Pada 30 April 2021, hampir pukul 11 malam, jaringan telepon dan internet tiba-tiba padam di Jayapura. Keesokan harinya, Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono, menyatakan gangguan itu akibat putusnya infrastruktur kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Sarmi. 

Jaringan telepon dan SMS kembali pulih pada hari yang sama, tapi layanan data baik fixed maupun mobile broadband masih dalam proses pemulihan. Sayangnya, proses ini memakan waktu sebulan lebih. Internet baru pulih total pada 8 Juni 2021, dan dampaknya warga di Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Sarmi tak bisa mengakses layanan internet.

Meski Telkom menyatakan gangguan karena alasan teknis, Zuzan Griapon, aktivis Front Rakyat Papua (PRP) menilai ini pembatasan yang disengaja. Gangguan terjadi bertepatan dengan jalannya pembahasan status otonomi khusus Papua. Tak hanya itu, pada masa internet padam, pemerintah mengumumkan rencana pengiriman ratusan personel TNI yang dinamai Pasukan Setan ke wilayah pegunungan untuk menumpas kelompok sipil bersenjata. Victor Yeimo, Juru Bicara Front PRP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap, hingga penggusuran asrama mahasiswa oleh pihak rektorat Universitas Cenderawasih.

Bagi Zuzan, gangguan internet berdampak pada konsolidasi gerakan dalam merespon peristiwa-peristiwa penting ini. Kesulitan mengakses internet untuk koordinasi, mereka kembali mengandalkan telpon dan pertemuan-pertemuan langsung. “Kami kan lahir sebagai aktivis di era teknologi internet. Jadi ketika itu kami harus membentuk kebudayaan baru lagi untuk kembali,” ucapnya.

Tak hanya aktivis, aktivitas masyarakat luas di Papua terhambat oleh gangguan internet. Layanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit terganggu, pelaku bisnis merugi. Terdesak karena banyaknya aktivitas penting yang pindah ke online akibat pandemi Covid-19, sebagian warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan dengan berpindah kota. Warga yang bertahan mencoba mencari-cari jaringan internet yang tersisa. Di beberapa titik titik-titik itu menjadi pusat kerumunan warga di tengah kekhawatiran terjangkit virus Covid-19. 

 

Seringnya Gangguan Internet di Papua

Ini bukan kali pertama dan terakhir gangguan internet terjadi di wilayah Papua. Meski seringkali disebut karena gangguan teknis, akses internet memang lebih sering padam di Papua. Pemulihannya pun memakan waktu lebih lama dibanding daerah lain di Indonesia. 

Laporan SAFEnet tentang Situasi Hak Digital di Indonesia mencatat sepanjang 2021 terjadi 12 kasus gangguan internet di Indonesia, dengan 11 di antaranya terjadi di Papua. Satu kasus sisanya berdampak lebih luas di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Natuna, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 

Menurut SAFEnet, dari seluruh gangguan internet tersebut, hanya empat yang disebabkan alasan teknis, sedangkan lainnya lebih merupakan alasan politis. Empat karena konflik bersenjata yang sedang terjadi antar kelompok Papua bersenjata dengan Tentara Indonesia, satu karena peristiwa penangkapan dengan dugaan kepemilikan senjata, satu karena penyisiran, satu terkait protes warga, satu lagi karena acara pembukaan PON Papua XX. 

Yang tercatat karena alasan teknis berdasarkan pada keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Telkom. Gangguan teknis paling sering terjadi karena kabel fiber optik putus. Sisanya, penelusuran mengenai sebab gangguan internet adalah hasil analisis SAFEnet berdasarkan laporan warga. 

Dalam wawancara pada 22 Maret 2022, Rifki Redha Azizul, Humas Telkomsel Regional Maluku-Papua menyatakan, gangguan internet yang terjadi umumnya karena gangguan teknis. Satu-satunya gangguan internet karena pemblokiran yang disengaja terjadi pada periode Agustus sampai September 2019. Kala itu pemadaman dilakukan atas perintah pemerintah.

“Telkomsel sebagai operator penyedia layanan telekomunikasi senantiasa tunduk dan patuh untuk menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.” ucapnya. Tak hanya Telkomsel, operator lain pun menurutnya melakukan hal yang sama.

Rifki enggan menjawab kenapa gangguan teknis lebih sering terjadi di Papua dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya hal itu ranah PT. Telkom, karena pengelolaan jaringan menjadi tanggung jawab perusahaan induk Telkomsel itu. Informasi lain seperti jumlah pengguna hingga  skema ganti rugi atas gangguan internet terhadap pelanggan juga tidak dijawabnya.

 

Akses Internet adalah Hak Digital

Mendapatkan akses internet adalah hak digital warga. Penerapan hak digital merupakan upaya perpanjangan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) konvensional yang telah ada dalam ruang digital. Hal ini karena menurut resolusi Dewan HAM PBB, perlindungan HAM di ruang daring sama pentingnya dengan ruang luring.

Cakupan hak digital warga sangat luas. Beberapa yang paling utama di antaranya memperoleh keleluasaan akses, memiliki kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk memperoleh keamanan dan privasi atas data pribadi. 

Mendapatkan akses internet adalah hak yang paling fundamental. Tanpa adanya akses, warga tak bisa mendapatkan pelayanan publik yang layak, pun mereka sulit mendapatkan hak lainnya seperti berkomunikasi, berkumpul, dan berekspresi di ruang maya. Dengan demikian, saat gangguan internet terjadi, banyak hak digital warga di Papua yang dilanggar.

Mengutip laporan EngageMedia (2021) tentang Hak Digital Indonesia 2021, Indonesia memiliki tiga masalah mendasar dalam hal pemenuhan kebebasan akses internet: 1) Adanya kesenjangan digital; 2) minimnya infrastruktur yang memadai; dan 3) pembatasan akses oleh negara.

Masalah kesenjangan internet secara geografis dan minimnya infrastruktur internet di Papua coba diselesaikan pemerintah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), pemerintah menjalankan proyek Palapa Ring Timur dan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS). Papua menjadi fokus utama. Sepanjang 2021 sampai 2022 Pemerintah menargetkan pembangunan menara BTS sebanyak 5.204 tempat, 65% dari jumlah pembangunan BTS secara nasional.

Sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan publik, tujuan pemerintah memperluas jaringan internet yang paling utama adalah meningkatkan pelayanan publik di antaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun administrasi kependudukan yang pelan-pelan mulai didigitalisasi.

Meski gencar menyatakan niat untuk meratakan infrastruktur internet, di saat yang sama pemerintah juga membiarkan gangguan internet terus terjadi. Beberapa kali pemerintah bahkan melakukan pembatasan. Ini merupakan langkah kontradiktif negara dalam memenuhi hak digital warga Papua. Tapi yang jelas, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemeliharaan akses, Papua diperlakukan seperti anak tiri. Pemerintah sangat setengah-setengah dalam menjamin hak digital warga Papua

 

Memantau Pembatasan Internet

Karena akses internet adalah bagian dari hak warga negara, pemantauan terhadap pembatasan internet penting untuk dilakukan. Pembatasan internet ada beberapa bentuk. Pertama, pemadaman atau internet shutdown. Internet dipadamkan sehingga koneksi sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Kedua, pencekikan internet atau internet throttling. Bentuknya berupa memperlambat jaringan melalui strategi menurunkan bandwidth. Ketiga, pemblokiran internet. Pemblokiran internet hanya menyasar materi atau platform tertentu, misalkan aplikasi Facebook atau WhatsApp.

Belum ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi pembatasan dalam bentuk pemadaman internet. Sedangkan untuk pencekikan atau pemblokiran, pengguna jasa internet bisa menggunakan jaringan virtual pribadi (Virtual Private Network/VPN). Meski demikian, dalam kondisi semua jaringan terdampak, penggunaan VPN juga tidak efektif. 

Pembatasan internet kini meluas tak hanya di Papua. Yang terbaru terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Pembatasan dalam bentuk perlambatan koneksi internet pada Februari 2022 itu, disertai dengan pemadaman listrik, dan terjadi saat ribuan aparat masuk ke Wadas. Warga Wadas diketahui sedang menolak masuknya tambang andesit yang akan jadi bahan pembuatan bendungan Bener. 

Praktek pembatasan internet ternyata sedang meningkat secara global. Umumnya atas pesanan pemerintah dengan alasan keamanan politik nasional. Namun demikian, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakannya sebagai bentuk pelanggaran hak sipil politik. PBB menyerukan negara-negara untuk tidak memutus jaringan internet termasuk pada masa kerusuhan politik.

Pemantauan terhadap pembatasan internet bisa dilakukan secara mandiri oleh warga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerhati hak digital. Saat gangguan terjadi, pertama-tama warga harus mencatat waktu dan lokasi terjadinya gangguan. 

Unggul Sagena, Ketua Divisi Internet SAFEnet menyatakan, warga bisa menggunakan bantuan beberapa aplikasi saat gangguan terjadi, antara lain, OONI Probe, Speedtest.org, dan IODA (Internet Outage Detection and Analysis). Tangkapan layar dari ketiga aplikasi ini bisa dipakai untuk mengkonfirmasi kepada pihak bertanggungjawab seperti pemerintah maupun penyedia jasa internet.

Pengecekan melalui OONI Probe dan Speedtest.org hanya bisa dilakukan oleh warga di lokasi gangguan dan pada saat gangguan terjadi. Pengecekan lewat IODA bisa dilakukan oleh pihak di luar lokasi terdampak saat ataupun setelah gangguan internet terjadi. Melalui dashboard IODA di https://ioda.caida.org warga bisa memantau dan menganalisis pemadaman internet.

Warga terdampak juga harus mencatat peristiwa penting yang terjadi di lokasi saat gangguan terjadi. Gangguan yang terjadi dalam waktu lama, menurut Unggul, bisa saja terjadi bukan karena gangguan teknis semata, tetapi karena peristiwa tertentu di lokasi gangguan.

“Kita analisis berapa lama. Kalau misalkan cuma gangguan teknis dari pihak ISP atau  operator karena perbaikan itu kan tidak sampai berjam-jam. Kalau berjam-jam harus cek ini ada apa, kejadian apa,” ucapnya.

Sebagai lembaga pemerhati hak digital, SAFENet melakukan pemantauan secara online lewat lewat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan media-media online. Pemantauan dilakukan tiap hari dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti ‘lemot’, ‘lelet’, ‘tidak bisa akses’. SAFENet juga membuka ruang aduan bagi warga yang mengalami gangguan internet.

Hasil pemantauan warga dan organisasi masyarakat sipil diharapkan bisa dipakai untuk mendorong Pemerintah dan penyedia jasa internet memenuhi hak warga atas akses internet khususnya di wilayah yang sering mengalami gangguan seperti Papua. 

 


Artikel ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Remotivi dan EngageMedia untuk menerbitkan seri artikel mengenai hak digital di Indonesia.