Judul Buku
Sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan, 1855-1913.

Judul bahasa Inggris
The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)

Penulis
Ahmat B Adam

Tahun
2003 (versi bahasa Inggris terbit 1994)

Penerbit
Hasta Mitra (versi bahasa Inggris diterbitkan oleh Cornell Southeast Asia Program)

Halaman
345 halaman (versi bahasa Inggris 197 halaman)

 

Judul Buku
Sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan, 1855-1913.

Judul bahasa Inggris
The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)

Penulis
Ahmat B Adam

Tahun
2003 (versi bahasa Inggris terbit 1994)

Penerbit
Hasta Mitra (versi bahasa Inggris diterbitkan oleh Cornell Southeast Asia Program)

Halaman
345 halaman (versi bahasa Inggris 197 halaman)

 

Buku ini hadir dalam Bahasa Indonesia pada 2003, sembilan tahun dari penerbitan pertamanya dalam Bahasa Inggris. Namun usia buku yang dalam dalam Bahasa Inggris berjudul The vernacular press and the emergence of modern Indonesian consciousness (1855-1913) ini jauh lebih uzur lagi. Buku ini berasal dari disertasi Ahmat Adam di University of London, yang diselesaikan 32 tahun lalu. Jadi, ini buku “jadul”. Sayangnya, selama 32 tahun ke belakang, tidak ada karya baru mengenai sejarah pers yang mendebat atau melanjutkan misi buku ini. Oleh karenanya buku ini harus terus diperkenalkan, agar banyak sejarawan tergerak melanjutkan misi buku ini.

Buku ini mengisahkan bagaimana pers bumiputera lahir dari ekspansi kolonial Eropa dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya: misionari, lahirnya kota-kota kosmopolitan yang menciptakan urbanisasi, dibangunnya sistem komunikasi dan transportasi modern, pendidikan modern, maraknya kebutuhan beriklan, dan, yang paling penting, berkembangnya Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Proses modernisasi yang terjadi di tanah Hindia Belanda ini melahirkan dua hal yang mengancam otoritas kolonial itu sendiri: gerakan pers lokal dan rasa kebangsaan. Pendeknya, buku ini mengisahkan posisi sentral pers berbahasa melayu dan insan-insannya dalam kelahiran bangsa Indonesia.

Buku ini dimulai dengan kisah singkat perkembangan pers sejak kedatangan VOC sampai tahun 1855. Pada era ini, semua surat kabar di Hindia Belanda menggunakan bahasa Belanda. Pada 1855, surat kabar berbahasa Jawa lahir, diikuti oleh surat kabar berbahasa Melayu satu tahun kemudian. Sejak 1860-1880, seiring dengan privatisasi, pers perlahan berubah orientasi dari misionaris menjadi komersial. Privatisasi pers ini juga mengubah pemaknaan pers, dari semata-mata sarana komunikasi massa resmi pemerintah, menjadi sarana pertukaran wacana publik.

Berkembangnya Bahasa Melayu menjadi lingua franca membuka peluang bagi kaum Indo dan Tionghoa untuk berperan lebih signifikan dalam pergaulan masyarakat kolonial (hal. 9-10). Setelah 1855, kaum Indo, menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama, menyebarkan sentiment nasionalis mereka (hal. 38). Selain itu, pada akhir abad ke-19, kaum Tionghoa menggunakan surat kabar sebagai sarana membangun rasa kebangsaan, karena dipicu oleh pengakuan para kolonialis Eropa terhadap Jepang sebagai negara maju (hal. 104).

Adam berargumen bahwa lahirnya gerakan pers dan kebangsaan kaum Indo dan Tionghoa adalah salah satu pemicu lahirnya gerakan pers dan rasa kebangsaan bumiputera. Aspek pendorong lain adalah pendidikan kolonial yang penuh dengan jargon tentang kemajuan, sehingga kaum muda yang terdidik secara modern kemudian muncul di laman-laman surat kabar meneriakan ajakan menuju kemajuan (hal. 22, 80).

Buku ini menampilkan Abdul Riva’i sebagai aktor utama bumiputera yang terpengaruh oleh gerakan kaum muda Tionghoa untuk meneriakkan kemajuan dan mengajak kaum muda terdidik untuk menjadi manusia modern (hal. 105). Ketika pada 1905 Riva’i mengemudikan Bintang Hindia, sebuah surat kabar yang didanai oleh pemerintah kolonial, ia memperkenalkan istilah “kaum muda”. Istilah ini, menurut Riva’i, merujuk pada kaum yang mengejar pendidikan modern, yang ia namakan kaum “bangsawan kapikiran”. Kaum ini beroposisi dengan kaum “bangsawan usul”, kaum darah biru yang saat itu malas mengejar pendidikan modern.  Istilah kaum muda ini kemudian menjadi identitas aktivis pergerakan di Hindia Belanda (hal. 138).

Buku ini diakhiri dengan cerita mengenai aktivisme Tirto Adhi Soerjo, bumiputera pertama yang mendirikan perusahaan pers dan mendirikan organisasi modern, serta bagaimana semangat Tirto diwarisi oleh generasi Mas Marco Kartodikromo (hal. 111-165). Pada 1913 Marco mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB), sebuah organisasi jurnalis bumiputera. Bagi Adam, lahirnya IJB adalah akhir dari sejarah awal pers di Hindia Belanda (hal. 176).  Menurut Shiraishi (1990), tahun 1913 adalah era perang suara. Pada era ini, pers bumiputera tumbuh tidak terbendung. Bukan hanya memerangi suara kalangan Eropa, para bumiputera pun berperang suara di antara mereka sendiri. Inilah era ketika pers berubah dari alat komunikasi kaum modern, menjadi alat perang ideologi antar orang modern.

Buku ini teramat penting terutama karena ia membuka jendela bagi peneliti masa depan untuk meneliti berbagai aspek dari pers dari era 1855-1913. Buku ini menyediakan survey yang cukup detil mengenai surat kabar, siapa yang mengemudikannya, tema utama editorialnya, etnik dan agama para jurnalis dan pembacanya, serta garis politik mereka. Informasi ini bisa sangat berguna bagi peneliti bidang media, komunikasi, kajian sosial-politik, dan tentu saja sejarah, untuk meneliti bukan sekedar sejarah pers, namun juga berbagai isu sosial dan budaya, seperti masalah kelas, gender, etnisitas, kolonialisme, dan lain sebagainya.

Selain itu, buku ini mengacak untuk melacak akar nasionalisme ke-Indonesiaan pada abad ke-19. Adam meminjam konsep nasionalisme dari Benedict Anderson yang menekankan peran pers dan lingua franca dalam pembentukan imaji kebangsaan. Oleh karenanya, Adam menentang anggapan umum bahwa nasionalisme ke-Indonesiaan berawal dari organisasi modern seperti Boedi Oetomo atau Sarekat Islam. Bagi Adam, bangkitnya perasaan ke-Indonesiaan juga merupakan hasil dari interaksi dinamis kalangan bumiputera dengan pejabat Eropa, seperti Tirto Adhi Soerjo dan Abdul Riva’i yang mendapat dukungan politik dari Gubernur Jenderal van Heutsz, dalam bingkai politik asosiasi yang merupakan bagian dari kebijakan politik etis (hal. 101). Jadi, Adam tidak melihat rasa kebangsaan Indonesia lahir tiba-tiba dalam diri kaum bumiputera, namun lahir dari interaksi bumiputera dengan teknologi modern, dalam hal ini teknologi percetakan dan bahasa surat kabar.

Meski demikian, berbagai pertanyaan kritis bisa kita ajukan atas buku ini. Misalanya, anggapan buku ini yang melihat modernisasi bumiputera, gerakan pers bumiputera, dan rasa kebangsaan ke-Indonesiaan sebagai merupakan warisan langsung budaya Eropa (hal. 181). Oleh karenanya, menjadi modern adalah menjadi Eropa. Pandangan ini tidak terlalu meyakinkan, mengingat pada dekade 1910an, berbagai organisasi Islam bermunculan dan membawa gagasan-gagasan modern dari Timur Tengah. Selain itu, gerakan bumiputera modern yang menolak dominasi budaya Eropa juga lahir pada tahun 1900an, seperti Boedi Oetomo. Menjadi modern, oleh karenanya, bisa dilakukan dengan beragam cara.

Pengaruh buku ini bisa jadi terlalu besar bagi penulisan sejarah pers Indonesia, atau bahkan “overrated”. Pengaruh besar buku ini sering kita dengar di setiap perayaan Hari Pers Nasional ketika para sejarawan meributkan kapan Hari Pers Nasional yang sejati. Ada pihak pendukung hari jadi PWI sebagai tonggak penentuan Hari Pers Nasional, dan ada pula yang mengusulkan hari lahir Tirto Adhi Soerjo, atau hari berdirinya Inlandsche Journalisten Bond, sebgai momen yang lebih layak dijadikan Hari Pers Nasional. Semua pihak yang berdebat mengadopsi pendekatan yang Ahmat Adam pakai, yakni melihat sejarah pers hanya dari satu sudut pandang: nasionalisme. Penulisan sejarah pers akhirnya sekedar mencari tokoh-tokoh heroik di masa lalu.

Sudah saatnya sejarah pers dibebaskan dari beban sebagai pelayan sejarah versi nasionalis yang romantik itu. Banyak mendasar yang luput dari pengamatan Ahmat Adam, dan masih menunggu untuk dituliskan oleh sejarawan pada masa mendatang, semisal definisi jurnalisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang tentu saja sangat berbeda dengan jurnalisme saat ini. Kita bisa juga menelusuri bagaimana kemunculan teknologi komunikasi baru mengubah jurnalisme dan pers, misalnya ketika telepon dan radio hadir di tanah koloni. Pendeknya, sejarawan dan ilmuwan sosial yang menggunakan metode sejarah harus beranjak dari pendekatan sejarah politik dalam menelaah pers dan membuka diri pada pendekatan sejarah sosial, sejarah budaya, sejarah intelektual, dan bahkan sejarah mikro yang fokus pada hal-hal remeh temeh seperti pena dan mikrofon. Meneliti sejarah pers, jurnalisme, dan media di masa kolonial mungkin bisa memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Nusantara menghadapi dan mengadopsi teknologi baru untuk kemudian mereka gunakan sebagai sarana pendorong perubahan sosial. []


Pustaka

Takashi Shiraishi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa (1912-1926). Pustaka Utama Grafiti