Taka—bukan nama sebenarnya—masih ingat sebuah peristiwa di kantornya. Sebagai pemilik sebuah stasiun radio swasta di Jakarta, ia berkewajiban mengikuti kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai syarat memperpanjang izin siaran. Karena stasiun radio miliknya berada di Jakarta, maka KPID DKI Jakarta adalah badan yang mengurusnya.

“Kejadiannya belum lama, antara tahun 2013-2014,” kenang Taka. Kantornya didatangi oleh dua orang perwakilan KPID Jakarta, salah satunya Ramli Darmo Sirait. “Saya lupa nama orang satunya lagi,” kata Taka. Kedatangan Ramli sebagai komisioner KPID Jakarta itu punya maksud: meminta ongkos penyelenggaraan EDP.

Besaran ongkos membuat Taka terkejut. “(Jumlah persisnya) saya nggak ingat, tapi rasanya lebih dari 10 juta.” Kontan saja ia menolak menuruti permintaan Ramli. Alasannya, tidak ada transparansi penggunaan uang tersebut, juga tiadanya aturan yang melandasi pelaksanaannya.

Penolakan Taka rupanya tak membuat Ramli patah arang. Komisioner yang pernah bekerja di RCTI, SCTV, dan Indosiar ini kemudian melempar permohonan tersebut ke Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) DKI Jakarta, organisasi tempat di mana stasiun radio milik Taka terdaftar. Setelah negosiasi, menurut Taka, akhirnya PRSSNI menyerahkan 6 juta rupiah kepada Ramli. Taka menyesalkan pemberian PRSSNI tersebut karena baginya itu tak mendidik KPID agar bekerja secara patut.

Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi PRSSNI Pusat Purwana Yodhaswara mengatakan bahwa ia tidak menahu soal kejadian ini. "Kami tidak pernah terima laporan soal ini," ujarnya. Tapi ia mengakui bahwa ia kerap menerima keluhan soal permintaan kontribusi dari KPID yang ditujukan kepada stasiun radio. "Selama cuma dana yang sifatnya partisipasi sih tidak masalah. Tapi prinsipnya kami menolak keras. Tidak boleh ada pungutan."

KPID adalah badan lembaga negara independen yang bertugas mengurus penyiaran di setiap provinsi. Kini terdapat 33 KPID di Indonesia. Menurut Ketua KPID Jakarta Hamdani Masil, KPID Jakarta adalah salah satu dari tiga KPID yang baru dibentuk belakangan. Selain mengawasi isi siaran televisi dan radio, KPID juga bertugas mengurus permohonan izin baru dan perpanjangan izin lembaga penyiaran swasta dan komunitas di tiap daerah. Ditanya mengenai besaran anggaran KPID Jakarta, Hamdani menolak menjawab.

Rupanya, perizinan adalah wilayah yang “basah”. “Itu sebabnya ada sejumlah komisioner KPID yang tidak bergaji tapi mau terus berada di KPID,” kata seorang sumber yang pernah bekerja di KPI Pusat yang menolak disebutkan namanya.

Serupa dengan Taka, Yono—juga bukan nama sebenarnya—juga punya pengalaman “dipalak” oleh KPID Jakarta. Malang melintang sebagai konsultan bagi stasiun-stasiun televisi swasta, ia kerap ditugasi pekerjaan mengurusi perizinan. Terakhir, stasiun televisi yang ia urusi diminta sekitar 200-250 juta oleh Ramli sebagai biaya menyelenggarakan EDP. Permintaan tersebut diajukan Ramli di sebuah kafe di Jakarta.

EDP adalah forum yang mempertemukan para pemohon izin dengan KPID dan unsur-unsur lainnya seperti pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat. Di forum inilah setiap lembaga penyiaran dinilai kelayakannya dalam memperoleh izin siaran. Jumlah lembaga penyiaran yang mengikuti tiap penyelenggaraannya tak tentu. Kadang 5-6 lembaga penyiaran, tapi bisa juga 10-20 lembaga sekaligus.

Tiap lembaga penyiaran, menurut Yono, dimintai “kontribusi” dalam menyelenggarakan EDP. Jumlahnya bervariasi. “Ada yang 50, 100, dan 200 juta.”

Komisioner KPI Pusat Bagian Perizinan Azimah Subagijo kepada Remotivi mengatakan bahwa permintaan dana penyelenggaraan EDP oleh KPID adalah praktik illegal. “Dapat masuk kategori pungli, dan jika dilakukan cenderung membuat komisioner tidak independen karena pungli tersebut sangat mempengaruhi keputusan lolos atau tidaknya lembaga penyiaran dalam EDP.”

Masih menurut Azimah, biaya EDP bersumber dari APBN atau APBD. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI di Bali pada 2013, salah satu keputusannya adalah tidak membenarkan pungutan kepada lembaga penyiaran untuk penyelenggaraan EDP. “Adapun pada praktiknya, saya masih mendengar adanya oknum yang melakukannya di lapangan,” keluh Azimah.

Modus pemalakan rupanya sudah dimulai sejak tahap awal proses perizinan, yakni penyerahan proposal. Sudah kasih proposal, tapi pemohon izin tidak tahu kapan persisnya EDP akan terlaksana. “Yang tahu hanya antara mereka dan Tuhan,” kelakar Yono. Kabar soal pelaksanaan EDP baru tiba dua-tiga hari sebelum pelaksanaan. Pemohon izin dibuat kalang kabut supaya, menurut Yono, ada permohonan agar “KPI bisa bantu mempermudah proses.” Tentu, bantuan itu tidaklah gratis.

Biaya penyelenggaraan EDP menjadi semakin mahal karena, misalnya, diselenggarakan di hotel mewah. Padahal, menurut Ketua KPID Kalimantan Barat Faisal Riza, penyelenggaraan EDP tidak harus mahal karena bisa digelar di kantor KPID atau kantor perusahaan lembaga penyiaran yang bersangkutan. Honor bagi komisioner KPID juga tidak wajib karena, menurut Faisal, komisioner sudah mendapat dana dari biaya perjalanan dinas yang memang sudah dianggarkan.

Tapi rupanya gaya penyelenggaraan EDP secara wah terlanjur menjadi standar di banyak KPID. Bahkan, menurut Yono, penyelenggaraan EDP bisa dibuat di Jakarta meski diadakan oleh KPID dan untuk lembaga penyiaran di luar pulau Jawa. “Mereka sekalian plesiran. Pengusaha lokal yang diminta membiayainya,” kata Yono.

Selain Jakarta, pemalakan oleh KPID juga terjadi di provinsi-provinsi lain. Sinam Sutarno, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), mengakui bahwa ia banyak mendengar keluhan mengenai hal ini dari teman-teman di jaringannya. Menurut Sinam, biaya pelaksanaan EDP harus menjadi tanggung jawab negara. Ia juga mengeluhkan soal tidak optimalnya kinerja KPID, misalnya dengan menyamaratakan kemampuan keuangan lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran swasta.

Penyelenggaraan EDP Bermutu Tanpa Palak

Praktik permintaan dana oleh KPID kepada lembaga penyiaran sebenarnya bermula sejak awal komisi ini berdiri. KPID di beberapa provinsi tidak memperoleh anggaran yang memadai dari Pemda, sehingga mereka berupaya mencari dana penyelenggaraan EDP melalui lembaga penyiaran yang hendak mengajukan izin. Akhirnya, untuk mengatasinya, KPI Pusat membuat program EDP Pendampingan yang bertujuan untuk memberi bantuan dana penyelenggaraan EDP bagi KPID-KPID yang tidak mempunyai dana. Namun, karena dana ini terbatas, maka KPID yang dibantu pun dipilih pada wilayah yang benar-benar membutuhkan.

KPID Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu komisi penyiaran yang tidak sekadar mengandalkan program dari KPI Pusat tersebut. Keterbatasan anggaran provinsi, juga kurangnya kesadaran dari DPRD setempat soal kegunaan radio lokal, tidak lantas membuat KPID NTT mengutip “uang arisan” dari lembaga penyiaran untuk pelaksanaan EDP. “Kami datang ke DPRD dan Pemda, minta waktu untuk perkenalan,” kenang Mutiara Mauboi, bekas Ketua KPID NTT periode 2009-2013, mengenai cara lembaga yang dipimpinnya itu meyakinkan penguasa lokal untuk menganggarkan dana bagi bidang penyiaran.

“Ternyata nggak sulit, Pemda bisa didekati,” kata Mutiara. Alhasil, KPID NTT bisa menggelar EDP. Bukan sekadar EDP, bahkan juga meliputi rangkaian kegiatan lainnya, seperti literasi media bagi warga dan workshop bagi lembaga penyiaran untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan izin siaran.

Berbeda dari pengalaman KPID NTT, di banyak KPID lain penyelenggaraan EDP sangat prosedural semata, tidak substantif. Misalnya, tiap lembaga penyiaran hanya mendapat jatah waktu presentasi dan tanya-jawab dengan sangat terbatas. “Paling cuma 45 menit sampai 1 jam,” kata Yono. Lalu, masih menurut Yono, bukannya menanyakan soal visi siaran, kemampuan dana, atau hal substansial lainnya dari lembaga penyiaran yang mengajukan izin, pertanyaan-pertanyaan di EDP sangatlah remeh. Misalnya: “Apa arti logo perusahaan Anda?”.

“Harusnya di EDP itu kita bicara tentang bagaimana radio itu dievalauasi. Kami ingin dengar itu,” harap Taka atas penyelenggaraan EPD yang seharusnya mempunyai fungsi yang berguna bagi stasiun radio miliknya.

Taka sangat berharap agar KPI bisa seperti Federal Communications Commisions di Amerika, sebuah lembaga yang luar biasa berwibawa dalam mengatur penyiaran. Ia berpendapat bahwa KPI tidak seharusnya hanya mengurus isi siaran, tapi juga perizinan. Namun, dengan situasi KPID seperti demikian, ia jadi meragukan kewenangan KPI. “Mereka mau ngabdi atau memang pengangguran? Orang nggak ada kerja terus melamar (jadi KPID)?,” tanyanya serius.

Ketika dihubungi Remotivi, Ramli menyanggah semua tudingan itu kepada dirinya. “Tidak benar itu!” Ia menjelaskan bahwa ada peraturan resmi yang memang membolehkan lembaga penyiaran menyumbang dalam penyelenggaraan EDP. Lalu, juga tidak ada kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menyumbang karena sifatnya sukarela. “Nanti saja kita ketemu setelah lebaran, saya akan jelaskan,” ujarnya melalui layanan pesan pendek.

Seorang sumber yang pernah bekerja di KPI Pusat mengatakan bahwa praktik palak EDP ini tidak mungkin dilakukan sendirian. “Pasti berjamaah.” Yono pun punya pendapat yang senada, “Terlalu berani untuk minta uang sebesar itu sendirian.”

Saat ini KPID Jakarta tengah dalam proses pergantian komisioner. Bersama tiga orang petahana lain, Ramli mendaftar lagi. (REMOTIVI/Roy Thaniago)