Meski menuai berbagai protes sejak semula, proses pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016 terus berlanjut. Pada akhir Juli lalu, jauh dari perhatian khalayak ramai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan sembilan nama komisioner baru yang telah dipilihkan oleh Komisi I DPR.

Tentunya KPI diharapkan mampu bekerja dengan baik dalam mengawasi dan mengatur dunia penyiaran yang situasinya kini sangat carut-marut dan tak berpihak kepada publik. Apalagi, menjelang Pemilu 2014, kerja KPI menjadi signifikan untuk ikut mengusahakan situasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, KPI harus membuktikan bahwa badannya tidak ikut dibalur aroma partai politik atau kelompok tertentu.

Sekadar mengingatkan, protes yang dilancarkan para aktivis media terhadap proses pemilihan komisioner KPI baru ini berawal dari terdapatnya berbagai pelanggaran norma, etika, dan kecacatan hukum yang dilakukan baik di tingkat Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPI maupun Komisi 1 DPR. Hal itu terlihat dalam, misalnya, proses seleksi yang berlangsung tidak transparan. Proses ini juga abai terhadap prosedur yang tertuang dalam Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2011; seperti jumlah dan komposisi tim Pansel yang tak sesuai aturan, atau adanya tahapan yang tidak dilalui sebagaimana mestinya.

Kejanggalan lain pun mengemuka: beberapa nama pelamar yang dikenal punya mutu dan integritas sudah tersingkirkan bahkan sejak tahapan awal proses seleksi, komisioner petahana yang punya kinerja baik justru tidak terpilih, hingga jebloknya mutu Komisi 1 dalam melakukan fit and proper test kepada ke-27 nama. (baca: “Pemilihan Komisioner KPI Tidak Transparan” dan “Kinerja KPI di Mata Masyarakat”, “Kepergok Bahlul”, serta “Menguji Kelayakan DPR dalam Uji Kelayakan KPI”).

Sayangnya, isu ini sepi dari perhatian khalayak dan media massa. Aktivis media pun kehilangan greget dan melempem setelah upaya advokasinya tak berjalan sesuai dengan keinginan. Padahal, satu peluru yang tersisa di sungsang senapan belum dicoba: membawa urusan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk mengetahui visi KPI dalam kepengurusannya yang baru ini, pada 22 Agustus yang lalu, Indah Wulandari dan Roy Thaniago dari Remotivi mewawancarai Judhariksawan, Ketua KPI terpilih, di Sekretariat KPI di bilangan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Saat itu Judha, begitu sapaannya, baru saja mengikuti acara serah terima jabatan dari komisioner lama ke komisioner baru. Judha adalah satu dari tiga komisioner petahana lainnya yang terpilih kembali sebagai komisioner KPI. Berikut laporannya.


Mengapa Anda mengajukan diri kembali menjadi komisioner KPI?

Dari awal, saya memang masih mau maju. Ada pekerjaan yang belum selesai.

Anda menyangka terpilih menjadi ketua?

Ceritanya, teman-teman Komisioner KPI datang ke ruangan saya dan minta saya jadi ketua. Ya kalau diminta kayak gitu saya nggak bisa nolak.

Jadi proses penentuan ketua KPI berdasarkan penunjukkan?

Rapat pleno. Berdasarkan aturan bahwa ketua KPI dipilih oleh anggotanya. Bukan ditunjuk DPR seperti KPK. Rapat pleno pertama kami menentukan ketua dan struktur KPI.

Suara bulat?

Ada voting.

Anda puas dengan komposisi komisioner yang sekarang?

Insyaallah bisa dimaksimalkan. Kami bersembilan memandang bahwa kami itu kolektif kolegial; memiliki kesetaraan, integritas, dan kompetensi yang sama, karena kami semua terpilih  dan telah diukur berdasarkan fit and proper test di DPR. Jadi, kalau pertanyaannya puas atau tidak, saya kira tidak boleh subjektif seperti itu. Yang jelas, semua yang terpilih memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama, sehingga bisa dimaksimalkan.

Ada yang menilai komposisi KPI yang sekarang sarat titipan industri...

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dan penilaian. Yang jelas, kami bersembilan sepakat akan membuktikan semua pernyataan itu dengan kinerja.

Sejak semula, proses pemilihan komisioner KPI periode ini banyak menuai protes dari aktivis media. Apa pendapat Anda?

Kembali, bahwa semua orang punya hak untuk menilai. Tetapi sejauh yang kami ketahui dan lihat, prosesnya telah sesuai dengan aturan main. Karena kalau secara normatif dan hukum, sebenarnya nggak ada aturannya. Semuanya terserah kepada DPR. Dalam aturan itu dikatakan bahwa yang memilih dan mengawasi (KPI) adalah DPR. Jadi tergantung DPR mau menerima prosesnya apa tidak.

Kan ada Peraturan KPI 2011 soal Tata Cara Pemilihan Komisioner KPI, dan itu tidak ditaati, baik oleh Panitia Seleksi maupun Komisi 1 DPR?

Dalam (peraturan) itu memang ada guidance. Tetapi karena ini adalah aturan kelembagaan, kami tidak bisa mengikat DPR dengan aturan itu. Nggak bisa dong, DPR kan punya kewenangan tersendiri. Jadi, teman-teman di daerah pun (KPID) kalau mengadakan seleksi (pemilihan komisioner) menggunakan aturan tersebut cuma sebagai guidance. Tergantung teman-teman DPRD, mau mengikuti guidance itu atau menentukan yang lain.

Jadi aturan itu bersifat fleksibel?

Fleksibel.

Apakah semua komisioner bekerja full-time?

Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatakan kami harus full-time, karena KPI itu lembaga negara yang merepresentasikan publik. Karena representasi, maka seharusnya KPI terdiri dari orang-orang yang mewakili unsur-unsur di dalam masyarakat. KPI bukan sebuah status yang menjadi seolah-olah bidang pekerjaan. Bukan karir. Maka, tidak ada istilah full-time dalam aturan main. Cuma, diharapkan bahwa keseriusan orang-orang yang berada di KPI hampir menyamai yang full-time itu.

Dalam fit and proper test, Komisi 1 mengatakan bahwa komisioner KPI harus full-time...

Itu kan harapan. Tapi kalau mau kembali ke aturan normatif, kami tidak temukan aturannya. Tapi sekali lagi, kami berkomitmen untuk menyamai (pekerja) full-time.

Masih ada komisioner KPI yang bekerja di tempat lain?

Masih. Saya kan juga masih dosen di Unhas (Universitas Hasanuddin, Makassar). Itu tidak wajib saya tinggalkan. DPR itu bilang: “Kami mengharapkan sekali bahwa ini (komisioner KPI bekerja) full-time. Tetapi, mereka sadar bahwa renumerasi (gaji) KPI belum sebanding dengan komisioner komisi lain. Mohon maaf kalau saya katakan: ini (gaji komisioner KPI) memang masih agak kurang. Sehingga kalau mengharapkan para anggota untuk bekerja full-time agak kasihan. Mereka dituntut untuk seperti itu, sementara kebutuhannya tidak terlayani. Jangankan itu. Coba Anda telusuri, kami tidak tahu KPI berada di eselon berapa. Komisioner KPI tidak ada dalam struktur keuangan negara.

Jadi, apa yang diterima masing-masing komisioner KPI?

Kami cuma menerima honorarium dan fasilitas kendaraan. Stop. itu saja.

Kendaraan baru?

Lama. Dari yang sebelumnya.

Kalau gaji yang diperoleh?

Kalau yang itu, kami cuma dapat dua belas (juta rupiah) potong pajak. Semua sama. Jadi, pulangnya cuma bawa sekitar sepuluh (juta). Memang kita tidak bisa mengukur pekerjaan dari nilai karena hal itu tergantung dari nawa (sembilan) orang ini. (Tapi), harus berpikir ke sana (pendapatan). Tinggal di Jakarta kan pasti lebih besar (pengeluarannya) dibandingkan (tinggal di) daerah.

Kalau boleh bekerja di luar KPI, adakah batasan, bidang apa yang tidak boleh ditekuni?

Sejauh ini memang tidak ada batasan yang jelas. Secara etika aja, bahwa tidak mungkin kami bekerja secara merangkap dengan bidang yang kami awasi. Undang-undang (Penyiaran hanya) mengatakan bahwa komisioner KPI tidak boleh memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan kepemilikan. Nah, berarti bukan dengan pekerjaan. Hal itu yang kemudian diinterpretasi hari ini. Misalnya, praktisi boleh langsung  melamar, tapi dengan meninggalkan pekerjaannya. Nggak ada masalah karena aturannya memang nggak menutup kemungkinan untuk itu. Nggak ada yang dilanggar secara normatif.

Masuk ke visi misi Anda...

Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu membawa visi misi kelembagaan saja: agar KPI bisa menjalankan amanah untuk mewujudkan penyiaran yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun saat fit and proper test kami punya visi misi sendiri, tapi ketika sudah masuk KPI, visi misi itu harus dijelaskan secara kelembagaan.

Target Anda tiga tahun ke depan?

Indikator keberhasilan kami adalah ketika layar kaca dan radio telah memenuhi harapan regulasi, yaitu menjadi penyiaran yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk kejayaan negara dan bangsa ini.

Agenda untuk mencapai target itu?

Untuk mencapai target agar ada perubahan di layar kaca, kami tidak akan melakukan strategi yang sifatnya represif. Untuk menyelesaikan masalah kita hari ini, kami tidak ingin KPI bersifat seperti pemadam kebakaran: ada masalah, guyur. Itu kan tidak selesai. Mengapa masih banyak pelanggaran yang dilakukan stasiun TV? Apa akar masalahnya? Setelah kami olah, akar masalahnya adalah kesadaran orang-orang di lembaga penyiaran itu sendiri. Makanya, pendekatan kami adalah membangun kesadaran itu di semua level praktisi. Bukan hanya direktur dan manajer, tapi sampai ke bawah: produser, eksekutif produser, manajer siaran, cameraman, tim kreatif, dan seterusnya. (Kami harus menyadarkan bahwa) ketika Anda masuk ke sebuah lembaga penyiaran, maka visi misi Anda adalah membangun negara ini; bukan merusak, melakukan disintegrasi, dan seterusnya. Nah, strategi kami sifatnya dialogis. Kami akan mendatangi mereka, mengundang mereka dalam pertemuan-pertemuan rutin. Sehingga, ketika terjadi sesuatu, mereka sendiri akan memahami, “Oh ini keliru!” Jangan (sampai TV) melakukan pelanggaran dulu, KPI negur, terus (baru) sadar. Itu kan sadar “sambel”.

Jadi lebih preventif?

Preventif dan preemptive. Preventif kan pencegahan, kalau preemptive itu kesadaran. Kami akan melakukan diskusi seperti itu supaya mereka mempunyai visi misi yang sama dengan kami. Ketika mereka sudah sadar kan enak. Itu lebih efektif dibandingkan jika kami harus jadi pemadam kebakaran terus menerus. Kami mencoba strategi baru: pendekatan dialogis.

Apakah pendekatan bersifat kesadaran individual seperti itu bisa bekerja dalam logika dan kultur industri?

Makanya, kami tidak hanya menjangkau satu level atau layer saja, (kami akan) mulai dari atas sampai ke bawah. Kami akan berikan pemahaman supaya mereka semua kompak dan memiliki satu pemahaman.

Sudah memikirkan metode pengukurannya?

Sekarang kami sedang membangun hal tersebut. Dengan teman-teman di Bidang Isi Siaran, kami sedang menyusun konsep. Pertama, kami atur strategi dulu bagaimana mendekati mereka, bagaimana menjadwalkan program pertemuan dengan mereka, gathering-gathering apa yang penting, dan substansi seperti apa yang akan disampaikan.

Ada agenda lainnya?

Selain proses perizinan yang rutin, yang paling penting adalah (hal) yang berkaitan dengan SDM (Sumber Daya Manusia). Ini yang belum tersentuh dari KPI (periode) pertama hingga ketiga kemarin. Begini: apa ukuran kompetensi seseorang bisa duduk sebagai penyiar? Pernah nggak kita memikirkan hal tersebut? Mengapa seseorang bisa masuk sebagai produser? Apa kompetensi seorang produser? Apa kompetensi seorang produser eksekutif? Mengapa seseorang pantas menjadi manajer atau seorang news director? Tidak ada ukurannya. Kami akan mengajak semua stakeholders, teman-teman industri, untuk menyusun bersama kompetensi apa yang harus dimiliki. Saya khawatir, apa yang terjadi hari ini itu karena tidak adanya kompetensi.

Pertama, (kami akan melihat) berapa layer susunan jabatan SDM dalam lembaga penyiaran. Kemudian kami lihat kompetensi apa yang dibutuhkan. Kalau Anda seorang reporter, Anda kan sudah punya satu kompetensi. Nah, Anda tidak mau jadi reporter terus, kan? Mau dong naik jadi produser, misalnya. Untuk menjadi produser, ada kompetensi lain yang harus dipenuhi dulu. Mereka harus ikut pendidikan dulu. Nah, implikasi sistem ini ada pada saat seseorang mendapatkan promosi. Ketika ada promosi maka tentu ada perbaikan kesejahteraan. Ketika ada perbaikan kesejahteraan, maka senanglah teman-teman SDM. Mereka bisa bangga, “Ini loh profesi saya!” Kalau hari ini, siapa yang bisa menjaminjika seorang reporter didepak begitu saja? Nggak ada.

Semacam sertifikasi ya?

Nanti kami pertimbangkan, apakah bentuknya sertifikasi atau standar kompetensi. Tapi, mereka akan diminta ke KPI untuk training khusus. Nanti misalnya, kami akan memberikan tanda bahwa mereka sudah mengikuti workshop mengenai pengenalan P3SPS. Kayak dokterlah. Kalau melakukan operasi kan ada SOP-nya. Kami mau ubah (kondisi yang sekarang dan menegaskan) bahwa pekerja media itu adalah profesi. Dengan begitu, maka layar kaca, insyaallah, aman juga.

Agenda apa yang Anda prioritaskan pada masa awal jabatan?

Siaran pemilu, RUU Penyiaran, digitalisasi, dan konsep soal SDM itu juga akan kita mulai pada tahun pertama.

Menarik kalau kita bicara soal Pemilu 2014. Peran wasit macam apa yang akan dilakoni KPI?

Saya sebenarnya tidak senang kalau KPI itu dipandang sebagai wasit saja. Itu kan (membuat) kami (terkesan) seperti pemadam kebakaran saja. Dalam konteks pemilu, kami akan segera roadshow ke semua pihak lembaga penyiaran setelah keluar peraturan tentang pemilu. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama tentang dan (menjelaskan) di mana peran mereka sebagai lembaga penyiaran.

Jadi dengan roadshow, Anda mengharapkan pemilik media yang menyalahgunakan frekuensi untuk kepentingan politiknya bisa berubah?

Sejauh ini, menurut saya pribadi, hal itu bisa terjadi. Mungkin (hal itu belum terjadi) karena belum pernah ada dialog dengan mereka tentang apa fungsi lembaga penyiaran. Orientasi lembaga penyiaran dalam konteks mereka pribadi mungkin adalah orientasi bisnis, kepentingan kelompok, dan seterusnya. Tapi pernahkah mereka disentuh untuk berbicara tentang kebangsaan? Berbicara tentang bagaimana mencerdaskan negara ini. Itu kan mungkin yang belum pernah tersentuh. Kalaupun nanti hasilnya tidak maksimal, (yang penting) kami sudah berupaya. Kalau tidak ada perubahan, berarti kesadaran itu belum terbentuk di batin mereka, bahwa pola pikir mereka masih konvensional, dan bahwa lembaga penyiaran ini adalah ajang bisnis semata.

Berarti problem utamanya adalah tidak adanya kesadaran, bukan persoalan mengenai bagaimana penegakan regulasi dan sebagainya?

Hukum itu kan diciptakan agar kesepakaan-kesepakatan kita tidak terlanggar atau bisa dijamin. Kalau kita sudah memulai dengan kesepakatan, kesepahaman, visi yang sama, dan  kesadaran batiniah yang sama, hukum membungkus dan menjaganya. Sayangnya, hukum yang sudah ada itu tidak diimplementasikan dalam kesehariannya. Kalau di situ masalahnya, kami akan mengingatkan bahwa ada aturan hukum untuk menyamakan persepsi itu.

Tapi bukankah KPI bisa menindak penyelewengan-penyelewengan berdasarkan hukum yang ada?

Itu memang (bisa) kalau kami (sudah) menilai (bahwa pemilik media) tidak ada kesadaran dan kesepahaman (dengan KPI).

Berarti sekarang pemilik media masih dalam kondisi sadar?

Begini, di dunia hukum itu—kebetulan saya orang hukum—sebuah aturan itu hanya norma. Kalau dilanggar, sebenarnya orang itu, dengan sadar batiniah, yang mau akibatnya ditimpakan kepada dirinya. Misalnya, Anda tidak boleh melakukan “A”. Ketika Anda melakukan “A”, maka sesungguhnya Anda dengan sadar menyatakan bahwa sanksi dari aturan itu memang ingin Anda rasakan. Jadi, kalau selama ini mereka melanggar aturan yang sudah ada, berarti mereka sendiri yang dengan sadar mengatakan bahwa mereka akan siap menerima akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi fungsi KPI bukan sebagai orang yang  bertindak sewenang-wenang. Kami hanya menjalankan fungsi aturan.

Soal kasus Net TV yang mengakuisisi Spacetoon, bagaimana pendapat Anda?

(Kondisi) kami ini susah karena kami adalah lembaga negara yang harus tunduk pada aturan.  Dalam aturannya, Izin Penyelenggaraan Penyiaran-lah (IPP) yang tidak boleh dipindahtangankan. Misalnya, PT “A” punya izin sebuah televisi, dan lantas menjual izinnya kepada PT “B”, sehingga PT “A” berubah nama menjadi PT “B”. Tetapi (dalam kasus ini), yang dijual kan bukan izinnya, tetapi cuma sahamnya. Banyak (terjadi) perdebatan, apakah ini sudah masuk dalam konteks pemindahan izin (atau belum).

Tapi kan konsep konten stasiun televisi bersangkutan saat mendapatkan izin berbeda dengan konten yang sekarang...

Sayangnya aturan normatif kita tidak memuat itu secara tegas, sehingga kami tidak bisa meributkan hal ini. Dalam konteks ini, kami selalu mengusulkan bahwa izin itu bisa ditarik kalau suatu saat terjadi perubahan

Apa evaluasi Anda terhadap kepengurusan KPI periode sebelumnya?

Dari sisi isi siaran memang kami merasakan masih ada keluhan masyarakat. Dari sisi kepemilikan juga masih banyak persoalan. Dari sisi infrastruktur pun demikian. Juga dari sisi internal kelembagaan. Walaupun saya incumbent, tentu ini bukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pribadi. Ini akan menjadi agenda bersama untuk mengatasi kelemahan itu. Tapi dari sisi kelebihan, saya kira juga banyak yang telah kami lakukan. Cuma, kalau mengukur diri sendiri itu agak sulit. (Jadi), barometernya adalah penilaian orang luar, dalam hal ini Komisi 1 DPR. Komisi 1 sudah mengatakan bahwa periode kami yang sebelumnya berjalan dengan baik. Mereka memberikan apresiasi.

Terakhir, apa arti publik buat Anda?

Saya tidak melihat (seseorang) dari sisi suku, ras, daerah, atau kebangsaan. Saya melihat mereka dari sisi kemanusiaan. Publik itu manusia. Maka, ketika saya bertindak dan menjalankan sesuatu, masalah kemanusiaan itu yang paling penting buat saya. Ketika kemudian kita tersekat oleh bangsa, suku, dan lain-lain, itu cuma dinamika sosial saja. Hakikat manusia itu kan perlu penghargaan. Dan penghargaan itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan pekerjaan apapun. Manusia adalah manusia. Sepanjang ia masih mengenakan atribut sebagai manusia, maka saya akan memandangnya sebagai manusia dan penghargaan terhadap kemanusiaan itu. []