Artikel ini akan membahas dua tema. Pertama, kelahiran pers dan fungsi pers dalam kehidupan kolonial dari tahun 1744 sampai 1880an. Tema ini membahas upaya pemerintah kolonial dalam mengatur arus informasi di koloni dengan cara menentukan peran pers dan isi surat kabar. Tema ini juga menjelaskan resistensi kalangan jurnalis Belanda terhadap otoritas pemerintah kolonial. Tema kedua adalah kelahiran pers emansipatoris yang ditandai dengan lahirnya Jong Indie movement dan  pers partisan Tionghoa Hwee Koan di tahun 1880an sampai 1900an. Peran jurnalis Indo dan Tionghoa menjadi fokus pembahasan pada bagian ini. Kiprah jurnalis Bumiputera belum menjadi bahasan di artikel ini, dan akan dibahas di artikel selanjutnya.

Official vs Unofficial

G.H. Von Faber, dalam Short Story of Journalism in the Dutch East Indies (1931) mengkategorikan jenis pers di era kolonial menjadi pers official (resmi) dan unofficial (swasta). Pers official berarti pers resmi milik pemerintah, sedangkan unofficial dimiliki oleh kalangan swasta. Surat kabar pertama di Hindia Belanda adalah Bataviasche Nouvelles yang lahir tahun 1744, 120 tahun sejak mesin cetak didatangkan ke Batavia. Surat kabar ini diinisiasi oleh Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Gustaaf Willem Baron van Imhoff yang memberikan mandat pengolaan surat kabar kepada J.E. Jordens, seorang pedagang dan pegawai senior di kantor secretariat jenderal VOC (Faber, 1930: 14). Para redaktur di awal perkembangan pers adalah orang yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, mereka biasanya pegawai di pemerintahan atau pensiunan pegawai kolonial.

Sampai tahun 1825, seluruh surat kabar di Hindia Belanda adalah pers official pemerintah – selain  pemerintah beberapa kalangan misionaris juga memiliki surat kabar, namun tidak menjadi pembahasan di tulisan ini. Tujuan dari pers official ini adalah memenuhi kebutuhan informasi politik dan ekonomi, terutama berita dari Eropa, bagi kelas pedagang (1930: 13). Selain memuat iklan, surat kabar juga memuat berbagai pengumuman resmi dari pemerintah (1930: 17).  Debat politik sepenuhnya absen di era ini (1930: 15).

Gubernur Jenderal Daendels harus dicatat sebagai orang pertama yang membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah. Regulasi yang diumumkan tahun 1809 tersebut menjelaskan antara lain prioritas isi surat kabar official adalah iklan, pengumuman dokumen publik dari pemerintah, dan pengumuman tambahan lainnya (1930: 22). Sensor juga mulai diterapkan, setiap pengelola surat kabar harus mengirimkan salinan koran sehari sebelum waktu penerbitan kepada sekretariat jenderal untuk diperiksa (1930: 23). Setahun setelah pemerintahan Daendels mengumumankan regulasi ini, Daendels menerbitkan Bataviasche Koloniale Courant. Surat kabar ini adalah corong resmi pemerintahan Daendels dalam mempublikasikan berita-berita mengenai reformasi administrasi kolonial (1930: 25).

Salah satu surat kabar official yang berumur panjang adalah Javasche Courant. Terbit pertama kali pada 1928, surat kabar bertahan sampai Van Fober menulis bukunya tahun 1931. Selain Douwes Dekker yang rutin mengirimkan artikel ke redaksi surat kabar ini, tulisan-tulisan di surat kabar ini cenderung kering dan tidak orisinil. Redaktur Javasche Courant lebih sering menulis ulang berita-berita dari surat kabar lain, terutama dari Eropa. Corak surat kabar official kurang lebih sama dengan Javasche Courant.

Ahmat Adam, dalam The vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, 1855-1913 (1995: 7) mencatat bahwa, pada 1825 kalangan swasta mulai menerbitkan surat kabar. Pada 1840an, ketika dampak buruk sistem tanam paksa mulai terasa, banyak jurnalis yang mencoba melaporkannya ke surat kabar. Franz Junghuhn, seorang pegawai pemerintah yang menuliskan laporan perjalan untuk Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (Majalah Hindia Belanda), diancam untuk dideportasi dari Hindia Belanda. Pasalnya, di artikel itu Junghuhn mengkritisi bupati-bupati di Priangan (Adam, 1995: 13).

Jumlah surat kabar swasta yang kritis meningkat karena dipicu oleh gejolak politik di Belanda, dimana para politisi liberal mulai mengkritisi sistem tanam paksa. Munculnya pihak swasta sebagai pelaku bisnis pers ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial dan politisi konservatif di Belanda yang mendukung sistem tanam paksa. Meski pengaruh kalangan liberal menguat, kalangan konservatif akhirnya berhasil memenangkan pertarungan di parlemen. Pada 1956 Undang-Undang Pers (Press Act) untuk Hindia Belanda disahkan (1995: 40).

Undang-Undang ini menyatakan bahwa tiap penerbitan harus melaporkan salinan surat kabar sebelum diterbitkan. Lebih keras lagi, tiap pelaku percetakan dan penerbitan harus memiliki surat izin dan membayat deposito yang tidak akan dikembalikan jika penerbit melanggar Press Act (1995: 40).

Tujuan dari pengekangan pers ini adalah untuk mencegah kritik terhadap sistem tanam paksa (1995: 14). Von Faber berpendapat bahwa era 1800an adalah era kejayaan kelas birokrat. Para birokrat ini kemudian menjadi musuh para jurnalis Belanda yang kritis (1995: 43). Namun, banyak pula pegawai kolonial yang tidak tahan dengan buruknya kesejahteraan penduduk kolonial. Beberapa diantara pegawai itu membocorkan kenyataan yang ditutupi pemerintah kepada para jurnalis (1995: 14).

Tema-tema rawan yang banyak dibocorkan dan dipublikasikan oleh jurnalis swasta adalah dampak buruk sistem tanam paksa, dan buruknya program kesejahteraan di tanah jajahan. Di tahun antara 1843 sampai 1860, adalah masa migrasi dari desa ke kota akibat sistem tanam paksa yang memperburuk kehidupan petani kecil di desa. Para petani itu terpaksa mencari pekerjaan di kota, biasanya menjadi kuli. Dampak lebih jauhnya adalah adalah meningkatnya kelaparan dan kemiskinan baik di kota maupun di desa (1995: 13).

Cukup banyak jurnalis yang progresif pada masa itu yang tidak mau hanya menjadi saksi kegagalan sistem tanam paksa, tapi berusaha mengkritisi pemerintah untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah H.J. Lion. Pada 1858, jurnalis yang oleh sejarawan kolonial dijuluki “Bapak jurnalisme Hindia Belanda” itu menerbitkan Bataviasche Handelsblad. Lion mengumandangkan manifesto kepada rakyat Belanda melalui artikel-artikel mengenai suramnya keadaan politik dan ekonomi di tanah jajahan (1995: 49). Salah satu artikel radikalnya mengulas bagaimana pemerintah kolonial menggaji pegawainya dengan tidak layak. “Pemerintah membiarkan pegawainya kelaparan,” ungkapnya. Jelas ini adalah salah satu aib yang dilarang menyebar ke publik, terutama publik Belanda dan Eropa. Lion kemudian dijebloskan ke penjara selama satu setengah tahun.

Contoh kasus lain adalah dituntutnya kepala redaksi surat kabar asal Semarang Indische Vaderland karena kritik tajamnya. Tidak seperti Lion, pemimpin redaksi Indische Vaderland memilih berkompromi dengan meminta maaf kepada pemerintah untuk menghindari kurungan penjara.

Von Faber mencatat bahwa era 1856 sampai 1906 (tahun ketika Press Act dicabut) adalah zaman kegelapan pers kolonial. Untuk masuk penjara, seorang jurnalis cukup menyinggung perasaan seorang pejabat sedikit saja. Sampai dengan akhir abad ke 19, pemerintah kolonial memerintah koloni dengan model kekuasaan autokrasi. Gubernur Jenderal melalui aparat birokrasinya menguasai dan menentukan tiap langkah subjek kolonial, baik Eropa, Timur asing, maupun pribumi. Dalam literatur lain, seperti dalam paparan Kees van Dijk tentang sejarah pakaian era kolonial, di era ini subjek kolonial didisiplinkan melalui berbagai cara seperti bahasa, tempat tinggal, bahkan cara berpakaian.

Kelahiran Pers Emansipatoris

Bosma, Ulbe, dan Raben (Being “Dutch” in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, 2008: 224) mencatat bahwa, pada 1854, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik apartheid. Pemerintah membangun struktur masyarakat kolonial menjadi dua status, yakni Eropa dan non Eropa—kemudian diubah menjadi tiga, dimana Timur asing menempati posisi kedua. Di kota-kota kolonial, tempat tinggal penduduk diatur sesuai dengan kategorisasi status sosial mereka. Politik apartheid ini berdampak pada perkembangan pers. Di akhir abad ke 19, corak pers berubah menjadi alat pengikat solidaritas kelas subordinat dan alat perlawanan terhadap golongan kelas dominan.

Pada 1880an terjadi krisis ekonomi yang berdampak buruk pada hampir semua status sosial di Hindia Belanda. Bagi mereka yang berstatus Eropa krisis ekonomi membuat lowongan pekerjaan menciut, sementara jumlah golongan Eropa membengkak—salah satunya akibat politik liberal yang mengundang banyak orang Eropa berdatangan seiring terbukanya kolonial terhadap investasi. Diantara anggota status Eropa, yang paling sengsara adalah kalangan Indo atau disebut juga Sinyo. Mesti berstatus Eropa, para Sinyo adalah warga kelas dua dalam statusnya. Krisis ekonomi membuat kalangan Indo bahkan tidak mampu memiliki rumah di zona Eropa, sehingga mereka migrasi ke kampung-kampung pribumi (2008: 279). Selain itu, mereka juga berebut lahan penghidupan dengan kaum Tionghoa, terutama berebut peran sebagai pengumpul pajak. Gesekan sosial pun tidak terelakkan.  

Meski kondisi ekonomi memburuk, pada 1880an, pers bertahan sebagai salah satu lahan bisnis yang cukup menggiurkan. Di era ini jumlah peminat surat kabar membengkak akibat dari didirikannya ratusan sekolah sebagai respon dari politik liberal. Selain itu, pada 1880an telegraf, telefon dan rel kereta api hadir di tanah koloni (1995: 23). Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi memungkinkan distribusi berita dan surat kabar menjadi lebih cepat dan murah. Perkembangan ini membuat jumlah pers lokal milik kalangan swasta bertambah, terutama pers berbahasa Melayu.

Di tahun 1880an, kaum Indo menjadi kalangan yang paling potensial untuk diajak bekerja sama bagi siapapun yang ingin berbisnis surat kabar. Kelebihan utama kalangan Indo adalah mereka menguasai bahasa Melayu. Selain itu, karena kalangan Indo lahir campuran darah Eropa dan pribumi, mereka umumnya menjadi perantara bagi dua dunia yang terpisahkan oleh kebijakan aparheid kolonial: Eropa, timur asing, dan pribumi. Posisi strategis inilah yang membuat kalangan Indo mendapatkan tempat di berbagai perusahaan pers milik orang Eropa, sampai mereka mampu memiliki surat kabar sendiri pada 1880an (1995: 43-45).

Terdesak oleh gesekan sosial dan krisis ekonomi, pada 1880an kaum Indo menjadikan pers sebagai ruang kritik sosial, terutama kritik atas diskriminasi yang mereka terima dari kalangan totok. Awal gerakannya terjadi di Padang. Pada 1877, Padang Handelsblad meluncurkan gerakan bernama Jong Indie atau disebut juga gerakan Padang. Gerakan ini dibangun oleh para penulis Indo di Padang dan dijuluki sebagai gerakan para patriotis Indis. Penggerak Jong Indie adalah Frederik Karel Voorneman dan dilanjutkan oleh anaknya A.M. Voorneman. Sang anak kemudian menjadi redaktur Bintang Timor, dan melanjutkan misi Jong Indie (2008: 276-280).

Misi Jong Indie adalah percampuran antara perjuangan hak masyarakat sipil dan perbaikan taraf kehidupan kalangan Indo. Gerakan ini mengkritik kalangan totok yang selama dua abad memonopoli kekuasaan untuk memerintah Hindia Belanda tanpa membangun masyarakat sipil.  Perseteruan kalangan Indo dengan totok makin tajam karena banyaknya pendatang baru dari Eropa di Hindia Belanda yang merebut lahan pekerjaan kalangan Indo. Kalangan Indo semakin disudutkan kea rah kemiskinan.

Di surat kabar, para jurnalis Indo ini membuat kata “totok” menjadi berkonotasi negatif. Sebaliknya, mereka mewacanakan perubahan kata “sinyo,” dari ejekan kepada orang yang berdarah campuran, menjadi sebutan yang memperkenalkan keberadaan sebuah status sosial baru, yakni status Indo yang terpisah dari status Eropa (2008:285). Ulbe Bosma (2008) menekankan bahwa gerakan Jong Indie mengubah batas domain budaya kolonial dengan membentuk kategori baru, yakni kategori kaum yang terikat pada tanah air (motherland) Hindia Belanda melawan kategori Eropa eskpatriat. Inilah mengapa kalangan Indo di Padang disebut sebagai kaum patriotis Indies. Dalam surat kabar, A.M. Voornemen dan jurnalis Indo kemudian menentang dominasi kaum totok dengan mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang menetap di Hindia Belanda bukanlah pembantu kaum totok. (2008: 279). Akibat pernyataan semacam ini, dua redaktur Padang Handelsblad, pemimpin redaksi De Locomotief , dan seorang redaktur Indische Vaderland dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Ulbe Bosma mengutip Partha Chatterjee, sejarawan kolonial India, bahwa pergerakan seperti yang dilakukan kalangan Indo merupakan awal dari jalur menuju kesadaran nasional (2008:285). Tahun 1900, rintisan dari Jong Indie menemui bentuknya yang lebih politis, yakni Indische Bond, yang sebagian besar anggotanya adalah buruh yang kecewa lantaran jam kerja yang melampaui batas, upah rendah, dan bos totok yang angkuh. Kalangan Indo juga menginisiasi berbagai perserikatan buruh, dimulai dengan serikat buruh kereta api pada 1906, dan mulai mengajak kalangan pribumi untuk bergabung ke dalamnya pada 1908. Pada 1911, Indische Bond bermetamorfosa menjadi Indische Partij, dimana beberapa tokoh Jawa berperan penting di dalamnya (2008: 285-328).

Kelahiran Pers Partisan

Di era 1880an, kalangan indo juga mengalami gejolak akibat krisis ekonomi dan diskriminasi. Seperti kalangan Indo, jurnalis-jurnalis Tionghoa menjadikan surat kabar sebagai sarana agitasi rasa kebangsaan Tionghoa.

Sejak tahun 1870an, para penulis China sudah mengekspresikan kekesalan mereka atas peraturan wijkenstelsel (sistem zona perumahan) yang mengatur kalangan Tionghoa untuk tinggal di wilayah pecinan yang telah ditentukan. Selain itu, mereka juga dikenai aturan sistem pas jalan yang menyebabkan ruang gerak mereka terbatas. Mereka tidak bebas lagi mengakses desa-desa pribumi, padahal sudah sejak era pra kolonial, kaum Tionghoa menjadi kaum saudagar, yang menjual dan membeli komoditas dari berbagai kalangan termasuk pribumi (1995: 59).

Di tahun 1884, kangan Tionghoa juga makin terdesak secara ekonomi karena anjloknya harga gula dan kopi di pasar dunia. Mereka pun termotivasi untuk masuk ke bisnis surat kabar. Di tahun ini, Bintang Timor, surat kabar berbahasa Melayu milik orang Eropa di Surabaya, bangkrut. Seorang Tionghoa bernama Baba Tjoa Tjoan Lok membeli Bintang Timor dan menjadikan ia sebagai orang Tionghoa pertama yang memiliki dan menerbitkan surat kabar. Dengan pembelian ini, dunia pers bukan lagi semata-mata milik kalangan Eropa dan Indo (1995: 64).

Figur yang paling penting di masa kebangkitan pers Tionghoa adalah Lie Kim Hok. Ia seorang Tionghoa yang dibesarkan oleh pendidikan misionaris sehingga ia dekat dengan kalangan eropa. Dari para misionaris, Lie juga belajar menjadi jurnalis dan guru. Pada 1885 ia sudah memiliki perusahan percetakan. Dan pada 1886 ia melepas profesi guru dan fokus berbisnis surat kabar. Ia membeli sebagian besar saham Pembrita Betawi dan kemudian hari menjadi editor beberapa surat kabar seperti Chabar Hindia Olanda dan Pengadilan. Perannya yang terpenting adalah aktivismenya dalam gerakan Pan-China atau sering disebut juga gerakan nasionalisme China di Hindia Belanda yang terjadi sekitar tahun 1900. Lie Kim Hok dan beberapa jurnalis dan saudagar China pada 1900 mendirikan Tionghoa Hwee Koan (THHK), sebuah organisasi yang tujuan utamanya adalah mempromosikan ajarah Konghucu, membangun organisasi untuk mengembankan emansipasi komunitas Tionghoa, dan mengembangkan pendidikan modern terutama menyediakan perpustakaan (1995: 74).

Dampak berdirinya THHK adalah lahirnya pers partisan. Segera setelah organisasi ini berdiri, berbagai surat kabar milik kalangan Tionghoa menyatakan diri sebagai corong THHK. Beberapa surat kabar pun sengaja dilahirkan sebagai corong organisasi. Contohnya adalah Li Po, Sie Po, Taman pewarta dan banyak lagi surat kabar yang didirikan beberapa tahun setelah THHK didirikan (1995: 75).

Konten dari surat kabar partisan THHK ini berkisar pada tema pendidikan dan ajakan untuk menjadi manusia yang maju. Kata “kemajuan” kemudian menjadi primadona yang menghiasi halaman koran. Kemajuan biasanya diartikan sebagai bisa berbahasa Belanda, dan lebih maju lagi jika bisa berbahasa Inggris. Di awal abad ke 20, kalangan Tionghoa melakukan transformasi pakaian dan dan rambut. Mereka mulai mengenakan pakaian Eropa dan memotong rambut kuncir mereka. Para jurnalis bumiputera kelak mengikuti transformasi pakaian ini dan kerap menyebut pakaian modern sebagai pakaian China.

Gerakan kaum Tionghoa ini dapat dikatakan sukses. Kolaborasi antara pembangunan organisasi modern, sekolah modern, dan pers partisan membuat pemerintah kolonial bukan hanya memberikan legalitas bagi THHK, namun juga mendirikan Sekolah China-Belanda (Hollandsch-Chineesche School) pada 1908.

Di awal abad ke-20, gerakan kaum Indo dan Tionghoa ini menyebar ke kalangan pribumi. Seorang keturunan ningrat bernama Tirto Adhisoerjo mengaku terinspirasi oleh gerakan THHK dan kemudian mendirikan surat kabar sendiri dan organisasi bernama Sjarikat Prijaji pada 1907. Beberapa tahun berselang kaum Indo berkolaborasi dengan para pemuda Jawa yang terididik untuk mendirikan Indische Partij dan menerbitkan surat kabar De Express. Baik Tirto maupun para pemimpin IP kemudian diasingkan karena tulisan-tulisan mereka.

Era akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pers melekat pada gerakan sosial, politik, dan budaya, bukan semata-mata lembaga komersil. Di era ini, jurnalis bukan semata-mata pensiunan pegawai kolonial, juga bukan tukang kepul iklan, melainkan cendikiawan yang memimpin gerakan sosial politik, mengikat kesadaran identitas, dan mendidik pembacanya. []


Daftar Pustaka:

Faber, GH von. 1930. A Short History of Journalism in the Dutch East Indies. Surabaya: Kolff & Co.

Adam, Ahmat. 1995. The vernacular Press and the Emergence of Modern Consciousness (1855-1913). Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program.

Bosma, Ulbe, and Remco Raben. 2008. Being" Dutch" in the Indies: A History Creolisation and Empire, 1500-1920. Ohio: Ohio University Press.