Pendekatan yudisial dan praktis diperlukan untuk memperbaikinya.

Tak usah kaget. Kehidupan selebriti memang selalu laris bak kacang goreng.

Potensi masalah UU Cipta Kerja bukan cuma dari aspek ketenagakerjaan atau lingkungan. UU ini juga menjadi tiket terusan bagi dominasi oligarki penyiaran.

Banyak orang menjual jiwanya demi konten. Biang keroknya, model bisnis YouTube.

Bukan lagi milik dirinya, tubuh perempuan menjadi ajang perdebatan publik dan diatur oleh negara. Regulasi yang ada menunjukkan demikian.

Komisi Penyiaran Indonesia diamanatkan UU Penyiaran untuk melindungi kelompok marjinal di sektor penyiaran. Tapi sepertinya mereka ogah-ogahan.

Apakah KPI merupakan lembaga yang tepat untuk mengawasi layanan Over-The-Top (OTT)? Mari belajar dari pengalaman Uni Eropa.

Di tengah buruknya kinerja dan transparansi, komisioner KPI malah berniat untuk mengawasi layanan Over-The-Top seperti YouTube dan Netflix. Niat ini menunjukkan tidak beresnya pengelolaan KPI yang harus ditangani dengan serius.

Edaran pers dari Remotivi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan LBH Pers.

Reuni 212 absen dari layar Metro TV. Sebagian publik menilai Metro TV tengah “bunuh diri” secara ekonomi. Benarkah mengabaikan Reuni 212 dapat merugikan Metro TV secara bisnis?

Dari abang-abang tahu bulat sampai panitia kurban, semua kena azab. Kapan giliran pemilik media yang menzolimi pekerjanya?

Tanggal 8 November, stasiun televisi menayangkan liputan khusus terkait pernikahan putri Joko Widodo secara berlebihan. Sekali lagi, frekuensi publik digunakan untuk kepentingan privat.

RUU Penyiaran terbaru memberi wewenang kepada KPI menghukum pengisi acara televisi untuk memperbaiki kualitas tayangan. Langkah tepat atau solusi asal?

Pada awal perkembangan industri televisi, pekerja teater punya andil besar dalam membidani kelahiran sinetron bermutu. Terhentinya regenerasi pekerja teater di layar kaca berimbas pada anjloknya kualitas sinetron kita.

Belakangan ini publik makin gerah dengan maraknya tayangan bermuatan politis di televisi. Apa yang salah dengan regulasi kita?