Foto: REMOTIVI/Aghnia Adzkia
Foto: REMOTIVI/Aghnia Adzkia
24/06/2016
Lintang Ratri: Ada Eksploitasi Anak dalam Sinetron Televisi
Anak telah lama menjadi elemen utama dalam proses produksi berbagai sinetron. Namun, alih-alih mengembangkan minat bakat, kesejahteraan dan tumbuh kembangnya malah terancam.
24/06/2016
Lintang Ratri: Ada Eksploitasi Anak dalam Sinetron Televisi
Anak telah lama menjadi elemen utama dalam proses produksi berbagai sinetron. Namun, alih-alih mengembangkan minat bakat, kesejahteraan dan tumbuh kembangnya malah terancam.

Anak-anak merupakan elemen penting dalam tayangan televisi. Anak bukan hanya menjadi target penonton, tapi juga kerap mengisi layar kaca itu sendiri. Anak juga jadi pekerja bagi televisi. Sayangnya, perhatian yang diberikan kepada pekerja anak, tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan kepada mereka. Hal ini semakin rumit karena di televisi, eksploitasi terhadap anak ini kerap kali tidak dipahami, bahkan tidak disadari. Minimnya regulasi menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terus terjadinya eksploitasi terhadap anak.

Lintang Ratri, dosen Jurusan Komunikasi Universitas Diponegoro, baru saja menyelesaikan studi doktoralnya dengan meneliti eksploitasi dan komodifikasi pekerja anak dalam sinetron di Indonesia. Ia secara khusus meneliti sinetron “Raden Kian Santang” yang ditayangkan oleh MNCTV. Kontributor REMOTIVI Aghnia Adzkia mewawancari Ratri untuk menggali lebih jauh tentang studi dan temuan dalam disertasi tersebut.

Dalam pertemuan selama kurang lebih 2 jam di kantornya di Undip Semarang (8/6) itu, Lintang bercerita tentang pengalamannya meneliti dari dekat kondisi pekerja anak-anak, peran orang tua dalam eksploitasi anak, hingga kegeramannya pada ketua Komisi Penyiaran Indonesia.   


Apa sebenarnya obyek yang Anda teliti?

Sebetulnya saya mau meneliti pekerja anak di media. Kemudian saya mengerucutkannya pada industri sinetron stripping (tayang setiap hari) dan memilih “RKS”. Sinetron ini sangat kuat karena pemeran utamanya anak-anak, dan banyak anak yang terlibat. Ketika saya melakukan penelitian lapangan, terdapat 15-20 anak yang terlibat, sekitar 8 di antaranya menjadi pemeran utama serta pembantu pemeran utamanya.

Dari naskah skenario yang saya baca, lebih dari separuhnya ada adegan anak-anak terlibat. Dalam satu naskah, ada sekitar 25-30 scene. Keterlibatan anak sebagai pemeran utama ada sekitar 15-17 scene. Satu scene itu menghabiskan waktu kira-kira 30 menit sampai 1 jam, setiap hari. Hari Minggu juga tetap syuting. Luar biasa memang cara bekerja di industri sinetron kejar tayang.

Temuan apa yang penting disoroti?

Saya menemukan dua hal. Pertama, bukti bahwa terjadi eksploitasi, dan kedua, penjelasan kenapa hal-hal tersebut tidak dilihat sebagai eksploitasi.

Selama ini, kalau ngomongin pekerja anak, memang banyak sekali masalahnya. Tapi pekerja anak yang dinilai dieksploitasi itu biasanya anak yang kerja di tambang, lepas pantai, pembantu rumah tangga, perkebunan teh, tembakau, perusahaan batu bata, pabrik, dan sebagainya. Anehnya, tak pernah ada yang melihat anak yang dipekerjakan di industri media itu dieksploitasi. Padahal, kalau mau pakai kriteria eksploitasi yang sama yang digunakan untuk mengukur eksploitasi di sektor lain yang mempekerjakan anak-anak, semuanya terpenuhi.

UU Ketenagakerjaan tentang pekerja anak itu hanya membolehkan anak-anak bekerja maksimal tiga jam sehari. Lebih dari itu, eksploitasi. Di UU juga jelas menyebut tidak boleh anak bekerja sehabis jam 6 sore. Di Indonesia mana ada? Ada juga minimal jam 11, jam 1, jam 2, ada yang sampai jam 5 pagi, ada yang sampai besoknya. Ada yang kerja dari pagi di salah satu rumah produksi. Yang lucu, hampir tidak pernah kita melihat itu eksploitasi. Bahkan berpikir ke sana pun tidak. Mengapa dan bagaimana ini tidak dilihat eksploitasi? Asumsi saya ada upaya menaturalisasikan budaya industri yang seperti itu.

Apa yang dimaksud dengan naturalisasi?

Ini analogi yang sederhana: misal di sebuah pernikahan, saya tidak boleh bekerja lagi dan harus di rumah, you should take it or leave it. Kalau mau masuk industri media, begitu cara kerjanya. Itu naturalisasi. Itu parah dan jahat namanya—dilakukan pada anak-anak pula. Anak-anak apa punya kesempatan memilih? Mungkin mereka pilih main kalau bisa, dan itu normal untuk anak usia mereka. Mereka pasti pilih ketemu teman-temannya. Ketika tidak ada pilihan maka ada yang salah di situ.

Apa yang paling membahayakan dari eksploitasi ini?

Secara fisik, anak-anak mudah terserang penyakit, seperti tifus dan flu. Sedangkan yang paling berbahaya itu tumbuh kembang dan akses pendidikan yang terhalang. Kita tidak membicarakan pola bekerja dulu tapi tentang lingkungannya yang tidak bebas rokok, tidak bebas narkoba, juga adanya seks bebas dilakukan di dekat anak-anak. Bagaimana lingkungan seperti itu bisa sehat?

Dari sisi bahasa, anak-anak mau tidak mau akan terlibat dengan orang dewasa yang pakai bahasa dewasa. Saya pernah dapat cerita dari seorang ibu tentang pertanyaan seorang pekerja anak di salah satu sinetron ke kru, “Mas, lo semalam habis ngent*t di mana?” “Punya lo sama punya gue panjang mana, Mas?”

Belum lagi mereka harus siap menghadapi fans, anak sekecil itu. Kasihan, mereka harus mau main dan foto. Saya sampai sedih karena waktu saya ke sana, saya biasa bawa mainan dan coklat. Anak-anak bilang, “Tante Lintang datang, mana buka tasnya!” Mereka buka tas saya; cari spidol, kertas, dan makanan. Mereka minta saya bikin orang-orangan, juga minta pedang-pedangan.

Saya ke sana membayangkan ketemu ibu-ibu yang mengantar. Biasanya kalau ibu-ibu yang mengantar, anak-anaknya akan lebih terawat. Tapi kenapa yang menunggu banyak bapak-bapak? Ada yang sampai tidak bekerja, ada yang sudah bekerja tapi kemudian tidak bekerja lagi untuk menunggu anak-anaknya.

Dengan kondisi tersebut apakah kemudian anak jadi tulang punggung keluarga?

Pada akhirnya anak jadi berpikir dan harus melihat seperti itu (sebagai tulang punggung keluarga). Mereka tumbuh dengan keluarga yang memaksa mereka harus bekerja. Suatu ketika informan saya sakit, saya bilang, “Mas, kamu kan tifus kenapa harus bekerja lagi?” Dia jawab, “No, Tante. Aku sakit bukan karena aku kerja jadi artis. Aku tifus karena salahku sendiri. Aku mungkin makan tidak benar.” Saya tanya lagi, “tapi kan kamu lagi sakit?” Dia bilang, “Tante, aku tuh kalau kerja, asmaku sembuh dan aku happy. I have to force myself.”

Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa bilang seperti itu? Itu tumbuh kembang yang tidak normal.

Apa yang membuat seorang anak sampai punya pemikiran seperti itu?

Saya menemukan pekerja (anak) direifikasi menjadi seorang bintang. Ini proses pembendaan. Kalau dibuat jadi benda, dia lebih gampang diatur. Logikanya, tidak banyak orang bisa jadi bintang dan ia bersinar terang di tengah malam yang gelap dan kelihatan banget, populer, bisa ditandai. Dapat banyak privilege.

Proses ini sistemik dan semua berperan termasuk si anak, orang tua, industri televisi, industri pendukung seperti biro iklan, pengiklan, rumah produksi, negara, lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemerintah, kementerian. Masing-masing punya kontribusi dalam purifikasi kognisi, memurnikan pengetahuan. Maksudnya, yang dipurifikasi adalah stereotipe bintang yang dimunculkan di teks media terutama infotainmen. Teks di infotainmen tentang pekerja anak di industri media tidak pernah berbicara soal pekerja, bekerja, adanya bintang, artis sinetron, popularitas, privilege, achievement, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Doktrinnya, “Tidak banyak lho yang bisa jadi artis. Ribuan orang pengen jadi artis. Kamu itu beruntung.”

Siapa yang berperan, dan bagaimana relasi antar pihak?

Jadi purifikasi kognisi kemudian didukung oleh politisasi relasi. Production House (PH) tidak bekerja sendiri. Dia harus membuat supaya anak-anak ini punya pemahaman yang sama dengannya. Yakni dengan menyebut bahwa budaya kerja di media memang seperti itu adanya. Apalagi, media kerap berusaha merefleksikan kehidupan yang sebenarnya, sehingga tidak mungkin tidak ada anak-anak.

Politisasi relasi itu ada tiga, yang pertama tadi antara industri media dengan pekerja, kedua adalah orang tua, dan yang ketiga negara. Orang tua melanggengkan apa yang dilakukan oleh industri media terhadap anak-anaknya. Caranya mudah. Tinggal tandatangan kontrak kerja tanpa perlawanan. Kontrak kerja pertama itu minimal 200 episode. Informan yang saya teliti bahkan dikontrak untuk 400 episode.  Konsekuensinya, jika di awal kontrak menggunakan harga awal yang amatir misalnya Rp 500 ribu, sesudah 400 episode baru diperbaiki. Kalau ratingnya jeblok, ya  Rp 500 ribu lagi. Kalau ratingnya bagus, nilainya bisa jadi Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Kontrak 400 episode ini ibarat magang satu tahun lebih, baru perbaikan kontrak.

Orang tua masih berpikir anak-anak adalah investasi mereka, dan bisa jadi uang. Kehadiran orang tua di lokasi syuting juga menjadi legitimasi bahwa anaknya boleh diapa-apain, karena orang tua di situ dan tidak protes. Kalau ada orang tua yang protes anaknya harus sekolah dan minta selesai jam 11 malam, orang tua lain malah menilainya arogan.  

Negara juga berkontribusi terhadap proses naturalisasi dengan membiarkan persoalan ini tidak disentuh. Yang ada adalah eksploitasi orang tua terhadap anak dan tidak pernah terdengar terjadinya eksplotasi industri media terhadap anak.

Ada anggapan bahwa menjadi artis televisi justru menjadi ruang penyaluran minat bakat...

Itulah politisasi relasi yang dilakukan dari industri dan orang tua yang membuat tidak adanya konsep bekerja, yang ada adalah menyalurkan minat bakat. Menyalurkan minat bakat tapi kok seharian, harus profesional, tidak boleh ngambek, dan tidak boleh bolos?

Apakah cara pandang ini bisa diubah?

Susah. Orang tua itu defensif luar biasa. Kalau saya bilang ke orang tua bahwa ini ada eksploitasi, mereka akan bilang, “Memangnya kamu mau ngasih makan anak saya? Memang kenapa kalau anak saya bekerja, kan dia senang?” Harus ada regulasinya dulu. Jadi jelas dasarnya, jelas perlindungannya.

Bagaimana dengan UU Penyiaran dan peran KPI?

UU Penyiaran itu tidak pernah berbicara soal pekerja. Eksploitasi  anak yang dimaksud dalam UU penyiaran ditemukan di satu atau dua pasal, itu pun tentang eksploitasi di siaran niaga (iklan), bukan di proses produksi. Perlindungan terhadap eksploitasi anak di proses produksi itu justru ada di P3SPS KPI, khususnya pasal 15 tentang perlindungan anak-anak dan remaja. Tapi saya agak khawatir. Ketika wawancara dengan Judhariksawan ketua KPI, dia bilang, “Jangan-jangan yang melihat eksploitasi cuma kamu. Orang anak-anak itu saya tanya tidak ada eksploitasi.”

Bagaimana ketua KPI sebagai lembaga yang menyusun P3SPS bisa bilang tidak ada eksploitasi? Dia juga bilang, “KPI tidak mengurusi produksi dan hanya mengurusi yang disiarkan, kan Komisi Penyiaran Indonesia.” Ini artinya, peraturan yang dikeluarkan KPI tidak akan jalan kalau pengelola lembaga tersebut tidak berpihak pada anak-anak.

Belum lagi, P3SPS sendiri tidak ada denda dan hukuman kalau melanggar aturan ini. Di Amerika Serikat misalnya, mereka punya UU Perlindungan Anak di bidang entertainment yang mengatur secara jelas anak 0-6 tahun itu tidak boleh dipekerjakan. Sementara untuk anak di atas usia itu, misal 6-9 tahun, dibolehkan dengan syarat ketat, boleh berapa jam, dan dendanya seperti apa.

Jadi regulasi apa yang harus direvisi?

Pertama UU Penyiaran, harus dimasukkan pasal perlindungan terhadap pekerja termasuk anak-anak di industri penyiaran. Idealnya, anak-anak tidak bekerja. Mereka semestinya menyalurkan minat bakat. Artinya, tidak ada komitmen yang tinggi terhadap profesionalitas. Anak-anak terlibat boleh, tapi tidak usah bekerja. Tidak ada yang benar dengan memperkerjakan anak-anak, yang wajib bekerja adalah orang tua. Saya tahu beberapa keluarga tidak bisa sebaik yang lain. Misalnya, ada yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya mau tidak mau bekerja. Kalau pun terjadi seperti itu, industri harusnya punya aturan yang ramah dan berbeda untuk anak-anak.

Misalnya, anak-anak bekerja tidak boleh lebih dari jam 9. Itu pun tidak setiap hari­—Sabtu dan Minggu libur. Mereka mungkin bisa bekerja dari jam 2 siang, setelah pulang sekolah, sampai jam 8 malam. Syuting pun tidak dilakukan terus menerus, karena bergantian dengan yang lain, sehingga banyak waktu luang. Di Amerika Serikat, ada aturan 3 jam yang efektif untuk  bekerja dan waktu menunggu 6 jam untuk dandan, set dipasang. Waktu 3 jam itu waktu bekerja efektif. Jadi anak-anak ini bisa maksimal 6 sampai 7 scene[]

Bacaan Terkait
Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Perilaku Netizen di Media Sosial
Usulan Remotivi atas Calon Komisioner KPI 2016-2019