Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang independen, dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, mempunyai sumber pendanaan yang tidak bergantung pada lobi-lobi politik serta konten yang pantas bagi publik. Harapan-harapan itulah yang menggemuka dalam diskusi  dan peluncuran buku Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi, Senin (15/02), di gedung Dewan Pers, Jakarta. “Rendahnya pengetahuan publik mengenai penyiaran publik sehingga perlu dilakukan kampanye terus-menerus mengenai penyiaran publik. Buku ini merupakan media belajar bersama yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyiaran publik,” ujar Darmanto yang merupakan Program Manajer Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) dan salah satu penulis buku tersebut.

Dewan Pengawas TVRI 2006-2011 Retno Intansi dengan mengutip pernyataan Ashadi Siregar menjelaskan ada dua substansi yang harus diperhatikan untuk membangun LPP. “Dua substansi itu dikenal sebagai basis material dan basis kultural. Basis material menyangkut teknologi dan basis kultural itu meliputi ideologi LPP, SDM, kebijakan, serta regulasi. Bila LPP hendak diwujudkan maka hal pertama yang perlu diperbaiki adalah basis kulturalnya dulu baru kemudian basis material.

Retno juga menjelaskan berdasarkan pengalamannya menjabat sebagai Dewan Pengawas TVRI, banyak kalangan baik dari pemerintahan, parlemen, masyarakat, maupun internal TVRI yang tidak memahami betul LPP secara mendalam. Padahal pemahaman ini krusial untuk membangun LPP secar kelembagaan. Bila pemahaman terkait kelembagaan tidak dipahami, maka sulit mengharapkan hasil yang diharapkan.

Buku Penyiaran Publik ini sendiri disajikan dalam format tanya jawab yang diuraikan secara singkat, sehingga pembaca bisa langsung mencari apa yang ingin ia ketahui tanpa  perlu membaca keseluruhan buku.

Praktisi kebijakan media Paulus Widiyanto mengungkapkan kritiknya terhadap isi buku. “Buku ini tidak membahas tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia. Sehingga tidak bisa melakukan studi banding terhadap regulasi yang pernah ada,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perubahan-perubahan karena teknologi, sosial, kelembagaan dan regulasi tidak bisa dihindari. Dulu lembaga penyiaran dikelola oleh negara kemudian berubah menjadi Public Service Broadcasting (PSB). Seiring dengan perkembangan teknologi, PBS kemudian bertransformasi menjadi Public Services Media (PSM). Karena itu LPP seperti TVRI harus mulai berpikir bahwa saat ini sudah memasuki era PSM. “Terdapat kecenderungan bahwa media harus mengejar orang. LPP itu harus jadi hunter. Bila tidak, penonton atau pemirsa TVRI dan RRI akan terus menurun,” ungkap Paulus.

Paulus juga membeberkan tantangan LPP agar bisa tetap independen dan tidak terjebak politik anggaran pihak eksekutif dan legislatif. Ia menunjukkan bahwa dukungan publik bisa menjadi salah satu solusi. Paulus mencontohkan bahwa, pada 2013, Rumah Perubahan pernah menggalang dukungan #SaveTVRIRRI. Menurutnya, akan lebih menarik jika dukungan tersebut dalam bentuk iuran dari warga kepada TVRI dan RRI. Ia menyatakan perlunya mengubah pola pikir dari “masyarakat sebagai penonton” menjadi “masyarakat sebagai pendukung.” Dengan demikian LPP benar-benar bisa melayani para kepentingan publik karena pembiayaannya juga berasal dari publik. Model ini lazim diterapkan di beberapa negara, NHK di Jepang adalah salah satu contoh yang berhasil.

Sementara itu Dosen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Nina Mutmainah memberikan gambaran bahwa LPP yang independen itu diperlukan agar bisa mengimbangi siaran televisi swasta. “Namun bisakah LPP memberikan ‘imbalan yang pantas pada publik?’” tanya Nina. Ia mengungkapkan bahwa mestinya TVRI mestinya punya karakter yang berbeda dengan televisi swasta, terutama dalam hal etos pelayanan publik.  

Sayangnya, hal ini belum banyak tercermin dari praktik penyiaran TVRI selama ini. Sejauh pengamatan yang dilakukan Nina sepanjang 2015 hingga 2016, TVRI mendapat teguran sebanyak 15 kali dari Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satunya sehubungan dengan pemberitaan tidak akurat TVRI dalam peristiwa bom di jalan Tamrin Januari lalu. Hal ini mestinya menjadi perhatian ke depan. TVRI sudah seharusnya menjaga etika jurnalistik yang berwibawa serta bisa menjadi contoh bagi televisi-televisi swasta lainnya, terutama ketika meliput peristiwa-peristiwa penting. (REMOTIVI/Suci Wulaningsih)