Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sedang berjalan di DPR dianggap mengancam independensi karya jurnalistik. Ancaman tersebut terlihat di pasal 140 draft RUU yang menyebutkan adanya kewajiban bagi media penyiaran dalam setiap isi siaran dan siaran iklannya untuk mendapatkan tanda lulus sensor dari lembaga sensor.

 “Hal ini mengindikasikan semangat RUU ini kembali ke Orde Baru yang anti kebebasan pers,” ungkap anggota AJI Indonesia Bayu Wardhana dalam konferensi pers Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (21/4). Bayu menambahkan bahwa pasal tersebut sekaligus menunjukkan kontradiksi dengan UU Pers yang dengan tegas menjamin bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.

Tendensi anti kebebasan pers juga semakin menguat jika menyimak pasal 140 ayat 4 yang menjelaskan bahwa media penyiaran dilarang untuk menyiarkan isi siaran yang tidak diajukan kepada lembaga sensor dan tidak memperoleh tanda lulus sensor. “Tanpa adanya penjelasan lebih detail tentang apa yang dimaksud isi siaran, karya jurnalistik artinya termasuk di sini. Ini tentu hal yang berbahaya jika karya jurnalistik saja harus lulus sensor,” tambah Direktur Remotivi Muhamad Heychael.

Heychael melanjutkan bahwa isi pasal ini berbeda jauh dengan apa yang sudah tercantum dalam pasal 47 UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut isi siaran yang dimaksud berbentuk film dan iklan. Perbedaan rumusan RUU yang baru dengan UU lama tersebut menunjukkan semangat yang diusung oleh para penyusunnya patut dipertanyakan.

Pakar penyiaran dan dosen Universitas Indonesia Ade Armando juga menyebut bahwa secara umum pembahasan RUU ini penuh dengan masalah dan dilakukan dengan tertutup. “Saya terlibat sebagai tim pakar pendamping pembahasan RUU Penyiaran periode DPR 2009-2014. Draft yang muncul saat itu masih menampilkan semangat demokratisasi penyiaran. Setelah DPR berganti dan tidak ada kabar, tiba-tiba muncul draft 2 Februari yang sangat buruk ini. Ada apa sebenarnya?” ungkap Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia 2004-2007 ini.

Ia menjelaskan bahwa pada periode 2009-2014 proses perumusan UU Penyiaran juga berlangsung secara transparan dengan melibatkan publik. Dengan demikian, apabila ada kritik atau kelemahan dalam beberapa poin, bisa segera diperbaiki. Namun transparansi ini tak ditemukan hari ini. Darft RUU tertanggal 2 Februari 2016 ini pun penuh dengan masalah. Ade menggarisbawahi beberapa di antaranya, yakni penghilangan pasal ihwal kepemilikan. Dalam UU Penyiaran 2002 yang berlaku hari ini menyebutkan bahwa kepemilikan lembaga penyiaran dibatasi. Namun, aturan ini tidak tertera dalam draft RUU. Hal ini tentu saja menjustifikasi monopoli kepemilikan lembaga penyiaran yang terjadi hari ini, bukan memecahnya.

Masalah lain adalah bahwa sebuah tayangan diperbolehkan untuk memuat iklan sebanyak 40% dari jam siarnya. Ini peningkatan yang sangat signifikan, karena jika mengacu pada UU Penyiaran saat ini, batas maksimal iklan adalah 20% dari jam siar program. “Dari berbagai problem yang ada dalam draft RUU ini, bau kepentingan pemodal besar sangat pekat,” ujar Ade. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)