“Jika sesuatu sulit dilakukan, maka itu tak layak diselesaikan.” Pernyataan Homer Simpsons tersebut saya kira cuma kelakar sampai dengan DPR benar-benar mengamalkannya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang digadang-gadang jadi benteng terakhir untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi penyintas itu kandas dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, 2 Juli 2020. Dalihnya, pembahasan RUU PKS terlalu sulit dilakukan. 

Masalahnya, sejak dihentikan pembahasannya, RUU PKS lebih banyak diberitakan dengan sentimen negatif. Catatan Binokular menunjukkan dari 2.490 berita RUU PKS di media daring pada kurun 2 Juli-20 Desember 2020, 1.601 artikel (64%) memuat sentimen negatif, 632 artikel (25%) sentimen positif, dan netral 257 artikel (11%). Ini berbanding terbalik dengan isu UU Cipta Kerja yang diberitakan sebanyak 10.000 kali pada periode yang sama dan kebanyakan (48%) bersentimen positif. Bandingkan pula dengan isu vaksin Covid-19 yang diberitakan dalam 10.000 berita dengan sentimen positif 69%.

Ketiga-tiganya adalah isu penting, tapi nasib RUU PKS berbeda jauh. Selain mendapatkan porsi pemberitaan lebih sedikit ketimbang isu besar lainnya, kebanyakan sentimen yang terpotret dari pemberitaan justru bernada negatif. Alih-alih didudukkan sebagai usulan produk legislasi yang mendesak untuk disahkan, media kita malah asyik menguliti apa yang problematik di dalamnya. RUU PKS disebut pro zina dan LGBT, pun membuat relasi antara suami-istri atau dengan anak jadi teramat kaku karena semua bisa ditarik ke meja hijau atas nama perlindungan hukum.

Pada berita yang tayang di 6 Juli 2020, Republika bahkan repot-repot memuat sejumlah alasan mengapa RUU PKS pantas terdepak dari Prolegnas. Misalnya, belum adanya suara yang sama soal definisi kekerasan seksual dalam draf RUU PKS, masih belum selesainya revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga konservatisme DPR. Beberapa hari berselang, media ini memuat opini dari pengurus pesantren di Depok. Ia menyebutkan, RUU PKS adalah bentuk kemubaziran dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan yang termaktub dalam draf RUU PKS menurutnya berpotensi merugikan karena dilakukan secara berlebihan dan membabi-buta, meminggirkan nilai-nilai ketimuran.

Republika memiliki pengunjung bulanan sekitar 36 juta dengan jumlah klik 47,6 juta saban bulan. Meskipun dalam praktiknya sentimen pemberitaan RUU PKS tak melulu terpantau negatif, media ini ajek memberitakan RUU PKS dengan perspektif demikian. Ini tak lepas dari identitas Republika yang memang memiliki basis pembaca kelompok agamis. Pun Republika, dalam pengakuan pemimpin redaksinya pada 2017, harus berkontribusi menyebarkan semangat dakwah Islam. Walhasil, imbasnya adalah pada bagaimana mereka memilih narasumber, menentukan angle pemberitaan, dan menyeleksi pernyataan.

Jika Republika bertengger di posisi 37 pemeringkatan Alexa, apa kabar media yang menduduki tiga peringkat tertinggi di laman pemeringkatan tersebut?

Konde.co, media alternatif perempuan dan kelompok marginal yang terbit sejak 2016, baru-baru ini merilis temuan mereka soal pemberitaan RUU PKS di tiga media dengan peringkat tertinggi Alexa: Okezone, Tribunnews.com, dan Kompas.com. Hasilnya, secara umum, tiga media daring ini nampak berikhtiar mengarusutamakan diskursus RUU PKS. Sayangnya, porsinya masih sangat minim, yakni 3% persen dalam dua bulan (Juli dan Agustus 2020).

Ada lima simpulan penting yang digarisbawahi Konde.co. Pertama, jenis berita yang ditulis di tiga media tersebut umumnya disajikan dalam bentuk hardnews, di mana pemberitaan satu peristiwa dipecah menjadi beberapa artikel yang itu-itu saja. Kedua, pemberitaan RUU PKS masih cenderung normatif dan belum menggali informasi dan konteks isi RUU PKS. Ketiga, berita RUU PKS cenderung hilang dan muncul berdasarkan isu yang sedang viral dan dibumbui sehingga lebih sensasional. Keempat, narasumber RUU PKS yang digunakan belum beragam, masih didominasi oleh DPR RI, diikuti oleh pemerintah, pendamping korban kekerasan seksual, dan aktivis perempuan. Kelima, jurnalis masih tersandung dengan kesalahan diksi saat menulis, menandakan berita RUU PKS tak pernah diverifikasi secara serius.

 

Pembacaan Riset Konde.co

Idealnya, media berperan sebagai fourth state, sesuai dengan konsep public sphere Jurgen Habermas. Artinya, di media, warga negara memiliki kesempatan luas untuk berpartisipasi aktif menciptakan opini publik demi memengaruhi kebijakan dan menciptakan situasi demokratis (Graber et.al., 1998).

Prasyarat untuk tercapainya kondisi itu ada dua: (1) Seberapa intens media memberitakan; (2) Bagaimana media memberitakannya. Dalam konteks RUU PKS, maraknya pemberitaan media mengikis peluang isu tenggelam di antara belantara isu lainnya. Masalahnya, riset Konde.co menemukan jumlah berita yang mempersoalkan RUU PKS dan kekerasan seksual tak lebih dari 3% dari total pemberitaan mereka setiap harinya. Ini menjelaskan mengapa isu RUU PKS hanya dianggap sebagai isu yang sempit dan sangat tersegmentasi alih-alih menjadi urgensi bersama.

Sementara dalam hal model pemberitaan, riset Konde.co menggambarkan betapa “babak belurnya” media kita saat mengabarkan RUU PKS dan kekerasan seksual. Contohnya, validasi informasi yang buruk, inkonsistensi penggunaan diksi yang tak berperspektif penyintas (perkosaan, digagahi, atau menyebut penyintas anak-anak dengan remaja, bocah), perlindungan identitas penyintas yang nihil, penugasan tak mempertimbangkan kepada jurnalis perempuan agar cenderung merasa lebih nyaman dan aman.

Kendati secara umum riset Konde.co turut memperkaya sumbangsih perbincangan soal RUU PKS, mereka belum cukup mengelaborasi hasil temuannya satu per satu. Semisal, dalam kesimpulannya Konde.co menulis: media memberitakan RUU PKS dalam bentuk hardnews; satu peristiwa dipecah menjadi banyak artikel; narasumber resmi pemerintah dikutip berulang di artikel lain; dan hanya ditulis ketika ada peristiwa viral semata. Yang luput dijabarkan Konde.co di sini adalah kenapa model hardnews dianggap bermasalah untuk mengetengahkan isu RUU PKS, padahal bisa saja dijelaskan langgam hardnews dengan karakter berita singkat, kaku, dan sepotong-sepotong acap tak menyediakan ruang untuk mengulas lebih lanjut isu penting terkait RUU PKS.

Selain itu, Konde.co bisa saja menekankan jurnalisme idealnya bertugas memberikan pemahaman secara utuh dan sebisa mungkin menawarkan solusi struktural alih-alih solusi tunggal berdasarkan satu peristiwa tertentu. Jadi, ketimbang hanya mewawancarai sumber resmi dan jadi jurnalisme mulut para pejabat, media bisa membantu menganalisis peristiwa lengkap dengan konteks yang melingkupinya, termasuk memilih narasumber yang beragam. Jika ini bisa dilakukan, riset Konde.co juga akan memungkinkan media ambil andil dalam meningkatkan kualitas perlindungan penyintas kekerasan seksual selain memberikan bahan edukasi gender.

Terakhir, berkaca dari kesimpulan yang ditulisnya, Konde.co mestinya tak perlu malu-malu menyebutkan bahwa media-media paling ternama di Indonesia memang berpartisipasi dalam menggembosi isu RUU PKS dan tidak memperlakukannya sebagai isu serius.

 

Graber, Doris, McQuail, Dennis dan Norris, Pippa. 1998. Introduction: political communication in a democracy, in: Doris Graber, Dennis McQuail dan Pippa Norris (eds.), The Politics of News: the news of politics. AS: CQ Press.