Sabtu pagi (17/9), media sosial diramaikan dengan potongan gambar dari tayangan CNN Indonesia. Isinya, atlet renang Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat yang sedang berlatih di kolam renang dengan seluruh bagian tubuhnya disamarkan. Hanya wajah dan rambutnya yang terlihat jelas. Potongan gambar tersebut menjadi viral dengan berbagai komentar menyayangkan penyamaran gambar.

CNN Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera disalahkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.  KPI mengelak. Melalui pernyataan di akun Facebook-nya, koordinator bidang isi siaran KPI Hardly Stefano menyebut bahwa penyamaran gambar tersebut bukan wewenang lembaganya sembari menyatakan bahwa, jika tayangan dilakukan di kolam renang, mestinya stasiun televisi bisa “terlebih dahulu meminta subyek memakai handuk”. 

Pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari kemudian meminta maaf atas tayangan tersebut. Dalam rilis, ia menyebut bahwa ada rentang interpretasi yang luas dalam menafsirkan aturan KPI mengenai larangan eksploitasi tubuh perempuan. “Kami telah menjalin komunikasi dengan KPI untuk menindaklanjuti hal ini dengan melakukan diskusi dan rencana kegiatan sharing bersama KPI,” tambahnya.

Kasus pengaburan gambar ini sebenarnya bukan hal baru. Seperti disebut Titin, ruang interpretasi yang luas dari aturan KPI menjadi salah satu penyebab. Dengan berulangnya kasus serupa, ia menunjukkan proses komunikasi yang tersendat antara KPI dan lembaga penyiaran dalam hal sensor atau pembauran gambar.

Ironisnya, pendekatan komunikasi atau pembinaan justru menjadi salah satu yang diandalkan KPI ketika berbicara tentang pelanggaran isi siaran oleh stasiun televisi. Alih-alih menggunakan pendekatan sanksi, regulator penyiaran ini mencoba memposisikan diri sebagai mediator. Hardly, dalam diskusi yang diadakan Aliansi Jurnalis Indonesia (5/8), menyebut selama ini tekanan atau teguran belum ada impact-nya. “Jadi harus ada upaya persuasif,” ungkapnya.   


Megaratna Juwita, asisten Agataha Lily komisioner KPI periode 2013-2016, menceritakan bahwa KPI periode lalu banyak menggunakan pendekatan pembinaan dalam upaya menjaga kualitas tayangan. Juwita menjelaskan bahwa langkah pembinaan itu dilakukan KPI, apabila peraturan di Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3SPS) tidak terdapat  aturan menyangkut seperti konsep acara.

Lebih lanjut, Mega menyebut tentang kasus iklan Perindo yang ramai diperbincangkan publik. Atas keresahan tersebut, KPI pun sempat memanggil stasiun-stasiun televisi di bawah naungan grup MNC, seperti MNC TV, RCTI, dan I-News. KPI pun melakukan diskusi lembaga pihak penyiaran di awah grup MNC tersebut. “Kita (KPI) memang harus menindaki pengaduan masayarakat meski tidak bisa kita ditindak melalui sanksi yang ada di P3SPS,” ujarnya. “Setahu saya setelah pertemuan itu sudah banyak pengurangan (durasi iklan), jadi sebenarnya sudah ada sikap dari KPI,” lanjut Mega. 

Dalam jangka waktu  28 Januri 2016 sampai 3 Februari 2016, Remotivi menemukan total waktu iklan Partai Perindo diputar selama 2.520 detik, baik di Global TV, maupun MNC TV.  Dalam jangka waktu yang sama  kedua stasiun televisi juga memberitakan Partai Perindo sebanyak lima kali. Ironisnya, meski sudah banyak protes masyarakat, KPI sangat lamban dalam menyikapi iklan Perindo ini. KPI baru mengambil tindakan berupa peringatan tertulis pada 17 Oktober 2016, meski pada 20 Oktober 2015 lalu Rapotivi telah menghimpun 102 aduan publik terkait iklan tersebut yang telah diteruskan pada KPI.

Langkah pembinaan atau “dialogis” yang disebut Mega pun senada dengan persentase tingginya tindakan (peringatan, imbauan dan segala jenis sanksi) yang dilakukan KPI kepada stasiun TV dari tahun ke tahun, terutama tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun 2014, KPI mengeluarkan 208 tindakan. Di tahun 2015, keseluruhan jumlah tindakan meningkat menjadi 383.

Namun, kenaikan tersebut disebabkan pula oleh peningkatan tindakan non-sanksi administrartif (seperti peringatan dan imbauan). Pada 2015 KPI mengeluarkan 126 tindakan non-sanksi administratif. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2014, yang sejumlah 57 sanksi non-administratif dari total 208 tindakan.

Ketika ditanya terkait metode pembinaan atau proses komunikasi KPI dan lembaga penyiaran, Gilang Iskandar, Corporate Secretary EMTEK yang membawahi SCTV dan Indosiar, menyebut bahwa proses komunikasi dengan komisioner KPI berjalan dengan baik. Ia menyebut bahwa alih-alih memberi sanksi atas tayangan, banyak hal yang bisa dilakukan secara informal.

“Teguran (dari KPI) bisa berdampak positif.  Tapi kita agak khawatir dengan mekanisme satu aduan, langsung diproses. Kita keberatan, karena terus terang saja dalam kompetisi gini, segala hal bisa terjadi,” ujar Gilang.

Namun, dosen komunikasi Universitas Indonesia Nina Armando menilai bahwa KPI seharusnya tetap menjalankan tugas sesuai fungsinya. Menurutnya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, wewenang KPI adalah membuat pedoman yang berlaku, membuat standar program siaran, mengawasi penerapannya, memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Komisioner KPI 2010-2013 ini sendiri menyangsikan istilah “pembinaan” karena khawatir istilah tersebut memiliki implikasi hubungan yang berbeda antara regulator dan lembaga penyiaran.

Lebih jauh, ia berpendapat bahwa hubungan KPI dan lembaga penyiaran adalah sebagai regulator yang mengatur dan lembaga penyiaran sebagai pihak yang diatur. “Jadi ada sejumlah aturan yang ditegakkan kepada lembaga penyiaran dan harus harus dijalankan. Ketika ada pelanggaran, maka yang berwenang memberikan sanksi jika dilanggar itu adalah KPI,” pungkasnya. (REMOTIVI/Johanes Hutabarat)