Gambar: Watchdoc Documentary
Gambar: Watchdoc Documentary
26/01/2017
Jakarta Unfair: Berita-Berita Penggusuran di Media Tidak Tepat
Sebuah wawancara dengan dua sutradara Jakarta Unfair, Sindy Febriyani dan Dhuha Ramadhani.
26/01/2017
Jakarta Unfair: Berita-Berita Penggusuran di Media Tidak Tepat
Sebuah wawancara dengan dua sutradara Jakarta Unfair, Sindy Febriyani dan Dhuha Ramadhani.

Satu bulan setelah diunggah di akun Youtube Watchdoc, sebuah rumah produksi yang kerap membuat film dokumenter, film Jakarta Unfair telah diakses lebih dari 240.000 kali. Film ini menceritakan masifnya penggusuran yang terjadi di Jakarta. Dari catatan yang diperoleh dari LBH Jakarta, setidaknya ada 113 penggusuran selama tahun 2015, sementara pada tahun 2016 terdapat  325 daerah yang terancam digusur.

Ironisnya, berita-berita di media terkait penggusuran ini kerap tidak berimbang. Warga korban penggusuran tidak banyak mendapatkan ruang. Sementara itu di sebagian media, istilah penggusuran lantas diganti menjadi relokasi; politik bahasa yang punya konsekuensi besar dalam membentuk opini publik.

Jakarta Unfair dibuat oleh Watchdoc bersama sekelompok mahasiswa di Jakarta. Dalam film ini, bisa dilihat bahwa narasi penggusuran di media kerap tidak tepat, bahkan cenderung tendensius menyudutkan warga. Sebab itulah film ini diberi judul Jakarta Unfair, demi menunjukkan bahwa terjadi ketidakadilan struktural di ibukota.

Untuk mengetahui lebih jauh hal-hal di balik pembuatan Jakarta Unfair, peneliti Remotivi Wisnu Prasetya Utomo mewawancarai dua sutradara film dokumenter tersebut,  Sindy Febriyani dan Dhuha Ramadhani. Keduanya masih berstatus mahasiswa tahun keempat. Dalam wawancara yang berlangsung dua kali tersebut (21/12 dan 30/12), Sindy dan Dhuha bercerita tentang awal mula keterlibatan dalam pembuatan film, interaksi dengan korban-korban penggusuran, sampai kritik terhadap media. 


Bagaimana anda bisa terlibat dalam pembuatan film Jakarta Unfair?

Sindy: Awalnya kami dapat e-mail dari Watchdoc yang isinya ajakan kolaborasi bikinfilm. Akhirnya yang bergabung ada mahasiswa dari UI, UMN, UIN. Kalau tidak salah itu bulan Mei 2016. Saat itu kami belum mengenal satu sama lain. Setelah semua kumpul, kami melakukan pemilihan siapa yang akan menjadi sutradara. Akhirnya dipilihlah saya dan Dhuha. Sementara itu, peran Watchdoc hanya mengontrol kegiatan saja.

Apa motivasi utama kemudian memutuskan untuk terlibat membuat film ini?

Sindy: Saya sendiri punya latar belakang kuliah jurnalistik dan ngerti pembingkaian media. Saat ini, ada berapa sih media yang bisa dipercaya untuk kasus-kasus seperti penggusuran? Saya ingin tahu, sebenarnya benar apa tidak orang yang tinggal di rusun itu sejahtera dan bagaimana kehidupan mereka di tempat tinggal baru itu.

Saya juga sering bertanya, kenapa di media istilah “penggusuran” diganti menjadi “relokasi”? Kenapa berita-beritanya nadanya bagus-bagus? Kebetulan, ada ruang yang disediakan Watchdoc untuk meriset hal ini. Jadi, ya saya ikut.

Berapa banyak yang terlibat dalam produksi, dan apa saja latar belakangnya?

Sindy: Awalnya sekitar 20 orang, namun kemudian ada seleksi alam. Beberapa stop di tengah jalan karena kesibukan masing-masing. Akhirnya, ada 13 orang yang bertahan sampai film selesai. Latar belakangnya beragam. Ada yang mahasiswa jurnalistik, ilmu politik, kriminologi, dan ada juga ilmu perpustakaan. Beda-beda, tapi rasa ingin tahunya sama.

Berapa lama proses pengerjaan film?

Dhuha: Sekitar 5 sampai 6 bulan. Dari proses itu biasanya kami 2 minggu turun ke lapangan, bergabung bersama warga. Setelah itu berhenti dulu untuk baca-baca lagi dan buka lagi data yang sudah didapat. Kami mesti triangulasi dan kroscek. Salah satunya adalah untuk memastikan pendapat narasumber yang kami temui, apakah valid atau tidak. Misalnya saja, ada narasumber yang ternyata justru berkhianat dan tidak diterima warga.

Dari mana muncul ide penggusuran?

Sindy: Ide penggusuran datang dari Watchdoc, tetapi tentang persoalan teknis dan operasional, ide kami sendiri. Sebelumnya di awal kami dijelaskan tentang fenomena penggusuran dan apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Kami juga sudah punya jaringan ke beberapa lokasi yang digusur atau diancam penggusuran.

Film ini mengangkat isu penggusuran dari perspektif korban penggusuran. Mengapa itu yang diambil?

Dhuha: Kami memang pakai perspektif warga, karena perspektif dari negara sudah muncul di media arus utama. Di media arus utama biasanya yang hadir kan perspektif yang membenarkan dan menjustifikasi bahwa penggusuran harus dilakukan. Jadi (berita-beritanya) didominasi oleh aparat negara, penguasa, dan pemodal. Ini menunjukkan bahwa media massa berpihak pada pemilik modal dan tidak akan menerima atau memberi ruang bagi perspektif warga.

Bagaimana merumuskan perspektif tersebut?  

Dhuha: Sebelum fokus ke perspektif ini, sebagian besar dari kami sudah terpapar oleh media arus utama. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa penggusuran itu normal atau wajar dilakukan muncul. Dari situlah kami berdiskusi. Misalnya, kita memposisikan rumah susun itu sebagai solusi atau apa? Beberapa teman menganggapnya sebagai solusi karena kami belum paham konteks di rusun seperti apa.

Akan tetapi, setelah kami survei ke rusun, yang kami temukan berbeda dengan yang disampaikan media arus utama. Kami lantas mengkonfirmasi ke banyak orang, dan tahulah bahwa mereka merasa lebih berat tinggal di rusun. Ini yang mengubah perspektif teman-teman, sehingga jadilah kami memakai perspektif korban.

Berapa lama tinggal bersama warga di lokasi-lokasi yang terancam atau sudah digusur?

Dhuha: Kalau ditotal, menginap sekitar sebulan. Tidak semuanya ikut menginap, tapi dibagi ke dalam tim-tim kecil. Kami juga diajak nelayan ke laut agar bisa melihat sendiri kehidupannya seperti apa.

Film ini dikerjakan oleh mahasiswa secara kolektif dengan kerelawanan, apa hambatan terbesar dalam proses pengerjaannya?

Sindy: Tidak terlalu banyak hambatan. Paling hanya soal perbedaan perspektif. Misalnya, ada beberapa dari anggota tim yang mendukung Ahok. Bahkan ada yang hampir mengundurkan diri karena ada konflik batin. Konfliknya karena dia merasa kebijakan-kebijakan Ahok banyak yang baik. Sementara film ini salah satu intinya adalah mengkritik kebijakan Ahok tentang penggusuran.

Ke teman ini, saya bilang, “Kita lihat dulu, kita cari pengalaman. Sebagai calon jurnalis, lu harus independen, ini buat latihan. Kita harus profesional.” Akhirnya kami turun ke lapangan, tahu fakta. Setiap turun lapangan kami selalu menemukan fakta baru, dan fakta itu tidak sesuai dengan apa yang ada di media.

Selain soal perspektif, apa tantangan lainnya?  

Sindy: Belajar mendapatkan kepercayaan warga. Agak susah sebenarnya bagi pembuat film seperti kami yang masuk belakangan dalam isu penggusuruan. Ini karena warga sudah trauma dengan media. Mereka sudah gak percaya pada media. Ada beberapa lokasi seperti di Pasar Ikan dan Dadap yang warganya menolak sekali kehadiran jurnalis.

Sebelumnya, kami dikasih pelatihan oleh mas Dhandy Dwi Laksono (Watchdoc) tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan warga. Jadi, kami membutuhkan proses. Awalnya, ketika awal datang ke warga, kami tidak membawa kamera sama sekali. Kami bilang bahwa kami adalah mahasiswa yang ingin bikin film tentang penggusuran. Setelah itu warga baru mau terbuka.

Trauma dengan media?

Dhuha: Iya. Di beberapa tempat yang akan digusur rasa trauma kepada jurnalis itu selalu keluar. Misalnya Pak Sudirman (salah satu tokoh di film) yang tinggal di rusun Marunda. Ia warga penggusuran dari Kalijodo. Ia punya pengalaman langsung dan melihat bahwa media membuat seolah preman-preman akan melawan polisi. Padahal, yang ia dan warga lainnya alami sebenarnya adalah pasrah, apalagi ketika melihat jumlah polisi yang demikian banyak.

Di Kampung Pulo, di media-media arus utama muncul berita bahwa kerusuhan dimulai oleh warga. Padahal, sebelum kerusuhan ada kondisi di mana awalnya ada kesepakatan bahwa warga tidak akan digusur dulu sebelum barang-barang dipindahkan. Akan tetapi aparat kemudian mengingkari kesepakatan itu.  Di media arus utama, hal ini dibuat seolah-olah warga yang bersalah.

Apa pesan utama yang ingin disampaikan film ini?

Dhuha: Tujuan kita adalah mengakomodasi suara orang yang tidak dapat tempat untuk bersuara. Dalam hal ini yaitu penduduk yang menjadi korban penggusuran. Tujuan itu memang telah tersampaikan, namun untuk mempengaruhi terjadinya perubahan dalam kebijakan penggusuran, itu belum. 

Selain itu, kasarnya kita ingin ngecengin media: “Lu gak berani memberitakan apa yang seharusnya diberitakan. Lu gak meletakkan diri lu memberitakan kebenaran kepada warga dan hanya menghamba pada pemilik modal.” Film ini untuk mengkritik media, bahwa pemberitaan dan konstruksi atas penggusuran itu tidak tepat.

Sebelum akhirnya diunggah ke Youtube, film ini diputar ala layar tancap di berbagai tempat. Apa alasannya?

Sindy: Kami mau mau lihat gotong royong warga. Kalau dibikin seperti layar tancap kanwarga kumpul, bikin diskusi, ada gotong royong menyiapkan layar, dan sebagainya. Jadi, ada tujuan biar warga juga kuat bersolidaritas. Selain itu, terutama untuk warga yang terancam penggurusan, kami ingin bangun silaturahmi. Intinya dari warga untuk warga.

Alasan lain adalah tidak semua warga korban penggusuran punya akses terhadap gadget dan internet jika film ini hanya diunggah di Youtube. Syukur, sejauh ini responnya cukup baik. Banyak warga berterima kasih. Sampai saat ini setidaknya sudah diputar di 40-an tempat, baik dalam maupun luar negeri seperti Inggris dan Jepang.

Setelah diunggah ke Youtube, banyak pihak menyebut film ini ditujukan buat menyerang petahana gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada. Bagaimana tanggapan anda?

Dhuha: Itu sudah kami duga. Film ini sebenarnya ditargetkan selesai 17 Agustus 2016, namun data belum kuat, gambar kurang banyak. Kami juga sempat merasa sedih karena Bukit Duri digusur.

Kami sendiri mengabaikan tuduhan kayak gitu. Meskipun memang kami dapat banyak pertanyaan soal itu dari wartawan, apalagi Republika yang pertanyaannya, “Apakah film ini bertujuan menjatuhkan petahana?”.

Kami sudah mengira hal itu terjadi, dan kebetulan saja momennya pas Pilkada. Masak kami harus nunggu Pilkada selesai dulu? Banyak juga media abal-abal yang bilang film ini bercerita tentang  kekejaman Ahok.

Itu wajar. Akan tetapi kami kecewa karena isunya jadi bergerak ke politik praktis. Padahal, itu bukan persoalan yang jadi fokus kami. Yang bilang film ini buat Pilkada, itu terlalu keji. Ini film tentang kemanusiaan. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna