Pada 11 Februari 2020, Lucinta Luna, seorang pesohor media, ditangkap polisi dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Secepat kilat, kabar ini pun merebak ke seluruh penjuru tanah air. Sorotan media kala itu berkisar pada isu-isu terkait identitas Lucinta Luna, misalnya kebingungan di sel mana dia akan ditahan lantaran identitas gendernya yang masih menjadi pertanyaan publik. Saat itu, dirinya memang belum secara terbuka memberitahukan identitasnya sebagai seorang transeksual, yakni individu yang telah menjalani proses pergantian kelamin. 

Di bulan November 2020, hal yang sama pun terjadi pada transgender yang menjadi figur publik, Millen Cyrus. Ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berita yang mendominasi portal-portal media adalah terkait pada sel manakah ia akan ditempatkan. Memang, statusnya sebagai seorang transpuan telah diketahui publik, berbeda dengan Lucinta Luna yang terkesan lebih tertutup dengan identitas dirinya. Hanya saja, kedua orang ini mendapatkan perlakuan yang sama dari media. Pemberitaan mengenai mereka lebih dititikberatkan pada identitas gender mereka

Kedua contoh di atas memperlihatkan bagaimana media di Indonesia masih bermasalah dalam memperlakukan orang-orang dengan identitas gender berbeda. Netralitas dalam peliputan tentang LGBTQ masih sangat abu-abu dan melegitimasi konstruksi sosial yang diskriminatif terhadap kaum minoritas. Sebuah laporan dari Alinea.id (2020) menunjukkan bahwa transgender masih berada pada posisi yang terpinggirkan di mata industri media Indonesia. Lebih buruk lagi, liputan media nampak bertujuan untuk menyoroti mereka sebagai penyakit dan penyimpangan.

Di tahun 2015, penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melaporkan banyak media yang melakukan kekerasan simbolik terhadap komunitas LGBTQ. Menurut laporan tersebut, berita tentang komunitas LGBTQ di sebagian besar platform media lebih banyak berisi kata-kata yang menyiratkan stigma negatif serta pembingkaian yang lebih menyoroti identitas gender dan orientasi seksual ketimbang kasus yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang ini. Lebih lanjut lagi, pemberitaan tentang waria memperlakukan identitas gendernya sebagai penyimpangan dan perlu “disembuhkan” agar dapat diterima oleh masyarakat.

Masalah netralitas dan kepekaan dalam pemberitaan LGBTQ sebenarnya telah menjadi isu jangka panjang di lanskap media Indonesia, dan ada keterlibatan pemerintah di sini. Secara garis besar, pekerjaan jurnalistik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pers Indonesia (No. 40 Tahun 1999), Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Tata aturan ini diterbitkan Pemerintah serta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan kedua pemangku kepentingan tersebut tidak secara khusus mengatur kebijakan pemberitaan sensitif identitas gender LGBTQ. Pasal 6 UU Pers, misal, menyebutkan bahwa: “Pers nasional menjalankan peran pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. Selain itu, untuk mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang benar, akurat, dan benar.”

Lebih lanjut, Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang sedikit mengatur tentang prinsip inklusivitas  menyatakan: “Jurnalis Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, gender, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat mental atau cacat fisik.”

Kendati terlihat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan telah membuat seperangkat regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai HAM yang harus dihormati dan ditaati industri media, regulasi yang ada saat ini terlalu umum dan tidak memiliki implikasi yang jelas terhadap praktik jurnalisme di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan ketidakpekaan pemberitaan tentang LGBTQ di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang perlu ditanggapi secara serius. 

 

Rekomendasi Kebijakan: Pendekatan Yudisial dan Praktis

 Mekanisme kebijakan dalam lanskap media di Indonesia bertumpu pada konsep ko-regulasi. Artinya, terdapat unsur swa-regulasi dari industri media, peraturan pemerintah, serta kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan media. Regulasi yang ditetapkan pemerintah umumnya lebih mencakup pada hal-hal dasar yang bersifat umum dan teoritis, sedangkan regulasi mandiri dilakukan oleh para pemangku kepentingan industri media biasanya lebih spesifik untuk ranah praktik pekerjaan jurnalistik. Dengan kata lain, perlu ada integrasi yang lebih padu antara peraturan yang dibuat pemerintah dengan peraturan dari Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan organisasi pers independen seperti Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Jurnalis.   

Maka itu, pendekatan yang perlu diambil untuk membentuk media yang lebih peka gender adalah pendekatan yudisial dan pendekatan praktis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 
 

1. Judicial Review terhadap Undang-Undang Pers

Pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan untuk melakukan uji materi terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999. Hal ini penting untuk menyesuaikan beberapa regulasi yang terlalu luas dengan lingkungan media saat ini. Lanskap industri media di Indonesia sangat dinamis. Perlu dibuat seperangkat regulasi agar industri media mengutamakan pelayanannya untuk kepentingan publik serta menjalankan fungsinya secara jelas.

Terkait isu kepekaan gender dalam karya jurnalistik, pasal-pasal yang ada dalam UU Pers saat ini tidak secara spesifik memasukkan pengertian penghormatan terhadap keberagaman orientasi seksual, identitas gender, dan toleransi terhadap komunitas LGBTQ. Dengan pengkajian ulang terhadap UU Pers, diharapkan muncul regulasi-regulasi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Kajian yudisial dan revisi UU Pers selanjutnya akan berdampak pada regulasi lain yang dibuat oleh pemangku kepentingan di organisasi pers seperti Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Hal ini nantinya akan berlanjut pada Dewan Pers, yang mana Kode Etik Jurnalistik dapat memuat pasal-pasal yang melarang diskriminasi dan mendorong inklusivitas terhadap kaum minoritas. 

2.  Penerapan Indikator Sensitif Gender dalam Pemberitaan Media. 

Sepanjang peliputan, jurnalis memiliki kekuatan untuk memutuskan pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada audiens. Media tidak hanya menentukan apa yang dipikirkan masyarakat, tetapi juga memiliki kekuasaan dalam pembentukan atau pelestarian norma dan budaya. Dengan demikian, penting bagi industri media untuk memahami dan menerapkan Indikator Sensitif Gender, salah satunya yang bisa dijadikan acuan adalah Gender Sensitive Indicators for Media (GSIM) yang diterbitkan oleh UNESCO. 

GSIM UNESCO diterbitkan pada tahun 2012 sebagai kerangka kerja untuk mengukur sensitivitas gender dalam kerja dan konten media. Ada dua kategori besar dalam GSIM: Kategori A terdiri dari indikator tindakan mendorong kesetaraan gender dalam organisasi media, sedangkan Kategori B difokuskan pada penilaian penggambaran gender dalam konten media. Tujuan strategis GSIM adalah mengintegrasikan kesadaran gender ke dalam praktik media melalui adopsi kebijakan dan penggunaan inisiatif untuk mempromosikan jurnalis yang peka gender. Ketika lingkungan kerja mendukung keberagaman dan kesetaraan gender, misal dengan keterwakilan jumlah pekerja berbasis gender, perlakuan yang setara, maka akan tumbuh sikap yang sama dalam diri pekerja-pekerja media.  

Ketika jurnalis lebih peka gender, konten-konten editorial media yang dipublikasikan tentu akan lebih sensitif dengan isu-isu terkait. Lantas, dengan alat ukur konten pemberitaan sensitif gender, penggambaran yang adil atas perempuan dan laki-laki pun diharapkan bisa lebih nyata. Lebih dari itu, kelompok gender minoritas seperti transgender dan transeksual pun bisa mendapat pemberitaan yang bebas dari stereotip dan penggambaran yang setara. Tidak lagi yang disorot dari mereka hanya yang terkait identitas diri, status gender melainkan hal-hal lain yang jauh lebih substansial dan representatif sebagaimana pemberitaan terhadap orang-orang cisgender umumnya.
Tentu saja, perubahan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor media seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan organisasi pers perlu mengambil tindakan. Pembingkaian menyudutkan tidak bisa dianggap sebelah mata mengingat media memegang peran penting dalam masyarakat. Media massa harus menjadi agen untuk mempromosikan keberagaman, inklusivitas, meretas stereotip negatif terhadap minoritas, dan yang lebih penting, menghormati Hak Asasi Manusia. Terlepas dari identitas gendernya, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama, termasuk cara mereka digambarkan dalam liputan media.*