Periode kerja Komisi Penyiaran Indonesia 2013-2016 akan segera selesai. Sebagai regulator di bidang penyiaran, kinerja KPI tentu menjadi salah satu hal penting dalam menentukan perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. Ironisnya, kinerja KPI di bawah kepemimpinan Judhariksawan periode ini bisa dibilang tidak memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan atau program kerja yang dilakukan yang kontroversial dan patut dipertanyakan. Dalam tahun satu tahun terakhir saja, setidaknya terdapat lima catatan serius.

  1. Survei Indeks Rating

    Pada 2015, KPI membuat rangkaian survei indeks kualitas siaran televisi. Survei ini telah dilakukan dalam empat periode, yakni Maret-April,Mei-Juni, Juli-Agustus, dan September-Oktober. Sebagaimana tertulis dalam laporan KPI, survei ini diharapkan bisa menjadi pedoman alternatif bagi pelaku industri televisi dalam memproduksi tayangan. Indeks kualitas dalam survei yang dilakukan di 9 kota ini (sesuai jumlah komisioner KPI) diukur berdasarkan kategori tayangan yaitu anak, komedi, budaya, religi, telewicara, variety show, infotaintment, sinetron, dan berita. 

    Ironisnya, upaya untuk menjadikan survei ini sebagai acuan bagi pelaku industri—dengan kata lain alternatif terhadap rating Nielsen—tidak menjawab problem pokok rating. Pada akhirnya, menjadi wajar jika survei yang menghabiskan biaya sampai 7 milyar dan sudah dilaksanakan 4 kali ini tidak begitu berpengaruh pada perbaikan tayangan televisi. 
     
  2. Surat Edaran Pria yang Kewanitaan

    Pada 23 Februari 2016, KPI mengeluarkan surat edaran nomor K/KPI/02/16 mengenai Pria yang Kewanitaan. Edaran ini merespon isu LGBT yang marak diperbincangkan di media. Edaran ini diskriminatif karena sama artinya dengan KPI melarang kelompok minoritas yang mestinya dilindungi hak-haknya. Dandy Laksono, anggota AJI yang ikut merancang P3SPS 2012 menyebut bahwa edaran ini menunjukkan bahwa KPI mengabaikan pasal 17 SPS yang punya semangat untuk melindungi kelompok minoritas, termasuk berdasarkan orientasi seksualnya.
     
  3. Uji Publik Perpanjanga​n Izin Siaran Televisi

    Awal 2016, KPI mengadakan uji publik yang menjadi salah satu rangkaian dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta-Induk Televisi Berjaringan. Uji publik ini baru pertama kali diselenggarakan oleh KPI dan mendapatkan dukungan publik yang cukup luas. Dalam proses ini masyarakat dipersilakan untuk memberikan saran maupun kritik mengenai stasiun televisi yang akan memperpanjang izin siarannya.

    Proses ini ditolak oleh Komisi I DPR RI, yang menyebut bahwa KPI tak punya kewenangan mengadakan uji publik. Penolakan yang sama dilakukan oleh stasiun televisi yang membingkai berita mengenai uji publik dengan nada negatif. Ironisnya, meskipun dukungan dari publik cukup besar, hasil dari uji publik sendiri tidak dijelaskan secara transparan oleh KPI. Tidak ada kejelasan hasil akhirnya seperti apa dan uji publik digunakan untuk apa. 
     
  4. Evaluasi Dengar Pendapat

    EDP adalah salah satu fase penting dalam perpanjangan izin televisi swasta. Dari proses inilah KPI akan mengeluarkan rekomendasi kelayakan perpanjangan izin siar kepada Kominfo. Semestinya, melalui proses inilah kinerja stasiun televisi selama 10 tahun dievaluasi. Sayangnya, KPI tidak terlihat serius dalam EDP (Beberapa rekaman EDP bisa disaksikan di sini). Selain penyelenggaraan yang terkesan tertutup, acara yang digelar juga menunjukkan tidak adanya evaluasi yang sistematis. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)