Draft Peraturan Pedoman Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran (P3SPS) yang diluncurkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Senin lalu (10/8) disambut hangat oleh berbagai kalangan. Dalam uji publik tersebut, draft P3SPS 2015 dianggap memiliki arahan yang lebih baik daripada pendahulunya, P3SPS tahun 2012. Meski demikian, ada catatan dari beberapa pihak. Beberapa topik yang menjadi sorotan dalam draft terbaru tersebut antara lain tentang etika jurnalisme, permasalahan siaran yang bermuatan privasi, dan etika pariwara. Imam Wahyudi dari Dewan Pers memberi catatan mengenai etika jurnalisme dalam draft tersebut.

“Pada Pasal 46, jurnalisme tidak boleh berpihak. Permasalahannya, tak ada pers yang tak berpihak, minimal ia berpihak kepada masyarakat,” ujar Imam. Menurutnya, istilah yang tepat adalah independen, karena itu berarti bisa berpihak, tapi tetap memberikan ruang untuk suara yang bukan pihaknya.

Perdebatan juga terjadi ketika membahas permasalahan privasi dan persoalan publik di dalam lembaga penyiaran. Direktur Remotivi Muhammad Heychael mempertanyakan konsistensi draft terbaru dalam melindungi ruang publik dari kepentingan segelintir pihak. “Draft terbaru menyatakan kecuali persoalan pribadi menyangkut pelanggaran hukum (pasal 11), maka ia tidak boleh disiarkan, tapi ada pasal (pasal 13) yang juga mengizinkan tayangan dengan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu dengan maksimal durasi tayangan selama satu jam. Bukankah ini tidak konsisten?”

Menanggapi Heychael, juru bicara Komisioner KPI Rahmat Arifin menyebut bahwa Pasal 11 dirasa cukup untuk melindungi kepentingan publik.

Etika pariwara juga menyita fokus uji publik. F.X Ridwan Handoyo dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) memberikan masukan terkait etika periklanan di lembaga penyiaran. Ridwan mempertanyakan metode iklan antara yang built-in dan blocking time. Menurutnya, KPI harus jeli dalam melihat dua hal tersebut. Kedetilan terhadap perhitungan iklan dan etikanya hadir dalam semangat melindungi ruang publik dari privatisasi.

Masih berkaitan dengan iklan, Heychael dan Ridwan juga mempertanyakan paradigma yang dipakai KPI dalam melihat iklan built-in seperti acara-acara yang menggunakan gelas dengan logo produk tertentu. Contoh tersebut tidak dilihat KPI sebagai iklan, kecuali model iklan built-in lain yang dianggap, “menyita perhatian audiens ketika ia menonton/mendengar”.

Definisi yang dipakai dalam kategori iklan rokok berubah. Dalam draft P3SPS 2015, definisi ini hanya mencakup bentuk promosi untuk produk rokok itu sendiri. Definisi ini tak lagi mencakup materi promosi acara yang disponsori rokok yang juga diatur dalam P3SPS sebelumnya. Di luar itu, jam tayang iklan rokok tak berubah. Alasannya, “PP (peraturan pemerintah) kita memasang jam 21.30, waktu setempat, dan PP kekuatan hukumnya ada di atas (P3SPS), jadi kami tunduk pada PP,” ujar Rahmat.

Sedangkan mengenai perlindungan hewan, P3SPS mendapatkan masukan dari organisasi Profauna. “Walaupun P3SPS kali ini telah mencantumkan pelarangan kekerasan terhadap hewan, dan apa saja acara yang sering menggunakan hewan, bagi kami ini masih perlu ditambah, ” ujar Herlina Agustin, perwakilan Profauna.  Ia menambahkan perlunya  rincian lebih lanjut tentang kekerasan terhadap binatang, “misalnya dalam proses produksi tayangan yang melibatkan hewan, kita tidak tahu apakah binatang tersebut diperlakukan dengan layak. Mungkin bisa dibuat aturan, semacam disclaimer, kalau tayangannya memperlakukan hewan dengan baik.”

Draft P3SPS 2015 terbaru ini juga mulai melirik persoalan hak cipta video YouTube yang sering diunggah oleh televisi. “Soal YouTube ini kami butuh banyak masukan, khususnya dari teman-teman IT,” aku Rahmat.

Salah satu masukan antara lain datang dari Imam Wahyudi yang mengutarakan jenis lisensi creative commons yang diterapkan dalam beberapa konten YouTube. Muhamad Heychael pun memberi usulan bahwa pencantuman kredit sebuah video bukanlah pada YouTube, melainkan pada akun pengunggah video. Setelah berdiskusi panjang, KPI mencatat masukan mengenai tipe-tipe lisensi yang diberikan si pengunggah video YouTube tersebut. 

Secara umum, meskipun draft P3SPS 2015 patut diapresiasi karena kerinciannya yang lebih baik, banyak pasal di dalamnya yang lebih bernilai normatif ketimbang teknis, khususnya di SPS sebagai code of conduct. Hal ini disampaikan oleh Imam Wahyudi dan Muhamad Heychael. KPI pun tidak menyangkalnya. “Normatif di sini bertujuan agar memiliki daya jangkau yang lama,” ujar Rahmat. (REMOTIVI/Perdana Putri)