Penggunaan frekuensi sebagai landasan operasionalisasi penyiaran televisi memungkinkan isi siaran untuk dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain dari aspek spasial frekuensi tersebut, daya jangkau televisi juga bersifat “menembus”, dalam arti konten media yang memasuki ruang pribadi, meluas, dan tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga tanpa diundang (Rianto, dkk, 2012:7). Televisi memiliki daya pengaruh yang signifikan—meminjam istilah Herman dan Chomsky (2002)—dalam merekayasa kesadaran (manufacturing consent).

Berangkat dari pertimbangan tersebut, pengamatan atas televisi menjadi menarik, terutama dengan melihat perkembangan televisi pasca-Orde Baru. Hal ini terkait dengan perkembangan televisi swasta yang menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi kepemilikan dan pada dasarnya melanggar prinsip-prinsip pokok dalam media massa, yaitu keberagaman isi (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).

Dalam konteks televisi, monopoli penggunaan frekuensi pada dasarnya tidak diperkenankan karena frekuensi itu sendiri merupakan ranah publik (public domain). Penyalahgunaan atasnya mengancam demokrasi ketika digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dampak politik terkait dengan konsentrasi kepemilikan di atas terbukti dengan merujuk pada temuan penelitian Remotivi (2014) yang menunjukkan adanya kecenderungan bias dalam program berita dan non-berita di televisi mengikuti masing-masing kecenderungan politik pemilik. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bagaimana konsentrasi kepemilikan televisi menjadi instrumen kepentingan politik pemilik media.

Apabila kita merujuk pada semangat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran 2002) secara konsisten, sebenarnya persoalan-persoalan khususnya yang terkait dengan media televisi pada paparan di atas dapat diatasi. Aturan-aturan yang dimuat dalam UU Penyiaran 2002 relatif menunjukkan semangat demokratisasi dan desentralisasi penyiaran, seperti soal aturan sistem penyiaran berjaringan dan pembatasan kepemilikan (Rianto, dkk, 2012: 22-25). Meski pun secara substansi UU Penyiaran 2002 mendorong demokratisasi media, namun pada tataran implementasi aturan-aturan tersebut belum terlaksana secara konsisten. Selain itu, kelemahan lainnya adalah terdapat kekurangan atas aturan-aturan teknis yang belum mendetail.

Apabila ditilik dari sudut regulasi, solusinya sederhana, yakni dengan mendorong konsistensi regulator dalam mengimplementasikan aturan-aturan dalam UU Penyiaran 2002. Hal tersebut khususnya dalam mengatasi permasalahan yang saling terkait antara sentralisasi penyiaran, konsentrasi kepemilikan, dan bias kepentingan pemilik dalam konten siaran. Namun sejauh pembacaan penulis, pokok permasalahannya bukan sekedar urusan teknis-prosedural, melainkan terkait erat dengan kepentingan pelaku industri televisi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2004 terkait uji materi UU Penyiaran 2002 memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek demokratisasi media pasca-Orde Baru. Secara garis besar, keputusan MK pada dasarnya masih mempertahankan spirit demokrasi dan desentralisasi penyiaran dengan menolak sebagian besar gugatan-gugatan pelaku industri terkait pasal-pasal yang dianggap oleh penggugat dapat memberangus kebebasan pers dan menghambat perkembangan industri.[1] Namun, keputusan yang terkait dengan pelemahan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), khususnya dalam aspek regulasi dan perizinan—sebagaimana akan dijelaskan pada tulisan ini—menjadi persoalan penting terkait konsistensi UU Penyiaran 2002.

Manuver politik pelaku industri televisi terkait uji materi UU Penyiaran 2002 selaras dengan kepentingan pemodal industri karena menjadi ancaman bagi status quo. Sementara itu, keputusan MK terkait pelemahan kewenangan KPI cenderung menguntungkan pelaku industri dan menjadi dasar persoalan teknis-prosedural implementasi UU Penyiaran 2002.

Artinya, pemahaman atas persoalan konsentrasi kepemilikan dan dampak politik turunannya dalam kerangka persoalan teknis-prosedural serta soal pengurangan kewenangan KPI perlu ditempatkan, pertama-tama, dalam konteks kepentingan pokok pelaku industri televisi yang terdapat di dalamnya. Untuk itu, tulisan ini akan melakukan kajian historis atas perkembangan televisi dalam konteks ekonomi-politik Orde Baru. Tulisan ini juga akan dilengkapi dengan tinjauan UU Penyiaran 1997 dan 2002 secara singkat untuk memberikan refleksi atas tinjauan historis sebelumnya. Dalam struktur penjelasan tersebut, akan terlihat bagaimana kepentingan pokok pelaku industri televisi terbentuk sejak Orde Baru.

Dengan latar belakang di atas, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah: Bagaimana proses perkembangan awal televisi swasta? Bagaimana kapitalisasi industri televisi terbentuk? Pertanyaan tersebut perlu dijawab untuk memahami fenomena yang terjadi saat ini secara menyeluruh. Artinya, pengabaian atas kepentingan pokok pelaku industri televisi dalam kerangka persoalan teknis-prosedural UU Penyiaran 2002 akan mempersulit dalam melihat akar permasalahan yang melandasinya.

Konteks Kelahiran Televisi Swasta: Berakhirnya Jurnalisme Politik, Imperatif Ekonomi dan Kondisi Turunannya

Untuk menjelaskan kelahiran televisi swasta, perlu terlebih dahulu ditilik konteks yang melatarbelakanginya. Disertasi Dhakidae (1991) bisa menjadi pijakan awal dalam menguraikan sejarah pers. Dalam penelusuran Dhakidae, tradisi awal jurnalisme di Indonesia sejak kelahirannya yang ditandai melalui Medan Prijaji tahun 1903 memiliki karakter politis, atau yang disebut sebagai jurnalisme politik. Shiraishi, sebagaimana dikutip oleh Dhakidae (1991: 11), menganalogikan tradisi tersebut dengan menyebutkan bahwa “jurnalisme adalah pergerakan dan pergerakan adalah jurnalisme, bahwa pemimpin pergerakan lahir dari jurnalis dan juga sebaliknya”.

Tradisi jurnalisme politik tersebut berakhir seiring dengan perubahan-perubahan struktural yang terjadi pada institusi media. Perubahan-perubahan struktural tersebut seperti integrasi ke dalam ekonomi global yang mendorong perkembangan iklan, kemajuan teknologi, integrasi industri pers dengan industri lainnya, dan konstruksi komoditas kembar (twin commodities).[2] Perubahan-perubahan struktural tersebut kemudian mentransformasikan jurnalisme politik menjadi jurnalisme profesional dengan watak ekonomistik menggantikan watak politik.

Transformasi watak jurnalisme ini merupakan pijakan yang penting dalam memahami babak baru jurnalisme dan institusi media secara luas, termasuk dalam hal ini persoalan-persoalan yang dipaparkan di awal. Institusi media menjadi entitas dengan tujuan ekonomi—yaitu akumulasi kapital—dengan watak jurnalisme profesional di dalamnya. Tradisi jurnalisme politik itu sendiri mencapai titik akhir pada tahun 1974 dan 1978. Narasi-narasi yang berkembang setelahnya lebih menunjukkan watak profesional dalam jurnalisme.

Berdasarkan pembacaan penulis, imperatif atau dorongan ekonomi merupakan faktor pokok yang menggerakkan transformasi karakter jurnalisme di atas. Wujud imperatif ekonomi dalam konteks media massa adalah perkembangan iklan (advertisement). Untuk memahami perkembangan iklan, hal tersebut perlu dilihat dalam konteks situasi ekonomi-politik Indonesia yang lebih luas, terutama pada tahun 1970an (Dhakidae, 1991: 30).

Situasi ekonomi-politik Indonesia pada tahun 1970an ditandai dengan integrasi ekonomi Indonesia ke dalam struktur ekonomi global seiring dibukanya peluang investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Perkembangan ekonomi Indonesia sejak momen tersebut ditandai dengan kebangkitan industri-industri besar. Pada konteks itulah muncul kebutuhan yang lebih besar atas iklan sebagai suatu moda utilisasi produk-produk industri (Dhakidae, 1991: 28-30). Iklan menjadi perantara industri media yang sedang berkembang dengan sektor industri lainnya.

Perlu dicatat, perkembangan iklan itu sendiri bukan merupakan fenomena yang unik dalam Orde Baru. Merujuk pada penjelasan Dhakidae (1991: 31-32), pada rentang waktu 1950-1960 iklan telah menjadi bagian industri media, meski belum memainkan peranan yang signifikan. Selanjutnya, periode 1970an menandai peranan iklan yang lebih signifikan karena berada dalam konteks integrasi industri media dengan sektor industri lainnya.

Pada titik inilah konsep komoditas kembar menjadi relevan, di mana audiens pada konteks ini merupakan komoditas yang diciptakan (invented commodity)Relevansi komoditas kembar dalam hal ini adalah bahwa audiens sebagai invented commodity hanya dapat dimungkinkan ketika terdapat keterkaitan antara perkembangan industri media dengan kebangkitan industri-industri besar. Keterkaitan hal tersebut dilihat dari, 1) kemajuan teknologi industri media yang memungkinkan perluasan jangkauan audiens dan, 2) industri-industri besar yang membutuhkan moda utilisasi produk-produk industri. Artinya, dilihat dari sudut pandang kebutuhan atas moda utilisasi produk-produk industri, maka strategi kerjasama dengan media yang memiliki jangkauan audiens luas menjanjikan efisiensi dan efektivitas dalam memasarkan produk-produk industri.[3] Konteks imperatif ekonomi inilah yang menjadi prakondisi kelahiran televisi swasta.

Pembentukan prakondisi ekonomi di atas dibarengi dengan strategi depolitisasi oleh negara. Manifestasi atas prakondisi ekonomi di atas dimungkinkan ketika negara melakukan skema politik represif melalui depolitisasi media massa secara luas. Strategi depolitisasi tersebut dijalankan melalui operasi pemberedelan terhadap pers yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut dialami, misalnya oleh Nusantara, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, Harian Rakyat dan berbagai pers dalam tradisi jurnalisme politik lainnya dalam rentang waktu 1974-1978 (Hill, 2011: 37). Kontrol politik terhadap pers juga dijalankan oleh negara melalui kewajiban mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diperkenalkan pada tahun 1982. Selain itu, upaya depolitisasi juga dilakukan dengan membersihkan anggota-anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berhaluan ideologi Kiri.

Berakhirnya jurnalisme politik yang digantikan oleh jurnalisme profesional didorong oleh perkembangan imperatif ekonomi serta dibarengi oleh skema politik represif negara. Kondisi inilah yang menjadi konteks umum kelahiran televisi swasta. Pada era Orde Baru, tradisi jurnalisme secara umum berorientasi pada tujuan ekonomi dalam kerangka integrasi industri media dengan industri sektor lainnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, imperatif ekonomi tersebut membentuk kondisi lain yang memperkuat kebutuhan atas televisi swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa bentuk atau perwujudan imperatif ekonomi sebagai prakondisi awal yang dibarengi oleh skema politik represif negara ditopang oleh perkembangan infrastruktur teknologi. Keterkaitan antara imperatif ekonomi dengan perkembangan teknologi komunikasi dapat ditelusuri dengan melihat motivasi utama di belakang program Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) pada tahap-tahap awal, yaitu didasarkan oleh pertimbangan bisnis (Dahlan, sebagaimana dikutip dari Armando, 2011: 78). Motivasi tersebut terkait dengan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menarik investor asing menanamkan modal dan berbisnis di Indonesia. Prasyarat yang dimaksud adalah adanya sistem telekomunikasi yang baik yang dapat memperluas daya jangkau wilayah siaran.

Perkembangan teknologi komunikasi inilah yang menjadi dasar terbentuknya kondisi yang memperkuat kebutuhan atas televisi swasta (Armando, 2011: 104-114). Kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan atas pilihan konten alternatif yang terbentuk seiring kehadiran teknologi parabola dan kaset yang memungkinkan penonton untuk mendapat pilihan konten alternatif, terutama konten hiburan. Sementara itu, tayangan-tayangan TVRI dianggap cenderung membosankan dan penuh dengan propaganda, sehingga peminatnya menurun.

Sampai pada titik ini menjadi jelas keterkaitan antara kebutuhan atas moda utilisasi produk-produk industri, iklan, dan perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini, apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya mengenai kebutuhan atas moda utilisasi produk-produk industri, berarti bahwa perkembangan teknologi komunikasi tersebut merupakan infrastruktur yang penting bagi keberlangsungan ekonomi industri. Hal tersebut menjadi lebih signifikan ketika didukung oleh infrastruktur teknologi komunikasi dengan daya jangkau siaran yang luas agar mampu memasarkan produk industri melalui iklan secara efektif dan efisien.

Dalam sudut pandang ekonomi, bagi pelaku industri televisi dengan daya jangkau nasional melalui perantara teknologi komunikasi pada dasarnya menjanjikan keuntungan. Hal tersebut sebagaimana mekanisme penghitungan yang menjadi dasar pertimbangan pihak pengiklan, yaitu Cost Per Rating Point (Ishadi SK, 2014: 50-52). Pada intinya, mekanisme tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas 1) harga sebuah spot iklan dan 2) pemasangan iklan itu pada spot tersebut. Semakin luas daya jangkau siaran maka akan semakin efektif daya pengaruh iklan.

Hal ini kemudian menunjukkan relevansi komoditas kembar pada konteks televisi dalam kaitannya dengan penjelasan mengenai keuntungan yang didapat berdasarkan daya jangkau siaran. Pada titik ini, penjelasan Sudibyo dan Patria (2013: 53) menjadi relevan, bahwa “kebangkitan industri pertelevisian di Indonesia adalah bagian penting dari kisah lebih besar tentang kebangkitan modal dari era otoriter ke demokrasi”. Hal tersebut dapat diperjelas dengan melihat pergeseran pola pemasangan iklan yang semakin didominasi oleh televisi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

 

1990

1991

1992

1993

Surat Kabar

50.1

43.1

36.7

32.3

Majalah

14.7

10.9

9.3

8.7

Radio

16.4

12.6

9.7

10.2

Bioskop

1.3

1.1

1.0

0.8

TV

8.0

25.4

38.0

43.4

Media Luar

9.5

6.9

5.4

4.5

Total (juta)

639

835

1027

1179

         

Perbandingan Belanja Iklan Untuk Beragam Media, 1990-1993 (dalam persentase) [4]
 

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa televisi berkembang menjadi industri yang memiliki potensi besar dalam menciptakan profit dibanding berbagai media lainnya. Pada dasarnya hal ini dilatarbelakangi oleh faktor kekuatan daya jangkau televisi sebagaimana dijelaskan di awal tulisan.

Sementara itu, bentuk pengoperasian daya jangkau wilayah siaran yang telah diperluas perlu ditempatkan pada konteks pola penyiaran awal televisi swasta. Pada awalnya, sistem penyiaran yang berlaku pada televisi swasta adalah Sistem Saluran Terbatas (SST). Sistem penyiaran ini bersifat terbatas dalam arti ruang lingkup penyiaran dibatasi pada wilayah lokal.

Perubahan pola penyiaran terjadi ketika TPI memanfaatkan fasilitas dan transmisi TVRI sehingga dapat bersiaran secara nasional yang dimulai pada Januari 1991 (Armando, 2011: 120-121). Hal ini kemudian mendorong stasiun televisi swasta lain untuk dapat menjangkau wilayah siaran secara lebih luas, mencakupi wilayah nasional. Pada akhirnya, melalui penyewaan atas transponder Satelit Palapa, RCTI mulai resmi melakukan siaran dengan daya jangkau nasional dengan dikeluarkannya SK No. 1286/1991 oleh Dirjen RTF pada Juni 1991. Hal ini kemudian diikuti oleh pemberian izin terhadap televisi swasta yang sebelumnya hanya diizinkan melakukan siaran lokal dapat memperluas jangkauannya melalui sistem satelit yang ditetapkan pada 18 Januari 1993.[5] Dalam catatan Armando, hal tersebut menandai berakhirnya sistem jaringan dan dimulainya sentralisasi penyiaran.

Kombinasi antara perluasan daya jangkau wilayah siaran dalam kerangka sentralisasi penyiaran dengan mekanisme hitung iklan di atas merupakan proses perkembangan awal televisi swasta yang membentuk kepentingan pokok pelaku industri televisi. Kepentingan pokok tersebut berkisar pada daya jangkau siaran yang meliputi wilayah nasional serta keleluasaan dalam perizinan penggunaan frekuensi. Daya jangkau siaran yang meliputi wilayah nasional dalam aspek ekonomi menjanjikan profit bagi pelaku industri penyiaran. Daya jangkau siaran tersebut juga pada gilirannya memberikan basis kekuatan yang signifikan bagi pemilik dalam merekayasa kesadaran sesuai dengan kepentingan politiknya. []


Daftar Pustaka

Armando, Ade dan Nina Mutmainnah. 1993. Basis Ekonomi Kebijakan Pertelevisian Swasta di Indonesia. Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Armando, Ade. 2011. Televisi Jakarta di Atas Indonesia. Yogyakarta: Bentang.

Dhakidae, Daniel. 1991. The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry. Disertasi Doktoral, Amerika Serikat, Cornell University.

Heychael, Muhammad dan Holy Rafika Dhona. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik. Jakarta: Remotivi.

 Lim, Merlyna. 2012. The League of thirteen: Media Concentration in Indonesia. Tempe, AZ: Participatory Media Lab Arizona State University and Ford Foundation.

Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri dan Shita Laksmi. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Putri, Dinita Andriani, dkk. 2014. Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca. Laporan Riset Centre for Innovation Policy and Governance,Jakarta: CIPG.

Rianto, Puji, dkk. 2012. Dominasi Tv Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.

_______________. 2014. Kepemilikan Dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang. Yogyakarta: PR2 Media.

SK, Ishadi. 2014 Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sudibyo, Agus dan Nezar Patria. 2013. “Ditempa Pertarungan Modal: Industri Pertelevisian di Indonesia Pasca-Otoritarianisme”, Jurnal Prisma Vol. 32, No. 1.

Prasetya Utomo, Wisnu. “Membaca Gerak Industri Televisi”, Remotivi, 25 Nopember 2014, diakses pada tanggal 25 November 2014 pukul 15.59 WIB.