Sebelas hari pasca diumumkan adanya pasien virus corona pertama di Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah tidak akan membuka semua informasi kepada publik. “Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang kita tidak sampaikan karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan kepanikan di tengah masyarakat," ungkap Jokowi dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta.

Keinginan pemerintah untuk membatasi informasi juga disampaikan oleh Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, yang mengakui bahwa pemerintah sengaja mengatur informasi demi menghindari kepanikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Alih-alih mendapatkan simpati dan kepercayaan publik, langkah pemerintah membatasi informasi ini justru dikritik. Oleh berbagai pihak, pemerintah didesak agar bersikap transparan dalam menyediakan informasi yang kredibel supaya masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk menghindari paparan virus corona.

Dalam situasi pandemi ini, manakah cara yang lebih baik dalam menangani COVID-19: membatasi informasi atau membuka informasi seterang-terangnya?

Belajar dari Negara Lain

Dari data yang dihimpun oleh WHO, Singapura dan Korea Selatan termasuk negara yang berhasil menangani COVID-19 dengan baik. Per 14 April 2020, total kasus di Singapura berjumlah 2.918 orang dengan angka kematian 9 orang. Sedangkan Korea Selatan berhasil membendung peningkatan kasus baru—hanya terdapat 27 kasus baru yang terkonfirmasi. 

Kesigapan pemerintah Singapura meredam penyebaran virus berawal dari pengalaman mereka menghadapi SARS pada 2002-2003. Selain belajar dari pengalaman, faktor lain yang menjadi kunci sukses Singapura dalam menghadapi COVID-19 adalah transparansi atas informasi.

Pemerintah Singapura, melalui menteri kesehatan, langsung menyampaikan kepada publik adanya kasus pertama setelah Singapore General Hospital mengkonfirmasi adanya pasien pertama yang positif terjangkit corona. Dalam keterangannya, menteri kesehatan Singapura menyampaikan bahwa pemerintah telah menelusuri riwayat perjalanan dan mengidentifikasi orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien.

Strategi komunikasi yang paling menarik dari pemerintah Singapura dan belum pernah dilakukan oleh negara lain adalah menyampaikan perkembangan COVID-19 melalui Whatsapp. Setiap harinya, pemerintah mengirimkan dua sampai tiga pesan yang menginformasikan jumlah kasus terbaru, pasien yang sembuh, lokasi yang sudah terpapar virus hingga berbagai saran untuk mencegah penularan.

Selain itu, pemerintah Singapura juga menyiapkan instant-messaging group sebagai medium untuk berkomunikasi dengan pekerja medis terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dan komunikasi yang konsisten dari pemerintah Singapura ini berdampak pada tingginya kepercayaan masyarakat sehingga pesan atau anjuran yang disampaikan oleh pemerintah dijalankan dengan baik.

Hampir serupa dengan yang dilakukan pemerintah Singapura, Korea Selatan mengambil kebijakan membuka data COVID-19 kepada publik. Jika dibandingkan dengan pemerintah Singapura yang menyajikan data seperti umur dan gender, data yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan jauh lebih rinci dengan membuka data pergerakan pasien positif sehingga masyarakat lainnya dapat menghindari lokasi yang telah terpapar virus. 

Kemudian, pemerintah daerah diberi otoritas untuk memperingatkan masyarakat ketika ada yang terpapar virus di wilayahnya. Peringatan tersebut memuat informasi tentang umur, gender, hingga lokasi mana saja yang telah dikunjungi pasien. Dengan mengambil kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan berhasil meraih kepercayaan publik dan menghindari kepanikan di masyarakat dengan memberikan informasi terbaru secara berkala melalui konferensi pers,  situs, dan pesan singkat. Keberhasilan dari pemerintah Korea Selatan juga tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang mengikuti imbauan dari pemerintah.

Namun, langkah berbeda diambil oleh Iran, Amerika Serikat, dan Tiongkok yang memilih membatasi informasi. Ketiga negara ini, menurut data dari WHO, berada di jajaran negara yang memiliki kasus tertinggi. Beberapa pihak mencurigai total kasus sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding data resmi yang dirilis oleh pemerintah.

Pemerintah Iran, misalnya, baru mengumumkan secara resmi negaranya terjangkit virus corona setelah ada warganya meninggal dunia karena corona. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah mengetahui COVID-19 telah melanda negaranya namun menolak mempublikasikannya.

Bukan hanya menyangkal berbagai data dari negara lain, pemerintah Iran malah menempatkan aparat keamanan di berbagai rumah sakit untuk mencegah penyebaran informasi. Para pekerja medis di Iran yang membagi informasi tentang pasien yang terjangkit virus akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Pakar kebijakan-kesehatan Iran, Kamar Alaei, menyatakan bahwa pemerintah Iran memang sengaja tidak mengakui COVID-19 telah melanda negaranya karena takut akan berdampak pada partisipasi di peringatan Revolusi Iran dan pemilihan parlemen.

Ancaman penangkapan tidak hanya terjadi di Iran. Sebelum virus corona menyebar keseluruh dunia, otoritas Tiongkok pernah mengancam seorang dokter dari Wuhan yang menginformasikan pekerja medis lainnya bahwa ia menemukan virus yang mirip dengan SARS—yang belakangan diketahui merupakan virus corona.

Sejak awal Desember 2019 pemerintah Tiongkok memang telah berusaha menyembunyikan informasi dengan menghapus berbagai berita yang melaporkan adanya virus corona. Beijing juga mengusir para jurnalis dari New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, dan Washington Times yang izin kerja di wilayah Tiongkok akan habis di 2020.

Ketertutupan yang sama juga dialami Amerika Serikat. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ini (per 14 April 2020 total kasus mencapai 553.882), pemerintahnya merahasiakan hasil pertemuan dengan otoritas kesehatan yang membahas penyebaran virus hingga karantina. Para pejabat pemerintahan dari tingkat lokal hingga pusat pun menutup informasi bagi publik. 

Misalnya adalah Dewan di kota Texas yang melarang media meliput pertemuan dewan dan publik, termasuk tidak diperbolehkan untuk mengakses pertemuan tersebut secara daring. Begitupun dengan Presiden Trump yang alih-alih menyampaikan informasi kredibel kepada publik, ia malah sibuk menyalahkan media yang mengkritik kebijakannya dan berupaya mengontrol pemberitaan di media.

Apa yang berlaku itu mirip ketika terjadinya wabah Flu Spanyol pada 1918 yang diperkirakan merenggut puluhan juta hingga ratusan juta jiwa. Saat itu, media di Amerika Serikat berperan memberitakan kebohongan-kebohongan pemerintah dan media yang menyampaikan kebenaran diancam dengan Sedition Act yang bisa memenjarakan editor selama 20 tahun. 

Jadi, belajar dari negara-negara barusan, manakah yang lebih baik antara membatasi informasi atau memberikan informasi seterang-terangnya?

John M. Barry, sejarawan yang menulis buku tentang Flu Spanyol, dalam wawancaranya di The Listening Post mengatakan bahwa lebih baik “menyampaikan kebenaran” ketimbang “mengatur kebenaran”—frase yang dikatakan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. 

“Manusia jauh lebih mampu berhadapan dengan realitas ketimbang dengan imajinasi,” ujar Barry. “Seperti ketika kita menonton film horor, momen paling seram adalah sebelum monsternya muncul, sebab imajinasilah yang mengendalikan. Namun ketika monsternya muncul, kita tidak setakut seperti yang kita imajinasikan. 

“Jadi, sampaikanlah kebenaran, apapun itu. Biarkan orang menyiapkan diri,” kata Barry.