Tahun 2015 merupakan catatan buruk bagi demokrasi di internet. Sebanyak 45 orang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Catatan ini melanjutkan efek negatif UU ITE  yang sejak awal keberadaannya dianggap banyak pihak sebagai langkah penguasa membungkam kritik dari masyarakat.

Ironisnya, berbagai upaya untuk merevisi UU tersebut menemui berbagai hambatan.Revisi UU ITE tidak masuk dalam rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2016.Sementara masa sidang periode 2015 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berakhir pada 18 Desember 2015. Ini membuat rencana revisi UU ITE terhenti sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.  

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam diskusi tentang urgensi revisi UU ITE yang sejumlah organisasi masyarakat sipil yang diadakan di Bakoel koffie Cikini (30/11).  Direktur Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi mengemukakan bahwa saat ini terjadi kondisi status quo setelah naskah revisi UU ITE tidak diketahui keberadaannya. “Ada yang bilang naskahnya lagi di Pemerintah, Kejaksaan Agung, atau Mensesneg,” ujar Firdaus. Ketidakjelasan naskah revisi ini tentu membuat ancaman terus membayangi warga.

Damar Juniarto, koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menjelaskan bahwa jumlah individu yang terjerat UU ITE mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2008 hingga 2011, terdapat rata-rata 2 kasus per tahun. Namun angka ini melonjak berkali lipat hingga menjadi 41 kasus pada tahun 2014 dan 45 kasus pada tahun 2015. Dari total 118 kasus yang pernah terjadi, lebih dari 90 persennya merupakan kasus pencemaran nama baik seperti dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal ini memungkinkan seseorang untuk diperkarakan dengan mudah hanya karena ia mengatakan sesuatu di internet yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik orang lain.

Selain itu, Damar juga menjelaskan bahwa bukti digital yang dibutuhkan untuk memperkarakan seseorang sangat minim karena hanya berupa screenshot halaman internet yang berisi muatan yang dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan persyaratan bukti yang begitu longgar, semakin besar kemungkinan penyalahgunaan UU ITE.

Kebebasan berpendapat di internet pun semakin terancam dengan Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 yang menggolongkan pencemaran nama baik sebagai ujaran kebencian. Kontrol terhadap ujaran kebencian yang bertujuan untuk melawan radikalisme malah semakin melanggengkan penyalahgunaan tersebut.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono memberikan gambaran tentang penyalahgunaan UU ITE sebagai upaya pembungkaman kritik dengan bentuk yang berbeda yang pernah terjadi pada Orde Baru. “Dulu sewaktu Orba yang dibungkam adalah media. Kini, yang diserang adalah individu,” ujar Suwarjono.

Dengan sejumlah permasalahan yang ada, tentu revisi mendesak untuk dilakukan. Meski rencana revisi mengabur karena naskah yang tidak jelas keberadaannya, Firdaus menyebut bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan adalah upaya kolektif warga untuk memperjuangkan revisi UU ITE.  “Netizen yang harus mendesak. Jangan berharap pada DPR,” tambah Firdaus. (REMOTIVI/ Eduard Lazarus Tjiadarma)