Tim seleksi pemilihan calon komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Jawa Barat enggan membuka hasil seleksi yang sudah mereka lakukan sejak awal November 2014 lalu. Seleksi yang memakan dana Rp 350 juta dari kas daerah itu dilakukan untuk menyaring 67 peserta menjadi 14 calon komisioner. Posisi yang tersedia di komisi ada untuk tujuh orang.

Atie Rachmiati, satu dari lima anggota tim seleksi membenarkan pihaknya sudah menyelesaikan proses seleksi. Mereka sudah menyerahkan 14 nama calon anggota komisioner dan menggelar audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (24/11). “Kami akan menyerahkan 14 nama yang lolos untuk dipublikasikan,” kata Atie ketika dihubungi lewat telepon selulernya.

Meski akan mengumumkan nama-nama calon yang lolos seleksi untuk masuk ke tahap uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD, Atie memastikan, publik tidak akan mendapatkan ranking penilaian peserta dari peringkat 1 hingga 67. “Nama-nama yang lolos seleksi diumumkan berdasarkan alfabet. Ini untuk menjaga privasi para calon anggota komisioner,” tambah Atie.

Penilaian berdasarkan ranking itu sendiri akan dikantongi oleh Komisi I DPRD Jawa Barat yang memang mengawal proses seleksi KPID Jawa Barat.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat sudah menunjuk lima orang anggota tim seleksi untuk menyaring anggota KPID. Tim ini sudah melakukan seleksi administratif dan mendapatkan 67 calon. Seluruh peserta seleksi harus mengikuti tes tertulis, membuat makalah, psikotes, serta tes wawancara selama 10 menit.

Tim seleksi tidak memiliki kewenangan untuk memotong atau menyisihkan para calon komisioner itu dari awal. Mereka hanya diminta menyerahkan 14 calon dengan nilai terbaik sebelum akhirnya masuk ke tahap uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi I DPRD Jawa Barat.

Herman Bachtiar, 58, salah satu peserta seleksi sepakat apabila tim seleksi tidak mengumumkan ranking penilaian kepada publik. Dia malah berpandangan, penilaian yang objektif berdasarkan berbagai tes selama seleksi tidak akan bermanfaat karena anggota dewan seharusnya bisa memilih calon komisioner berdasarkan penilaian sendiri.

“Ketika nama-nama sudah di tangan dewan, mereka bisa memilih secara subjektif. Jadi, menurut saya nilai-nilai tersebut tidak akan banyak berpengaruh,” katanya.

Sekretaris AJI Bandung, Agustinus Tri Joko Her Riadi menyayangkan jika ranking jika rangking tidak ikut diumumkan kepada publik sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pemilihan para komisioner. Menurutnya, keputusan tersebut bisa memunculkan kekhawatiran proses seleksi telah dijalankan dengan tidak transparan, sehingga kredibilitas para komisioner terpilih nantinya dapat diragukan.

Joko berpandangan penghilangan ranking dalam pengumuman hasil akhir seleksi bertentangan dengan prinsip transparansi, karena ranking bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai mana calon yang baik dan mana yang kurang.    

“Meskipun itu bukan menjadi hal yang mutlak, tapi sekali lagi, dengan uji kelayakan yang disepakati semua pihak dijalankan dengan bersih, nilai dan ranking ini tetap bisa menjadi acuan. Dengan keterbukaan, publik bisa mempertanyakan, misalnya, calon yang mendapat nilai paling bawah justru akhirnya dipilih atau sebaliknya,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, para komisioner KPID nantinya bakal mengemban tanggung jawab penting terkait penjaminan sistem penyiaran yang sehat bagi publik. Sumber daya yang benar-benar kompeten pun mutlak dibutuhkan, dan hanya bisa  diperoleh dengan sistem seleksi yang sejak awal transparan dan bersih. (REMOTIVI/Mega Dwi Anggraeni)