22/06/2017
Paulus Widiyanto: Tayangan dan Iklan Politik Harusnya Menguntungkan Publik
Belakangan ini publik makin gerah dengan maraknya tayangan bermuatan politis di televisi. Apa yang salah dengan regulasi kita?
22/06/2017
Paulus Widiyanto: Tayangan dan Iklan Politik Harusnya Menguntungkan Publik
Belakangan ini publik makin gerah dengan maraknya tayangan bermuatan politis di televisi. Apa yang salah dengan regulasi kita?

Setahun belakangan, salah satu tayangan yang memenuhi wajah televisi kita adalah mars partai Perindo. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa banyak anak-anak dari berbagai daerah yang hapal dengan mars ini. Seiring dengan hal tersebut, banyak juga protes publik muncul. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada akhirnya melarang iklan politik tersebut dan mengeluarkan edaran bahwa iklan politik hanya boleh tayang pada masa kampanye.

Ada hal yang bisa diketahui dari fenomena di atas: mars Perindo yang dapat dengan bebas tayang di televisi menjadi indikasi bahwa Indonesia tidak punya regulasi mengenai iklan politik yang memadai. Dengan adaya celah ini, stasiun televisi atau partai politik bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk beriklan. Tidak hanya soal iklan politik, tayangan-tayangan politik pun menjadi semakin partisan dan berperan dalam polarisasi politik di masyarakat.

Untuk mendiskusikan hal tersebut, peneliti Remotivi Wisnu Prasetya Utomo menemui Paulus Widiyanto. Paulus adalah pengamat penyiaran yang merupakan ketua pansus penyiaran DPR RI yang membidani kelahiran UU Penyiaran 32 tahun 2002. Dalam obrolan selama 90 menit di kantor ATVLI di daerah Palmerah, Paulus menjelaskan ihwal tayangan dan iklan politik di televisi sampai revisi undang-undang penyiaran yang sedang berjalan. “Dalam hal penyiaran, negara kita tidak punya strategi kebudayaan,” ujarnya.


KPI akhirnya memberikan sanksi kepada media-media MNC yang terus menayangkan mars partai Perindo. Akan tetapi, Perindo sendiri menilai sanksi tersebut salah alamat karena iklan tersebut berbayar sehingga mereka merasa tidak ada yang dilanggar. Bagaimana menurut anda?

Tidak bisa itu. Itu jelas bentuk pelanggaran dari lembaga penyiaran. Perindo adalah entitas politik bukan entitas komersial. Partai politik adalah sebuah entitas dengan segala atributnya termasuk mars. Dia tidak bisa mengatakan itu komersial karena sudah mengandung atribut politik. Masa lembaga politik masuk ke slot komersial? 

Mars Perindo yang bisa tayang dengan bebas menjadi ilustrasi bahwa stasiun televisi semakin partisan secara politik. Apakah UU Penyiaran tidak cukup dalam mengatur soal netralitas isi siaran? 

Dulu, pasal dalam UU penyiaran kami anggap sudah cukup memadai untuk mengatur soal netralitas dan non-partisanship lembaga penyiaran. Karena itu kemudian saya terhenyak ketika saya melakukan studi banding ke regulator penyiaran FCC di Amerika Serikat dan BSE (sekarang Ofcom) di Inggris. Itu sekitar tahun 2003-2004. Di sana, saya baru mendapat teori mengenai political broadcasting.

Di situ saya merasa bahwa pasal-pasal dalam UU Penyiaran, khususnya yang mengatur soal netralitas, bisa diurai dalam peraturan  pemerintah dan isi siaran di KPI. Tapi ternyata, hal itu tidak terjadi. Belakangan ketika lembaga penyiaran semakin partisan, netralitas menjadi kekurangan undang-undang penyiaran yang ada.

Maksudnya kekurangan?

Begini, di dalam undang-undang penyiaran tidak diatur mengenai tayangan politik termasuk iklan politik. Nah, itu justru masuk di dalam undang-undang tentang pemilu. Buat saya hal ini menjadi tumpang tindih karena ada kesan seolah KPI di bawah KPU. Padahal seharusnya seharusnya KPI mengatur semua hal terkait penyiaran termasuk penyiaran politik dan pemilu. Sementara KPU mengatur penyelenggaraan pemilihan umum.

Bukankah setiap menjelang pemilihan umum ada MoU KPI dan KPU yang mengatur kampanye dan iklan politik?  

Tidak cukup. Yang harus disandingkan adalah di level undang-undangnya. KPU ‘kan tidak bisa menindak lembaga penyiaran. Sementara KPI juga tidak bisa menindak partai politik atau kandidat dalam pemilu. Padahal, dengan tidak adanya aturan yang jelas, kampanye atau iklan politik bisa meleburkan garis batas itu. 

Misalnya begini, Perindo sebagai partai politik ‘kan tunduk di bawah KPU. Pertanyaannya, Perindo ini sudah peserta pemilu atau belum? Perindo hanya sebatas partai politik, belum menjadi partai peserta pemilu. Belum lagi kalau ada siaran yang di luar masa kampanye, jadi bagaimana pengaturannya?

Idealnya seperti apa sih pengaturan tayangan dan iklan politik di televisi?  

Ada dua mahzab ketika bicara personal tayangan dan iklan politik. Inggris punya mahzab alokasi penjatahan siaran ke partai politik secara gratis, yang tentu memiliki aturan-aturan turunan yang mengaturnya secara ketat. Ini yang melahirkan gagasan political broadcasting atau penyiaran politik. Sementara Amerika Serikat lebih komersial, sehingga lahirlah tradisi political advertising atau iklan politik. Dalam tradisi Amerika, siapa yang lebih kuat dan punya uang, dia-lah yang menguasai akses ke iklan. 

Nah, buat saya, yang ideal di Indonesia itu konsep hybrid, yaitu campuran Inggris dan Amerika. Artinya harus digabungkan antara model alokasi penjatahan gratis lembaga penyiaran dengan demokrasi kita yang multipartai. Yang pasti tetap harus disebutkan dalam undang-undang, bahwa penyiaran politik dan iklan politik adalah dua hal yang berbeda.

Bisa dijelaskan perbedaan lebih jauh terkait mahzab Amerika dan Inggris tadi?

Di Amerika Serikat, yang akan menikmati keuntungan dari siaran politik adalah lembaga penyiaran dan partai politik serta kandidat yang kaya. Sementara yang rugi adalah pihak yang miskin karena tidak punya akses untuk beriklan. Hal ini membuat pemilu di Amerika menjadi sangat mahal. Undang-undang kita sering tanpa sadar menggunakan cara-cara Amerika karena basisnya komersial seperti itu. Dalam soal politik, kita juga cenderung amerikasentris. Misalnya, high-cost dan pada masa pemilihan umum lembaga penyiaran menjadi begitu partisan.

Sementara di Inggris tidak begitu. Dengan model alokasi, Inggris melarang iklan politik sehingga ongkosnya politiknya bisa ditekan karena diberi jatah gratis di lembaga penyiaran. Tentu dasar penentuan waktu alokasi ini harus ditentukan. Secara prinsip, frekuensi tetap milik publik dan dalam konteks ini publik yang akan menggunakannya adalah partai politik dengan model pengaturan tertentu. Tapi publik dalam pengertian yang lebih luas tetap dilindungi hak-haknya karena alokasi yang dibatasi.

Mengapa Inggris melarang iklan politik?

Inggris menggunakan filosofi public broadcasting sehingga mereka sangat ketat dalam memantau penyiaran. Dengan filosofi demikian, kira-kira iklan menjadi sebuah kebohongan yang dilegalkan. Iklan adalah sesuatu yang dibikin-bikin, manufaktur, serta rekayasa yang dilegalkan.  Sementara di Amerika, iklan adalah sebuah kebenaran yang dipersuasikan. Itulah perbedaannya.

Di Indonesia, mungkinkah partai politik diberi jatah untuk tayang di televisi?

Mengapa tidak? Banyak yang tidak mengerti tentang konsep ini. Masa’ frekuensi ada jatahnya. Banyak yang menyebut bahwa kalau partai politik atau kandidat mau tampil di televisi ya harus membayar. Dengan kata lain, kita membela model Amerika. Saya sendiri cenderung memihak ke tradisi Inggris. Jadi, tayangan politik dibatasi dengan kuota. Begitu ada kuota yang jumlahnya pasti ‘kan masyarakat jadi tidak terombang-ambing. Apalagi dilarang ada iklan politik.

Di sisi lain, kita memang harus keras kepada lembaga penyiaran di sini. Jangan sampai ada iklan terselubung. Karena itulah kita membutuhkan regulasi yang jelas termasuk sampai definisi iklan.

Dengan banyaknya partai politik di Indonesia, bagaimanakah sebaiknya penjatahan yang ideal?

Ambang batasnya harus naik dan ketat, terutama di wilayah regulasi yang mengatur partai politik. Misalnya, penjatahan berbasis pada suara yang diperoleh pada pemilihan umum terakhir atau yang lainnya.

Akan tetapi, bukankah di luar alokasi waktu penjatahan, televisi tetap bisa mengaburkan berita sehingga tetap bisa bersikap partisan?

Hal itulah yang harus diantisipasi. Misalkan dalam sebuah tayangan talkshow di televisi, harus ada aturan dengan akses narasumber yang dibuka. Narasumber yang dihadirkan tentu harus mempunyai kompetensi. Nah, kalau seorang narasumber sudah, kasarnya, diundang seratus kali di televisi yang sama artinya dia terlihat berpihak dan tidak membuka peluang bagi kandidat atau pendapat lain.

Ini kan yang terjadi di pemilu 2014 ketika narasumber juga sudah terpolarisasi di televisi. Hanya itu-itu saja yang tampil dan tidak memberi ruang bagi narasumber lain yang punya sikap berbeda. Itu berarti by design tidak diverse. Padahal dalam sebuah talkshow pembawa acaranya harus betul-betul bisa memberi peluang pada kehadiran pada narasumber yang lain. Begitu juga untuk tayangan-tayangan yang lain.

Kembali ke soal iklan, kalau tidak salah dulu pernah ada model iklan politik di TVRI?

Lebih tepatnya kampanye, bukan iklan. Itu terminologi yang berbeda. Saya dulu penulis naskah kampanye politik. Jadi masing-masing partai yang cuma tiga (PPP, Golkar, PDI) dijatah 15 menit dan boleh tayang masing-masing 4 kali di TVRI dan RRI.

Waktu 15 menit itu pidato tawaran program.  Dulu saya yang membuat narasi draft, kemudian diteken oleh KPU dan disensor kalau ada yang dianggap menyimpang.

Tadi anda menyebut soal definisi iklan? Apakah itu masuk dalam undang-undang penyiaran?

Masuk ke undang-undang. Saya telah mengusulkan 4 jenis iklan, yaitu siaran iklan komersial, iklan publik, iklan sosial dan iklan politik yang dibagi berdasarkan kategori.

Iklan publik itu seperti iklan layanan masyarakat?

Jangan menggunakan iklan layanan masyarakat, itu terminologi jelek yang masuk ke otak kita. Yang ada iklan sosial. Jadi iklan sosial misalnya perguruan tinggi, orang meninggal, kan itu bukan pelayanan masyarakat. Ini kita dicekoki terminologi yang salah.

Kenapa disebut iklan layanan masyarakat? Lucu. Melayani apa? Kalo misalnya KPU ingin melakukan literasi politik namanya bukan iklan layanan masyarakat. Itu adalah komunikasi politik, bukan iklan. Definisi soal iklan ini jadi penting karena nanti yang akan menentukan aturan turunan mengenai rate, tarif, durasi yang mesti dibedakan.

Dalam pembahasan revisi undang-undang penyiaran yang sedang berjalan, apakah soal iklan ini juga dibahas serius? 

Saya tidak paham dengan revisi ini. Dari draft yang saya terima terkait revisi ini saya membaca adanya konsep yang tercampur aduk. Misalnya, dalam kasus siaran iklan politik. Dalam draft subjeknya siaran iklan politik. Apa maksudnya? Apakah siaran iklan politik itu bisa mematuhi ketentuan?

Kemudian yang mematuhi ketentuannya siapa, siaran iklan politik, lembaga penyiaran, atau kandidat atau partai politiknya? Ini tidak jelas. Coba bayangkan, dalam undang-undang itu kalimatnya mestinya jelas siapa subjek dan objek. Kalau tidak jelas bagaimana bisa mengatur?

Selain di Amerika dan Inggris, bagaimana pengaturan iklan politik di negara lain yang bisa kita rujuk?

Prinsip saya soal tayangan, iklan politik maupun iklan komersial di televisi itu pada akhirnya tetap harus menguntungkan publik. Atau dalam hal ini adalah negara yang mestinya mendapat manfaat dari frekuensi yang disewakan kepada lembaga penyiaran. Ringkasnya, iklan politik dan apalagi komersial itu berbiaya besar, negara bisa ikut menikmati keuntungan di sana.

Jadi usul konkret saya adalah negara berhak untuk mendapatkan sekian persen dari keuntungan yang didapatkan lembaga penyiaran dari iklan. Uang dari iklan ini yang kemudian dipakai untuk membuat program-program televisi yang relevan dengan kepentingan nasional.

Untuk ini kita bisa mencontoh Prancis atau Kanada. Di Prancis, negara berhak mengutip paling sedikit 1 persen dari pendapatan iklan. Hasilnya akan diolah untuk memproduki program siaran yang punya peran penting bagi publik di Prancis. Sementara di Kanada, diambil dari lembaga penyiaran berbayar yang akan digunakan untuk memproduksi program nasional dan lokal, namanya Canadian Television Fund. Saya dulu sempat mengusulkan semacam itu agar kita punya National Brodcasting Fund.

Usul agar dimasukkan di Undang-Undang Penyiaran?

Iya. Saya mengusulkan 1,5% yang nanti bisa digunakan sebagai dana untuk menghasilkan program-program siaran berkualitas. Nah karena itu kemudian muncul yang namanya transparansi. Lembaga penyiaran tadi itu tidak boleh nipu-nipu. Agar tidak menipu maka ia harus tunduk di bawah UU Keterbukan Informasi Publik. Jadi publik bisa menilai secara transparan.

Misalnya, karena kita mau meminta sekian persen dari televisi, kita harus tahu berapa pendapatan iklannya. Jadi kita nanti juga bisa tahu misalnya ada partai politik yang beriklan, benar atau tidak dia bayar. Misalnya seperti mars Perindo, berapa kali dia siaran dan berapa yang bayar, dan seterusnya. 

Soal iklan, kalau bicara lebih struktural, sejauh apa pembagian yang harus diatur dalam undang-undang, wilayah peraturan pemerintah atau aturan KPI?

Kalau derajatnya mempunyai public interest itu tempatnya di undang-undang. Iklan itu buat saya menyinggung kepentingan publik luas. Peraturan pemerintah yang mengatur teknnisnya. Makanya di level undang-undang kalimat yang mungkin soal politik adalah lembaga penyiaran dijaga netralitasnya.

Kalau menyimak pembahas revisi undang-undang penyiaran, saya melihat banyak anggota dewan yang tidak memahami konsep dasarnya. Dasar filosofi kepentingan publik tidak dipahami. Janganlah gagasan-gagasan politik disebarluaskan oleh orang yang mempunyai akses atau dimiliki oleh para orang-orang kaya saja. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna