Evaluasi perpanjangan izin siar lembaga penyiaran swasta menjadi kesempatan untuk meninjau ulang dan mengembangkan tata siar di Indonesia, termasuk meninjau ulang performa KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai regulator penyiaran. Berbagai masalah perlu mulai dibenahi, dari audit terkait perilaku siar lembaga, kepemilikan, hingga penerapan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Demikian salah satu kesimpulan yang muncul dalam seminar Implementasi Undang-Undang Penyiaran, Menimbang Perpanjangan Izin Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia, Kamis (11/2), di Jakarta. “Yang diuji kali ini bukan hanya lembaga siar, tetapi juga keseriusan KPI sebagai lembaga independen,” ujar Koordinator Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) Bayu Wardhana.

Perpanjangan izin siar sendiri harus memenuhi tiga aspek: aspek konten,teknis, dan administratif. Menurut Bayu, di antara berbagai aspek yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siar (P3SPS) dan perundang-undangan, baru aspek konten program siar yang cukup banyak dipantau oleh KPI. Sementara pengawasan dan penindakan terkait aspek teknis dan administratif masih sangat kurang.

Sepanjang Oktober 2014 hingga September 2015, KPI telah melayangkan 80 peringatan kepada lembaga siar swasta yang sedang mengalami evaluasi, yaitu RCTI, TPI, Global TV, Trans TV, Trans 7, ANTV, SCTV, Indosiar, TV One, dan Metro TV. Peringatan tersebut seluruhnya terkait dengan konten program siar, seperti masalah kekerasan, konten seksual, hingga perlindungan anak.

Namun, banyak juga aspek di luar konten yang tidak mendapat perhatian dari KPI. Misalnya ketentuan bahwa lembaga siar wajib memuat minimal 60% konten hasil produksi dalam negeri, dan 10% program lokal. Kepemilikan lembaga juga diregulasi dengan konsentrasi kepemilikan jelas dibatasi dalam UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ayat 1 pasal 18. Pengawasan dan penegakan hukum dalam aspek ini seolah luput dari perhatian KPI.

KPI juga masih memiliki masalah terkait transparansi. Direktur Remotivi Muhamad Heychael mengatakan bahwa sebagai lembaga publik, berbagai data terkait aktivitas KPI seharusnya dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Namun faktanya perolehan data tersebut masih sulit, pengelolaan arsip data KPI pun sangat bisa dipertanyakan. “Ketika ditanya terkait arsip data pelanggaran lembaga siar sejak sepuluh tahun terakhir, mereka bahkan tidak punya,” tutur Heychael. Padahal arsip data ini tentu sangat penting dalam mengevaluasi perpanjangan izin siar lembaga-lembaga tersebut.

Meski demikian, inisiatif KPI  dalam menyelenggarakan uji publik terkait perpanjangan izin siar patut dipuji. Uji publik dianggap mewakili semangat demokrasi sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat luas. “Uji publik tidak melanggar undang-undang, justru memiliki dasar hukum karena sesuai dengan amanat UU 32/2002 tentang Penyiaran bahwa frekuensi yang digunakan stasiun televisi adalah sumber daya milik publik. Uji publik bisa membuat proses ini lebih transparan dan demokratis,” ujar Bayu.

Uji publik yang transparan juga penting mengingat industri penyiaran merupakan industri besar dengan banyak kepentingan ekonomi dan politis. “Jangan sampai evaluasi perpanjangan izin ini hanya jadi formalitas. Apalagi mengingat KPI menargetkan proses evaluasi ini diselesaikan dalam tempo cukup cepat,” tutur Nawawi Bahrudin, Direktur Eksekutif LBH Pers.

Uji publik juga memberi kesempatan bagi berbagai bagian dari masyarakat luas untuk terlibat lebih aktif dalam proses evaluasi. Misalnya Dewan Pers yang juga memiliki banyak catatan terkait perilaku dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga siar.

Stanley  Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers, mengatakan bahwa berbagai catatan Dewan Pers bisa menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam proses evaluasi KPI. Apalagi jika KPI memang benar tidak memiliki arsip pelanggaran lembaga siar dalam sepuluh tahun terakhir. Melibatkan berbagai bagian masyarakat secara demokratis dan transparan merupakan langkah penting untuk mengembangkan penyiaran di Indonesia. (REMOTIVI/Firman Imaduddin)