Sepanjang tahun ini, linimasa di media sosial kita seringkali ramai atas pengungkapan kekerasan seksual. Selain kasus di Luwu Timur yang diungkap Project Multatuli, kita tidak boleh lupa bagaimana sebuah utas viral mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gofar Hilman. Selain kasus Gofar, ada juga akun @aliskamugemash yang mengekspos dan menandai predator seksual yang berkeliaran di aplikasi kencan. 

Fenomena ini menunjukkan bagaimana pengungkapan kekerasan seksual tidak bisa terlepas dari praktik spill di ruang digital agar mendorong warganet melakukan penghakiman dan hukuman massal terhadap pelaku. Upaya pengungkapan kekerasan seksual di media sosial merupakan salah satu contoh fenomena digital vigilantism, atau upaya penegakkan keadilan oleh kerumunan massa di ruang digital. 

Digital vigilantism menarik disoroti karena aksi vigilantisme yang sebelumnya identik dengan premanisme jalanan, kini tumbuh subur di dunia digital sebagai bentuk solidaritas publik terhadap korban-korban ketidakadilan. Meski demikian, vigilantisme digital bukan cara ideal menegakkan keadilan yang ideal karena korban juga rentan diserang balik. 

 

Pergeseran Kuasa

Vigilantisme umumnya identik dengan aksi pengeroyokan massal untuk main hakim sendiri. Jika Anda googling “vigilantisme di Indonesia,” hasil pencarian seringkali memunculkan berita-berita kekerasan FPI yang mengklaim diri sebagai “penjaga moral” atau Pemuda Pancasila yang mendeklarasikan diri siap “menjadi preman untuk NKRI.” 

Tapi, ada yang berbeda ketika upaya penghakiman massa bergerak ke ruang maya. Meski sama-sama menjadi instrumen kontrol sosial, vigilantisme digital seringkali justru bisa menjadi alat perlawanan untuk mencari keadilan bagi yang terpinggirkan. Artinya, ada pergeseran relasi kuasa yang membedakan vigilantisme konvensional—seperti yang dilakukan FPI atau Pemuda Pancasila—dengan vigilantisme digital. 

Dalam konteks konvensional, vigilantisme seringkali dilakukan oleh ormas yang punya kuasa cukup dominan. Kehadiran mereka terafiliasi dan bahkan difasilitasi oleh negara. Meski melakukan kekerasan fisik untuk main hakim sendiri, ormas ini juga seperti imun dari jangkauan penegak hukum. Sulit untuk melihat vigilantisme sebagai “perlawanan” untuk menegakkan keadilan, karena ormas ini bagian dari kelompok berkuasa yang berlaku tidak adil.

Di ruang digital, vigilantisme menjadi lebih luas, beragam, dan kompleks. Sifat ruang digital yang partisipatoris memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi bagian dari “massa anonim” yang melakukan penggerudukan—tanpa harus terafiliasi dengan identitas atau ideologi tertentu. Konsekuensinya, penegakan “moral”  dan “keadilan” pun menjadi lebih universal dengan spektrum yang lebih luas. 

Misalnya, tahun lalu isu gentrifikasi menjadi ramai diperbincangkan setelah warga AS  bernama Kristen Gray membagikan pengalamannya pindah ke Bali di tengah pandemi. Setelah ramai dikritik warganet, Gray akhirnya didatangi pihak imigrasi kemudian dideportasi. 

Anonimitas di media sosial--ataupun menyamarkan identitas di tengah kerumunan warganet--juga memberikan kesempatan bagi warga untuk mengamplifikasi kasus-kasus yang gagal diselesaikan oleh institusi formal. 

Di sinilah vigilantisme digital bekerja sebagai salah satu strategi untuk mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sebabnya, suara di linimasa menjadi counterpublic di mana warga yang telah menjadi korban bisa mendapatkan validasi, dukungan, dan rekognisi, serta menuntut akuntabilitas pelaku. 

Contohnya, dalam kasus kekerasan seksual di KPI, korban memutuskan untuk menceritakan kronologi kasus dan mengungkap nama-nama pelaku media sosial. Kemarahan warganet tak hanya diwujudkan melalui desakan kepada KPI serta polisi untuk melakukan investigasi, tapi juga memberikan sanksi sosial berupa doxxing kepada para pelaku. 

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kuasa. Ketika vigilantisme konvensional dianggap sebagai perpanjangan tangan penguasa dan dominasi institusi formal, vigilantisme digital bisa berbentuk perlawanan terhadap institusi formal yang gagal dalam melindungi warga. 

 

Anonimitas Bertemu Visibilitas 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: faktor apa dalam ruang digital yang mengizinkan pergeseran tersebut? Jawabannya: kombinasi antara visibilitas dan anonimitas yang ditawarkan media sosial.

Media sosial bisa memberikan senjata berupa visibilitas untuk mengekspos identitas target dan mempermalukannya sebagai bentuk hukuman sosial—atau bisa disebut sebagai naming and shaming. Tak heran, Trotier (2015) menyebut senjata utama dari digital vigilantism adalah visibilitas yang membuat identitas dan kelakuan pelaku terlihat, bahkan jadi sorotan massa. Hal ini dimungkinkan karena salah satu cara media sosial bekerja untuk menyebarkan informasi secara cepat adalah dengan mengandalkan sistem pengawasan (surveillance) antara sesama warga. 

Ketika pelaku diekspos dan jadi sorotan, aktor vigilante beserta suara massal warganet bisa mengekspos dari balik anonimitas dan identitas “kerumunan.” Salah satu contohnya, misalnya, kelompok hacktivist global Anonymous yang anggotanya tersamarkan membongkar nama-nama yang diduga anggota kelompok supremasi kulit putih Ku Klux Klan. 

Visibilitas ini memiliki dua fungsi utama, pertama untuk menumbuhkan kesadaran di antara para pengguna lain terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku dan kedua untuk memaksa adanya mekanisme akuntabilitas bagi pelaku. Artinya, vigilantisme di ruang digital tak melulu berupa kekerasan, tetapi ada berbagai metode yang digunakan, mulai dari menandai, menginvestigasi, memburu, hingga membocorkan identitas dan kesalahan secara terorganisasi.

 

Apa Konsekuensinya?

Memang, media digital telah memberikan ruang untuk aksi vigilante yang lebih demokratis dan berpihak pada mereka yang tidak berdaya. Tapi langkah ini bukan berarti nihil masalah bagi korban.

Pertama, pengadilan massa di ruang maya bisa menimbulkan collateral damage, seperti maraknya kasus penghakiman yang salah sasaran. Kedua, posisi korban pun bisa menjadi lebih rentan, dengan tingginya risiko pelaporan balik menggunakan UU ITE. Ancaman inilah yang digunakan Gofar Hilman dan terduga pelaku perundungan di KPI. Selain itu, senjata visibilitas yang sama juga bisa digunakan untuk menyerang balik korban. 

Tak heran, Remotivi pernah menyebut bahwa konsekuensi vigilantisme digital bagai belati bermata dua. Karena itulah, menggerakkan massa digital untuk menegakkan keadilan juga bukan langkah ideal. Apalagi ketika kita mengingat bahwa warga tak seharusnya mencari keadilan secara mandiri sementara aparat penegak hukum malah sibuk membela diri.