Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4 kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, saya langsung mencari berita terkait di media daring. Saya enggan menonton siaran pers atau membaca rilis di laman resmi pemerintah karena cenderung kurang informatif dan berisi puja-puji prestasi pemerintah. 

Lewat penelusuran Google, saya menemukan beberapa artikel di posisi teratas, termasuk dua dari Kontan dan Detik. Alih-alih memberikan penjelasan detail, dua media ini lebih banyak mengutip rilis dan siaran pers hubungan masyarakat (humas) kepresidenan tanpa menambahinya dengan konteks yang memadai. Keduanya memparafrase rilis pemerintah, tapi mereka sama-sama mengandalkan narasumber tunggal dan menuliskan tiga pilar kebijakan mitigasi Covid-19 tanpa mengkritisinya.

Rilis dari humas pemerintah/perusahaan memang jadi salah satu sumber berita media yang diandalkan (Yoon, 2005). Pasalnya, produk berita kehumasan tersebut dikeluarkan langsung dari instansi bersangkutan. Masalahnya, tak semua rilis bisa dipublikasikan oleh media, apalagi jika konten yang ditulis tak sesuai dengan nilai berita media bersangkutan. Menurut catatan Darmastuti (2012), dari semua rilis yang dikirim oleh public relations dan masuk ke meja redaksi media se-Jawa Tengah, 90% masuk ke keranjang sampah.

Rilis yang lolos dan diterbitkan ini akan tetap bermasalah jika tak disertai usaha wartawan memolesnya jadi lebih layak baca. Lebih-lebih, mengutip Darmastuti, rilis humas perusahaan/pemerintah bertujuan mengerek citra positif mereka. Pada rilis perpanjangan PPKM Darurat Level 4 yang dikeluarkan humas kepresidenan misalnya, Anda tentu tak bisa menemukan penjelasan kenapa pembatasan itu tak berbanding lurus dengan penurunan kurva kematian warga. Walhasil, audiens sebagai pemilik ruang publik tak memperoleh haknya untuk mendapatkan kebenaran sebuah peristiwa.

Ini mirip seperti rilis pers yang banyak dikeluarkan humas kepolisian. Saat terjadi penyerangan perempuan terhadap Mabes Polri pada Maret 2021, wartawan media arus utama semata mengutip siaran pers kepolisian. Informasi yang muncul sebatas terduga teroris itu adalah lone wolf yang sengaja menyerahkan nyawa dengan menyerang polisi di kandangnya. Judul-judul pun dibuat bombastis seperti “Penyerang Mabes Polri Perempuan, Sempat Acungkan Senjata ke Petugas”, “Mabes Polri Diserang, Terjadi Baku Tembak”, “Mencekam, Begini Situasi Mabes Polri Usai Diserang”, hingga “Bikin Merinding, Mabes Polri Diserang Perempuan Berjilbab”. 

Saya ingat sekali, usai insiden, tak banyak media yang berusaha mencari informasi tambahan selain mengandalkan narasumber tunggal kepolisian. Tak banyak yang mempertanyakan, misal, kenapa seseorang bersenjata bisa masuk ke Mabes Polri, kenapa aparat tak langsung menangkapnya di pos depan, kenapa dia baru membuat Instagram sehari sebelumnya. Nyaris semua mengelu-elukan kesigapan dan heroiknya polisi membekuk “teroris berbahaya” tersebut.

Kebiasaan wartawan mengandalkan rilis polisi paling ajek dilakukan saat memberitakan soal Anarko. Riset Remotivi pada 2020 menyebutkan media menjadi pengeras suara polisi ketika membingkai Anarko sebagai biang keladi kerusuhan. Hal ini nampak dari berita-berita media yang hanya mengandalkan narasumber tunggal polisi.

Pertanyaannya, apakah semua media daring di Indonesia latah menerbitkan rilis apa adanya? Bagaimana wartawan menegakkan integritasnya ketika rilis yang dikirim merupakan berita pesanan dari institusi berkuasa macam pemerintah? Berikut hasil wawancara saya dengan dua wartawan media daring, Nurul Nur Azizah (pernah bekerja di Alinea.id, kini di Konde.co) dan Ecka Pramita (rubrik “Cantika” Tempo.co).

 

Rilis dan Penerbitan di Media

Baik Nurul dan Ecka mengamini mereka sering menerima rilis dari berbagai instansi, termasuk pemerintah. Lebih-lebih saat masih di desk liputan ekonomi dan bisnis Kumparan, Nurul mengaku hampir tiap hari menerima rilis, baik dari grup wartawan, liputan, atau kantor. Perempuan yang pernah dirumahkan sepihak oleh media tempatnya bekerja itu memang menghitung rilis sebagai berita.

“Apalagi kalau lagi sepi berita, ya aku garap rilis,” ujarnya pada saya, Kamis (22/7).

Namun, biasanya ia akan memparafrase rilis tersebut dan mengecek apakah informasinya sudah sesuai nilai berita medianya. Saat di Kumparan, beberapa pertimbangan menjadikan rilis sebagai sumber berita adalah siapa penerbit rilis, seberapa penting atau signifikan isunya, substansi yang non-promosi, juga konten yang mengonfirmasi isu yang sedang hangat. Sementara itu, saat ia pindah ke desk in-depth Alinea.id, rilis dipertimbangkan berdasarkan relevansi dengan isu yang tengah digarap. 

“Kalau di in-depth lebih picky, siapa pembuat pernyataan dan bagaimana isinya. Sebenarnya selagi bisa, aku mengutamakan sumber primer lewat wawancara langsung, tapi ada kondisi ketika pihak yang kita mention relatif susah dihubungi. Fungsi rilis pun sebagai pelengkap saja, nambahin data fungsinya,” terang Nurul.

Terkait fungsi rilis, Nurul tahu betul itu memang ditulis sebagai pengumuman publik yang sengaja dikirim kepada wartawan untuk diterbitkan. Namun, menurutnya, rilis yang tayang di Kumparan melewati seleksi ketat. “Kita enggak benar-benar comot. Harus tulis ulang, parafrase, dan elaborasi dari berbagai sumber. Selalu ada proses penyuntingan. Jika perlu, harus konfirmasi lagi ke pihak yang bersangkutan, benar enggak informasi yang mereka sampaikan. Kecuali jika rilis itu datang dari pihak yang kita kenal baik seperti direktur utama, humas perusahaan, dan sejenisnya,” ungkap Nurul.

Secara redaksional, imbuhnya, rilis yang masuk tak menjadi sumber informasi prioritas. “Kita ada agenda rutin, ada follow-up isu, artinya rilis cuma pelengkap atau pancingan isu. Apalagi kami tak ada target kejar berita sih, misal sepuluh artikel per hari seperti media daring lain, sehingga mau enggak mau mereka mengutamakan rilis.”

Senada dengan Nurul, Ecka menjelaskan rilis yang bisa ia terima tiga kali sehari itu tak bisa diterbitkan mentah-mentah. Karena ia bekerja untuk media yang mempertimbangkan soal kata kunci yang sedang tren hari ini, ia biasanya akan menyesuaikannya dengan kebutuhan tersebut.

“Karena aku di lifestyle, aku tahu kementerian dan perusahaan teknologi, kecantikan pasti mempekerjakan public relation atau konsultan yang tugasnya memoles citra mereka lewat rilis-rilis itu. Namun, aku biasanya akan mempertimbangkan berdasarkan isu yang lagi hits, kata kunci yang banyak dicari orang, atau rilis-rilis yang sifatnya timeless bisa dibaca kapan saja,” ungkapnya, Kamis (22/7).

Di media tempat Ecka bekerja, otoritas menentukan terbit atau tidaknya berita ada di masing-masing wartawan. Dengan otoritas itu, Ecka menentukan bahwa rilis yang sifatnya direct sales dan promo biasanya tidak akan dimuatnya. “Kalau ada studi, komentar pakar, maka aku bisa pertimbangkan [rilis promo]. Kalau pembahasannya menarik tapi studi enggak lengkap, ya aku poles lagi. Aku ceplok dulu dan disajikan dengan penulisan keyword, meta title, meta description, body text, dll. yang lebih ramah pembaca,” jelasnya.

Ecka juga tak menolak jika harus merekonstruksi ulang, termasuk mewawancarai narasumber rilis atau tambahan, terlebih jika informasi yang disajikan deskriptif, singkat, dan tak elaboratif. 

 

Kekaburan antara Humas dan Wartawan

Dalam artikel yang ditulis oleh Sallot, Steinfatt, dan Salwen (1996) disebutkan, ada perbedaan cara pandang yang kontras dari wartawan dan humas ketika memproduksi informasi.

Dari penelitian mereka terhadap 400 awak media profesional yang terdiri dari 200 jurnalis dan 200 praktisi humas di New York selama Januari 1990, didapatkan nilai berita menurut kedua profesi. Masalahnya, selagi wartawan mengutamakan akurasi faktual, humas menempatkannya sebagai nilai berita yang paling tidak penting. Apa yang paling penting bagi humas adalah menggambarkan subjek secara positif, padahal hal ini yang membuat banyak rilis acap tak lolos di tangan redaksi.

Kendati beberapa wartawan yang saya wawancara sudah lebih disiplin memosisikan rilis yang masuk dan bersandar pada prioritas nilai berita media, tetap saja ada konten berita mirip dengan isi rilis pers perusahaan/pemerintah. Menurut Columbia Journalism Review, konten semacam ini menjadi penanda bahwa garis batas antara berita dan humas lebih kabur dari yang kita pikirkan.

Kekaburan ini bukan kesalahan tunggal wartawan melainkan juga sistem media yang menuntut kuli tinta memproduksi konten yang tak masuk akal banyaknya. Belum ada riset resmi yang menyebutkan berapa total berita harian yang harus ditulis oleh wartawan media daring. Namun, dari obrolan saya dengan beberapa kawan, ada media daring yang mengharuskan wartawannya menulis hingga belasan berita pendek tiap harinya. Tak heran jika mereka mengandalkan rilis, mencacah berita, menerapkan strategi kloning dari wartawan lain, dan rentan terjebak plagiasi.

Bahkan masih menurut catatan Columbia Journalism Review, media sekaliber Associated Press (AP) pun masih sering memberi ruang kepada rilis. Dalam berita bertajuk “Fed Meluncurkan Situs Web Pendidikan Keuangan”, wartawan Martin Crutsinger hanya menulis ulang siaran pers yang ada di laman resmi Federal Reserve. Rilis itu mempromosikan bagaimana segmen keuangan pribadi situs bersangkutan membantu orang membuat keputusan yang tepat.  Dalam berita di AP, Crutsinger menulis fungsi situs itu memperkaya wawasan perbankan konsumen, membeli rumah dan mendapatkan hipotek, suku bunga, pinjaman dan kredit secara apa adanya. Tak ada narasumber lain, tak ada konfirmasi.

Menurut Columbia Journalism Review, hal ini menjadi dilema perusahaan media. Buat apa mereka menulis berita jika hanya mengutip siaran pers yang tak penting-penting amat? Pasalnya, menulis kembali siaran pers menjadi berita tanpa menambahkan konteks nyata, informasi terkait, atau opini berlawanan bukanlah jurnalisme melainkan tugas kehumasan. 

Namun sekali lagi, wartawan, baik reporter maupun redaktur, bisa saja sembunyi di balik pertimbangan nilai berita pribadi di media tersebut. Jika sudah begini, bagaimana membedakan wartawan dari humas dong?

 

 

Darmastuti, Rini. 2012. Media relations: Konsep, Strategi dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi Publisher.

Yoon, Youngmin. 2005. Legitimacy, Public Relations, and Media Access: Proposing and Testing a Media Access Model, dalam Communication Research 32, Nomor 6 Tahun 2005.