Dunia penyiaran berkembang sedemikian pesat. Maka untuk mengimbanginya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan revisi atas peraturan mengenainya bernama Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Sebagai upaya sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat atas edisi revisi ini, KPI menggelar Dialog Uji Publik pada 16 Juni 2011 yang bertempat di Gedung Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Sebagai narasumber utama, Nina Mutmainnah, Wakil Ketua KPI Pusat, memaparkan beberapa perubahan yang ada di dalam draf P3SPS 2011 ini. Pasal mengenai siaran anak, misalnya, ditambahkan satu klasifikasi baru, yakni anak usia pra-sekolah. “Karena kandungan tontonan bagi anak usia sekolah berbeda dengan usia pra-sekolah,” jelas Nina.

Hal mengenai iklan tertuang dalam pasal yang membatasi penayangan iklan niaga sebanyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Program siaran iklan niaga ‘terselubung’, seperti iklan built in yang kerap masuk dalam tayangan infotainmen, juga masuk dalam hitungan prosentase tersebut.

Upaya revisi juga terlihat dari pengkategorian tayangan faktual dan non-faktual yang diubah menjadi kategori tayangan jurnalistik dan non-jurnalistik. Selain itu juga terdapat pasal baru mengenai Program Layanan Publik dan Sanksi Denda. Program Layanan Publik akan memberi kewajiban kepada lembaga penyiaran untuk menyediakan ruang dan memproduksi tayangan yang melayani kepentingan publik. Ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat. Sedangkan Sanksi Denda mengatur secara tegas besaran denda kepada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS.

Sebagai penanggap, hadir Roy Thaniago dari Remotivi dan Pinckey Triputra dari FISIP UI. Baik Roy maupun Pinckey mengapresiasi perubahan dalam P3SPS ini. Lebih lanjut Roy memaparkan beberapa masukan seperti perlu adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai pelibatan hewan dalam tayangan televisi. Juga Roy mengingatkan bahwa sosialisasi P3SPS ke publik, terutama dalam bentuk yang lebih populer dan aplikatif, agar ditambahkan sebagai bentuk kewajiban KPI.

Semakin meningkatnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap P3SPS, maka akan semakin maksimal pula peran serta masyarakat dalam memperbaiki kualitas tayangan yang ada sekarang ini. “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif sebagai pemantau di rumah,” kata Roy seusai acara.

Di sisi lain, Pinckey mengingatkan agar P3SPS ini jangan dianggap sebagai pemisah antara KPI dengan para pelaku media siar. Ia berharap, seyogyanya P3SPS ini menjadi standar untuk meningkatkan kualitas tayangan.

Selain dari dua penanggap, tak sedikit dari peserta yang dengan antusias menyuarakan pendapatnya. Seperti dari perwakilan GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia) yang mengeluhkan beberapa pasal terkait pembatasan iklan rokok yang semakin ketat. Namun kemudian dibantah oleh perwakilan dari Komnas Anak yang mengatakan bahwa UU Bea Cukai dan UU Kesehatan bisa dipakai sebagai payung dalam penerapan pasal iklan rokok di P3SPS.

Kesan lain yang tertangkap dari peserta yang memadati ruangan diskusi adalah apresiasi yang mendalam kepada KPI atas aturan-aturan baru dalam P3SPS ini, dan berharap penerapannya dapat berjalan dengan tegak.

Ke depannya, Dialog Uji Publik ini akan digelar di beberapa kota lain untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat yang ingin berpartisipasi memberikan masukan, dapat mengirimkan pendapatnya melalui revisip3sps@kpi.go.id.(Remotivi/Ambar Arum)