Ada yang ironis dari kemarahan Presiden Jokowi di Apel TNI-Polri minggu lalu. Presiden marah-marah pada personel TNI-Polri yang menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Kita patut khawatir setelah melihat Presiden marah-marah. Bukan karena aparat negara tak loyal pada titah pemerintah, tapi karena Jokowi mengetahui sikap penolakan ini dari percakapan privat antaraparat di sebuah grup WhatsApp. Seolah tidak masalah jika pemerintah mengawasi ruang privat, Presiden merasa sahih untuk marah-marah. 

Di tengah meningkatnya tren serangan siber, melihat seorang presiden tanpa malu menunjukan bahwa ia mengawasi dan mendisiplinkan kritik pada penguasa patut menjadi alarm tanda bahaya bagi terkikisnya hak asasi kita di ruang digital. Tren ini juga dikonfirmasi dengan turunnya skor kebebasan internet dan peringkat indeks demokrasi di Indonesia berdasarkan survei Freedom House dalam empat tahun terakhir. Data kelam mengenai serangan siber maupun represi terhadap kritik di media sosial jadi ironis jika dihadapkan dengan narasi pemerintah mengenai teknologi digital yang selalu menonjolkan gegap gempita ekonomi digital atau revolusi industri 4.0.

Narasi yang menonjolkan ingar-bingar disrupsi teknologi digital membuat kita gagap menjawab persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hak asasi manusia dilindungi di ruang digital? Saat kerangka perlindungan hukum di ruang digital masih tertinggal, penguasa dan korporasi teknologi telah beberapa langkah lebih maju. Data pengguna dikomodifikasi korporasi, sementara penguasa makin otoriter menggunakan teknologi untuk membatasi perlawanan warga. Perlindungan hak digital jadi sesuatu yang makin mendesak untuk disuarakan. Kita sebagai warga perlu tahu bagaimana menopang dan memperjuangkan hak kita dalam ekosistem digital.



Setiap Perubahan Butuh Perlindungan

Perubahan mendasar pada cara kita berinteraksi di ruang digital mensyaratkan adanya perlindungan bagi kita untuk bebas menggunakan, mengakses, menyebarkan, dan mengelola informasi di ruang digital tanpa takut diawasi, dibatasi, dan direpresi. Wacana mengenai hak digital muncul sebagai upaya untuk mengartikulasikan penerapan prinsip HAM yang telah ada dalam konteks ekosistem digital global sehingga tak perlu membuat kerangka HAM baru. 

Resolusi Dewan HAM PBB 2016, misalnya, menyebutkan aktivitas online sama pentingnya dengan offline, sehingga penting untuk dilindungi. Dari kerangka deklarasi HAM universal oleh PBB, hubungan HAM yang utama adalah antara pemerintah dan warga yang mereka pimpin. Dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka yang berada di dalam wilayah yuridiksinya, termasuk dari tangannya sendiri yang berpotensi melanggar hak warganya.

Meskipun Indonesia adalah salah satu negara dengan intensitas dan volume aktivitas digital tertinggi di dunia, perkembangan hak digital di negara ini masih jauh dari kata memadai. Temuan SAFEnet (2020), misalnya, menunjukkan bahwa pelanggaran hak digital di Indonesia makin tinggi di tengah pandemi Covid-19. Tingginya pelanggaran hak digital juga sangat terkait dengan kurangnya kesadaran mengenai hak digital dan rendahnya literasi mengenai perlindungan diri ketika menggunakan perangkat digital.

Survei EngageMedia terhadap stakeholder kunci dalam hak digital di Indonesia, seperti aktivis dan jurnalis, menemukan bahwa meskipun 82,6% responden telah mendengar tentang hak digital, seringkali pemahaman tentang implikasinya masih kabur. Selain itu, survei CfDS UGM 2021 yang melibatkan 2401 responden tersebar di 34 provinsi, menunjukan tak memahaminya publik akan hak digital. Ditunjukan dengan hanya 18,4% responden yang mampu mengidentifikasi data pribadi. Keadaan ini tentu memprihatinkan dan berpotensi menjauhkan pelaksanaan hak digital.

Dalam mendiskusikan apa itu hak digital, muncul anggapan bahwa hak digital adalah sebatas perlindungan terhadap hambatan akses, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna. Padahal, kerangka hak digital lebih luas dari itu. Hak digital seharusnya meliputi seluruh hak asasi manusia – yang telah ditetapkan oleh kerangka hukum internasional dan dijamin negara – dalam ruang jaringan digital. Artinya yang berubah adalah konteks ruang perlindungannya, bukan aspek apa yang dilindungi.


Tantangan di Indonesia

Meskipun implementasi hak digital bisa meliputi aspek yang sangat luas, Laporan Hak Digital 2021 dari EngageMedia menggarisbawahi lima isu yang dianggap sebagai tantangan utama di Indonesia. Kelima isu ini sekaligus menunjukkan aspek hak digital yang paling banyak dilanggar. 

Pertama yaitu perlindungan pada aktivis dan jurnalis. EngageMedia mencatat bahwa antara tahun 2019 dan 2021, terjadi peningkatan signifikan dari jumlah serangan siber terhadap aktivis dan jurnalis, terutama mereka yang menyuarakan kritik bagi pihak yang berkuasa. Serangan-serangan tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda, mulai dari penyerangan pribadi seperti peretasan akun media sosial dan doxing jurnalis, hingga penyerangan organisasional seperti serangan DDoS terhadap situs web atau server media. Salah satu yang paling jelas dalam ingatan adalah serangan DDoS juga pelabelan hoax terhadap Project Multatuli paska menerbitkan laporan pemerkosaan anak di Luwu Timur sebagai bagian dari kampanye #PercumaLaporPolisi.

Kedua adalah isu kriminalisasi wicara digital. Kriminalisasi terhadap warga turut meningkat seiring dengan mudahnya orang biasa melaporkan peristiwa dan memobilisasi dukungan lewat media sosial. Ironisnya, mudahnya kriminalisasi terhadap aktor-aktor kritis ini justru difasilitasi oleh perangkat hukum yang seharusnya melindungi hak digital, yaitu UU ITE, terutama pasal karet mengenai pencemaran nama baik. Dari Prita Mulyasari di tahun 2008, hingga Baiq Nuril di tahun 2019, setidaknya sudah ada lebih dari 300 warganet terjerat UU ITE menurut penelusuran SAFEnet.

Ketiga terkait dengan mitigasi dampak dari manipulasi dan disinformasi media. Penyebaran hoax dan berita palsu adalah bagian dari upaya manipulasi dan disinformasi. Strategi ini kini makin marak dan sistematis, seiring dengan munculnya pendengung (buzzer) yang telah menjadi bentuk profesi. Hasil riset LP3ES yang mewawancarai 78 buzzer menemukan bahwa buzzer profesional bekerja secara terorganisasi untuk memanipulasi opini publik. Mereka dibayar sekalangan elit untuk merekayasa isu, menebar dusta, dan menggarap wacana yang ditolak publik. 

Isu keempat dan kelima yang saling terkait adalah bagaimana akses terhadap informasi digital bisa dilengkapi dengan keamanan dan perlindungan data. Isu ini sangat terkait dengan tingginya pengawasan pada aktivitas digital kita disertai dengan pengambilan data pribadi, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan pemerintah. Beberapa tahun belakangan, makin banyak korban penipuan berkedok social engineering akibat kebocoran data pengguna aplikasi belanja, pembayaran, dan bank digital. Perlindungan data ini krusial dilakukan jika kita serius ingin meningkatkan penetrasi internet ke daerah yang belum terjangkau akses pembobolan data pengguna e-Commerce, hingga masih banyaknya daerah yang tak terjangkau internet.



Hukum Harus Melindungi, Bukan Merepresi

Meskipun di awal kemunculannya internet menjanjikan ruang bagi demokratisasi informasi, kebebasan berpendapat nyatanya belum sepenuhnya berjalan. Terlebih seiring dengan menguatnya kecenderungan penguasa untuk memanfaatkan teknologi dan perangkat hukum justru untuk membatasi hak warga, mulai dari pembatasan internet, pemblokiran media sosial dan website, serta kriminalisasi pengguna. 

Sayangnya, yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan dan hukum yang seharusnya ditujukan melindungi hak digital justru bisa berbalik memberangus warga, seperti polemik UU ITE selama ini. Tak hanya itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta justru memberikan keleluasaan penghapusan konten berdasarkan permintaan dari entitas negara dan non-negara. Selain itu, peraturan ini ketentuan bagi entitas privat, atau perusahaan teknologi untuk memberikan “akses langsung” terhadap Sistem Elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau lembaga serta aparat penegak hukum. Aturan ini dinilai SAFEnet justru berpotensi melanggar HAM, terutama di lingkup digital.

Untuk menghadapi pelanggaran dan represi hak kita di ruang digital, kita sebagai warga negara tak cukup hanya dengan mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak digital kita, tetapi juga perlu mendesak pembangunan institusi hukum yang memadai untuk melindungi kita.



Artikel ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Remotivi dan EngageMedia untuk menerbitkan seri artikel mengenai hak digital di Indonesia.