Bekerja sebagai wartawan asing di Bangkok Post merupakan pengalaman traumatik bagi Justin Heifetz. Pada Februari 2014, ia menulis artikel tentang pembukaan sebuah pangkalan kapal selam oleh angkatan laut Thailand. Ironisnya, pangkalan tersebut tidak memuat satu pun kapal selam yang beroperasi. Artikel tersebut, menurut Heifetz, tidak cukup kuat untuk menunjukkan kelemahan dalam pertahanan nasional Thailand, meskipun kritik dari berbagai ahli membuat angkatan laut Thailand terlihat konyol. Seorang laksamana muda menjadi berang karena hasil wawancaranya dengan Wassana Nanuam, wartawan militer Bangkok Post, dikutip oleh Heifetz. Karena Nanuam tidak mengakui bahwa ia telah mengutip sang laksamana, Heifetz terancam akan diperkarakan karena pencemaran nama baik.

Heifetz tiba di Thailand ketika negara tersebut tengah dilanda eskalasi politik yang dahsyat. Selama berbulan-bulan, aksi protes yang didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan terjadi di jalanan ibu kota. Meriam air, peluru karet, hingga gas air mata telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam masa eskalasi politik tersebut, tindakan represif kerap dilakukan terhadap pers atau pun individu yang berupaya mengkritik pemerintahan. Dalam artikel yang ia tulis, Heifetz mengatakan bahwa Perdana menteri Prayuth Chan-ocha melakukan propaganda mengenai bagian tertentu dari konstitusi sementara Thailand yang memberinya kekuasaan untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan yudisial, legislatif, ataupun eksekutif. Salah satu konsekuensi dari aturan ini adalah jurnalis dapat menjalani pemeriksaan, penahanan, hingga penyiksaan secara diam-diam. Catatan publik juga menunjukkan bahwa sebanyak 96 kasus pencemaran nama baik yang sampai ke persidangan berakhir dengan hukuman.

Seiring dengan dikebirinya kebebasan berpendapat, independensi media dari pengaruh politik di Thailand menjadi semakin buruk. Beberapa bulan silam, Nanuam dan Heifetz pernah meliput secara terpisah kondisi daerah Preah Vihear, mengenai perebutan sebuah kuil oleh Thailand dan Kamboja. Secara bertahun-tahun, pertarungan sengit terjadi di wilayah tersebut, dan Thailand semakin menggalakkan patroli perbatasan.

Dari sisi Thailand, Nanuam meliput kondisi damai tentara kedua negara tersebut yang bermain sepak bola dengan hangat di tengah-tengah wacana perdamaian kedua negara tersebut. Dari sisi lain perbatasan, Heifetz malah menemukan 1000 tentara Kamboja yang berjaga secara diam-diam dan hidup dalam kondisi melarat. Temuan Heifetz membuat Nanuam mendapat kritik keras mengenai kedekatannya dengan petinggi militer Thailand serta keuntungan yang ia dapatkan, seperti penampilan di televisi maupun perjalanan ke Hawaii yang dibiayai secara penuh.

Heifetz bukanlah wartawan asing pertama yang terancam kasus pencemaran nama baik. Pada 2009, wartawan lepas Erika Fry juga mendapat ancaman yang sama setelah ia menulis artikel tentang kasus plagiarisme yang dilakukan seorang pejabat negara pada disertasi doktoralnya tentang asparagus organik. Pejabat tersebut, yang secara ironis menjabat sebagai direktur Agensi Inovasi Nasional Thailand dan mengurusi kekayaan intelektual, menuntut Fry dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Setelah ia ditahan selama satu hari dan dilarang untuk meninggalkan Thailand tanpa izin pengadilan, Fry menghabiskan waktu mencari berbagai cara untuk membela diri, dari berganti-ganti pengacara hingga akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Singapura—dengan dalih hanya berkunjung selama tiga hari—kemudian memesan sebuah penerbangan ke Amerika Serikat.

Pada akhirnya, Heifetz mengambil kesimpulan bahwa permasalahan terbesar jurnalis di Thailand adalah lepas tangan para penyunting dan media ketika wartawan yang mereka naungi terancam karena karya yang ia hasilkan. Pattnapong, pemimpin redaksi Bangkok Post saat itu, mengatakan bahwa seorang penyunting telah memperingatkan Fry untuk tidak menerbitkan artikel tersebut, dengan demikian melindungi para penyunting dan Bangkok Post sendiri serta menjatuhkan kesalahan sepenuhnya kepada Fry. Dengan perlindungan yang begitu lemah kepada wartawan serta kekangan yang begitu kencang, dapatkah pers Thailand mencapai kebebasan yang ideal? (REMOTIVI/Eduard Lazarus Tjiadarma)