kembali ke agenda-agenda KPI periode ini.

Di samping kerja utama memberikan perizinan, memberikan sanksi, menegakkan hukum penyiaran dari sisi isi siaran, serta penguatan dan fungsi kelembagaan, kami juga sedang mendirikan pusat laboratorium literasi media. (Sekarang) sudah berjalan. Saat ini dalam proses melengkapi alat-alat simulasinya, seperti  modul. Juga menyiapkan perangkat lainnya seperti mainan-mainan simulasi TV, (untuk mengedukasi bagaimana) memilih siaran yang baik. Kami sudah melakuakan ToT (Training of Trainers) di berbagai daerah di indonesia. Kami menjangkau empat daerah dalam satu tahun karena anggarannya terbatas.

Saya juga mencoba mengembangkan analogi inkubasi bisnis. Jadi, mereproduksi “virus” dunia penyiaran yang melibatkan stakeholder penyiaran. Contohnya IBX (Indonesia Broadcasting Expo, diselenggarakan di Balai Kartini pad 18-20 April yang lalu). (Acara) itu bukan sekadar pameran industri, tapi ada workshopnya juga, yang melibatkan mahasiswa yang nantinya terlibat dalam dunia broadcast. Mereka dikasih“virus”, sehingga tahu soal KPI, etika (penyiaran), juga P3SPS. IBX dihadiri oleh 13.500 orang selama 3 hari.

Hasilnya?

Bagus. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu mengerti KPI dan P3SPS. Buku-buku ini (Riyanto menunjuk beberapa buku terkait KPI, P3SPS, dan lainnya) habis semuanya. Inilah yang menginkubasi; memproduksi “virus”.

Dari agenda-agenda yang sudah dijadwalkan tersebut, ada yang belum tercapai?

Kami merasa semua sudah tercapai. Mungkin yang belum adalah mendorong perubahan dramatis isi siaran. Belum ideal. Sudah mulai ada perubahan, tapi belum seperti yang kami harapkan.

Apakah perubahan itu menunjukkan peningkatan?

Paling tidak pengenaan sanksi diikuti (oleh stasiun TV bersangkutan). Tingkat kepatuhan itu cukup bagus. Kalau mengatakan tingkat kualitas saya tidak yakin, walau menghitung tingkat kepatuhan itu juga sulit, ya.

Dari siaran pers yang dikeluarkan KPI akhir tahun 2012 yang lalu, ada peningkatan pengaduan masyarakat juga.

Meningkat itu menyangkut dua hal: memotret pertelevisian kita dan kesadaran publik. Artinya, (dengan pengaduan yang meningkat, berarti masyarakat) tahu kalau mereka punya saluran untuk menyampaikan aspirasi dan aduannya.

Berapa jumlah aduan yang datang per hari?

Saya menandatangani empat sampai lima surat (per hari), setelah sebelumnya ditangani Bagian Isi Siaran.

Menurut Anda, sistem pengawasan isi siaran yang sekarang sudah cukup optimal?

Memang perlu dikembangkan. Setiap aduan yang berasal dari real time (pengawasan 24 jam) dan pengaduan masyarakat kan kita kirimkan ke stasiun TV, supaya mereka bisa memotret dirinya sendiri. Nah, ke depan, data real time harus diolah secara lebih spesifik. Contohnya, kajian soal iklan rokok, atau pemantauan durasi iklan layanan masyarakat. Ini lagi digarap. Saya sudah bilang Mbak Nina (Nina Mutmainnah, Komisioner Bidang Isi Siaran). Saat ini kami juga belum membuat laporan tentang perubahan itu: adakah perubahan setelah (sebuah stasiun TV) dikenakan sanksi? Memang belum sempat, tapi harus dijalani. Ini kan harus fair. Ini kan milik publik.

Bagaimana dengan sensitivitas tim real time yang diperlukan untuk melihat masalah yang muncul dalam tayangan TV?

Sudah dilatih. Ada ToT (training of trainers)-nya dari bidang isi siaran. (Mereka) dikasih lihat cara menginterpretasi pasal dalam P3SPS, (lantas) dilihat apakah ada pelanggaran. Ada formnya.

Kalau masalahnya terkait persoalan etika atau perspektif?

Kerja mekanik nggak bisa buat persepsi sendiri. Yang punya kewenangan (adalah) kami dan para ahli. Tapi pernah juga ada dari mereka yang membuat persepsi. Hal itu bisa saja mereka catat dan sampaikan. Kami kan punya rekaman tayangannya.

Dalam siaran pers akhir tahun 2012 itu, KPI juga menyebutkan hubungannya dengan lembaga-lembaga seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan yang lainnya. Seperti apa hubungan yang dibangun?

Mereka kan nggak tahu cara memprodukkan isu mereka dalam iklan layanan masyarakat karena nggak tahu P3SPS. Di sini, KPI mensosialisasikan P3SPS dan aturan-aturan iklan di TV (kepada mereka).

Juga ke Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)?

Ada dialog rutin dengan PPPI berkaitan dengan materi iklan. Kalau ada sanksi soal iklan kami juga minta pendapat PPPI.

Bagaimana hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (KPID) dalam hal pengawasan isi siaran?

Jika ada pelanggaran, mereka juga melaporkannya ke KPI (Pusat). Kalau menyangkut sanksi penghentian, sebenarnya berada di bawah pengawasan KPI Pusat. Jangan sampai di bawah (KPID) memutuskan hal yang berbeda.

Ada rapat rutin dengan KPID-KPID?

Surat teguran kami (kepada stasiun TV) selalu di-share ke KPID seluruh indonesia. Dari situ ada dialog lewat media komunikasi dan mailing list. Hal ini juga kami sampaikan kepada pemerintah, termasuk presiden.

Tanggapannya?

Bagus. Mereka kasih feedback. Bahkan mereka merasa dikasih informasi.

Kendala paling besar apa yang Anda hadapi dalam pengawasan isi siaran? Biaya, atau...?

Kalau biaya kan kadang kami malu bicara soal itu, karena yang penting kami harus memaksimalkan kerja kami. Kami sudah merasa efektif melakukan pengawasan isi siaran, namun harus ada parameternya: mana yang harus dikasih sanksi lebih berat. Tapi parameter ini nggak ada. Kami juga terbatas pada fasilitas ruangan. Tidak ada ruangan untuk tim kajian yang bisa mengkaji lebih detail. Kami kan ingin eksplorasi hasil pemantauan kami lebih besar. Seperti eksplorasi hasil pemilu di quick count, supaya masyarakat tahu. Dan TV punya kewajiban untuk (menyiarkan) itu.

Bagaimana hubungan KPI dengan industri pertelevisian?

Tugas kami kan rangkap sebenarnya. Melayani industri untuk mendapatkan perizinan, sekaligus memberikan sanksi kalau ada pelanggaran. Kami bukan lembaga yang kesannya ada gap dengan industri, tapi kami lembaga yang mempersuasi industri , sekaligus menegakkan hukum penyiaran di hadapan industri. Tugas kami kan membuat jera dan membangun kesadaran dengan mengedukasi mereka. Itulah langkah mempersuasi. Selama ini, persuasinya berhasil.

Jadi, ketika KPI memberikan sanksi, stasiun televisi selalu mengikutinya?

Menurut laporan, tidak ada pembangkangan. Meskipun ada, tapi akhirnya mereka lakukan juga. Hanya soal waktu. Jadi tidak ada sanksi yang dihindari.

PR-PR yang harus dikerjakan komisioner berikutnya?

Sistem manajemen kami tidak terlalu banyak meninggalkan PR. Hal ini bisa menjadi referensi bagi KPI mendatang. Salah satu yang saya ingin sampaikan, tugas KPI itu sangat berat; complicated. Ini tergantung integritas mereka. Kedua, kami ingin harapan-harapan tadi, seperti pusat riset dan sebagainya, dikembangkan.

Komposisi komisioner yang ideal menurut Anda?

Harus ada orang hukum, komunikasi, orang yang mewakili publik atau LSM, akademisi, harus tahu bisnis penyiaran atau ekonomi, juga orang pers atau praktisi. Kami butuh praktisi juga. Tapi tentu, kalau sudah masuk KPI, harus independen. []