Dunia penyiaran kita yang semakin dinamis dan kreatif saat ini tentu harus dibarengi dengan regulasi yang ketat pula. Untuk itu, saat ini, UU Penyiaran no. 32 sedang dalam tahap revisi. DPR sudah mengeluarkan draf UU Penyiaran yang baru dengan beberapa perubahan pada sebagian dari pasal-pasalnya. Namun, tak puas dengan versi DPR, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membuat versinya sendiri yang bertentangan dengan versi DPR yang dinilai cukup membela publik.

Konsorsium Masyarakt Sipil untuk Perlindungan Anak dari Zat Adiktif menganggap Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyiaran yang disusun oleh Kemenkominfo menjadikan pemerintah sebagai regulator tunggal penyiaran. Hal ini disampaikan Nina Mutmainnah Armando dalam konferensi pers “Batalkan DIM RUU Penyiaran, Kembalikan Hak Publik atas Penyiaran!” di kampus Al-Azhar Jakarta, 23 Januari 2014 lalu.

DIM ini, dikatakan Nina, bermasalah karena bertentangan dengan asas penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik, dan karenanya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Nina mengemukakan beberapa masalah besar yang terdapat dalam DIM tersebut.

Pertama, dengan menjadikan pemerintah sebagai regulator tunggal (Pasal 6 DIM 109-110), dunia penyiaran kita akan kembali ke era Orde Baru yang otoriter. Padahal, otoritas pengaturan tersebut seharusnya berada di tangan lembaga regulator independen yang mewakili publik. Lembaga penyiaran publik—dalam hal ini TVRI—akan dibentuk dan dikuasai pemerintah (DIM 216), serta digunakan untuk kepentingan pemerintah. Kedua, regulator penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan diubah menjadi Komisi Pengawas Isi Siaran (KPIS) (DIM 112-113). Hal ini, dinilai Nina, melemahkan publik dan menjadikan KPI bukan sebagai wakil publik yang independen.

Ketiga, DIM ini, menurut Nina, abai terhadap perlindungan anak. Rencana aturan tersebut menghilangkan zat adiktif dalam daftar larangan siar dan memperbolehkan iklan rokok selama iklan tersebut tidak menampilkan wujud rokok (DIM 707-708). Tentu perubahan ini tidak mempertimbangkan adanya penonton anak. “Ada keterlibatan industri di sini. Dalam perencanaan DIM ini, industri rokok diundang,” ujar Nina. Terakhir, yang menurut Nina paling disayangkan, adalah perencanaan DIM yang serampangan. “Ada pasal-pasal yang dinyatakan tidak berubah, namun pada kenyataannya, pasal tersebut berubah isinya, bahkan saling bertentangan dengan pasal-pasal lainnya,” kata Nina. Hal ini, lanjutnya, akan membuat publik berpikir kembali, apakah ini hanya ketidaksengajaan belaka, atau ada maksud tertentu yang ingin dicapai.

Kartono Mohamad, Salah satu anggota konsorsium yang juga merupakan Ketua Tobacco Control Support Centre (TCSC), mengemukakan argumen senada. Menurutnya, ada upaya pemerintah untuk mengukuhkan iklan rokok agar tetap bisa tayang di televisi. “Pemerintah dikuasai dan tunduk pada industri rokok,” ujar Kartono. Pemerintah dinilai tidak konsisten karena melarang iklan minuman keras namun tidak melarang.

Pengacara Tobacco Control, M. Joni, sependapat. Menurutnya, DIM ini merendahkan akal sehat dan patut untuk dibatalkan. Terkait permintaan pembatalan DIM ini, konsorsium yang terdiri dari berbagai organisasi tersebut memulai sebuah petisi di change.org. Petisi bertajuk “Batalkan DIM RU Penyiaran, Kembalikan Hak Publik atas Penyiaran!”. Dalam konferensi pers tersebut, Soraya Fadhal, dosen Universitas Al-Azhar sekaligus salah satu inisiator petisi tersebut, mengajak publik untuk mendukung petisi tersebut, “Mari sama-sama tandatangani petisi ini. Tolak DIM!” serunya. (REMOTIVI/Indah Wulandari)