Tak ada angin tak ada hujan, tapi listrik mati dan jaringan internet terputus malam itu di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sebelumnya, selepas magrib warga dibikin geger oleh informasi yang tak jelas sumbernya: Senin, 7 Februari 2022 akan dilakukan pengukuran tanah untuk penambangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama aparat kepolisian. Lantaran sumber informasinya tak jelas, warga berkesimpulan informasi tersebut tak valid.

Keesokannya, listrik hidup dan jaringan internet kembali normal. Tapi, Nurul—bukan nama sebenarnya—kaget melihat group Whatsapp selepas mengisi baterai gawainya. “Polisi sudah bersiaga di lapangan kecamatan kata informasi di grup,” katanya yang bikin kaget. Ia bergegas mandi dan bersiap ke perbatasan desa untuk mengonfirmasi informasi tersebut dan berkoordinasi dengan teman-temannya untuk meresponsnya.

Selepas mandi, Nurul dibikin kaget lagi. Polisi sudah masuk desa dan menyita telepon genggam warga. “Dari grup warga diminta untuk menyembunyikan handphone dan mencari tempat aman,” katanya menjelaskan situasi merangseknya aparat kepolisian di Wadas pada Senin, 7 Februari 2022.

Nurul bingung. Tanpa telepon genggam, bagaimana ia akan mendokumentasikan polisi merangsek ke desanya? Jarak rumahnya yang dekat lokasi rencana pertambangan dengan perbatasan desa tempat polisi mulai menyatroni rumah warga sekitar 5 km. Jika mau mendokumentasikan, pilihannya hanya ke perbatasan dengan motor atau berjalan kaki. Bila naik motor, ia akan memancing perhatian polisi, tapi berjalan kaki mengendap-endap lewat perkebunan pun bukan pilihan yang strategis.

Ia putus asa dengan pilihan yang ada. Akhirnya, keputusannya adalah tetap sendirian di dalam rumah. Menunggu sambil memperhatikan situasi yang ada.

Selang satu jam kemudian, polisi mulai merangsek dusunnya. Dari balik jendela, ia melihat puluhan polisi bersenjata memaksa masuk rumah warga yang terkunci, mendobraknya, dan mencari penghuninya. Untungnya tetangganya sudah di tempat yang aman. Tak ambil pikir panjang, ia mendokumentasikan kekerasan polisi tersebut. “Sambil sembunyi di balik gorden, aku ambil video itu diam-diam biar engga ketahuan,” tuturnya.

Selepas mendapatkan dokumentasi, ia bergegas pergi sambil mengendap-endap bak maling padahal dari rumahnya sendiri. Marah, cemas, takut, bingung campur aduk di dalam dirinya. Sesampainya di lokasi aman, ia mencari sinyal internet untuk mengunggah video tersebut di kanal media sosial warga Wadas yang sudah dua tahun ia kelola bersama teman-temannya.

 

Media Sosial Corong Suara Warga

Tak ada lima menit berlalu, Nurul mendapati berbagai macam respons dan reaksi yang ditunjukan oleh warganet atas unggahannya. Videonya menyebar luas, disukai belasan ribu dan mendapat retweet ribuan orang. Sekelebat baca, warganet ikut marah seperti yang dialaminya. Tak mau terpancing emosi lagi, ia mematikan telepon genggamnya lantas menenangkan diri.

Selepas tenang saat adzan dzuhur berkumandang, ia memeriksa pemberitaan terkait kekerasan polisi pada warga desanya. Membaca pemberitaan yang ada, perasaan campur baur kembali meliputinya. “Jelas polisi yang melakukan kekerasan tapi beritanya bilang warga yang berulah bawa senjata tajam, menerikkan sholawat perang, melawan polisi,” katanya jengkel.

Pemberitaan media memang menyudutkan warga. Terlihat dari pilihan narasumber yang digunakan, dari Polres Porwojo, Polda dan Gubernur Jawa Tengah hingga Mabes Polri dan Kemenpolhukam. Dari pihak warga paling banter hanya LBH Yogyakarta yang dijadikan narasumber. Strategi ini umum digunakan media saat memberitakan konflik agraria.

Minimnya ruang yang diberikan media pada warga korban pembangunan untuk bersuara bukan hal baru. Penelitian Kamil Alfi Arifin pada pemberitaan pembangunan bandara di Yogyakarta menunjukkan hal serupa. Framing pemberitaan yang digunakan juga demikian, mengecilkan kehidupan dan ekologi yang diusahakan warga. Bahkan, media tak segan menunjuk mereka yang menolak pembangunan sebagai provokator anti-nasionalisme.

Kondisi media yang seperti itu membuat berbagai gerakan akar rumput menggunakan media sosial sebagai corong suaranya. Pengelolaan media sosial warga juga berkontribusi memperkuat solidaritas publik luas. Seperti yang dikemukakan Bennet dan Segerberg (2013), media sosial memfasilitasi connective action sehingga publik dapat menyuarakan pendapat, bersolidaritas, hingga mendapat panggung mengubah kebijakan.

Begitu juga yang diniatkan warga wadas ketika menjadikan media sosial sebagai corong suara mereka. Tak tanggung, Nurul menyebutkan TikTok, Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter digunakan agar suara penolakan pertambangan di desanya kian meluas. Semakin luas penolakan, Nurul yakin, harapan desanya tetap lestari dan sejahtera semakin tinggi.

 

Peretasan hingga Pemutusan Akses Internet jadi Tantangan

Setelah tiga malam selama 7-9 Februari akses internet di desanya diputus, Nurul dibuat jengkel lagi. Pada Kamis, 10 Februari, akun Twitter yang dikelolanya diretas. Sebelumnya, selama hari-hari pengukuran tanah yang diwarnai kekerasan polisi di desanya muncul akun kloningan yang mengatasnamakan warga Wadas mencoba mengkriminalisasi dengan doxing.

“Semua itu usaha untuk melemahkan gerakan warga,” katanya. Ia tak ciut oleh serangan-serangan siber itu. Dibantu solidaritas lain, akun Twitter warga Wadas dapat dipulihkan dengan bonus centang biru tanda terverifikasi dari Twitter.

Direktur SAFEnet Damar Junianto menilai serangan siber tersebut dilakukan secara sistematis untuk mendistorsi informasi yang ada. Dari cap hoax yang tak berdasar hingga penggunaan selebaran, Damar menyebut kepolisian berperan besar. Selain itu, pemadaman listrik dan pemutusan internet, menurut Damar, jadi tren cara yang digunakan penguasa untuk membendung informasi dan kritik publik.

Tak hanya di Wadas, hal serupa juga dialami warga Bara-Baraya, Makassar. “Dulu ada intimidasi dari intel polisi pada pengelola akun Facebook kami,” kata Fatin—bukan nama sebenarnya—pengelola media sosial warga Bara-Baraya dan korban rencana penggusuran Kodam VII Wirabuana, Sulawesi Selatan. Akibatnya, warga pengelola tak mau lagi memegang akun media sosial mereka dan Fatin langsung turun tangan.

Sadar menghadapi penguasa yang dapat mengendalikan media, sama seperti di Wadas, Fatin menjadikan media sosial sebagai corong suara warga. “Kami pernah berusaha melakukan audiensi dengan berbagai media di Sulawesi Selatan untuk memberikan ruang peliputannya ke warga Bara-Bebraya, mereka menyanggupi,” jelasnya dalam sambungan telepon. Tapi, kenyataan berbicara sebaliknya. Suara Kodam VII Wirabuana tetap dominan.

Bahkan, oleh media di Sulawesi Selatan, warga Bara-Baraya disebut mendiami tanah milik Kodam VII Wirabuana. Padahal, dalam audiensi, Fatin sudah menunjukkan bukti legal kepemilikan tanah warga. “Kemenangan kami di pengadilan negeri sampai kasasi saja yang berkekuatan hukum tak mendapat ruang di media sini,” katanya dengan jengkel.

Mau tak mau, lanjut Fatin, pilihan yang tersedia bagi warga Bara-Baraya adalah media sosial. “Lewat media sosial juga solidaritas mudah terbangun. Kalau di sini, mahasiswa-mahasiswa di Makassar terpanggil ke sini bersolidaritas,” jelasnya.

 

Menghubungkan Media dengan Suara Warga

Sifat media di Indonesia yang Jawa-sentris terutama media nasional disadari oleh Fatin. Untuk itu, cara untuk didengar media nasional, apalagi lantaran media lokal tak memberikan ruang, adalah via media sosial. “Beberapa kali kami diliput karena viral dulu,” katanya.

Namun, Fatin menolak satu-satunya cara untuk mendapat ruang di media hanya dengan viral. “Kalau harus viral dulu baru diliput ya kami repot, karena di balik viral itu biasanya harus ada insiden dulu,” terangnya. Insiden yang dimaksudnya adalah perlakuan kekerasan aparat pada warga atau kesewenang-wenangan penguasa lainnya. 

Untuk itu, ia giat berjejaring dengan jurnalis. “Terutama jurnalis yang punya independensi,” sambungnya. Ia menjelaskan media sosial warga Bara-baraya sangat membantu membangun jejaring tersebut, salah satunya dengan menyediakan informasi-informasi terbaru yang dibutuhkan jurnalis. Para jurnalis yang berjejaring dan bersolidaritas dengan warga, sebutnya, juga ikut memantau perkembangan masalah lewat media sosial karena tidak selalu di lokasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Jessica T. Feezell yang menyebutkan warga di era media baru dapat berpartisipasi melakukan agenda setting media massa. Lewat media sosial, warga dapat memberikan umpan balik terhadap apa dan bagaimana pemberitaan yang seharusnya, terutama untuk peristiwa-peristiwa terbaru. Kondisi ini memungkinkan informasi dan wacana yang tak hanya satu melainkan dua arah. Percakapan viral di media sosial bahkan dapat memicu reversed agenda-setting, yaitu agenda publik balik membentuk agenda media. 

Seperti halnya di Wadas, media sosial memungkinkan warga membalikkan agenda media, misalnya, dengan membuat Gubernur Ganjar mengunjungi warga dan berjanji mencari solusi terbaik buat warga. Tak hanya itu, media sosial warga Wadas juga mengkonfrontasi dan meluruskan pernyataan-pernyataan aparat dan pemerintah yang digaungkan media secara tidak kritis.

Sebut saja pernyataan Mabes Polri yang menyampaikan tak ada pengepungan warga di masjid dan aparat yang berjaga di masjid hanya membantu pengukuran tanah di sekitar masjid. Pernyataan tersebut diutarakan sambil menyatakan bahwa unggahan media sosial warga adalah hoaks. Informasi tersebut diluruskan dengan fakta bahwa lokasi masjid dan sekitarnya di Wadas bukan area pertambangan, sehingga tak mungkin ada pengukuran. Yang ada hanya pengepungan warga oleh aparat kepolisian.

Untuk itu, sekalipun media sudah memberikan ruang pada warga, Nurul merasa suara warga tak bisa begitu saja disandarkan pada media. Lebih-lebih, media arus utama acap latah hanya karena viral. “Kami warga Wadas tak akan menitipkan perjuangan kami pada apa pun dan siapa pun, lebih-lebih soal informasi yang bisa mempengaruhi banyak orang,” pungkasnya.