Sembilan belas tahun sudah berlalu sejak wartawan Bernas Muhamad Syafrudin, atau yang biasa dipanggil Udin, terbunuh. Ujung pangkal kasus ini masih gelap. Berbagai tim investigasi independen sudah dibentuk, namun aparat kepolisian terkesan enggan menuntaskannya.

“Dalam kasus kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap jurnalis, ada pola yang jelas di mana impunitas diberlakukan kepada para pelakunya,” ujar Aryo Wisanggeni, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Pernyataan ini ia lontarkan dalam seminar bertajuk “Menghentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Penuntasan Kasus Udin” di Yogyakarta (21/8).

Aryo juga menunjuk kasus pembunuhan jurnalis lain, di antaranya pembunuhan Agus Mulyawan di Timor Timur pada 1999. Agus merupakan wartawan Asia Press yang saat itu sedang meliput berlangsungnya Jajak Pendapat. Sampai saat ini, para pelaku penembakan tidak pernah diadili. Kasus lainnya terjadi di Aceh tahun 2003. Wartawan RCTI Ersa Siregar tewas tertembak. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu saat itu mengakui bahwa peluru yang menewaskan Ersa Siregar merupakan peluru milik TNI. Namun hingga hari ini, proses hukum yang jelas masih belum dilakukan.

Siti Noor Laila, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga hadir dalam seminar tersebut menambahkan bahwa jurnalis memang dalam posisi rentan. “Jurnalis termasuk dalam posisi sebagai human rights defender. Dengan posisinya yang strategis untuk memberitakan informasi, potensinya sebagai sasaran kekerasan berbagai pihak juga semakin tinggi,” ujarnya.

Laila menambahkan bahwa potensi ancaman kekerasan menjadi semakin tinggi jika melihat berbagai peristiwa yang terjadi politik beberapa waktu belakangan. Upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP, pasal karet dalam UU ITE dan kriminalisasi anggota lembaga negara yang bersikap kritis, menambah ancaman ini. Ia memberi contoh kriminalisasi terhadap KPK dan gugatan kepada Komnas HAM beberapa waktu lalu. Menurut Laila, ada kecenderungan bahwa apa yang terjadi belakangan membuat situasi akan kembali seperti di era Orde Baru.

Sementara itu, menanggapi masa depan penuntasan kasus Udin, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyebutkan perlunya sinergi berbagai lembaga. Hal itu untuk memastikan agar penegak hukum yang memiliki instrumen kekuasaan mau menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat publik tetap mengingat kasus ini adalah dengan menjadikan Udin sebagai tokoh pers. “Tapi harus ada riset terlebih dahulu, apakah pantas atau tidak. Karena seorang tokoh harus bisa menjadi inspirasi dan teladan,” ungkap Imam. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)