"Saya tidak anti televisi besar. Yang saya minta adalah (sistem yang) adil,” seru Ade Armando memulai diskusi bukunya, Televisi Jakarta di Atas Indonesia, pada 27 Juni 2011 di Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan (UPH), Semanggi, Jakarta Selatan.

“Sistem yang ada ini salah. Sistem yang harusnya diterapkan di negara kita adalah sistem televisi berjaringan,” lanjutnya. Menurut Ade, sistem pertelevisian kita adalah sistem sentralisasi Jakarta, yang hanya menguntungkan rakyat Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia, khususnya di luar Jakarta, dipaksa menonton siaran dari Jakarta, yang sebetulnya tidak membawa manfaat apapun bagi mereka, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Televisi terestrial bersiar dengan medium frekuensi milik rakyat yang ketersediaannya terbatas. Namun hanya sepuluh stasiun swasta Jakarta saja yang menggunakannya untuk bersiar ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga masyarakat di luar Jakarta hanya menjadi penonton. Hal ini, salah satunya, hanya akan membawa keuntungan ekonomi kepada Jakarta. Maka itu, menurut Ade, cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah besar ini adalah meniru negara lain seperti Amerika Serikat yang menerapkan sistem berjaringan.

Tantowi Yahya, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus praktisi televisi yang juga menjadi salah satu narasumber mengatakan  bahwa, kesalahan desain perekonomian Indonesia adalah yang menjadi akar permasalahan sistem pertelevisian yang berantakan. Karena tujuh puluh persen uang beredar di Jakarta, maka semua orang berlomba-lomba datang ke Jakarta dan akhirnya menyebabkan sumber daya manusia yang terbaik terkumpul di sana. Hal ini yang kemudian memunculkan beragam implikasi, termasuk yang terjadi pada dunia penyiaran Indonesia.

Tantowi juga mengatakan, idealnya, hanya TVRI yang boleh merangkul audiens secara nasional. Tidak dengan televisi swasta, yang harus dibatasi penyiarannya, sebagaimana yang sudah terkandung dalam Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Namun, tampaknya, undang-undang tersebut belum mengakomodir semua hal yang dibutuhkan, sehingga karenanya, Komisi I DPR merevisi peraturan yang tidak pernah terlaksana hingga sekarang ini.

“Saat ini di Komisi I sedang digulirkan undang-undang yang disebut dengan undang-undang multimedia,” ujar Tantowi. Undang-undang ini, ia menjelaskan, akan mencakup undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, dan undang-undang mengenai IT. Undang-undang inilah yang akan menjadi pengawas sistem penyiaran Indonesia.

Hadir pula Tjipta Lesmana, sebagai pembicara kunci. Kepala jurusan komunikasi paska sarjana UPH ini mengatakan, harus ada perubahan yang radikal terhadap sistem penyiaran Indonesia. Menurutnya, Jakarta terlalu memonopoli dunia pertelevisian.

Ade Armando pun berharap, semoga bukunya itu menjadi penting dan berguna bagi masyarakat. (Remotivi/Indah Wulandari)