Anies Baswedan kecele setelah surat yang dikirimnya pada 28 Maret 2020 direspons senyap oleh Jokowi. Surat itu berisi usulan kuncitara alias lockdown ibu kota.

Padahal, menurut Anies, kuncitara adalah opsi tepat di tengah derasnya penyebaran COVID-19. Terlebih, ia mencurigai statistik kasus corona versi pemerintah tak sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Kecurigaan itu berangkat dari laporan Reuters awal April silam di mana terjadi hampir 4.400 penguburan pada Maret 2020 di Jakarta, atau naik sekitar 40 persen dari rata-rata jumlah penguburan per bulan.

Namun, sepertinya itu bukan alasan yang cukup bagi Jokowi untuk mengamini usulan Anies. Sebagai gantinya, ia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) untuk diterapkan pada 10-21 April 2020, dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dalihnya sederhana: Jokowi cemas jika kuncitara diterapkan bisa berdampak pada ekonomi. 

 Beda pendapat Anies-Jokowi ini kemudian dikapitalisasi dalam percakapan media sosial hari-hari ini. Politisi PDIP Ruhut Sitompul misalnya, dalam sebuah kicauan menyebut, "... Jadi yg selama ini ngotot LockDown ketahuan niat busuknya Barisan Sakit Hati [...] Kadrun2 gagal total. Indonesia Aman "MERDEKA.” Sementara itu, politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule berkicau: "… Pusat sudah kehilangan wibawa, tak ada lagi kepemimpinan. RAKYAT BUTUH PEMIMPIN BARU.”

Banyak yang bilang saat ini kita sedang menghadapi “corona rasa Pilpres”, mirip dengan “banjir rasa Pilpres” dan lain sebagainya. Ungkapan ini sebenarnya adalah kritik tentang percakapan publik kita yang tidak bisa keluar dari narasi perkubuan politik pasca Pilpres, tak terkecuali pada masa pandemi ini.

Polarisasi politik akhirnya telah menjadi keniscayaan hari ini. Perdebatan corona yang disederhanakan menjadi “Cebong versus Kampret”, “Kadrun versus Togog”, “Jokowi versus Anies”, “Jokowi versus ‘yang penting bukan Jokowi’” menjadi bukti adanya polarisasi yang nyata.

Polarisasi sendiri dimaknai sebagai keterbelahan masyarakat yang efeknya bisa mereduksi percakapan penting atas sebuah isu. Apalagi di era pandemi kiwari, kita jadi rugi lantaran kebutuhan akan percakapan strategis dan tepat guna untuk memerangi corona justru tergantikan dengan adu bacot antara kubu-kubu politik yang terpolarisasi.

Baik kalangan konservatif-agama yang anti-pemerintah maupun kelompok konservatif-nasionalis yang pro-pemerintah, keduanya hanya sibuk menggiring diskusi ke kompas yang sudah sangat jelas: pro-Jokowi atau anti-Jokowi. Komunikasi publik pun akhirnya diarahkan untuk bergerak ke arah yang menguntungkan para elit.

Karena polarisasi, kita jadi sulit berdiskusi. Dalam wacana lockdown atau kuncitara, misalnya, kita kehilangan kesempatan untuk membahasnya lebih detail karena mereka yang mendukung gagasan kuncitara oleh pendukung Jokowi keburu dilabeli sebagai “kadrun” (kadal gurun)—istilah menghina yang digunakan pendukung Jokowi untuk menyebut para penentangnya. Padahal, bisa jadi tak seluruh pendukung Jokowi senang dengan kebijakan dia, pun tak semua pendukung Anies mendukung keputusannya.

Idealnya, media sosial bisa berfungsi sebagai public sphere di mana dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis, atau kelompok kepentingan semestinya menepi dahulu (Curran, 2000). Namun yang terjadi sebaliknya: polarisasi telah mengotori ruang publik. Debat-debat sengit nan emosional soal corona telah melenyapkan percakapan penting semisal mitigasi, distribusi bantuan, solidaritas sosial, krisis alat pelindung diri, dan lainnya.

 Polarisasi masyarakat kita sudah berjalan dengan sengit beberapa tahun ini. Menurut Ross Tapsell, polarisasi sudah tergambar dalam Pilpres 2014, yang membelah masyarakat kebanyakan menjadi cebong dan kampret. Pembelahan ini terus berlanjut pada Pilgub DKI dan kemudian Pilpres 2019.

Di luar kontestasi politik, kita bisa dengan mudah melihat contoh polarisasi saat memperbincangkan isu lain, seperti banjir Jakarta atau terorisme di Mako Brimob beberapa waktu silam. (Baca: “Polarisasi Politik Merusak Cara Kita Membicarakan Terorisme”

Lantas, mengapa polarisasi bisa terjadi? Menurut Dan Wood (2017), polarisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku elit. Dengan posisi superordinat yang mereka punya, para elit akhirnya mampu menggulirkan isu baru sembari mempertahankan perpecahan lewat isu-isu yang telah lewat.

Namun, bukan berarti polarisasi selalu buruk. Mengutip pendapat FNU Testriono ada dua manfaat polarisasi, yakni meningkatnya partisipasi politik yang diikuti aktivisme mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga, mau tak mau pemerintah dituntut untuk lebih transparan. Dampak positif lainnya, para kandidat terdorong untuk membedakan kebijakan yang mereka tawarkan kepada para pemilih. Sebab, itu penting dilakukan demi tetap merangkul basis pendukung setia masing-masing.

Namun, jika polarisasi hanya memutus peluang kita untuk bercakap-cakap secara jernih atas isu penting di ruang publik, maka sebaiknya kita berhenti menjadi pendukung fanatik politikus. Kita harus berhenti menjadi cebong dan kampret.
 

Daftar pustaka

Curran, James. 2000. Mass Media and Democrazy: A Reapprasial.’Dalam James Curran dan Michael Gurevitch(ed),Mass Media and Society, Third Edition. London: Arnold.

Wood, Dan. 2017. Party Polarization in America: The War Over Two Social Contracts. Inggris: Cambridge University Press.