Setelah berkibar di negeri Paman Sam, Netflix mulai memperluas jejaring layanannya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Netflix adalah cara baru menonton "televisi", yang bukan lagi hanya panel tipis, melainkan mengawinkan internet dan televisi.

Konten audiovisual kini tak hanya bisa disaksikan di televisi, melainkan juga bisa lewat gawai pribadi,  kapan pun, di mana pun (tergantung koneksi internet). Dengan belasan ribu konten, baik titipan maupun produksi sendiri, Netflix mengubah total cara menonton televisi. Netflix memungkinkan kita untuk menonton semua episode dari sebuah musim (season) serial televisi. Hal ini mengubah tradisi televisi konvensional yang memaksa penonton untuk menunggu penayangan episode serial televisi kesukaannya tiap minggu. Kebijakan ini memicu fenomena baru, yakni “binge watching”, alias terus-menerus menonton tanpa henti.

Tak bisa diingkari bahwa beberapa produk Netflix memang berkualitas. Tiga dokumenternya (Cartel Land, Winter of Fire, dan What Happened, Miss Simone?) masuk nominasi Oscar untuk dokumenter terbaik, bersaing ketat dengan Amy dan The Look of Silence. Tahun ini saja, Netflix akan merilis 31 serial baru dan 24 film dokumenter dan berbagai acara spesial lainnya.

Kemudahan mendapatkan konten berkualitas ini, di Indonesia, berbenturan dengan peraturan pemerintah RI yang masih “jadul” dan belum mengadaptasi kemajuan teknologi. Masalah ini bukan hanya diidap Indonesia. Badan klasifikasi Kenya menganggap Netflix sebagai “konten asing yang bisa merusak nilai-nilai moral anak-anak” sebab kontennya tidak melewati badan sensor.

Problem regulasi ini “serupa tapi tak sama” dengan masalah yang menimpa aplikasi transportasi online (Gojek, GrabBike dan Uber). Aplikasi sejenis Gojek, GrabBike dan Uber punya badan hukum tetap di Indonesia. Sementara itu, Netflix adalah pemain asing 100%. Ia tak punya badan hukum tetap di Indonesia dan semua transaksi antara perusahaan dengan konsumen dilakukan dengan kartu kredit. Karena tak memiliki badan hukum tetap di Indonesia (atau pasangan bisnis lokal), maka bisa dipastikan negara tak menikmati keuntungan dari kehadiran Netflix karena tak dapat dipungut pajak penghasilan.

Maka tak heran jika pemerintah langsung bereaksi soal ini. Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang pendapatan bagi pemain konten dari luar negeri sekitar Rp 15 triliun per tahun. Berapa banyak? Facebook sekitar US$ 500 juta, Twitter (US$ 120 juta), LinkedIn (US$ 90 juta), dan pemain asing lainnya seperti Google yang lumayan kuat di iklan digital. Sebagian dari uang ini mengucur deras ke luar negeri tanpa dikutip pajak sama sekali.

Layanan sejenis Netflix akan dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Jika mereka hendak menyediakan layanan di Indonesia, wajib memiliki badan usaha tetap (BUT). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa, kebijakan baru ini dibuat karena layanan semacam Netflix belum bisa dijangkau oleh undang-undang yang berlaku seperti UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun UU Telekomunikasi.

Aturan ini bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Bersama. Untuk konten, Kominfo akan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Sementara soal badan usaha, bersama dengan Kementerian Perekonomian. Namun semua tak semudah kelihatannya.  Kemenkominfo terkesan masih gamang dalam menerapkan aturan bagi Netflix.

Mari berandai-andai bahwa aturan tersebut ada dan Netflix patuh padanya, apakah Netflix ancaman stasiun televisi, baik gratis maupun berbayar, di Indonesia? Untuk Amerika Serikat CEO Reed Hastings dengan sesumbar mengatakan bahwa televisi siaran akan mati tahun 2030. Hal ini disambut dengan kegaduhan sebab statistik Netflix untuk siaran mereka tidak dipublikasikan dengan terbuka.

Ketakutan berlebihan?

Kehadiran Netflix bukan lonceng kematian televisi konvensional. Meski portal ini menyediakan banyak konten yang berbeda—begitu pun Hulu dan Amazon Prime yang jadi saingannya dalam layanan streaming—bagi masyarakat Indonesia, televisi konvensional masih menjadi pilihan yang tak tergantikan. Ia memiliki sejumlah kelebihan yang belum teramban layanan streaming semacam Netflix, misalnya kemampuan televisi melakukan siaran langsung, baik berita maupun olahraga.

Bagi sebagian orang, langkah Telkomsel memblokir Netflix dinilai sebagai ketakutan bahwa layanan tersebut akan menjadi pesaing head-to-head dengan UseeTV, produk mereka sendiri. Kompas.com juga menghembuskan kecurigaan bahwa pemblokiran ini disebabkan oleh masuknya Hooq, layanan streaming yang diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi Singapura, SingTel, serta raksasa industri hiburan, Sony dan Warner Bros ke Indonesia. Sebanyak 65% saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom dan 35% oleh SingTel. Dalam beroperasi di Indonesia, Hooq kemungkinan besar akan menggandeng tangan Telkomsel.

Hal lain yang tak kalah penting adalah sambungan internet di Indonesia tidak stabil. Untuk menyaksikan kualitas film standar, Netflix  merekomendasikan kecepatan 1.5 Mbps agar bisa diputar secara stabil. Untuk kualitas lebih tinggi lagi, yakni High Definition (HD) membutuhkan koneksi internet 5 Mbps agar bisa diputar dengan stabil, atau setidaknya 25 Mbps untuk kualitas Ultra HD. Tentunya semua sudah mafhum bahwa semakin cepat internet maka semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan. Ini belum termasuk jaringan internet mobile yang hanya stabil di kota besar saja.  

Tidak seperti Telkomsel yang langsung memblokir,  MNC PlayMedia, seperti dilansir CNN Indonesia,  tidak menganggap Netflix sebagai saingan, “Kami memprediksi Netflix tidak menjadi faktor pengganggu, sebab kami mempertimbangkan dan menempatkannya sebagai pelengkap bagi pelanggan," sanggah Aditya Haikal, Head of Marketing MNC PlayMedia.

Lalu apakah Netflix akan berpengaruh pada tingkat pembajakan? Ini juga lain masalah sebab seperti sudah diungkapkan di atas, hanya mereka yang berada di kelas menengah atas yang mampu membayar untuk jasa streaming Netflix. Jadi, Netflix tak akan membunuh televisi siaran ataupun berbayar lokal. Ia hanya menjadi “pelengkap” dari pelbagai pilihan tontonan yang sudah ada—bagi kalangan kelas menengah ke atas perkotaan tentunya.

Masalah terbesar barang kali ada dalam soal “penyesuaian budaya”. Tidak semua konten Netflix sesuai dengan “kearifan lokal”, atau dalam bahasa resminya: sesuai dengan Undang-Undang soal sensor film. Dalam hal perlindungan anak, Netflix memang menyediakan fitur kendali orangtua (parental control), tetapi apa yang “wajar” di Amerika Serikat belum tentu “wajar” di Indonesia. Konsepsi orangtua tentang apa yang baik bagi anak di Amerika Serikat bisa jadi berbeda dari apa yang ada di Indonesia.

Kalau disarikan, masalah utama Netflix adalah adanya persilangan “aturan lama” yang membuat Netflix gampang-gampang susah diterima secara resmi oleh pemerintah. Atau, kalaupun ada aturan baru, maka akan membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang tentunya tidak mudah. UU no. 33 tahun 2009 mengatur bahwa usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika, harus memiliki badan hukum Indonesia. Lalu pasal  41 di UU yang sama, dipertegas kewajiban pemerintah untuk mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Kalau pun Netflix sudah punya badan hukum Indonesia, masalah masih belum selesai. Bagi negara, untuk menjaga “nilai-nilai kesusilaan ini”, permasalahannya mengerucut pada masalah sensor. Nah, apa bisa menyensor konten yang servernya tidak ada di Indonesia? []