Apakah pemerintah Indonesia sedang mengikuti jejak beberapa negara yang pemerintahnya berupaya mendapatkan kekuasaan ekstra di tengah pandemik COVID-19?

Pertanyaan ini layak dimunculkan setelah kita sama-sama menyaksikan gestur represif yang beberapa kali ditunjukkan oleh pejabat publik, khususnya dalam bidang hak warga atas informasi dan komunikasi.

Dimulai dari pernyataan juru bicara presiden Fadjroel Rachman yang meminta masyarakat untuk berhenti menyampaikan kritik negatif terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Lalu disusul dengan wacana pemberlakukan status “darurat sipil”, yang membikin Presiden Jokowi punya kewenangan ekstra, seperti membatasi informasi publik, melarang pemberitaan tanpa izin, dan serta mengetahui percakapan di telepon.

Yang paling anyar adalah langkah Kepolisian Republik Indonesia yang menerbitkan Surat Telegram. Dengan dalih “demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat”, Surat Telegram ini berisi instruksi tentang penanganan penyebar hoaks, pelaku penghina presiden serta pejabat pemerintahan di ruang siber, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan daring selama pandemi COVID-19.

Apa yang sama dari pernyataan dan aturan tersebut adalah adanya potensi ancaman yang bakal melanggar hak berpendapat dan berekspresi warga, dan dalam jangka panjang itu semua bisa memperburuk iklim demokrasi. Pasalnya, aturan-aturan tersebut sangat mungkin mengkriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah atau jurnalis yang fakta dalam beritanya mungkin tidak sesuai dengan selera kekuasaan.

Scilla Alecci dari International Consortium of Investigative Journalist menulis adanya tren di mana pemerintah di beberapa negara melanggar hak dasar warga dengan dalih keamanan. Di Serbia, seorang jurnalis ditangkap polisi karena memberitakan tentang ketidaklengkapan alat perlindungan diri (APD) bagi petugas kesehatan. Di Venezuela, seorang gubernur mengancam untuk menangkap seorang reporter karena mempertanyakan kesiapan rumah sakit lewat laman Facebook-nya.

Sedangkan di Asia, ada Kamboja sebagai contohnya. Di sana, pemerintahnya telah menangkap 17 orang sejak akhir Januari 2020 karena membagikan informasi soal COVID-19. Berdasarkan laporan Human Right Watch, mereka ditangkap karena "menyebarkan berita palsu", dengan sebagian orang yang ditangkap adalah gadis 14 tahun serta anggota dan pendukung partai oposisi yang telah dibubarkan. Selain menyasar kubu oposisi, krisis COVID-19 ini digunakan sebagai alasan oleh pemerintahan Kamboja untuk menangkap warga biasa yang mengekspresikan pandangannya.

Berbeda dengan Kamboja, pemerintah India meminta pemilik dan editor surat kabar untuk “bertindak sebagai penyambung antara pemerintah dan masyarakat” serta “mempublikasi berita-berita positif dan menginspirasi”. Langkah ini menuai kritikan keras karena menempatkan media sebagai bagian dari pemerintah, alih-alih sebagai lembaga independen yang seharusnya mengawasi kerja pemerintah.

Seolah tak cukup, pemerintah India bahkan meminta Mahkamah Agung untuk melarang semua pemberitaan COVID-19 tanpa izin pemerintah. Permintaan ini untungnya ditolak.

Respons yang dilakukan pemerintah Hongaria jauh lebih ekstrim lagi. Perdana Menteri Viktor Orban diberikan kuasa untuk memberlakukan rule by decree dengan batas waktu yang tak ditentukan. Artinya, Viktor Orban boleh menciptakan produk hukum atau kebijakan baru tanpa melalui parlemen dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, parlemen Hongaria juga mengeluarkan aturan yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 5 tahun bagi mereka yang menyebarkan “kebohongan” mengenai virus corona atau tindakan mengatasinya.

Dari semua kasus di atas, kita bisa melihat bagaimana tren represi yang dilakukan pemerintah di berbagai negara dilancarkan dengan menggunakan krisis COVID-19 sebagai alibi. Dalam situasi tersebut, hak warga atas informasi dan komunikasi jadi terancam.

Padahal, terjaminnya hak atas informasi dan komunikasi adalah syarat dasar yang memungkinkan warga untuk bisa terlibat dalam urusan publik sekaligus demi menjaga akuntabilitas pemerintahan. Dalam kasus-kasus penanganan COVID-19 yang sudah ada, kita dapat melihat bahwa transparansi  pemerintah dan bebasnya alur informasi terpercaya adalah kunci untuk menangani wabah ini.

Tak jarang, opini publik justru adalah faktor pendorong penting agar pemerintah mau melakukan tindakan yang lebih serius, seperti publik Filipina yang lewat petisi daring berhasil membuat pemerintahnya melakukan tes massal, juga Inggris yang akhirnya berbalik arah dari strategi herd immunity mereka.

Di Indonesia, sialnya, ketika tulisan ini digarap sebuah kabar masuk: seseorang ditangkap dengan tuduhan menghina Presiden Jokowi.