Foto oleh Steven Handoko
Foto oleh Steven Handoko
21/10/2016
Yuliandre Darwis: Rekomendasi Perpanjangan Izin Siar Televisi seperti Skripsi yang Tidak Pernah Sempurna
Proses yang menentukan wajah televisi sepuluh tahun ke depan akhirnya selesai. Banyak masalah yang mendesak diperbaiki.
21/10/2016
Yuliandre Darwis: Rekomendasi Perpanjangan Izin Siar Televisi seperti Skripsi yang Tidak Pernah Sempurna
Proses yang menentukan wajah televisi sepuluh tahun ke depan akhirnya selesai. Banyak masalah yang mendesak diperbaiki.

Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) atau izin siar 10 stasiun televisi akhirnya diperpanjang. Kominfo mengeluarkan IPP pada 14 Oktober 2016 yang memastikan ANTV, Indosiar, Trans TV, MNCTV, RCTI, SCTV, Global TV, TV One, Trans 7, dan Metro TV bisa mengudara untuk sepuluh tahun ke depan. Proses perpanjangan izin siar yang berjalan hampir satu tahun ini sendiri penuh masalah. Mulai dari uji publik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memicu kontroversi, evaluasi dengar pendapat yang minim evaluasi, sampai kritik sejumlah anggota Komisi I DPR yang menyebut Rekomendasi Kelayakan tersebut tidak didukung data yang kuat dan konsisten dan parameter penilaian yang belum obyektif. 

Sementara itu kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menyerukan kepada Kemenkominfo agar tidak memperpanjang izin stasiun televisi begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi?

Untuk membahas lebih detail terkait berbagai persoalan menyangkut perpanjangan izin tersebut, peneliti Remotivi Wisnu Prasetya Utomo dan Steven Handoko mewawancarai ketua KPI 2016-2019 Yuliandre Darwis. Ditemui di ruangannya di kantor KPI,  selama kurang lebih 45 menit Yuliandre yang juga ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia menceritakan proses perpanjangan izin hingga langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan proses yang gaduh seperti kali ini tidak terulang.


Banyak persoalan dalam proses perpanjangan izin siaran televisi. Apa yang bisa dipelajari agar masalah-masalah yang ada tidak terulang lagi?

Dari proses ini kami mengusulkan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas. Juklak diperlukan  supaya ada nomenklatur terukur dan sistem yang baik. Kalau tidak, nanti akan terjadi kegaduhan lagi seperti tahun ini dan ketidakpastian hukum terkait perpanjangan izin. Nanti semua pihak saling melempar proses tanggung jawab, khususnya kepada KPI dan Kemenkominfo.

Momen perpanjangan izin hampir berbarengan dengan pergantian komisioner KPI, apakah ini jadi problem?

Itu menjadi catatan, bagaimana institusi yang masa kerjanya 3 tahun ini disuruh mengevaluasi 10 tahun. Dari evaluasi perpanjangan izin ini, ketahuan bahwa sistem penyimpanan di KPI tidak bisa merekam evaluasi 10 tahun. Tapi ada berkas-berkas fisik berupa data sanksi yang terukur dari 2007 yang kemudian menjadi catatan penting dan dikonversi dalam evaluasi.

Selain itu, pengetahuan antara komisioner yang lama dan sekarang perlu disamakan dulu persepsinya. Itu memakan waktu yang agak lama. Dari sana itulah kemudian didramatisir seolah-olah (masalah-masalah dalam perpanjangan izin) ini kesalahan KPI yang lama. Kami tidak bicara KPI lama atau KPI baru. Kami bicara KPI sebagai institusi dengan berbagai kekurangan.

Oleh sebab itu menurut kami proses yang ada harus transparan. KPI yang baru sangat tegas sekali. Kami siap diaudit forensik mengenai data perpanjangan izin yang kami sampaikan ke DPR. Yang kami sampaikan ke kementrian pun  berdasarkan data dan argumen yang tepat.

Tapi bukankah Rekomendasi Kelayakan KPI dikritik DPR tidak lengkap dan parameternya yang belum jelas?

DPR yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap KPI, meminta evaluasi 10 tahun. Data sanksi dalam Rekomendasi Kelayakan (dikeluarkan KPI periode lalu pada 19 Juli 2016) hanya 3 tahun. Itu yang kita perbaiki dengan mengumpulkan berkas 10 tahun sehingga bisa lengkap dan sempurna.

Apa konsekuensi pernyataan DPR bahwa Rekomendasi Kelayakan tersebut tidak didukung data yang kuat?

DPR kan hanya melakukan fungsi pengawasan. Mereka hanya memberikan pandangan yang menjadi aspirasi masyarakat. Ketika DPR memberikan kesimpulan seperti itu, maka terserah pada Menteri Kominfo mau bagaimana. Menteri bisa aja menolak atau meminta KPI mengubah cara pandang untuk penilaian, atau seperti apa.

Nah, mengenai data yang tidak lengkap, kemudian lengkap seperti apa yang diinginkan? Kan harus ada parameternya. Sama seperti skripsi atau tesis yang tidak akan pernah sempurna. Tapi kan ada petunjuk pelaksanaan yang menyebut di mana maksimalnya. Pertanyaan dan masukan dosen pembimbing itu yang dianggap sebagai maksimal, sebagai objektif.

 DPR beranggapan masih kurang, kurangnya yang mana, tentu harus ada metodologi yang tepat.  

Perubahan data tidak mengubah Rekomendasi Kelayakan itu sendiri?

Dari skoring, tidak berubah. Paling hanya skema ukurannya saja yang berbeda. Secara ukuran skoring, semuanya (10 stasiun televisi) layak untuk diromendasikan diperpanjang izinnya. Namun, di bawah KPI yang baru, kami minta komitmen. Jadi Rekomendasi Kelayakan ditambah komitmen dari stasiun televisi.  Surat komitmen ini kami dorong ke Menteri Kominfo agar menjadi legal formal sebagai salah satu syarat perpanjangan izin.

Rekomendasi Kelayakan itu memperhitungkan aturan dalam UU Penyiaran?

Iya. Dari UU Penyiaran itu kan ada empat aspek. Itu menjadi patron yang kuat dalam Rekomendasi Kelayakan yang disampaikan KPI sebelumnya. Empat aspek itu pertama adalah isi siaran. Kedua adalah administrasi seperti legalitas lembaga dan visi sepuluh tahun ke depan. Ketiga terkait Sumber Daya Manusia seperti gaji pekerjanya, sertifikasinya, dan sebagainya. Keempat baru bicara tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

SSJ ini berkaitan dengan 10% konten lokal dan jadi pertimbangan evaluasi?

Betul. Konten lokal 10%. Tidak hanya konten lokal, tapi juga infrastruktur dan SDM-nya atau tidak, itu yang kita verifikasi. Itu yang diakumulasi semua dan jadi skor penilaian.

Skoringnya, versi KPI yang lalu, untuk bisa dikategorikan lulus harus di angka 60%. Kalau skornya di bawah 50%, berarti izin televisi tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

Apakah data-data evaluasi dan Rekomendasi Kelayakan akan dipublikasikan? Agar publik juga bisa ikut menilai...

Data-data itu sebenarnya bisa dilihat di Forum Rapat Bersama. Karena ini Rekomendasi Kelayakan, kita serahkan dokumen-dokumen itu pada Kominfo. Jadi kementrian yang memegang dokumen-dokumen itu.

Artinya KPI tidak akan mempublikasikannya?

Pada prinsipnya, siapa pun bisa mengakses data-data tersebut. Media kan juga bisa mengaksesnya, dalam arti dalam setiap rapat pengawasan dengan DPR kan selalu terbuka. Bisa dilihat itu.

Publikasi data-data tersebut itu bukan kewenangan KPI?

Itu kan hanya sekadar rekomendasi. Ini yang harus dipahami. Kadang bola itu selalu dialirkan ke KPI, padahal KPI ini tugasnya hanya fungsi pengawasan isi siaran. Tapi yang dimunculkan seolah KPI yang memberikan izin. Izin itu di Pemerintah. Ini hanya sebuah rekomendasi. Apa yang harus diurai? Apakah Kementrian mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi KPI? Bukan. Dicabut atau tidaknya (izin siar), pada akhirnya, kembali ke Menteri.

Jadi data-data itu kalau kita mau akses ke Kemenkominfo?

Ke Kemenkominfo. Kemenkominfo punya aturan, KPI menyampaikan isi siaran, data, sanksi, skoring. Apalagi nilai-nilai atau variabel yang menjadi bagian menteri, misalnya mengenai perusahaannya apakah monopoli atau tidak. Atau secara infrastruktur di lapangan seperti apa. Verifikasi semua di Pemerintah.

Kalau tidak mempublikasikan, apa KPI bisa disebut tidak transparan?

Kenapa selama ini KPI yang diserang tidak transparan? KPI sangat transparan dan objektif, apa saja kita sampaikan. Kita siap diaudit, DPR kan bisa lihat hasilnya seperti apa. (Data-data) itu kan sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Itu kan skoringnya berdasarkan sanksi dan sebagainya. Kemudian kami menyampaikan pandangan KPI.

Secara kualitas, pemerintah juga memberikan masukan. Misalnya ada kualitas yang kurang. Untuk itulah dibikin surat komitmen dengan stasiun televisi. Kami sampaikan ke menteri, kalau tidak ada komitmen, tidak usah diberi izin.  

Konsekuensi surat komitmen itu seperti apa jika dilanggar stasiun televisi?

Komitmen ini atas nama DPR, Pemerintah, dan KPI. Ini kan artinya KPI sudah tegas. Kalau televisi masih melanggar, ke mana harus mengadu? 

Ada rencana Kominfo untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap stasiun televisi, bagaimana pandangan Anda?

Kami sepakat. KPI tidak punya payung hukum yang kuat. Dengan adanya rencana peraturan menteri, maka akan lebih baik. Dalam surat komitmen dengan stasiun televisi, salah satu poinnya adalah mengenai kesiapan untuk dievaluasi setiap tahun. Remotivi bisa mengejar Kominfo kapan peraturan tersebut akan dilaksanakan, jangan sampai masuk angin duluan. Jadi setiap tahun akan ada rapor televisi.

Langkah KPI untuk evaluasi tahunan seperti apa?

Karena ini tahapan baru, supaya tidak ramai lagi, kita akan bikin forum-forum, supaya dapat mencari standar ukuran evaluasi satu tahun. Dari rekomendasi Komisi 1 DPR, KPI bersama Kominfo mesti membuat bagaimana melakukan evaluasi yang baik. Itu kita tunggu prosesnya. 

Itu akan jadi prioritas KPI tahun ini?

Pasti.  Karena kita ingin lihat sesuatu yang baik di sini. Kita tidak ingin melihat energi negatif. Kalau ini baik, ya harus kita utamakan. Mesti terukur, misalnya satu tahun ini hitungannya dari bulan apa ke apa. Kalau Menteri Kominfo logikanya dari April ke April. Kan Kominfo juga harus mengevaluasi secara infrastruktur. Kalau kami belum ada. []

 

Bacaan Terkait
Populer
Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Stereotipe Perempuan dalam Media
Berbahasa dalam Sosial Media
Premanisme Adalah Musuh Kebebasan Pers