Tahun 2016 akan menjadi periode penting bagi perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. Beberapa agenda penting dilakukan di tahun ini dan akan menentukan wajah dunia penyiaran di tahun-tahun yang akan datang. Jika mengacu para Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo, penyiaran menjadi salah prioritas untuk dikerjakan. Pada tahun ini kita akan melihat apakah hal tersebut benar-benar menjadi prioritas atau hanya menjadi angin lalu. Beberapa agenda penyiaran yang mesti dicermati di tahun ini di antaranya:

Revisi Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Penyiaran no 32 tahun 2002 menjadi landasan bagi sistem penyiaran yang ada di tanah air. Setelah berkali-kali gagal diselesaikan pembahasannya, rancangan revisi UU Penyiaran masuk dalam Pogram Legislasi Nasional 2016. Problemnya, Undang-undang ini sendiri mengandung sejumlah kelemahan sehingga perlu untuk segera direvisi. Beberapa poin yang krusial untuk dibahas di antaranya mengenai isu penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), juga isu lembaga penyiaran publik dan komunitas.

Pemilihan Komisioner Baru Komisi Penyiaran Indonesia

Masa jabatan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia 2013-2016 akan selesai tahun ini. Pada periode pemilihan komisioner tahun 2013 lalu, banyak indikasi pelanggaran dalam proses pemilihan bahkan yang dimulai sejak pemilihan panitia seleksi. Proses yang bermasalah sejak awal ini membuat calon-calon yang punya kompetensi justru tidak lolos. Investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo menunjukkan bahwa intervensi politik kentara dilakukan untuk mengamankan kepentingan industri televisi.  Dengan pengalaman tersebut, tahun ini proses pemilihan mesti mendapatkan perhatian secara ketat dari publik karena lemah atau tidaknya KPI akan ditentukan juga oleh siapa yang menjadi komisionernya.

Perpanjangan Izin Televisi Swasta

Aturan UU Penyiaran no 32 tahun 2002 menyebut bahwa izin penyelenggaraan penyiaran televisi swasta diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Tahun 2016, izin tersebut akan diperpanjang lagi dan saat ini sedang berlangsung proses uji publik di mana KPI meminta pendapat masyarakat terkait stasiun-stasiun televisi yang akan memperpanjang izin. Dari proses perpanjangan izin ini bisa dilihat apakah regulator penyiaran bersungguh-sungguh mendengar masukan dari publik atau tidak.

Ada banyak masukan yang semestinya dicermati mengingat banyak penyelewengan yang dilakukan oleh stasiun televisi termasuk penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan pemilik media. Tahun 2014 lalu misalnya, banyak desakan dari masyarakat yang menuntut izin beberapa stasiun televisi dicabut.  

Digitalisasi Televisi

Cepat atau lambat perubahan teknologi dalam lanskap industri penyiaran akan terjadi. Digitalisasi televisi juga akan menjadi perhatian terutama karena tidak ada payung hukum yang jelas setelah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi digital dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara 5 Maret 2015 lalu. Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu memformulasi digitalisasi dengan tetap berpegang pada prinsip demokratisasi penyiaran karena teknologi digital tidak serta merta membatalkan Sistem Siaran Berjaringan dan pembatasan kepemilikan. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)