Denny Setiawan (REMOTIVI/Yovantra Arief)
Denny Setiawan (REMOTIVI/Yovantra Arief)
27/11/2015
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Teknologi daring sering disanjung-sanjung sebagai "masa depan" media di Indonesia. Sayangnya, tulang punggung "masa depan" ini masih rapuh.
27/11/2015
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Teknologi daring sering disanjung-sanjung sebagai "masa depan" media di Indonesia. Sayangnya, tulang punggung "masa depan" ini masih rapuh.

“Internet Indonesia lemot,” barangkali gerutu semacam ini sudah sering kita dengar—atau bahkan kita ucapkan. Pada kuartal kedua 2015, kecepatan rata-rata Internet Indonesia mencapai 2,4 Mbps. Angka ini hanya naik 0,2 Mbps dari kuartal sebelumnya dan tidak mendongkrak posisi Indonesia sebagai negara dengan internet paling lambat di Asia Pasifik.

Kondisi ini tidak luput dari perhatian pemerintah. Berbagai proyek infrastruktur dicanangkan untuk meningkatkan sambungan internet. Tahap kedua Palapa Ring, proyek penggelaran jaringan fiber optik bawah laut yang mengitari Indonesia, diperkirakan akan selesai pada 2018 dengan perkiraan biaya investasi 181,1 juta dolar. Bappenas mencanangkan program Rencana Pita Lebar (RPL) untuk lima tahun ke depan, dengan perkiraan anggaran 278 triliun rupiah. Pihak swasta pun tak ketinggalan. Yang paling baru, Google mulai menjajaki kemungkinan kerjasama dengan provider Indonesia untuk Project Loon, proyek pemerataan internet di daerah terpencil dengan menggunakan balon helium.

Namun, solusi-solusi gigantis ini seringkali lolos dari pemahaman publik. Kita tidak tahu bagaimana persisnya proyek-proyek triliunan rupiah itu berpengaruh pada kecepatan buffer Youtube atau unduhan torrent. Pengetahuan kita tentang internet memang berjalan di belakang penerimaan kita terhadap teknologi ini.

Untuk memahami masalah-masalah dasar dalam sambungan internet, Diani Citra dan Yovantra Arief dari Remotivi menyambangi Denny Setiawan yang merupakan Kepala Sub Direktorat Penataan Frekuensi, Dinas Tetap dan Berderak Darat, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Ia adalah lulusan Teknik Elektro Universitas Indonesia yang meraih gelar doktornya pada 2013 dan telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama 20 tahun. Ditemui di kantornya yang terletak di bilangan Jalan Merdeka, Jakarta Pusat, Denny menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar lambatnya internet di Indonesia.


Kenapa internet di Indonesia lambat?

(Tertawa) Penjelasannya agak panjang. Ini berhubungan dengan infrastruktur dasar internet. Akses internet itu terbagi dalam tiga tulang punggung, backbone, ini akses yang mana saja, mau yang rumahan atau pun mobile. Yang pertama, sambungan internasional, international backbone; yang kedua, domestic backbone; yang ketiga, local backbone. Leletnya internet di Indonesia terjadi karena ketiga infrastruktur itu memang belum optimal.

Untuk international backbone, mayoritas sambungan di Indonesia itu tergantung pada hub di Singapura. Jadi, kita menarik kabel ke Singapura, dan dari Singapura narik kabel ke server-server dot com  Amerika. Apa boleh buat, ya, karena kebanyakan situs memang servernya di Amerika. Nah, karena di Singapura, yang enak memang Indonesia bagian Barat, karena dekat. Indonesia Timur itu kesulitan, karena jauh. Karena itu, kalau tidak salah, teman-teman Telkom akan membangun kabel fiber optik dari Manado ke Guam, Amerika Serikat. Mudah-mudahan internet di Indonesia Timur akan jadi lebih cepat.

Domestic backbone itu seperti jurusan AKAP, Antar Kota Antar Provinsi. Dia yang menghubungkan jaringan internet di satu wilayah negara. Ada dua hal yang penting dalam infrastruktur ini, pertama teknologi kabelnya sendiri, yang paling canggih itu fiber optik. Yang kedua adalah sistem paritnya, jadi kanal-kanal yang dipakai untuk menaruh kabel itu. Kanal ini, kalau bukan digali di tanah, berarti bikin tiang-tiang. Amerika Serikat sudah punya jaringan domestic backbone yang merata sejak tahun 1930an. Sudah rapi. Infrastruktur ini diwarisi dari sambungan line telepon Amerika yang memang sudah rapi.

Indonesia masih punya banyak masalah. Penetrasi sambungan telepon rumahan baru 9%. Jadi, untuk meningkatkan sambungan internet kita, jaringan domestic backbone ini mesti diperbesar dan diperluas persebarannya. Investasi untuk fiber optik ini memang lebih murah, dari segi biaya teknologinya, dan memiliki kapasitas yang lebih besar.

Tapi bagaimana dengan Indonesia Timur yang, jangankan bikin galian internet, bikin jalan saja susah? Pakai satelit. Satelit itu relatif cepat pemasangannya, beda dari fiber optik, karena jangkauannya seluruh Indonesia. Kelemahannya, kapasitas sambungan satelit itu rendah. Makanya internet di Indonesia Timur lelet. Di Papua, sejak sekitar 4-5 bulan lalu, fiber optik sudah tergelar sampai Sorong. Di Papua Selatan sedang dibangun. Sekarang jadi lebih cepat.

Apa kendala dalam pembangunan infrastruktur domestik ini?

Ini sudah masuk dalam wilayah yang lebih kecil, local backbone. Wilayah lokal ini yang paling dekat dengan kita. Nah, dalam wilayah lokal ini ada dua jalur akses internet. Pertama, melalui fixed broadband, internet yang memakai modem rumahan itu, dan kedua, mobile broadband, yang dipakai oleh telepon seluler.

Masalah terbesar dalam hal fixed broadband, bukan dalam teknologinya. Teknologi fiber optik, teknologi paling canggih saat ini, biaya materialnya itu relatif murah. Yang mahal justru ongkos pekerjaan sipilnya. Dari diskusi dengan teman-teman penyelenggara, 70%-80% dari cost itu buat pekerjaan sipil. Ada dua kendala di sini. Pertama, perizinan. Ada beberapa Pemda yang menyulitkan dalam perizinan, dan terkadang, mahal. Tapi ini tergantung daerah. Selain itu, juga sering ada “oknum”. Jangankan telekomunikasi, di Jabodetabek ini, nurunin pasir saja ada oknum yang minta uang keamanan. Jadi, untuk membuat galian kabel, sering ada “pajak liar” seperti itu. Hal seperti ini yang membebani.

Kedua, dalam koordinasi antar instansi. Kita sering bertanya, “Pak, kenapa kok gali-gali terus? Dari PLN, saluran air, internet...” Sebenarnya proyek-proyek ini bisa dikoordinasikan antar instansi untuk meringankan biaya investasi. Tapi memang, koordinasi ini mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan.

Masalah ketiga ada pada industri. Masing-masing penyelenggara ini tidak mau berbagi. Kalau misalnya ada satu galian infrastruktur, mestinya bisa bareng-bareng. Tapi para penyelenggara ini sering berpikir, “Ini ngapain nih, saya bangun fasilitas, kok kompetitor saya masuk?”

Akibatnya, muncul monopoli. Beberapa wilayah kadang sudah terkapling. Komplek A, providernya A; komplek B, providernya B. Biasanya yang mendorong kecepatan internet itu juga soal kompetisi. Kalau masih sedikit penyelenggara, harganya mahal dan layanannya kurang. Tapi kalau sudah ada kompetitor, mereka berlomba-lomba memperbaiki layanan.

Adakah regulasi yang mengatur soal persaingan industri telekomunikasi?

Belum. Seharusnya ada regulasi yang menjamin open access. Mestinya jalur kabel ada satu, tapi kabel semua operator bisa masuk. Masalahnya, provider juga sering protes, “Saya ngebangun, harus ada jaminan uang saya balik.” Jadi tantangannya adalah membuat bidang fixed broadband ini terjadi kompetisi.

Yang paling bisa kita lakukan adalah kerjasama dengan pemilik gedung atau kementrian PUPERA (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) supaya tiap ada pembangunan komplek atau gedung, harus sudah disiapkan outlet. Mesti juga dibuat aturan, setiap operator masuk harus dapat hak yang sama, tidak boleh monopoli. Jadi memungkinkan investasi murah, sekaligus kompetitif.

Kembali ke soal akses. Bagaimana dengan akses mobile? Apa perbedaannya dari fixed broadband?

Karena sambungan mobile adalah wireless, jadi butuh menara pemancar. Anda tahu modem wireless yang dipakai di rumah atau perkantoran? Nah, untuk sambungan mobile, menara pemancar itu seperti modem wireless raksasa.

Dalam kasus internet mobile, masalah akses ini seringkali jadi penyebab lambatnya koneksi. Seperti sudah saya bilang tadi, infrastruktur domestic backbone kita hanya 9%. Akibatnya, sebagian kebutuhan internet dialihkan pada mobile dan ini membebani internet mobile, padahal kapasitas internet mobile ini jauh lebih rendah ketimbang fixed.

Internet mobile ini kan kapasitas satu menara yang dibagi dengan banyak pelanggan. Katakanlah, satu menara itu kapasitasnya sepuluh. Kalau penggunanya hanya satu, pasti internetnya kencang. Tapi kalau penggunanya ada sepuluh, kapasitasnya dibagi sepuluh. Kalau penggunanya seratus, maka satu orang hanya dapat 0,1 kecepatan total si menara.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini?

Yang paling jelas adalah mengurangi beban akses mobile dan mengalihkannya pada sambungan fixed. Tapi ini bergantung pada pemerataan dan perluasan infrastruktur yang sudah saya bilang tadi. Selain itu, ada tiga hal yang spesifik bisa dilakukan untuk memperbaiki sambungan mobile.

Pertama, menambah menara. Ini memang tak terelakkan, tapi mesti dicari bagaimana pengaturannya. Operator-operator kita punya riset, tiap tahun pertambahan pengguna data itu naik dua kali lipat. Kalau sepuluh tahun, bisa naik seribu kali lipat. Berarti bisa seribu menara dong? Waduh, jadi hutan menara. Jangan-jangan nanti tiang jemuran pun jadi menara. Selain mengganggu tata ruang, pembangunan menara itu memakan banyak biaya. Untungnya sekarang ada regulasi soal tower sharing. Satu menara dipakai untuk beberapa provider. Biaya investasinya bisa patungan, dan pengelolaannya disediakan oleh pihak ketiga, penyelenggara menara.

Kedua, menambah frekuensi. Ini terganjal dengan frekuensi Indonesia. Kita tahu, spektrum frekuensi itu terbatas. Ditambah lagi, yang terbatas ini juga harus dibagi untuk televisi dan radio juga. Jadi, pengalokasiannya mesti lebih cermat karena lintas industri. Sebenarnya ada teknologi penyiaran digital. Satu sinyal frekuensi, yang dalam teknologi analog hanya bisa membawa satu program tayangan, melalui teknologi digital bisa membawa hingga 12 tayangan. Teknologi ini akan sangat menghemat frekuensi penyiaran, sehingga sisa frekuensi televisi yang sudah tidak terpakai—istilahnya digital dividend—bisa dipakai untuk mengembangkan internet. Ini bisa jadi salah satu solusi.

Ketiga, bisa dengan memperbarui teknologi handset baru. Kita sudah kenal teknologi 3G atau 4G. Tapi langkah ini juga membutuhkan perubahan besar-besaran.

Perubahan macam apa?

Penggunaan teknologi 3G dan 4G LTE sebagian besar baru digunakan oleh pengguna muda di perkotaan. Sementara di luar kota, masih pakai teknologi 2G. Teknologi 2G itu untuk telpon dan SMS bagus, tapi untuk internet, lelet. Di Indonesia, 70% handphone itu masih 2G.

Karena penggunaan teknologi 3G dan LTE masih sepotong-sepotong ini, provider pun masih belum berani untuk membuat investasi yang lebih luas. Kalau di suatu daerah lebih banyak yang memakai 2G, buat apa pasang infrastruktur 3G? Akibatnya, infrastrukturnya masih campuran, belum maksimal.

Jepang atau Amerika bisa lebih maksimal karena mayoritas infrastrukturnya diarahkan ke telekomunikasi; untuk 3G dan LTE. Untuk mencapai kondisi seperti ini, kita mesti pikir strateginya. Belakangan ini smartphone 3G dan LTE sudah semakin murah, bahkan sudah ada yang kisaran harga satu juta. Kita harap harganya makin murah, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Kalau distribusi perangkatnya sudah banyak ke daerah, operator akan meningkatkan infrastruktur mereka.

Bagaimana dengan perhitungan investasi dalam industri mobile sendiri?

Bagi operator, ketika mereka masuk dalam bisnis internet mobile, keuntungan mereka tidak naik. Zona nyaman mereka itu sebenarnya dalam layanan telpon dan SMS. Coba perhatikan, lebaran 4-5 tahun lalu. Dalam bisnis telepon dan SMS, keuntungannya lebih besar. Biaya SMS itu per satuan. Dengan internet, cukup sekali berlangganan kita bisa kirim ribuan pesan lewat Whatsapp. Bahkan sekarang Whatsapp bisa telpon, jauh lebih murah ketimbang telpon lewat layanan provider.

Dalam industri selular, bisnis internet membutuhkan investasi yang lebih mahal. Butuh bangun menara, upgrade, dan juga soal backbone-nya, harus kelas fiber optik. Investasi ini tidak sama dengan pendapatan. Ini namanya scissor effect. Artinya, meski permintaan meningkat, pendapatan mereka cenderung stagnan. Tidak bisa naik cepat. Tarif data relatif rendah, dan itu di bawah ongkos produksi. Makanya, banyak operator susah bertahan dan merger dengan perusahaan lain.

Secara psikologis, tarif paket data di atas lima puluh ribu itu jarang ada yang minat beli. Karenanya, operator memberikan skema tarif. Tarif tertentu hanya untuk pengiriman pesan atau layanan media sosial. Tarif di atasnya, bisa browsing. Atau tarif kuota, sekian gigabite harga sekian; kuota naik, harga juga naik. Jadi lebih banyak pengeluaran internet, harganya juga naik. Karena, untuk internet mobile, penggunaan data yang besar akan membebani infrastruktur. Jadi, jangan buka Youtube kalau pakai koneksi data. Selain lebih mahal, dia membebani infrastruktur. Kalau pakai koneksi fixed, tidak ada masalah soal ini. Bebannya sama saja.

Lantas, kenapa dalam sambungan fixed banyak provider yang membuat variasi harga?

Ini masalah investasi industri. Di Amerika, ada regulasi yang namanya net neutrality. Karena infrastrukturnya sudah jadi, mereka bisa menerapkan tarif rata. Berapa pun penggunaannya, harganya sama. Skema seperti ini menguntungkan buat mereka. Menerapkan harga yang bertingkat untuk sambungan fixed justru melanggar hukum.

Keadaan di Indonesia beda lagi. Tadi saya bilang, domestic backbone kita baru mencapai 9%. Jadi industri mesti bangun infrastruktur dulu. Nah, penerapan harga bertingkat di Indonesia itu sebenarnya strategi untuk mengembalikan modal. Perbedaan harga ini diciptakan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, supaya bisa berkembang. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna
Sandyakalaning Lawak Televisi Indonesia