Riset ini menganalisis 791 pernyataan yang terdapat dalam 466 berita di tujuh televisi (Metro TV, tvOne, iNews, CNN TV, Kompas TV, TVRI, dan Berita Satu) pada 8, 10, dan 13 Oktober 2020. Ketujuh televisi tersebut dipilih karena merupakan stasiun televisi yang memberikan porsi signifikan pada program berita. Sampel berita dan pernyataan di dalamnya kami dapatkan dari https://app.newstensity.com/. Kami mengabaikan berita yang panjangnya lebih dari sepuluh menit. Sampel pernyataan tersebut kemudian kami kodifikasi menggunakan variabel (a) sentimen pernyataan, (b) sumber berita, dan (c) topik berita. Unit analisis yang dipakai adalah pernyataan sumber. Artinya, pernyataan sumberlah yang menentukan sentimen pernyataan dan dan topik pernyataan.

Pada hari Senin (5/10), DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak pertama kali diusulkan pemerintah pada 17 Desember 2019 dan masuk dalam 248 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024, UU ini sudah panen kritik dari publik. Pengesahannya pun disambut dengan demonstrasi warga pada 10 dan 13 Oktober lalu. Petisi tolak Cipta Kerja di Change.org pun berhasil meraup lebih dari sejuta tanda tangan.

Liputan demonstrasi, talkshow yang mengangkat pro dan kontra UU Cipta Kerja menjadi sajian media massa. Hal ini lazim mengingat kebijakan ini berdampak luas, baik terhadap sektor ketenagakerjaan, lingkungan, investasi, dan banyak lainnya. Terkait persoalan penting semacam ini, media semestinya mampu mewadahi perdebatan gagasan, termasuk aspirasi kelompok marginal. Celaka dua belas, seperti riset Remotivi sebelumnya, fungsi itu tak dijalankan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan ini kami peroleh setelah melakukan pengamatan atas tujuh televisi besar di Indonesia yaitu tvOne, Metro TV, CNN TV, TVRI, iNews, Kompas TV, dan Berita Satu TV selama tiga hari, tanggal 8, 10, dan 13 Oktober 2020. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana televisi memberitakan isu UU Cipta Kerja, siapa saja aktor yang diberikan panggung berbicara, adakah pemberitaan cukup memberi ruang bagi beradunya gagasan-gagasan atau sejauh apakah media tak terjebak memberitakan hal yang tidak signifikan dan normatif belaka.

 
 

TVRI, Metro TV, Berita Satu: Tiga Televisi Paling Pro UU Cipta Kerja

Ada banyak alasan mengapa UU Cipta Kerja perlu dikritik. Mulai dari proses perumusannya yang bermasalah hingga isinya yang merugikan buruh dan berpotensi memperluas perusakan lingkungan. Namun, dalam temuan kami media tidak menjalankan peran publiknya sebagai “anjing penjaga”. Media memuat lebih banyak memuat pernyataan pro ketimbang kontra

Data di atas sejalan dengan banyaknya ruang yang diberikan oleh media untuk narasumber dari kalangan eksekutif. Presiden, menteri, dan pejabat turunannya menjadi pihak yang paling banyak mendapat ruang berbicara dengan persentase 47%, menyusul buruh dengan 14,3%, dan yudikatif (aparat kepolisian, hakim, jaksa, dll.) dengan 12%. Sesuai dugaan, pernyataan dari sumber pemerintah terbaca pro UU Cipta Kerja (91%) dan suara kontra paling banyak disampaikan buruh (52,4%). Ini adalah alarm yang jelas bahwa media televisi kita lebih menggemakan narasi pemerintah ketimbang masyarakat sipil.

Meskipun sebenarnya UU Cipta Kerja menyasar berbagai bidang, pemberitaan didominasi tema ketenagakerjaan. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah, wacana yang digemakan pihak yang pro dan kontra terbagi dalam empat wacana besar. Narasumber pro umumnya menggunakan argumen bahwa UU Cipta Kerja bisa menggenjot lapangan kerja baru, mengerek kesejahteraan pekerja, memangkas regulasi yang bisa memudahkan usaha mikro, kecil, menengah, serta mempermudah investasi nasional. Sebaliknya, mereka yang kontra UU Cipta Kerja menggunakan tiga argumen besar ditambah satu argumen lainnya. Di antaranya, UU Cipta Kerja melegitimasi perusakan lingkungan hidup, segala prosedur pembahasan dan RUU cacat dari awal, problem pengaturan tenaga kerja, dan lain-lain.

Berangkat dari prinsip bahwa media massa idealnya berada di pihak masyarakat sipil (pengawas kekuasaan), kami mengukur ketimpangan wacana pro dan kontra UU Cipta kerja. Sebagaimana dapat dilihat dari diagram di bawah, hanya CNN TV yang memberi ruang lebih besar bagi wacana kontra UU Cipta Kerja. Mendekati itu, ada iNews yang sentimen pernyataannya berimbang. Media di luar keduanya lebih banyak memberi pada wacana pro.

Jika kita tarik garis untuk menunjukkan sejauh apa televisi berpihak pada masyarakat sipil dengan membandingkan selisih pernyataan pro dan kontra yang dimuatnya, hasilnya bisa dilihat di bawah.
Metro TV memang punya sejarah panjang berpihak pada pemerintahan Jokowi. Riset Remotivi menunjukkan sejak 2014, televisi milik Surya Paloh ini memang pendukung utama presiden hari ini. Surya Paloh adalah ketua Partai Nasdem yang berkoalisi dengan PDIP. Rupanya, dalam konteks UU Cipta Kerja, basis media pendukung pemerintah meluas mengingat banyaknya kepentingan oligarki terhadap UU ini. Kegigihan Beritasatu mendukung UU Cipta Kerja, misalnya, bisa dijelaskan dari masuknya James Riady (pemilik Berita Satu), dalam daftar 127 pengusaha Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam Satuan Tugas UU Cipta Kerja.

Kuatnya dukungan pengusaha atas UU ini sudah bisa diidentifikasi dalam riset kami sebelumnya yang dilansir 1 November 2019 hingga 24 Febuari 2020. Kala itu, salah satu kategori narasumber yang paling banyak mendukung UU Cipta Kerja adalah “pengusaha” (8,1%). Situasi hari ini dan awal tahun tentu berbeda. Awal tahun, UU ini masih dalam pembahasan. Perdebatan di DPR masih terjadi. Inilah mengapa kita mendapati banyak pengusaha menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk dukungan atas UU Cipta Kerja. Kini, UU Cipta Kerja telah menjadi produk pemerintah. Pemerintahlah yang menjadi pendukung utama UU ini. Peran pengusaha adalah menyediakan “saluran” untuk menggemakannya sebagaimana dilakukan oleh Beritasatu.

Di luar Beritasatu, kejutan juga disajikan TVRI. Kita semua tahu TVRI punya sejarah panjang sebagai televisi pemerintah. Apa yang mengejutkan adalah delapan belas tahun upaya reformasi TVRI (sejak UU Penyiaran No. 32 diundangkan) tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang kita saksikan hari ini justru langkah mundur. Alih-alih menjadi televisi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Penyiaran, TVRI di bawah direktur baru, Iman Brotoseno, justru bertransformasi menjadi “TV-nya pemerintah” (klik di sini untuk melihat perbedaan televisi publik dengan pemerintah).

Berita-berita TVRI mengenai UU Cipta Kerja mengingatkan kita pada masa  TVRI menjadi pengeras suara pemerintah. Mayoritas berita-beritanya diisi oleh narasumber yang berasal dari lembaga eksekutif (Presiden, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Ketenagakerjaan). Pernyataan-pernyataan mereka pun isinya merapal pasal pembukaan UU Cipta kerja itu sendiri yakni “demi investasi dan UMKM,” “demi efisiensi perizinan usaha,” dan “demi peningkatan hak pekerja.” Sekalipun mengulang-ulang pernyataan Presiden dan para pembantunya mengenai manfaat UU Cipta Kerja bagi buruh, mereka yang bekerja di TVRI tidak merasa perlu mengkonfirmasi hal itu kepada buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya. TVRI hanya memberi 3,8% ruang pemberitaannya untuk suara kontra UU Cipta Kerja. 

 

Banyak Berita Netral Menetralisir Tuntutan Warga

Shanto Iyengar mengatakan ada dua cara dari bagaimana media mengonstruksi isu sosial. Pertama, lewat apa yang disebut sebagai pembingkaian tematis. Di sini, sebuah peristiwa dilihat dalam konteksnya yang lebih besar. Berita jenis ini tidak akan berhenti menceritakan kecelakaan lalu lintas sebagai persoalan jalan berlubang. Ia akan mencoba melihat hubungan jalan berlubang dengan kinerja pemerintah daerah dan/atau korupsi proyek konstruksi yang memungkinkannya terjadi. Di sisi lain, ada pembingkaian episodik yang melihat sebuah peristiwa secara tunggal dan mengabaikan konteks yang melatarbelakanginya. Pembingkaian inilah yang dilakukan oleh kebanyakan berita UU Cipta Kerja di televisi.

Dari total 791 pernyataan yang terekam dalam penelitian ini, 72,6% kami kategorikan netral. Porsi paling besar dari pernyataan netral ada pada berita-berita yang menyoroti peristiwa demonstrasi pada 8 dan 13 Oktober. Topik pernyataan paling dominan dalam berita demonstrasi adalah “vandalisme” (26,7%) sementara pernyataan yang memberi ruang pada aspirasi yang diusung dalam demonstrasi hanya 9,4%.

Fakta ini menunjukkan pada kita bahwa apa yang menarik bagi kebanyakan televisi adalah peristiwa demonstrasi itu sendiri. Tepatnya, sensasionalisme yang meliputinya. Itulah mengapa kebanyakan berita menayangkan adegan bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa atau gambar fasilitas umum yang terbakar/rusak oleh aksi vandalisme. Model peliputan semacam ini pada gilirannya memaku kita pada peristiwa dan mengabaikan konteks besar yang meliputinya yakni ketidakpuasan warga atas kebijakan negara.

Lebih jauh dari sekedar gagal merepresentasikan peristiwa secara lebih utuh, penggambaran yang fokus pada vandalisme jelas merugikan masyarakat sipil. Ia berpotensi mendiskreditkan aspirasi warga menjadi aksi para pembuat onar. Terlebih, banyak berita juga menggemakan pemerintah dan polisi yang terus mengulang bahwa demonstrasi dipicu oleh hoaks. Pidato Presiden yang disampaikan pada 10 Oktober menjadi materi berita yang terus direpetisi di berbagai kanal televisi. Materi yang juga memperkeruh pemberitaan adalah pernyataan polisi dan militer bahwa ada kelompok Anarko dalam demonstrasi yang merusak fasilitas umum. Kebanyakan media yang kami teliti menayangkan pernyataan-pernyataan para pejabat negara tersebut tanpa kritisisme berarti. 

Implikasi dari pembingkaian yang demikian tentu saja sudah bisa kita bayangkan: demonstrasi menolak UU Cipta Kerja adalah demonstrasi para anarkis yang termakan hoaks. 

 

Apa Pilihan Kita di Tengah Kuatnya Cengkraman Oligarki atas Televisi?

Maaf, kali ini tidak ada harapan atau kabar baik yang bisa disampaikan. Warga telah kalah telak. Berpikir selain itu adalah membohongi diri sendiri. Kuatnya cengkraman oligarki atas televisi mestinya membuat kita berpikir ulang mengenai strategi advokasi yang kita tempuh. 

“Masih masuk akalkah berharap media korporasi mampu memberi ruang pada suara publik?” Seusai melihat bagaimana media memberitakan UU Cipta Kerja, teramat sulit untuk bersikap optimistis dalam menjawab pertanyaan ini. Terlebih, studi Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia, menemukan luasnya keterlibatan konglomerat dalam perumusan UU Cipta Kerja. Di antara para konglomerat itu, sebagaimana juga dicatat oleh Tirto, terdapat para pengusaha televisi. Sebagaimana yang disampaikan Iqbal Damanik, Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara:

Penelusuran kami mencatat, setidaknya 57% anggota panja (panita kerja) merupakan pelaku usaha. Kami juga menemukan, sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada pemilihan presiden 2019.

Relasi kuasa yang timpang antara warga dan pemilik media yang berkoalisi dengan penguasa membuat harapan agar media bekerja dalam kerangka demokrasi seperti mimpi di siang bolong. Rupanya kita mesti berpikir serius untuk membangun media sendiri—media alternatif yang bebas dari jerat ekonomi pasar dan kepemilikan oligarki. Dengan begitu, padanya kita bisa menitipkan publikasi agenda-agenda progresif. 

Sayangnya, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Belajar dari kondisi media komunitas hari ini, jangankan menandingi opini publik yang dibangun media korporasi, untuk hidup secara normal pun sulit karena minimnya sumber daya. Perlu kerja-kerja masif membangun media berhaluan progresif. Kerja itu pertama-tama mesti diawali dengan menemukan model bisnis alternatif dari model pasar yang mampu menopangnya. Sampai solusinya kita temukan, satu-satunya saran yang bisa kami berikan adalah berhentilah menonton televisi.

 

Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dibantu oleh Ann Putri.