Wahyu Dhyatmika (sumber: aji.or.id)
Wahyu Dhyatmika (sumber: aji.or.id)
28/02/2017
Wahyu Dhyatmika: Sekarang Era Media Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi
Ketika ketidakpercayaan terhadap media arus utama semakin membesar, butuh inovasi agar jurnalisme tetap relevan dan penting bagi publik.
28/02/2017
Wahyu Dhyatmika: Sekarang Era Media Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi
Ketika ketidakpercayaan terhadap media arus utama semakin membesar, butuh inovasi agar jurnalisme tetap relevan dan penting bagi publik.

Perjumpaan teknologi dengan kerja-kerja jurnalistik melahirkan tren baru yang disebut sebagai jurnalisme data. Banyak jurnalis dan pakar media yang menyebut genre ini sebagai salah satu jawaban media dalam ikhtiar menemukan kembali relevansinya bagi publik. Apa sebenarnya yang dimaksud jurnalisme data dan apa tantangan yang dihadapi media dalam mempraktikkannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, khususnya dalam konteks di Indonesia, peneliti Remotivi Wisnu Prasetya Utomo menemui Wahyu Dhyatmika di ruang kerjanya. Tahun 2014-2015, redaktur eksekutif Majalah Tempo yang akrab disapa Komang ini belajar jurnalisme di Universitas Harvard sebagai penerima Nieman Fellowship.

Belakangan, ia sering mengisi materi jurnalisme data di berbagai daerah. Menurutnya, media-media di Indonesia harus melakukan inovasi radikal untuk transformasi menuju digital. Salah satunya dengan jurnalisme data. “Kalau ini tidak dilakukan, kita menuju arah yang sudah diprediksi oleh disrupsi digital: hilangnya media mainstream dan menguatnya media sosial,” ujarnya.


Anda pernah bilang bahwa jurnalisme data akan menjadi tren di Indonesia, mengapa?

Sebetulnya tidak hanya menjadi tren di Indonesia, tetapi di semua ranah jurnalisme di semua negara yang punya kebebasan pers. Indikatornya menunjukkan keharusan jurnalisme menemukan relevansinya lagi karena orang tidak lagi percaya pada otoritas media.

Ada tren narasumber lebih suka bicara langsung pada kerumunan dengan menggunakan media sosial sebagai megaphone. Dengan kata lain mem-bypass fungsi kurasi yang selama ini dilakukan media. Ini bagian dari disrupsi digital yang membuat model bisnis media porak-poranda.

Artinya jurnalisme data menjadi alternatif?

Jurnalisme data menyediakan kesempatan, terjemahan baru bagaimana wartawan menggali informasi. Jurnalisme data juga menjadi relevan ketika melihat tren data semakin banyak dibuka, tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di semua sektor. Gejala dari apa yang disebut internet of things. Semua hal menggunakan internet dalam proses kerjanya. Kalau semua sudah makin terdigitalisasi, big data itu akan makin konkret, dan seharusnya makin bisa diakses. Dengan demikian, banyak realitas yang selama ini hanya dipotret oleh media secara sesaat, sekarang bisa dilihat secara utuh.

Apa tantangan utama dan apa mungkin dilakukan?

Syarat untuk membuat jurnalisme data meluas tidak hanya tergantung pada media, tetapi juga pada ketersediaan data. Pemerintah misalnya, mesti membuka data-data publik sehingga itu menjadi bahan yang bisa dianalisis oleh media; tetapi meski prakondisi semacam itu tidak tergantung media, apakah itu tidak membuat kita tidak memulai proses ini?

Sebaiknya media mestinya memulai memermak atau memasukkan unsur jurnalisme data. Pada akhirnya alur produksi berita harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Anda menyebut jurnalisme data berhubungan dengan ketersediaan data publik di pemerintah, bagaimana kondisinya di Indonesia?

Di Indonesia, inisiatif utama kan ada di Satu Data Indonesia (data.go.id) yang dikelola Kantor Staf Presiden (KSP). Sejak tahun lalu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggandeng Satu Data Indonesia berkaitan dengan jurnalisme data.

Menurut KSP, keengganan aparatur pemeritah utuk membuka data itu karena tidak ada permintaan dari publik. Mereka berpikir buat apa membuka data toh tidak ada yang menggunakan. Karena itu kita coba membantah dengan cara wartawan ramai-ramai meminta data, bisa menggunakan UU KIP. Kemudian setiap kali wawancara atau mendatangi kantor pemerintah minta data mentah. Ini untuk memunculkan kebutuhan akan data.

Memang lambat, sama seperti mengubah media. Butuh prakondisi juga dari pemerintahan supaya digitalisasi data bisa dipercepat.

Lantas bagaimana menggali data-data publik yang belum terdigitalisasi?

Aku selalu membayangkan kondisi jurnalisme kita masih di era Amerika Serikat di tahun 1970-an. Contohnya ketika Philadelphia Inquirer saat itu mencoba melihat para hakim di negara bagian Philadelphia rasis atau tidak. Wartawannya satu-satu mendatangi kantor-kantor pengadilan, mengumpulkan putusan perkara, melihat siapa hakim dan siapa terdakwa, apakah kulit hitam atau putih. Itu dikumpulkan satu-satu secara manual untuk sampai kesimpulan rasis atau tidak. Jadi kita masih di tahap seperti itu. Masih manual database-nya.

Dalam satu kesempatan, Anda pernah menyebut bahwa ruang redaksi media saat ini harus ber-mindset digital, apa maksudnya?

Itu berarti platform-nya dasarnya berpikir digital. Saya selalu melihat ada tiga faktor dalam memformat ulang ruang redaksi. Pertama, bagaimana kita (wartawan) memandang tugas dan cara kerja ruang redaksi. Kedua, bagaimana kita memandang audiens. Ketiga, bagaimana mendistribusikan kerja jurnalistik kepada audiens.

Dalam hal pertama, cara pandang lama menyebut wartawan adalah poros yang memberitahu publik apa yang terjadi. Sementara dalam mindset digital, wartawan bukan satu-satunya produsen informasi. Publik juga punya hak dan akses yang sama terhadap kebenaran. Keping-keping yang berserak ini mesti dipahami media.

Yang kedua, media-media di masa lalu tidak punya data siapa audiensnya. Mindset digital mensyaratkan media harus kenal siapa audiensnya karena itu yang menentukan berita Anda relevan atau tidak. Dulu data pelanggan adanya di agen-agen distributor, tidak di organisasi media. Begitu agen berhenti menjual, media kehilangan akses terhadap data pelanggan.

Ketiga, bagaimana menyediakan dan mendistribusikan konten. Selama ini tugas reporter dianggap selesai ketika naskah dikirim ke tim kreatif. Sekarang tidak, kanal distribusi ada di mana-mana. Tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk audio, visual, percakapan. Ada berbagai format agar informasi sampai ke audiens.

Di Indonesia, sudah banyak media dengan mindset seperti itu?

Saya tidak bisa menjawab secara pasti karena perlu riset. Dari pandangan sekilas, belum banyak yang memiliki pemahaman semacam itu. Itu erat kaitannya dengan model bisnis karena tidak mudah mentransformasi model bisnis media. Ini industri yang sudah puluhan tahun berjalan, dan membentuk etos dan kultur tertentu. Perubahan mindset berarti butuh perombakan. Dalam perombakan itu pasti akan terjadi gangguan pada pendapatan yang diperoleh media.  

Mencari formula transformasi ke digital yang paling tepat itu yang paling sulit. Kompas, misalnya, bikin sendiri kerajaan digitalnya di Kompas.com. Sementara Kompas cetaknya pelan-pelan berubah. Dia punya etalase digital, namun rohnya (edisi cetak) dipertahankan dan pelan-pelan berubah sesuai irama teman-teman di dalam.

Tempo mungkin langsung menyambut pola-pola baru dengan konvergensi dengan meminta wartawannya mengerjakan semua outlet (online, koran, majalah). Itu berdampak pada kualitas. Baru pada awal tahun ini kita mengembalikan outlet itu hanya satu. Jadi di Tempo tidak ada lagi konvergensi.

Konvergensi seperti apa?

Sebelumnya, wartawan di Tempo bisa berpindah-pindah mengerjakan produk online, koran, dan majalah. Sekarang sudah tidak lagi. Kami punya newsroom khusus untuk online, koran, dan majalah. Di setiap newsroom ini masing-masing harus berpikir tentang format digitalnya. Misalnya yang di majalah, mestinya tidak hanya berpikir majalah sebagai produk cetak tetapi juga majalah sebagai produk digital.

Jadi tekanannya ada pada format liputannya. Kalau majalah harus mendalam dan investigatif. Kalau koran lebih banyak cerita background tentang apa yang terjadi. Kalau online lebih cepat, memberitakan apa yang sedang terjadi. Format storytelling-nya yang akan membedakan dan membuat media bisa bertransformasi menjadi digital dan tidak kehilangan roh jurnalismenya.

Ketika bicara digital, kita tidak bisa bicara wartawan sebagai penulis saja.

Maksudnya?  

Butuh kolaborasi antara wartawan sebagai penulis berita dengan pendesain web, programmer, juga data scientist. Itu mesti dicangkokkan di ruang redaksi yang sebelumnya hanya terdiri dari reporter dan editor. Mereka harus bekerja sama mencari format yang masuk akal. Itu membutuhkan perencanaan dari awal karena harus mengubah struktur redaksi.

Bahkan kalau perlu harus dirombak, jadi agar ruang redaksi tidak hanya terdiri dari penulis saja. Itu yang dilakukan Washington Post dan New York Times. Sekitar 1.500 redaksi di New York Times tidak semuanya reporter. Reporter yang tidak bisa beradaptasi diganti dengan yang lebih paham dengan media digital.

Perkara platform media, saya melihat di berbagai media seperti Tempo, Kompas, dan Republika, kualitas liputan jurnalistik versi online sering lebih rendah dibanding versi cetaknya. Kenapa bisa terjadi?   

Kalau sama jelas tidak mungkin. Di Tempo, misalnya, majalah terbit setiap minggu, ia punya 4-5 hari menyiapkan liputan. Koran punya 8-12 jam. Online dituntut seketika. Pasti ada perbedaan kualitas. Yang harus kita jaga adalah bagaimana supaya roh jurnalistiknya tetap terasa.

Pertanyaannya, rohnya ada di mana? Pemilihan topik, cara bercerita, atau apa? Itu yang tidak boleh dikorbankan. Kalau kualitas dalam arti kedalaman, pasti akan berbeda. Ada contoh menarik dari New Yorker. Ketika mereka bikin edisi digital, mau tidak mau mengorbankan kedalaman. Namun rohnya yaitu dalam pemilihan topik, gaya bercerita, dan bertutur tetap dipertahankan. Kejenakaannya tetap terjaga.

Itu yang sayangnya di banyak media di Indonesia tidak diperhatikan. Ini membuat ketika orang membaca Tempo.co, misalnya, bisa kehilangan roh Tempo seperti edisi majalah. Kecenderungannya, orang hampir tidak bisa membedakan isi berita Tempo.co, Republika.co.id, Kompas.com, dan Tribunnews.com. Coba saja hilangkan nama medianya. Pasti tidak jauh berbeda. Itu karena media mengejar page views.

Itu berkaitan dengan etos kerja media yang sudah terbentuk puluhan tahun?

Pasti. Orang seperti ditabrakkan dengan media online ketika belum siap. Ibaratnya kita mendapatkan kendaraan baru tanpa sempat belajar kendaraan ini kuatnya di mana, sebaiknya dikendarai dengan cara bagaimana. Karena itu, ketika ada satu cerita sukses, semua ikut.

Dalam hal media online di Indonesia tentu Detik.com. Semua media meniru formula Detik.com dan akhirnya kita tidak melihat ada inovasi di media-media digital kita. Berbeda jika kita melihat media lain di Amerika atau Eropa. Mereka menggunakan media sosial tidak sekadar menjual konten tetapi juga menawarkan pengalaman baru memahami berita. Misalnya Virtual Reality, video 360, atau games untuk memahami berita. Itu tidak banyak dieksplorasi di media-media kita karena mengejar traffic buat beberapa media ternyata cukup berhasil mendatangkan profit. Traffic disamakan dengan oplah. Padahal itu berbeda.

Sekarang yang penting traffic banyak, itu yang dijual kepada pengiklan. Tren ini menjadi semakin parah karena semua kemudian berpikir: dengan cara ini uangnya masuk. Karena uangnya masuk, ini dianggap cara yang sukses. Makin susah mengubah mindset media dan makin lambatlah transformasi cetak ke digital.

Jadi kita butuh standar baru dong?

Itu dia yang bermasalah. Standar barunya juga belum ada. Ketiadaan standar lain ini yang mungkin membuat para pengambil kebijakan di media memilih standar yang paling aman. Inovasi justru muncul di media-media rintisan. Misalnya seperti Katadata yang tidak melulu menjual berita, tetapi juga menjual jasa riset, mengolah data, juga memvisualkan data. Itu inovasi yang tidak muncul di media lama karena risikonya lebih besar jika inovasi gagal dilakukan.

Kalau pengalaman Tempo sendiri seperti apa?  

Salah satu yang Tempo lakukan dalam rangka transformasi menjadi digital adalah membuat Tempo SMS, sebuah model jurnalisme warga di mana ada pelatihan bagi mereka yang bisa mengirim informasi di kanal kita. Di sini wartawan Tempo bisa terlibat aktif bersama warga. Tidak hanya warga sebagai narasumber tetapi juga warga sebagai sesama produsen informasi. Ada 8-10 redaktur yang mengedit berita yang dikirim warga.

Inisiatif lain, kita bikin forum Digital Friday setiap bulan di mana semua programmer di Tempo ngobrol dengan wartawan. Memang tidak semua diharuskan ikut, tetapi kami bikin dulu forumnya. Dari online, majalah, koran, semua bercerita kira-kira bagaimana cara bekerja efektif untuk meliput isu-isu tertentu, misalnya tentang Pilkada.

Setiap minggu kita punya klub data. Terakhir kami mengundang data scientist untuk ngasih tahu bagaimana mengolah data dari Twitter untuk melihat sentimen warga tentang sebuah isu. Pola-pola itu yang kita lakukan sambil menunggu gerakan yang lebih terstruktur.

Persoalan bisnis juga jadi masalah di Tempo?

Pelanggan digital kami jauh lebih kecil dari pelanggan cetak. Pada masanya jika jumlah pembaca digital lebih besar dari pembaca cetak, akan ada justifikasi untuk mengeluarkan kapital untuk berinovasi.

(Transformasi) yang dilakukan sangat lambat karena tidak ingin mendisrupsi revenue yang diperoleh dari cetak. Saya kira itu dialami oleh media-media di Indonesia. Berbagai strategi yang dilakukan sebenarnya agar revenue digital bisa melampaui revenue cetak. Cetak kan ongkos terbesar biasanya ada di penerbitan. Makanya Tempo memilih mengurangi satu hari tidak terbit (edisi hari minggu).

Langkah-langkah transformasi memang harus diakui belum sistematis karena kita berhadapan dengan mindset yang belum sepenuhnya sepaham. Sehingga yang bisa diusahakan adalah mencoba menyamakan frekuensi, dengan harapan nanti ada frekuensi yang sama.

Tempo sendiri terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif jurnalisme data seperti ketika membongkar Panama Papers, apakah kolaborasi serupa mungkin dilakukan di Indonesia?

Sangat bisa. Itu yang sedang kami rintis. Ada 10 media yang sudah menyatakan komitmen dengan rencana ini. Nanti akan menjadi seperti Panama Papers dalam konteks di Indonesia. Nanti akan kami rilis.

Bagaimana dengan pengalaman Tempo di Panama Papers, apa tantangan kolaborasi?

Tantangan utama adalah menjaga rahasia, karena itu tim yang terlibat di Tempo juga terbatas. Cuma 4 orang dan langsung melapor ke pemimpin redaksi. Di luar ini tidak ada yang tahu.

Soal lain relatif tidak terlalu menghambat. Ini mungkin berbeda jika kita nanti kita sudah punya kerja kolektif di level Indonesia. Misalnya bagaimana kita bekerja di level operasional. Di Panama Papers praktis kami bekerja sendiri karena hanya sharing temuan dan apa yang mau kami tulis di Indonesia.

Selain Panama Papers, apa saja kerja kolaborasi Tempo dengan media lain?  

Kami punya pengalaman berkolaborasi dengan media lokal. Misalnya BBC Indonesia ketika menginvestigasi Pizza Hut. Itu di level operasional tidak terlalu ribet karena hanya dua media. Bagaimana jika dengan sepuluh media? Bagaimana menjaga kerahasiaan dan jika isunya meledak sebelum bahan lengkap?

Dengan media luar, kemarin dengan The Reporter (Taiwan) membahas isu nelayan. Sekarang sedang berkolaborasi dengan Malaysiakini (Malaysia) tentang trafficking. Dengan media luar lebih mudah karena kami mengerjakan di Indonesia, mereka di negaranya. Kami hanya berdiskusi temuan-temuan, jadi less challenging.

Kolaborasi butuh saling percaya, dan butuh waktu membangun itu. Masing-masing media selalu menganggap yang paling baik. Sekarang kita dipaksa punya standar yang sama.

Bukankah ada paradoks antara kolaborasi dengan hasrat media untuk mendapatkan berita eksklusif?   

Itu juga tantangan. Bagaimana meyakinkan media bahwa sekarang eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Dengan bekerja sama, dampak sebuah karya jurnalistik akan lebih besar. Itu yang membuat kita lebih relevan dan dibutuhkan publik.

Saya pikir semua media mengalami fase krisis eksistensial dan bertanya: “Kalau media saya tutup besok, ada yang menangisi kami atau tidak?” Karena krisis itu menimpa semua media, momentum kolaborasi ini pas. []

Bacaan Terkait
Populer
5 Kasus Kekerasan Anak Karena Tayangan Televisi
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Apakah Agama Penting Bagi Jurnalis?
Stereotipe Perempuan dalam Media
Zen RS: Kami Ingin Membangun Kultur Riset di Media