Liputan Project Multatuli atas liputan pemerkosaan anak di bawah umur di Luwu Timur mengalami serangkaian delegitimasi. Hal ini menunjukkan bagaimana institusi kepolisian tidak hanya gagal menangani kasus kekerasan seksual, tetapi juga mengancam kebebasan pers.

Pendekatan yudisial dan praktis diperlukan untuk memperbaikinya.

Hak untuk merahasiakan identitas narasumbernya, atau hak tolak, merupakan salah satu aspek penting bagi iklim pers yang sehat. Namun, potensi problem selalu mungkin dalam pelaksanaannya.

Kita butuh media yang dikelola dari, dengan, dan bagi publik. Meski masih banyak tantangan, kooperasi media adalah jawaban yang selama ini kita cari.

Apakah KPI merupakan lembaga yang tepat untuk mengawasi layanan Over-The-Top (OTT)? Mari belajar dari pengalaman Uni Eropa.

UU ITE telah memangsa banyak korban. Sudah 16 jurnalis dikriminalisasi sejak 2008.

Pemanggilan awak BPPM Balairung oleh kepolisian merupakan satu tanda yang menegaskan rawannya posisi pers mahasiswa. Kenapa begitu?

Beredarnya sebuah video seks belakangan marak diperbincangkan dalam media sosial. Media daring berlomba mengutip remah klik dengan pemberitan sonder etika.

Proses revisi berjalan tertutup menghasilkan draft yang mengancam demokratisasi penyiaran

Kriminalisasi masih menghantui pekerja media. Ancaman terhadap kebebasan pers?

Pemberitaan media Jakarta tentang kasus-kasus kekerasan di Papua masih simpang siur. Pemerintah dan militer punya andil dalam pengaburan informasi.

Masyarakat sipil sedang menggodok RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Harapan baru di tengah kisruh internal di tubuh Lembaga Penyiaran Publik.

Bagaimana wartawan TV era Reformasi memaknai profesionalismenya?