Komisi I DPRD Jawa Barat akan menggelar tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada tanggal 29-30 Desember 2014 mendatang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengharuskan uji kepatutan dan kelayakan dilakukan secara terbuka. Namun Komisi I DPRD Jawa Barat setengah hati membukanya untuk publik.

 Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir menyatakan,  setiap calon akan mendapatkan waktu maksimal 60 menit untuk memaparkan program kerja dan tanya jawab dengan 16 anggota Komisi I. Dalam paparannya kepada para calon komisioner, Syahrir mengungkapkan, uji kepatutan dan kelayakan tersebut bisa disaksikan oleh publik melalui kamera yang terhubung langsung dengan televisi yang diletakan di ruang tunggu. Hanya saja publik tidak bisa mendengarkan pertanyaan serta jawaban dalam proses tanya jawab itu. “Itu terbuka. Karena sebelumnya juga seperti itu,” tegas Syahrir di Bandung, Senin (15/12).

Kesepakatan untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan tanpa suara itu merupakan keputusan seluruh anggota komisi. Alasannya, mengacu pada proses wawancara yang dilakukan oleh para tim seleksi pada November lalu.

“Bukan tertutup, ini terbuka karena semua orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruang uji kelayakan. Kalau tidak bisa mendengarkan, yang penting semua orang bisa lihat. Sama saja seperti kemarin waktu proses wawancara dengan timsel,” katanya.

Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menyebutkan anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Keputusan itu mendapatkan protes dari  Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung, Adi Marsiela. “Kalau hanya disiarkan gambarnya saja apa yang bisa didengar? Mendingan nonton pertandingan sepakbola yang ngga ada suaranya, karena bisa dimengerti. Menurut saya malah lebih bagus jika tidak ada gambar, tapi kita bisa mendengarkan paparan,” tegasnya.

Adi mengungkapkan Komisi I DPRD Jawa Barat telah melanggar prosedur uji kepatutan dan kelayakan. Publik, sambung dia, berhak mengetahui kapasitas calon komisioner yang nantinya akan menjadi wasit dalam urusan penyiaran di wilayah Jawa Barat. Apalagi, proses seleksi calon komisioner periode 2014-2017 ini sudah menghabiskan dana publik sebesar 350 juta rupiah.

 “Dana yang sudah dikeluarkan untuk menyaring calon dari 67 sampai 14 orang ini cukup besar. Sudah sepantasnya, publik mengetahui isu penyiaran yang ada di Jawa Barat,” cetusnya.

Adi menyoroti juga posisi komisioner yang rangkap jabatan. Ada calon yang masih menjabat sebagai anggota panwaslu serta komisioner lain. “Makanya publik harus mengirimkan masukan kepada Komisi I DPRD Jawa Barat seiring dengan berlangsungnya proses uji publik hingga tanggal 19 Desember 2014 mendatang. Masukan dari publik bisa jadi pertimbangan Komisi I,” ujar Adi. (REMOTIVI/Mega Dwi Anggraeni)