November 2015 lalu, dunia penyiaran kembali diramaikan oleh munculnya televisi komunitas baru, yaitu Televisi Universitas Indonesia (TV UI) yang resmi mengudara di saluran 52 UHF.  Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TV UI ini masuk dalam kategori Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Sejak mendapat izin siaran pada 2 Februari 2015, TV UI mulai melakukan siaran percobaan selama satu tahun sampai diberikannya izin siaran tetap. Pada periode tersebut, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI sebagai pengelola TV UI juga merekrut kru yang berasal dari mahasiswa untuk menjalankan televisi ini. Sebagai televisi komunitas, keberadaan media-media seperti TV UI ini patut diapresiasi. Ia bisa menjadi alternatif bagi keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta.

Sayangnya, media komunitas memiliki sejumlah permasalahan yang membuatnya sulit bertahan lama, dan TV UI juga tak luput dari masalah-masalah itu. Salah satunya adalah soal sumber daya manusia. Mahasiswa-mahasiswa bisa menjadikan televisi komunitas sebagai ruang belajar apabila mereka didukung oleh bimbingan pekerja profesional (produser, editor, camera person). Hal inilah yang sulit dilaksanakan, karena terbatasnya dana mengingat televisi komunitas tidak boleh beriklan.

Terkait iklan, mungkin pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, jika diizinkan beriklan, apakah televisi komunitas bisa hidup berkecukupan? Rasanya tidak juga. Dengan jarak jangkauan siar 2,5 km dari pemancar, siapa pengiklan yang mau? Mereka tentu memilih beriklan di televisi swasta yang bisa bersiaran secara nasional dan menjangkau khalayak lebih luas. Hidup televisi komunitas tampaknya tidak jauh berbeda dengan televisi lokal: perlu perjuangan untuk terus bertahan. Selain tidak boleh beriklan, televisi komunitas pun diwajibkan membayar biaya perpanjangan izin sebesar 50 juta tiap tahunnya. Setidaknya, jumlah inilah yang dibayarkan oleh TV UI karena masuk dalam regional I. Televisi komunitas lain bisa jadi berbeda.

Selain dana, TV UI juga kesulitan mencari pihak yang ingin bekerja sama ketika ingin melakukan produksi tayangan. Salah satu program yang dimiliki TV UI awalnya akan berlokasi di sebuah kafe. Pengelola kafe awalnya antusias. Sayangnya, hal ini berubah saat dijelaskan bahwa jangkauan siar TV UI hanya 2,5 km dengan target utama mahasiswa. Pengelola kafe sempat menanyakan biaya listrik karena adanya penggunaan lampu tambahan saat produksi. Mereka juga menekankan bahwa waktu produksi tidak boleh mengganggu pengunjung. “Jangan sampai saat jam ramai, nanti malah rugi”.

Contoh masalah-masalah tersebut bukan hal yang unik. Kondisi televisi komunitas lainnya juga tidak jauh berbeda, DNK TV misalnya. Televisi yang dikelola oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta ini resmi bersiaran pada tahun 2009 di saluran 25 UHF. Sayangnya, siaran secara teresterial hanya bertahan selama 1 tahun karena terjadi kerusakan pada pemancar.

Sulitnya mendapatkan dana untuk mengganti pemancar membuat DNK TV akhirnya bersiaran menggunakan kabel dan mengunggah video yang sudah ditayangkan ke Youtube. Selama bersiaran menggunakan kabel pun, DNK TV harus berusaha keras mencari biaya untuk memproduksi tujuh program ditambah dengan pemeliharaan serta pengadaan alat mengingat pendanaan hanya berasal dari fakultas dan iuran anggota yang jumlahnya tidak besar.

DNK TV sebenarnya ingin kembali bersiaran secara teresterial. Mereka pun mencoba mengajukan izin untuk mendapatkan frekuensi. Namun, untuk saat ini tidak ada frekuensi yang kosong di wilayah Banten. DNK TV justru diminta menunggu adanya alokasi frekuensi untuk televisi digital yang aturan mengenai hal tersebut saja belum jelas.

Belajar dari kasus-kasus tersebut, sulit mengharapkan bahwa media-media komunitas bisa menjadi alternatif dalam melayani kebutuhan publik. Menurut saya, penyebab utama sulitnya media komunitas berkembang adalah keberadaan PP No 51 Tahun 2005. Beberapa pasalnya terlihat jelas membatasi keberadaan atau eksistensi media komunitas.

Pertama, pendirian LPK harus mendapat izin pejabat di daerah LPK berada (Pasal 4). Salah satu syarat pendirian LPK adalah mendapat persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% jumlah penduduk dewasa atau 250 orang dewasa yang dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Ini menunjukkan masih ada ketakutan pemerintah akan kehadiran LPK. Pejabat setempat (lurah) bisa saja tidak mengizinkan didirikannya LPK dengan alasan tertentu (dianggap mengganggu, tidak penting) atau merasa takut jika ada media yang menyoroti kinerja pemerintahannya.

Kedua, radius siaran LPK hanya 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan daya pancar maksimum 50 watt (Pasal 5). Untuk daerah yang padat penduduk, radius siaran 2,5 kilometer tentu bisa menjangkau khalayak yang cukup besar, seperti di Jakarta. Akan tetapi, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kepadatan yang sama dengan Jakarta. Untuk wilayah tidak padat penduduk sangat sulit untuk menjangkau khalayak yang besar. Kebijakan radius siaran ini tidak bisa disamakan di setiap daerah. Jika anggota komunitas hanya bisa menjangkau orang sedikit itu, untuk apa mereka membuat media komunitas yang untuk memperoleh izin siaran saja memerlukan perjuangan yang berat.

Ketiga, tata cara dan persyaratan perizinan LPK mengikuti prosedur yang sama dengan LPS (Pasal 8–11). Masyarakat yang ingin membuat media komunitas harus menyerahkan berkas ke Kominfo yang berada di Jakarta. Aturan ini tentu memberatkan bagi daerah yang lokasinya jauh dari Jakarta. Banyak biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus perizinan. Izin ini pun belum tentu didapatkan. Selain itu, lembaga penyiaran komunitas harus melakukan uji coba siaran (6 bulan untuk radio dan 1 tahun untuk televisi) sebelum mereka mendapat izin siaran tetap.

Keempat, alokasi frekuensi dan jumlah LPK diatur oleh Peraturan Menteri (Pasal 17). Peraturan Menteri yang dikeluarkan mengenai alokasi frekuensi untuk lembaga penyiaran komunitas ini dianggap tidak adil. Lembaga penyiaran komunitas, khusus radio, hanya diberi alokasi frekuensi FM tidak lebih dari 1% dari alokasi frekuensi FM yang ada. Dari 204 kanal yang tersedia, LPK  hanya diberi tiga kanal paling akhir yang berbatasan dengan frekuensi penerbangan, yaitu 107,7, 107,8 dan 107,9 (Change.org, 2013). Sementara itu, televisi komunitas harus bersaing dengan televisi swasta untuk mendapatkan frekuensi.

Kelima. LPK dilarang beriklan, kecuali iklan layanan masyarakat (Pasal 27). Untuk bisa bersiaran tentunya memerlukan biaya. Media komunitas memang bisa memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Akan tetapi, sumber-sumber pendapatan tersebut tidak bersifat berkelanjutan. Misalnya saja sumbangan. Apakah akan ada sumbangan untuk media komunitas setiap bulannya yang bisa menutupi biaya operasional atau biaya perpanjangan izin siaran yang harus dibayarkan tiap tahunnya? Kebijakan ini tentu tidak adil karena lembaga penyiaran lainnya, seperti Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta dibolehkan untuk beriklan.

Sampai tahun 2013 hanya ada sebelas televisi komunitas di Indonesia. Jika ditambahkan dengan TV UI yang baru mendapat izin pada Februari 2015 jumlahnya menjadi 12 (dengan asumsi tidak ada televisi komunitas baru di tahun 2014). Menurut saya, perubahan regulasi yang lebih berpihak kepada media komunitas perlu dilakukan. Dengan demikian keberadaan media-media komunitas bisa berarti bagi kepentingan publik atau komunitas. []