Keterbatasan percakapan mengenai krisis iklim tak lepas dari kegagalan mayoritas media massa di Indonesia membangun narasinya. Kegagalan tersebut dapat kita temukan pada beberapa contoh pemberitaan krisis iklim. 

Pertama, saat bicara mengenai masalah batubara dan energi terbarukan, mayoritas pemberitaannya justru menggunakan perspektif ekonomi alih-alih lingkungan atau krisis iklim. 

Contoh lainnya, saat bicara soal banjir, banyak pemberitaan yang sebatas mendeskripsikan peristiwa atau menjadi corong pemerintah dengan menyebutnya sebagai “bencana hidrometeorologi”. Penggunaan istilah yang cenderung teknis tersebut justru menjauhkan narasi banjir dari diskursus masalah iklim dan ulah manusia.

Padahal, menurut Manajer Komunikasi dan Digital dari Greenpeace Indonesia, Afif Saputra, pemahaman masyarakat mengenai permasalahan krisis iklim masih sangat terbatas. Afif, yang selama ini fokus mengadvokasi masalah lingkungan dan krisis iklim, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui permasalahan krisis iklim secara utuh.

“Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan informasi menyeluruh yang lebih lengkap atas penyebabnya dan apa situasi kedepannya, jadi [media] tidak hanya berhenti menerima rilis dari pemerintah,” ujar Afif.

Media massa, ungkap Afif, memiliki sejumlah keistimewaan untuk menggali informasi tersebut. Salah satu keistimewaan yang dimilikinya adalah perlindungan secara hukum dalam menyampaikan fakta, khususnya yang menyinggung nama perusahaan atau instansi tertentu. 

“Teman-teman media itu kan memiliki kekebalan ya. Jadi ada sedikit juga untuk menghindari risiko tersebut karena kalau masyarakat sipil, bisa aja kita kena Undang-Undang ITE, tapi media ini kita bisa lebih bebas untuk menyebut nama, menyebut orang, menyebut perusahaan,” ungkap Afif.

Apa yang disampaikan Afif sejalan dengan pandangan Witoelar terkait peran strategis jurnalisme lingkungan. Peran media menjadi krusial karena masalah lingkungan justru kerap berkaitan dengan hal-hal yang belum tentu “terlihat” seperti regulasi yang tak memadai, lobi-lobi industri yang praktiknya mencemari lingkungan, hingga perubahan indikator lingkungan tertentu. 

Kendati demikian, Afif melihat adanya perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Ruang atau media alternatif yang membahas masalah lingkungan secara lebih serius bermunculan. Lantas, berkembang pula sejumlah inisiatif untuk mengakali ekosistem bisnis media yang bermasalah.

“Jadi banyak media alternatif lain, yang kami rasa sih sudah ada progress besar ya tentang bagaimana mulai menjangkau masyarakat [pembaca atau penonton] yang belum pernah terjangkau,” ungkap Afif.

 

Pendekatan Kolaborasi

Afif menyampaikan salah satu pendekatan yang kini dilakukan beberapa media dan cukup membantu penyebaran informasi masalah krisis iklim adalah kolaborasi. Kolaborasi dilakukan baik antarmedia maupun media dengan organisasi lingkungan.

Afif sempat terlibat dalam beberapa kolaborasi yang dilakukan oleh Greenpeace dengan media, mulai dari dengan Tempo, Project Multatuli, hingga kolaborasi dalam bentuk penyediaan data untuk membantu investigasi atau proses peliputan.

“Saling melengkapi banget sih sebetulnya. Jadi teman-teman media mengekspos, kita support datanya. Jadi itu teman-teman jurnalis dapat berita bagus, terus kita juga terbantu isu dan campaign-nya. Walaupun untuk penulisannya sendiri, itu akan kembali ke meja redaksinya, jadi kita tidak pernah masuk ke ranah penulisannya,” kisah Afif.

Salah satu kolaborasi yang belum lama ini dilakukan adalah antara Project Multatuli, Tirto.id, dan Greenpeace Indonesia untuk mengangkat masalah perbudakan anak buah kapal (ABK). Sejak didirikan pada Mei 2021, Project Multatuli menjadi salah satu media massa yang banyak mengandalkan kolaborasi dalam peliputan. Untuk peliputan isu lingkungan sendiri, Project Multatuli tengah menjalankan berbagai bentuk kolaborasi. 

“Kami juga bekerja sama dengan Earth Journalism Network untuk menggarap isu energi kotor (batubara). Selain itu, kami bekerja sama juga dengan Greenpeace untuk isu perbudakan di laut yang berkaitan dengan isu overfishing,” ungkap Pemimpin Umum Project Multatuli, Evi Mariani, kepada Remotivi pada Senin (6/12/21).

Kolaborasi, jelas Evi, juga menjadi salah satu cara meringankan beban kerja, akses, maupun biaya peliputan bagi setiap media yang terlibat. Terlebih, masalah tersebut masih menjadi salah satu akar kesulitan media untuk mengangkat masalah lingkungan.

“Kolaborasi antarmedia bisa membantu mengurangi biaya. Selain itu, kolaborasi, baik antarmedia maupun antarorganisasi, membuat dampak lebih besar,” ungkap Evi.

Dalam mengangkat masalah lingkungan atau krisis iklim secara mendalam, media juga acap terbentur model bisnisnya. Media sulit mempublikasikan masalah lingkungan karena memiliki investor ataupun pengiklan yang terlibat dalam perusakan lingkungan. Selain itu, masalah lingkungan pun dinilai kurang menjual karena tidak mendatangkan pembaca dalam jumlah besar. 

Evi menilai bentuk kolaborasi yang selama ini dilakukan Project Multatuli membantu untuk mengakali permasalahan-permasalahan tersebut, sekalipun model semacam belum tentu dapat diaplikasikan oleh perusahaan atau organisasi skala besar.

“Organisasinya tidak bisa besar sekali. Model kolaboratif menjadi kunci dari sustainability [media]. Jika organisasi jadi sangat besar dengan karyawan mencapai ratusan, maka bisa jadi model bisnisnya akan harus berkompromi dengan banyak korporat,” jelas Evi. 

Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Project Multatuli pun beragam. Terdapat kolaborasi di mana pihak-pihak saling berbagi data hingga yang berbentuk pendanaan atau hibah.

“Kami mendapatkan dana dari tiga kategori sumber. Satu, hibah. Dua, kerja sama dengan organisasi yang sejalan dengan kami untuk memperbesar impact mereka. Tiga, dari membership. Untuk isu lingkungan, saat ini, kami menggunakan dana dari keranjang hibah dan kerjasama seperti dengan EJN, Greenpeace, SIEJ, dan lain-lain,” ungkap Evi.

Pendanaan liputan dilakukan secara transparan melalui penjelasan dalam tulisan yang dipublikasikan oleh Project Multatuli. Contohnya, dalam proyek kerja sama dengan Tirto.id dan Greenpeace, Project Multatuli menuliskan “laporan ini adalah serial #PerbudakanABK yang didukung oleh Greenpeace Indonesia” di bagian akhir tulisannya.

Model media yang berasal dari tiga keranjang pendanaan tersebut, jelas Evi, ia dapatkan dari hasil riset dari Knight Foundation terhadap delapan belas media nonprofit di Amerika Serikat (AS), termasuk Texas Tribune dan ProPublica, yang kemudian dijadikan salah satu model oleh Project Multatuli.

“Dari pengalaman kami, ketika kami menggunakan model hibah dan kerja sama, dana untuk isu lingkungan cukup banyak. Kami juga tidak terlalu mengharuskan suatu berita dibaca banyak sekali sampai ratusan ribu tiap tiap beritanya, tapi bagi kami yang penting dampaknya. Yang kami alami selama beberapa bulan, satu artikel yang dibaca belasan atau puluhan ribu saja sudah cukup untuk membuat impact jika ada dari pembaca adalah decision makers,” jelas Evi.

“Selama enam bulan berjalan, model bisnis ini telah memungkinkan kami untuk menerbitkan banyak stories yang tidak mungkin kami terbitkan jika model bisnis kami bergantung pada investor yang ingin segera profit atau pada oligarki,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa keuntungan yang didapat dari model bisnis ini tidak bisa sangat besar. Walhasil, jika organisasinya dituntut lebih dari melayani publik, model bisnisnya tidak cocok.

 

Membuka Ruang Diskusi dengan Komunitas

Langkah kolaborasi juga dilakukan oleh Aksi Kita Indonesia dengan cara yang berbeda. Pada sekitar tahun 2019, Aksi Kita menyadari masih terbatasnya percakapan seputar krisis iklim di masyarakat.

“Waktu itu, kata perubahan iklim memang bukanlah kata yang mudah dipahami sehingga sering kali media menerjemahkannya dengan isu-isu kebencanaan, atau isu-isu perubahan cuaca, atau hasil-hasil pertanian atau nelayan,” jelas Manajer Program dari Aksi Kita, Helena Rea, kepada Remotivi saat dihubungi pada Rabu (29/12/21).

Helen melihat bahwa sebetulnya krisis iklim beririsan dengan banyak sekali masalah lainnya, tetapi percakapannya sangat terbatas. Kompleksitas dari masalah krisis iklim menjadi salah satu alasan sulitnya untuk diangkat di media, ungkap Helen. Terlebih, dengan dampak yang bisa sangat beragam di setiap tempat. Contohnya, suatu tempat bisa saja mengalami dampak dari krisis iklim dengan banjir, sementara di lokasi yang berbeda justru terjadi kekeringan, atau berkurangnya secara drastis hasil tangkapan dari nelayan.

Berangkat dari sana, Aksi Kita mulai bergerak untuk membangun percakapan seputar krisis iklim dengan target masyarakat yang spesifik yakni remaja dan anak muda, dan menggunakan media sosial dengan nama AksiKita sebagai ruangnya. Untuk memotret kompleksitas dari krisis iklim, AksiKita bekerja sama dengan berbagai pihak komunitas dan organisasi kampus yang berfokus pada masalah lingkungan di daerahnya masing-masing.

“Sebenarnya dia ruang untuk berbagi. Jadi bukan hanya kami yang menyediakan informasi, tetapi teman-teman juga bisa untuk saling memberikan informasi. [...]  Saya pikir itu lebih kaya ruang berbagi ya untuk isu perubahan iklim,” jelas Helen.

Helen berpendapat bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pengetahuan atas krisis iklim yang terjadi di wilayahnya. Pasalnya, dampak dari krisis iklim dapat dirasakan oleh masyarakat, sementara mereka belum tentu mengetahuinya. 

Melalui kolaborasi semacam, informasi dari berbagai tempat bisa muncul untuk menjadi percakapan, ujar Helen. Dengan itu, informasi tidak diberikan secara searah. Kolaborasi juga menjadi salah satu kunci untuk melebarkan diskusi mengenai krisis iklim. 

“Jadi bisa menjangkau multidimensi. Bayangkan antara Ariana Grande dengan Lil Wayne, yang satu R&B, yang satu rap, yang langsung menjangkau audience kedua-duanya,” ujar Helen.

Tapi tentu saja, jelas Helen, sulit untuk membahas masalah krisis iklim jika targetnya untuk bisnis atau mendapatkan pengunjung yang banyak. 

“Sebuah isu kan kalau punya nilai bisnis. Itu kalau dia dibaca atau diklik secara berulang-ulang. Nah, sayangnya, itu kan biasanya kalau berkaitan dengan skandal, kebencanaan, atau selebriti, itu yang memiliki clickbait tinggi sehingga kami tidak melakukan aktivitas berdasarkan clickbait. Jadi kalau clickbait, ada itu memang bonus,” pungkas Helen.

 

Penanaman Perspektif dalam Ruang Redaksi

Media massa pun sebetulnya dapat mengintervensi redaksi agar mampu menghasilkan berita-berita berperspektif lingkungan maupun krisis iklim. Langkah awalnya dengan sama-sama menyadari dan menyepakati bahwa krisis iklim adalah masalah yang penting dan menyangkut kepentingan banyak masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Pemimpin Eksekutif Majalah Tempo, Bagja Hidayat

“Dampaknya tidak hanya pada perorangan atau kelompok doang, tidak hanya pada satu daerah, tapi pada satu bumi,” ungkap Bagja kepada Remotivi saat dihubungi pada Rabu (8/12/21).

“Jadi, kenapa Tempo fokus atau perbanyak liputan tentang lingkungan atau krisis iklim, karena itu adalah masalah kita semua,” tegasnya.

Berlandaskan kesadaran tersebut, jelas Bagja, penyaluran pengetahuan tentang masalah lingkungan, krisis iklim, serta kaitannya dengan masalah lain terus didiskusikan di dalam ruang redaksi, baik di antara sesama jurnalis, maupun antara para redaktur dan jurnalis. Para jurnalis muda yang baru masuk ke Tempo juga mendapatkan rangkaian pelatihan penulisan yang mana di dalamnya termasuk membahas pentingnya penggunaan perspektif tertentu dalam pembuatan berita.

Bagja menekankan bahwa pemahaman lingkungan seharusnya tak hanya dimiliki oleh jurnalis yang fokus menuliskan masalah lingkungan, melainkan seluruh jurnalis. Alasannya, masalah krisis iklim tidak berdiri tunggal, melainkan berkaitan dengan banyak masalah lainnya, mulai dari ekonomi, kriminal, hingga hukum.

“Kita menulis bisnis, ada lingkungan. Kita menulis ekonomi, ada lingkungan. Sehingga, perspektif lingkungan atau pengetahuan lingkungan itu ditempel menjadi pengetahuan yang wajib kita [miliki], yang harus dimiliki oleh setiap wartawan,” ungkap Bagja. 

Contohnya, kata Bagja, dalam penulisan masalah yang berkaitan dengan batu bara. Apabila hanya melihat dari segi ekonomi, eksplorasi batubara bisa menjadi sesuatu yang positif. Di sisi lain, apabila menggunakan perspektif lingkungan, eksplorasi bisa memperburuk kondisi krisis iklim yang berlangsung. 

 

“Kemudian ada korban lingkungan di situ,” ujar Bagja.

Selain itu, ruang redaksi yang demokratis di mana semua jurnalis dan redaktur dapat mengemukakan pendapatnya terkait suatu masalah menjadi sama pentingnya. Bagja mengisahkan bahwa untuk penerbitan Majalah Tempo, setiap tulisannya telah melalui diskusi dalam ruang redaksi untuk menguatkan perspektif.

“Perspektifnya digodok secara lebih kuat. Jadi rapat redaksi itu memang harus independen agar semua orang punya kesempatan untuk berdiskusi, sehingga perspektif yang disajikan dalam isu lingkungan itu menjadi luas,” kisah Bagja.

Ruang redaksi yang fleksibel di mana setiap pihak dapat mengajukan isu untuk diangkat belum dimiliki oleh banyak jurnalis di media massa nasional. Padahal, ujar jurnalis lingkungan dari Kompas, Ahmad Arif, hal tersebut penting untuk mengangkat masalah krisis iklim secara lebih mendalam. Terlebih, jurnalis menjadi pihak yang lebih banyak bersentuhan dengan permasalahan dan narasumber secara langsung.

“Jadi, kalau kita merasa ini isu penting untuk diangkat, ya kita angkat saja,” ujar Arif kepada Remotivi pada Sabtu (11/12/2021). 

Arif menjelaskan proses pembelajaran mengenai perspektif dan masalah iklim sendiri berjalan dari berbagai pihak. Selain dari kantornya, ia juga mendapatkannya dalam peliputan secara langsung dan sejumlah pelatihan terhadap jurnalis yang diadakan oleh pihak eksternal. Berbagai pemberian materi atau fellowship mengenai masalah krisis iklim sangat membantunya dalam membentuk perspektifnya. 

Pendekatan untuk memberikan pelatihan perspektif lingkungan kepada jurnalis merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh media arus utama. Selain pelatihan atau pengembangan kapasitas jurnalis dari medianya, pelatihan juga bisa dilakukan oleh berbagai organisasi eksternal, sebagaimana yang beberapa kali dilangsungkan oleh The Society of Indonesian Environmental (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia.

Terlepas dari banyaknya tantangan, berbagai cara dapat diambil oleh media massa untuk menjalankan perannya mengangkat masalah krisis iklim, mulai dari penanaman perspektif, kolaborasi antarmedia, kolaborasi dengan gerakan akar rumput, hingga pendekatan model bisnis yang berbeda. Tapi tentu saja, semua akan kembali ke seberapa jauh media mau menjalankan fungsinya melayani publik.