Pada tanggal 1 September 2021, seorang pekerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengirimkan rilis pers mengenai perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya di KPI pusat pada tahun 2012 hingga 2017. Dalam rilis persnya, sang penyintas menyatakan tujuh orang laki-laki yang juga pekerja KPI mengintimidasi, memaki, memukul, melecehkan, dan menghinanya selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka pernah melempar penyintas ke kolam renang saat ia sedang tidur dan menelanjangi, mencoret-coret area kemaluan penyintas, serta mendokumentasikan tindakan tersebut. 

Sejak tahun 2017, sang penyintas telah berkali-kali melaporkan perundungan dan kekerasan seksual yang dialaminya, mulai dari melaporkan kasus ke Komnas HAM, Kepolisian Sektor Gambir, hingga atasannya di KPI. Alih-alih ditanggapi dengan serius, sang penyintas sekadar dipindahkan ke ruangan lain dan para pelaku masih mendapatkan kebebasan untuk tetap bekerja di KPI Pusat. Kasus ini baru mendapat perhatian cukup serius ketika menjadi viral di ranah daring dan memperoleh respons keras dari publik.

Pada pekan yang sama, hiruk pikuk lain terjadi: Saipul Jamil bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dan disambut dengan gegap gempita. Wajah Saipul Jamil tampak sumringah ketika berjalan menuju mobil penjemputnya. Sebuah buket bunga tergenggam di tangan kanannya dan seuntai kalung bunga terulir di lehernya. Ketika telah menaiki mobil kap terbuka yang ia gunakan, Saipul Jamil berdiri sembari mengepalkan kedua tinjunya ke udara bak seorang pemenang. Ia melambaikan tangan dan tersenyum kepada kerumunan jurnalis yang siap melontarkan pertanyaan mereka: “Bagaimana perasaannya sudah bebas?”, “rencana setelah bebas apa saja?”, “mau launching album baru ya?” dan “dengan adanya kasus ini, trauma nggak?”

Setiap pertanyaan dijawab oleh Saipul Jamil dengan raut riang gembira. Ia bahkan sempat menyanyikan sepenggal lagu yang ia ciptakan di penjara! Tidak ada pertanyaan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan Saipul Jamil beberapa tahun silam dari para jurnalis dan Saipul Jamil pun tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan dalam jawaban-jawabannya. Sebelum meninggalkan lokasi, Saipul Jamil berujar, “Buat SCTV, makasih! Buat RCTI, makasih! Buat Indosiar makasih! Buat Global TV dan, terima kasih buat TransTV, Trans7, buat semua TV Indonesia. Hidup televisi Indonesia! I love you full.” 

Meski merupakan dua kasus yang berbeda, perundungan dan kekerasan seksual di dalam badan KPI Pusat dan absennya KPI pada ingar-bingar bebasnya Saipul Jamil dari lapas sangat terkait satu sama lain. Keduanya mempertegas kenyataan terkait tiga kegagalan KPI dalam menjadi lembaga negara independen yang berkomitmen pada nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan, yang meliputi: (1) kegagalan KPI dalam memahami bagaimana tindak-tanduknya dapat melazimkan kekerasan seksual; (2) kegagalan KPI dalam memaknai dan merawat moralitas publik; dan (3) kegagalan KPI mengedepankan akuntabilitas dan mengejawantahkan nilai-nilai antikekerasan, dengan atau tanpa kehadiran amarah publik.

 

Kegagalan #1: Melazimkan Kekerasan Seksual

Tidak lama setelah Saipul Jamil dinyatakan bebas dari lapas, ia telah kembali muncul pada sejumlah kanal media massa. Akun TRANS TV Official, misalnya, mengunggah sebuah video berjudul “MASYAALLAH, INI KISAH PILU SAIPUL JAMIL SELAMA DI PENJARA” dengan durasi 23 menit 9 detik[1]. Kemunculan Saipul Jamil di media massa tentu tidak tanpa penolakan. Sebuah petisi di Change.org, misalnya, menyerukan pemboikotan tampil Saipul Jamil di televisi nasional dan YouTube. Persoalannya, pada tanggal 3 September 2021, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, menyatakan bahwa “Saipul Jamil bisa tampil asal muatannya mematuhi P3SPS.” Lebih lanjut, pada tanggal 5 September 2021, Nuning menyatakan bahwa Saipul Jamil dapat tampil di televisi dengan catatan ia memberikan perspektif tentang penyesalannya dan dampak buruk bagi dirinya serta korban. 

Jika kita mengacu pada P3SPS, memang tidak terdapat regulasi formal mengenai penayangan pelaku kekerasan seksual yang telah menjalani masa tahanan. Akan tetapi, patut diperhatikan bahwa Pasal 14 Ayat 2 P3SPS menyatakan “lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.”  Meski P3SPS tidak mendefinisikan “kepentingan anak” secara gamblang, kita dapat memeriksa apa yang dimaksud sebagai “kepentingan anak” pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu landasan yuridis P3SPS dan, dengan demikian, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dengan merujuk pada kedua produk hukum mengenai perlindungan anak ini, kita dapat memahami bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan menyangkut anak. Ketika kerangka pikir UU Perlindungan Anak ini dikontekstualisasi pada isu penyiaran, glorifikasi Saipul Jamil dapat dilihat sebagai pemakluman atas kekerasan seksual pada anak dan, dengan demikian, menegasikan kepentingan terbaik anak untuk mendapatkan tayangan yang sepenuhnya bebas dari kekerasan.

Terkait pelarangan penayangan oleh KPI, ada preseden yang dapat jadi perhatian kita. Ketika kepanikan moral mengenai komunitas LGBT terjadi di Indonesia pada awal 2016, KPI menerbitkan Surat Edaran No. 203/K/KPI/02/2016 yang menyatakan stasiun TV dan program radio tidak dapat menayangkan laki-laki yang berperilaku dan berbusana perempuan. Surat Edaran ini menegasi amanat P3SPS tentang perlindungan hak dan kepentingan orang dan/atau kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu[2]. Akan tetapi, Surat Edaran ini toh tetap terbit. KPI sendiri gamblang menyatakan bahwa penyiaran laki-laki yang berperilaku dan berbusana perempuan “dapat mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.” 

Dengan logika yang sama, KPI seharusnya dapat melakukan tindakan serupa serta secara serius menyatakan stasiun TV tidak dapat menayangkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam logika tersebut, penayangan ini dapat mendorong anak (dan masyarakat secara umum) untuk belajar dan/atau memaklumi perilaku kekerasan seksual. Alih-alih mengambil langkah tersebut, KPI justru sekadar memindahkan tanggung jawab kepada setiap stasiun TV. Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, menyatakan bahwa tidak terdapat aturan spesifik dalam P3SPS mengenai penyiaran terpidana dan/atau mantan terpidana melalui siaran nasional. Mulyo justru berharap stasiun televisi dapat peka terhadap sentimen publik. Dengan begitu, tanggung jawab KPI sebagai lembaga negara independen menjadi absen dan perlindungan kepentingan anak dalam regulasi penyiaran menjadi cita-cita kosong belaka. 

 

Kegagalan #2: Moralitas tanpa Akuntabilitas

Selama ini, KPI acap memosisikan dirinya sebagai “penjaga moral bangsa”. Frasa “penjaga moral bangsa” diulang-ulang dalam sejumlah publikasi KPI, di antaranya Wajah Penyiaran Indonesia (2012) dan Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media (2013). Jargon moralistis pun digunakan ketika KPI melayangkan surat teguran dan/atau sanksi kepada acara TV, iklan, dan program radio yang dianggap melanggar UU Penyiaran dan P3SPS. Di laman web KPI, kita dapat menemukan sejumlah surat teguran kepada stasiun TV/radio mencantumkan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 1 yang mewajibkan muatan moralistis sebagai salah satu acuannya[3].

Persoalannya, apakah tindak-tanduk KPI sepenuhnya sesuai dengan klaim lembaganya sebagai “penjaga moral bangsa”? Jika kita mengacu pada kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam KPI Pusat dan lemahnya tanggapan KPI terhadap kemunculan Saipul Jamil di acara televisi nasional, saya pikir jawabannya sangat jelas: tentu tidak. Alih-alih berhasil menjadi penjaga moral bangsa, satu-satunya keberhasilan KPI ialah mereduksi “penjaga moral bangsa” jadi jargon semata. 

Berkaca pada kedua kasus ini, penting bagi kita untuk mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai KPI dan klaimnya mengenai moralitas: Kerangka moral seperti apa yang dimaksud dan diacu oleh KPI? Penggunaan frasa “moral bangsa”, sejak awal, mengasumsikan adanya kerangka moral yang manunggal di tingkat nasional—gagasan yang tentu absurd! Lebih lanjut, kita perlu mempertanyakan apakah moralitas dan “moral bangsa” dapat tumbuh tanpa pengejawantahan nilai-nilai keadilan dan antikekerasan. 

Kasus perundungan dan kekerasan seksual di KPI Pusat serta ketiadaan tindak lanjut dari KPI ketika kasus ini pertama kali dilaporkan oleh sang penyintas menunjukkan adanya patahan antara moralitas dan akuntabilitas pada perilaku KPI. Penggunaan klaim-klaim moralistis oleh KPI yang tidak disertai dengan akuntabilitas penyelesaian kekerasan seksual, pada akhirnya, menunjukkan KPI melazimkan dan melanggengkan kekerasan seksual dalam tubuhnya sendiri.

 

Kegagalan #3: Amarah Publik sebagai Prasyarat Keseriusan KPI

Ketika esai ini ditulis, perhatian publik masih tertuju pada KPI. Frasa “Komisi Penyiaran Indonesia” menempati posisi pertama trending topics Twitter, petisi tentang ajakan boikot Saipul Jamil berkali-kali dibagikan di berbagai grup WhatsApp, dan makian publik terhadap kasus perundungan di KPI Pusat dan kemunculan Saipul Jamil di TV nasional tak habis-habis muncul di feed dan stories para pengguna Instagram. 

Perhatian dan amarah publik terkait kedua kasus ini merupakan hal yang baik. Persoalannya, ketika amarah publik mereda, apakah KPI masih akan mencurahkan energinya untuk menyelesaikan kasus perundungan dan pelecehan seksual dalam lembaganya serta melakukan pengaturan mengenai penayangan konten yang melibatkan Saipul Jamil? 

Absennya tindakan KPI selama bertahun-tahun terkait laporan sang penyintas justru menunjukkan komitmen KPI baru muncul ketika kasus ini viral. Hal ini pun selaras dengan rekam jejak KPI yang menunjukkan KPI baru mengambil langkah serius ketika kasus tertentu marak ditanggapi masyarakat. Pada kasus perundungan dan kekerasan seksual yang viral pada awal September 2021 pun, komitmen KPI pada penyelesaian kasus secara akuntabel baru mengemuka ketika kasus menahun menjadi sensasional. Jika tidak terdapat riuh rendah dan amarah publik, KPI jangan-jangan tidak akan menindaklanjuti perundungan dan pelecehan seksual di lembaganya, walhasil merawat siklus kekerasan di dalam tubuhnya sendiri.

Oleh karena itu, kepastian dan kesungguhan KPI akan menyelesaikan kasus ini ketika amarah publik mulai mereda bisa diragukan. Lebih lanjut, dengan iklim kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini, bukan tidak mungkin jika para tertuduh dan/atau pihak KPI Pusat justru menyerang balik sang penyintas/pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jika hal ini betul terjadi, KPI akan kembali gagal sebagai lembaga negara independen dan menegasi amanat UU penyiaran untuk menjadi lembaga yang menegakkan nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan.

Catatan Kaki

  1. ^ Ketika esai ini ditulis pada tanggal 5 September 2021, video tersebut tidak lagi dapat ditemukan di akun TRANS TV Official.
  2. ^ Jika kita membedah P3SPS, kita dapat melihat bahwa Surat Edaran No. 203/K/KPI/02/2016 melanggar sejumlah pasal dalam P3SPS yakni Pasal 15 (lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu), Pasal 17 (program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, termasuk di dalamnya orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu), Pasal 21 (program siaran yang menampilkan muatan mengenai orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma), dan Pasal 22 (program siaran yang berisikan pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan melibatkan pihak yang berkompeten pada bidangnya).
  3. ^ UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 1 berbunyi, “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”