Awal April 2020, perbincangan tentang Anarko mendadak ramai, dimulai dari pemberitaan media. Ini bukan kali pertama, karena pada awal Mei tahun lalu Anarko juga mendadak riuh dibicarakan, dan lagi-lagi percakapan itu diawali dari pemberitaan media.

Perbincangan yang mendadak ramai tersebut tampak sangat terfabrikasi. Setidaknya, ada empat hal janggal yang mengindikasikan betapa isu Anarko terlihat seperti isu yang sengaja dibuat-buat.

Pertama, distribusi wacana ihwal Anarko selalu dimulai dari narasumber tunggal yang tidak pernah terverifikasi, yakni kepolisian, dan menguap begitu saja pada bulan berikutnya tanpa sempat terjelaskan apalagi terbuktikan.

Kedua, bila memahami karakter kelompok Anarko di Indonesia, maka ada banyak cacat logika yang dituduhkan pada mereka, seperti kemampuannya yang menurut polisi bisa mengorganisasi rencana penjarahan se-Pulau Jawa, atau video “pengakuan ketua Anarko” yang menjabarkan struktur organisasi di dalam Anarko. Ini sebuah pengakuan yang terlalu mengada-ada, mengingat kelompok Anarko tak percaya pada hierarki. Bahkan, sebagian besar individu Anarko akan cenderung enggan membuka identitas diri. Belakangan diketahui kalau pengakuan tersebut rupanya palsu belaka, dan “ketua Anarko” itu ternyata seorang pencuri helm.

Ketiga, perbincangan tentang Anarko dieskalasi di Twitter, dengan tagar #AnarkoTunggangiCorona (12 April 2020) dan #BongkarDalangAnarko (14 April 2020) mendadak muncul segera setelah pemberitaan di media pertama kali pada 10 April 2020.

Keempat, adanya pola serupa antara tahun ini dan tahun lalu dalam ke-mendadak-an pembicaraan tentang Anarko. Selain sama-sama mendadak, tiga hal janggal di atas juga terulang: dimulai dari pemberitaan media dengan mengutip narasumber tunggal kepolisian tanpa ada verifikasi, logika yang tidak masuk akal dalam menjelaskan dan menganalisis Anarko, dan adanya eskalasi pembicaraan di Twitter menggunakan tagar.

Di tulisan ini, kami secara khusus ingin menunjukkan bagaimana media memfasilitasi fabrikasi perbincangan mengenai Anarko tersebut. Untuk itu, kami melakukan analisis atas 58 artikel berita di enam media daring[1], yakni Detik.com, Suara.com, Kumparan.com, Kompas.com, Tempo.co, dan CNNIndonesia.com pada terbitan antara 1-4 Mei 2019 dan 11-14 April 2020. Tiga aspek yang kami periksa dari masing-masing berita adalah (a) komposisi narasumber, (b) verifikasi klaim, dan (c) representasi Anarko.

 

Komposisi Narasumber[2]

Siapa yang diberikan panggung paling besar oleh media dalam membicarakan Anarko? Pada 2019, dari enam media yang diteliti, “kepolisian” (57,1%) dan “pemerintah” (18,4%) adalah narasumber yang paling banyak dikutip oleh media, kemudian disusul oleh “Anarko” (10,2%), “warga” (8,2%), dan “pengamat” (6,1%). Sementara pada 2020, “kepolisian” juga pihak yang paling banyak dikutip (76,2%), lalu “pengamat” (16,7%), “warga” (4,8%), dan “Anarko” (2,4%).

Data di atas menunjukkan bahwa pada 2019 dan 2020 kepolisian selalu menjadi yang terbanyak dipilih media sebagai narasumber dalam membicarakan Anarko. Artinya, pembicaraan soal Anarko diproduksi secara dominan oleh kepolisian. Klaim-klaim yang ada tentang Anarko dan diangkat media berasal dari kepolisian.

Kepolisian sepertinya merupakan narasumber favorit bagi wartawan. Paul H. Weaver dalam “Why the News is Not the Truth” menyebutkan bagaimana jurnalis dan otoritas, termasuk politisi dan polisi, terperangkap dalam jaringan kebohongan simbiotik yang menyesatkan publik. Keduanya terjalin dalam lingkaran setan manipulasi timbal balik, pembuatan mitos, dan kepentingan pribadi. Jurnalis perlu krisis untuk mendramatisasi berita, dan otoritas harus tampak merespons krisis. Namun yang sering terjadi, krisis tidak benar-benar krisis tetapi hanya rekayasa bersama. Tapi kami belum bisa menjawab seberapa jauh analisis Weaver tersebut berlaku pada isu Anarko ini.

 

Verifikasi Klaim

Kepolisian bukan saja diberikan panggung begitu mewah oleh media sebagai narasumber, tapi mereka juga bisa melakukan berbagai klaim tanpa diganggu. Dalam riset ini, kami memeriksa apakah klaim kepolisian telah diverifikasi alias dicek ulang akurasinya oleh media. Verifikasi media ini menjadi penting demi membedakannya dengan desas-desus, ingatan yang salah, gosip, manipulasi, dan menghadirkan berita yang akurat (Kovach, 2001).

Menurut Kovach dan Rosenstiel (dalam Harsono, 2010), ada empat metode yang bisa digunakan untuk melakukan verifikasi, yakni penyuntingan secara skeptis baris demi baris, kalimat demi kalimat. Lalu memeriksa akurasi, misalnya dengan menyusun daftar pertanyaan, sejauh mana laporan itu membuat penghakiman atau keberpihakan tertentu. Berikutnya, jangan berasumsi dan hanya percaya pada sumber resmi saja, melainkan mendekat pada sumber di lapangan. Terakhir, pengecekan fakta ala Tom French yang disebut sebagai Tom French’s Color Pencil di mana ia menandai fakta-fakta dalam tulisannya dengan pensil berwarna.

Senada, menurut Ward (1991), cara termudah untuk memverifikasi berita adalah dengan melakukan pengecekan pada tiap klaim, membandingkan narasumber satu dan lainnya (bukan narasumber tunggal), serta menyeimbangkan interpretasi fakta. Terlebih untuk isu sensitif, maka memeriksa silang dengan dua atau tiga sumber independen, mengecek sensitivitas informasi, mencari ketersediaan sumber alternatif, serta keandalan sumber asli tak bisa dinafikan. Jika hal-hal tersebut gagal dilakukan, maka pengaruhnya tak hanya soal opini publik yang melenceng, tapi juga kredibilitas dari media yang bersangkutan.

Dalam konteks penelitian ini, mayoritas media yang kami teliti baik pada 2019 maupun 2020 semuanya sama-sama melahap bulat-bulat klaim otoritas (pemerintah dan polisi) soal Anarko. Padahal, kebanyakan klaim yang dilontarkan mereka rata-rata cenderung memberikan tuduhan yang serius (seperti rencana penjarahan) dan bersifat stigmatis (seperti labelisasi Anarko sebagai penyusup, perusuh, atau kelompok pembuat onar).

Misalnya, dalam berita bertajuk “Kapolri Sebut Ricuh Hari Buruh Dipicu Anarcho Syndicalism”, CNNIndonesia hanya mewawancarai satu narasumber, yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan mengutip klaimnya bahwa gerakan buruh Indonesia saat May Day pada 1 Mei 2019 telah disusupi kelompok berdoktrin anarko sindikalisme. Doktrin tersebut, lanjut dia, yang menyebabkan kericuhan di sejumlah aksi buruh.

Dalam klaim yang lain, CNNIndonesia juga mengutip pernyataan polisi di Bandung soal Anarko sebagai  kelompok baru yang tumbuh di semua negara di mana mereka menginginkan kebebasan penuh tanpa batas. Kedua berita CNNIndonesia tersebut tidak menguji klaim tersebut, apalagi membenturkannya dengan pendapat yang berbeda, misalnya kelompok Anarko sendiri.

Contoh berikutnya, dalam isu dugaan vandalisme di Malang saat Hari Buruh 2019, Suara hanya mewawancarai Wali Kota Malang Sutiaji dan Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya setempat, Agung Buana. Media ini pun mengutip klaim narasumber secara bulat-bulat bahwa pelaku vandal terhadap 32 benda cagar budaya adalah kelompok Anarko.

Senada, pada 2020, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana jadi satu-satunya narasumber di CNNIndonesia, Detik, dan Kumparan. Ketiga media itu sama-sama memberitakan soal rencana aksi penjarahan oleh Anarko. 

Dalam pantauan kami, hanya sebagian kecil berita yang berusaha membenturkan klaim polisi dan pemerintah dengan pendapat pengamat, misalnya di berita “Sebut Anarko Akan Menjarah Pulau Jawa 18 April, Polisi Dinilai Berlebihan”, “Polisi Buru Aktor di Balik Aksi Vandalisme Terduga Kelompok Anarko”, dan “Martin Suryajaya: Pelaku Vandalisme di Tangerang Bukan Anarko”.

Penggunaan narasumber tunggal yang dikutip di berita begitu saja, menjadi bukti, bagaimana disiplin verifikasi kerap alpa dilakukan oleh media.

Representasi Anarko

Tulisan ini telah berargumen sejak awal bahwa perbincangan soal Anarko yang mendadak ini terasa dibuat-buat. Kemudian kami juga telah menunjukkan bagaimana peran media dalam memfasilitasi perbincangan yang terfabrikasi tersebut, yakni dengan memberikan ruang bagi otoritas untuk memproduksi “kebenaran” versinya tanpa diverifikasi. Artinya, diskursus soal Anarko ini diproduksi oleh otoritas. Pertanyaannya: apa kepentingannya, dan kenapa Anarko?

Untuk itu, penting untuk melihat representasi seperti apa yang dibangun media tentang Anarko. Untuk bisa mengetahui bagaimana Anarko direpresentasikan, maka kami melihat pemilihan judul, istilah, ilustrasi, atau foto yang digunakan masing-masing media.

Temuan kami, Anarko direpresentasikan di media sebagai sekumpulan anak muda pemberontak yang baru melek sistem sosial politik, sibuk menggugat kebijakan pemerintah, dan pengangguran yang tidak bertanggung jawab.

Baik berita-berita pada 2019 maupun 2020 keduanya merepresentasikan Anarko dengan cara yang sama. Kalau pada 2019 Anarko diposisikan sebagai pembuat onar pada aksi damai para buruh, maka pada 2020 gambaran tentang Anarko diperburuk sebagai kelompok yang sedang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk melakukan penjarahan massal.

Foto yang dipakai pada berita tentang Anarko selalu ditampilkan dengan menjinjing cat untuk corat-coret, membawa tongkat dan batu, semua demi menciptakan kerusuhan di ruang publik.

Sementara, dari sisi judul, mayoritas media sengaja menggunakan judul yang ada unsur kemendesakan, berbahaya, darurat, sehingga urusan ini harus segera diselesaikan. Misalnya tampak dalam “Kapolda: Kelompok Anarko Rancang Penjarahan di Pulau Jawa 18 April”, “Vandalisme "Bubarkan Negara", 10 Terduga Anarko Ditangkap di Malang”, “Kapolrestabes Bandung ke Kelompok Anarko: Macam-macam Kita Tindak!”, atau “Irjen Nana: Kelompok Anarko Berencana Bikin Aksi Bersama pada 18 April”. Dari segi bahasa, wartawan banyak mengulang diksi “kerusuhan”, “melakukan keonaran”, “bahaya”, sehingga tergambar bahaya keberadaan Anarko seperti yang diklaim polisi.

 

Penutup

Perbincangan mengenai Anarko yang serba tiba-tiba dan diproduksi secara tunggal oleh kepolisian telah menciptakan “monster” baru di masyarakat. Masyarakat seolah diarahkan untuk memberi perhatian pada musuh yang bahkan tak pernah didengar sebelumnya. Di masa yang lain, “musuh-musuh” masyarakat itu kadang berwujud komunis, Tionghoa, LGBT, pemuda gondrong, mereka yang bercadar dan bercelana cingkrang, dan lainnya. Musuh-musuh masyarakat ini semuanya digambarkan punya peran yang sama: mengancam ketenangan kehidupan warga Indonesia.

Media, entah disadari atau tidak, sering berperan memfasilitasi cerita tentang monster-monster ciptaan ini. Ketika rumor belum diverifikasi, media bahkan dengan gagah berani mengambil posisi yang berpihak pada pengarang cerita. Misalnya adalah berita yang mengesankan bahwa penangkapan Anarko sudah tepat karena mereka adalah pembuat onar.

Saat ini seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Selain sedang menjadi sorotan nasional dan internasional soal penanganan corona yang disebut WHO memprihatinkan, pemerintah Indonesia juga tidak kekurangan pekerjaan yang harus ditanggapi dengan serius. Salah satu isu besar lainnya adalah Omnibus Law, yang diam-diam digenjot pembahasannya oleh parlemen sejak awal April 2020.

Apakah memunculkan Anarko di tengah keruwetan negara saat ini adalah usaha otoritas untuk mengalihkan isu dan memecah perhatian publik? Atau, musuh masyarakat memang selalu perlu diciptakan kekuasaan agar otoritas semakin punya alasan untuk mengontrol dengan dalih melindungi warganya? 

Pertanyaan-pertanyaan itu memang belum memperoleh jawaban pasti. Namun satu yang pasti, jika isu ini dibiarkan berkembang liar tanpa ada peran media untuk menjernihkan percakapan atasnya, maka ini akan berbahaya bagi publik. Sebab, alih-alih fokus pada isu lain yang sebenarnya lebih signifikan untuk didiskusikan seperti Omnibus Law atau mitigasi virus corona, memunculkan Anarko justru menimbulkan sebuah ilusi kecemasan yang sebenarnya dibuat-dibuat dan tidak perlu mendapat perhatian sebegitu banyak.

Data dalam tulisan ini pengerjaannya dibantu oleh Rangga Naviul Wafi.

Catatan Kaki

  1. ^ Metode pengumpulan berita diperoleh dengan Google Search memakai kata kunci “Anarko” pada rentang waktu 1-4 Mei 2019 dan 11-14 April 2020. Kami mengetikkan “Site:[Nama media] + “Anarko”. Dari situ, kami mengambil lima berita teratas yang ditampilkan di laman pertama Google Search. Kemudian kami kelompokkan berdasarkan judul berita, waktu terbit, narasumber, klaim, dan representasi Anarko dalam berita itu.
  2. ^ Kategori narasumber dibuat dengan metode induktif. Kategori narasumber “kepolisian” yang dimaksud mencakup kepolisian di tingkat nasional (Polri) hingga di daerah (Polda, Polres, dst). Sementara, kategori narasumber “pemerintah” meliputi seluruh jabatan eksekutif dan legislatif dari pusat sampai daerah (wali kota, bupati, Tim Ahli Cagar Budaya, serta Kepala Staf Kepresidenan). Kategori narasumber “Anarko” didefinisikan sebagai kelompok yang kerap diasosiasikan polisi dengan pengacau, pembuat onar, pelaku vandalisme. Kategori narasumber “pengamat” adalah orang yang mengamati dan memberi penilaian soal Anarko karena dianggap memenuhi unsur kepakaran. Terakhir, kategori narasumber “warga” adalah penduduk Indonesia yang di dalam berita tidak terafiliasi ke lembaga manapun dan memberikan komentar di jagat maya dan dunia nyata soal Anarko.